Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 17 Desember 2012 — ELANDA DICKY SAPUTRA bin SUNANTO
50 — 3
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 04-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN SORONG Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 16 Juli 2020 — SUDIRMAN
231 — 234
  • ) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diterbikan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.Penerbitan dokumen SKSHHKB untuk IUPHHK, IPPKH dan/atau IPKdilakukan melalui SIPUHH on line sedangkan dokumen selainSKSHHKB yaitu Nota Angkutan untuk IPHHK dilakukan secara manualoleh orang yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya;Bahwa Dalam pasal ini yang menjadi penekanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-10-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1643/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR.
Tanggal 26 April 2016 — AFIF JUNAEDI;
53 — 27
  • orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-06-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2014
Tanggal 18 September 2014 — HAMSAH, SERTU
106 — 46
  • Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk me ndapatkan kenikmatansesaat tanoa mempertmbangkan nommanomma yang belaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat daripengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali,walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotka dilarang dan bahkan Komandan satuan seringmemberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkoba.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — ASLI PURBA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Sibolga
108 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (cetakantebal: penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada BankHalaman 16 dari 41 hal.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum Pencurian
Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 90 / Pid. Sus / 2013 / PN. Amt.
Tanggal 2 Juli 2013 — - HENDRA RENALDI Als HENDRA Bin ERMUNADI
37 — 10
  • Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
76 — 33
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-10-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 167-K/PM III-16/AD/X/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — Terdakwa : Kopda Murianto, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi,S.H.
90 — 47
  • Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan seringmemberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandananggota dilarang dan jangan memakai narkoba.11. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimanatempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yangdigunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwasebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dandiperiksa oleh dokter khusus karena ketergantungan dengan narkoba.12.
    Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan seringmemberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandananggota dilarang dan jangan memakai narkoba.10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimanatempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yangdigunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwasebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dandiperiksa oleh dokter khusus karena Terdakwa ketergantungan dengannarkoba.11.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 17-06-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 26-K/PM.II-11/AD/VI/2021
Tanggal 16 Agustus 2021 — Oditur:
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Nur Sasongko
438 — 351
  • Bahwa Saksi mengetahui ada penekanan dariPimpinan TNI apabila seorang anggota TNI melakukanperbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI sanksihukumnya sangat berat yaitu pemecatan;19. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu sertanama Saksi1 tercemar dan Saksi kecewa Saksi2 telahmengkhianati dan mencederai perkawinan Saksi denganSaksi2; dan20. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selakusuami sah dari Saksi2 mengadukan perbuatan TerdakwaHal. 18 dari 82 hal.
    Bahwa setelah berkumpul kemudian Saksi dan LettuInf Ainul memberikan penekanan atau arahan kepadaTerdakwa dan Saksi2 bahwa apabila ada keluarga yangditinggal Satgas Pamtas membutuhkan sesuatu ataukeperluan lain agar memberitahu kepada Bamin Kompibukan kepada perorangan atau individu, sehingga Baminbeserta beberapa anggota datang membantu agar tidakmenimbulkan fitnah atau halhal yang tidak diinginkan;14.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Ir. INDRA JAYA, M.Sc.
Tergugat:
1.RIANI FIRMANSYAH
2.ETTY SETYARSI
3.WENONA MARYAM JAYA
4.PT. Bank MNC Internasional, Tbk
Turut Tergugat:
1.Notaris atau PPAT FARIDAH, SH, Mkn
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
3.Notaris atau PPAT YOHANNES BUDI KRISTANTO, S.H., M.kn.
243 — 193
  • Kemudian secarasepihak Tergugat yang sebenarnya bermaksud mengamankan posisinyasebagai kreditur, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat II sebagaidebitur untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadiadalah hubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secarasepihak mudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan ataueksekusi;5.
    Kemudian secara sepihak Tergugat Konpensi yangsebenarnya bermaksud mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan Penggugat Rekonpensi sebagai debituruntuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalahhubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secara sepihakmudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan atau eksekusi;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober2018 merupakan akibat dari adanya rentetan kronologis yang salingberhubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sbr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
28 — 7
  • Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 13-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 218-K/PM.II-08/AD/XI/2020
Tanggal 10 Februari 2021 — Oditur:
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
238 — 81
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa , selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanantentang penyalahgunaan Narkotika baik didalam penyuluhansatuan maupun melalui media sosial, namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 75/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Dedi Djaja Permana, Direktur Utama CV. Setia Kawan Diwakili Oleh : MISTADI, SH
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank MNC International, Tbk
59 — 48
  • berusahamenekan PENGGUGAT untuk membayar bunga pinjamandengan caraTERGUGATtelah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepadaPENGGUGAT, TERGUGAT mengajukan permohonan PKPU diPengadilan Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya putusanpermohonan PKPU di tolak Majelis Hakim Pengadilan Nlaga JakartaPusat dan TERGUGAT 2 (dua) kali membuat Laporan Polisi di PolresJakarta Pusat dan Polda Metro Jaya melaporkan PENGGUGATmelakukan perbuatan pidana penggelapan, sehingga hal tersebut dapatdikatagorikan sebagai upaya penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat; 1. ISTANTO 2. SAWONG ARIS PRABOWO, S.H., S.E 3. DWI EFENDI Tergugat: 1. PT.DIPO STAR FINANCE Pusat Jakarta cq. PT DIPOSTAR FINANCE Cabang Semarang 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PUSAT JAKARTA cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) TEGAL
125 — 56
  • Belum ada definisi bakuHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.mengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 15-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mrk
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
183 — 114
  • dan sisi nilai mutah yangdiberikan ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Tanah
Register : 10-06-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Sgt
Tanggal 13 Maret 2014 — HATTA Melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, Dkk
146 — 62
  • Bahwa isi perjanjian demikian menurutpengadilan adalah merupakan penyelundupan kepentinganddengan itikad tidak baik dan adanya penyalahgunaankeadaan oleh Tergugat IIT karena Tergugat II sudahmemperoleh pembeli yaitu Tergugat I, maka segala caradilakukan untuk mengundang BAHARUDDIN KUDU ke rumahKUNDING dan surat perjanjian sudah dipersiapkan dandilakukan penekanan agar BAHARUDDIN KUDU menandatanganisurat perjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TII8 tersebut ternyatadidasarkan atas
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
358 — 9889
  • Lebih lanjutPasal 117 ayat (1) KUHAP menentukan: keterangan tersangka dan atau saksikepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalambentuk apapun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknaibahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan dalamkesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan daripenyidik maupun dari pihak luar;Menimbang, bahwa dalam persidangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
192 — 48
  • 9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Upload : 16-10-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015
67 — 30
  • Duplik kami Penasihat HukumTerdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulangulang yangdisampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebihmelengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasihukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi.Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhirsebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : sehingga dengan ini kamitetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri