Adapun perkara delikpidana benar menjadi kewenangan Pengadilan Negeri namun tidak termasukdalam petitum gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi kKewenangan absoluteterhadap sengketa ekonomi syariah yang terjadi karena perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) termasuk sengketa soal Simpanan Modal KoperasiSyariah serta pengelolaan kelembagaan usaha koperasi syariah, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi kedua dariTergugat maupun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II bahwa gugatanPenggugat obscuur libel dengan pertimbangan bahwa dalam posita gugatanPenggugat telah memasukkan sangkaan penggelapan yang merupakan delikpidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana KetentuanPasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa danmengadilinya dan bukan kewenangan BPSK Karawang,.

Keberatan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri bukanlahKewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Direktorat JenderalPerlindungan Konsumen Dan Tertib .NiagaKementerian PerdaganganRepublik Indonesia No.364/PKTN.2.4/SD/6/2016tanggal 30 Juni 2016yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perjanjian Kredit yang telahditandatangani menyatakan bahwa, jika terjadi sengketa diselesaikan diPengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, Penyelesaian SengketaKonsumen Perkara a qgou adalah kewenangan Pengadilan Negeri JakartaTimur , bukan BPSK karawang.

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 100131601975 tertanggal 05 Agustus 2016 dengan tenor angsuran 60 bulan(Perjanjian) yang telah disepakati dan ditandatangani antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN Pasal 14angka 3 halaman 6, penyelesaian sengketa perkara a quo seharusnyamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, bukan PSK Karawang..

Bahwa berdasarkan uraian diatas, BPSK Karawang tidak mempunyaikewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yangseharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. BPSK KARAWANG TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYADAN MENYALAHI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DALAMNO.12/BPSKKRW/VII/2019 .

Bahwa dengan merujuk dalllPermohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Desa KampungJeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apayang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dansecara yurisdiksi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadilipermohonan dimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupapencatatan kelahiran, dimana Hakim merujuk

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengansengaja melukai berat orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi Kaddimah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwa pulangdari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnya dansesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ribut mulutantara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yang merupakan isteriterdakwa dengan saksi Kaddimah Wati Binti (alm

Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimanaprupakan bagian tidakgka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Repubii=tadeaest Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golonga bukantanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinyatelah menyalahgunakan narkotika Golongan bagi dirinya sendin. Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:> Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwamenghubungi/menelfon Saksi ANDES dengan mengatakan dimana kak,adakah ? (narkotika jenis sabu) kemudian Sdr.

Rajabasa, BandarHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor1214/Pid.Sus/2015/PN.TjkLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaanatau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Berawal pada

Negeri Katon, Kab.Pesawaran atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tempatkediaman sebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat PengadilanNegeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan

Apalagidengan obyek perkara serta pemilihan pengadilan berdasarkan yang adamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengadili.Perlawanan yang diajukan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) 1. Bahwa, dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan mendalilkanbahwa pengajuan perlawanan dengan dasar bahwa Pelawan mengajukan kreditpada tanggal 2 Nopeember 2011.2.

timbul sengketa hukum diantarapara pihak;Menimbang, bahwa dari domisili/tempat tinggal Pelawan dan Terlawan IIadalah berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Bondowoso, dan juga obyek yangdijadikan jaminan yang di mohonkan untuk di eksekusi lelang oleh Terlawan II adalahjuga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso serta adaya Clausul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang No. 620201001027104tanggal 5 Nopember 2009, maka sudah jelas sengketa diantara para pihak adalahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi TerlawanIl yang menyangkut Perlawanan yang diajukan merupakan kewenangan relativePengadilan Negeri Bondowoso adalah beralasan dan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diantara pihakpihak adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso, maka Pengadilan NegeriJember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi

Sehingga perubahan nama yang tercantum dalamakta tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaHakim berpendapat perubahan nama dalam Akta Perkawinan Pemohonmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri serta Hakim berpendapat dalampermohonan tersebut tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agarpenggantian nama tersebut sah menurut hukum maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar normanormahukum

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdatamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugatCohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.2.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UUNo 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu) bukankewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawanhukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan PengadilanUmum / Pengadilan Negeri Kupang.

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:Menurut Ahli, Sesuai pasal 1365 BW/KUH Perdata maka perbuatan melawanhukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinyabukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Pertanyaan:14.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No 49 Tahun 2009 sudah jelastersurat bahwa Pengadilan Tipikor untuk mengadili tipikor seperti tersebut diHalaman 23 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGatas bukan mengadili perobuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumdalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.

Kpg jo 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo.291/Pdt.G/2019/PN.Kpg merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupangdan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor karena Bukan Tipikor serta bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan KTUN.PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN AHLI PERDATA:15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perludireview dulu atau bagaimana?

Bahwa KEWENANGAN OBSOLUT ini sebagaimana diatur Herzien Indonesis Reglement (HIR)Pasal 134 HIR/Pasal 106 Rba.Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, makspada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimita agar hakimmenyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidakberwenang2.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 134HIR/Pasal 106 Rbg.

Oleh karena itu sebelum melanjutkanpemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu apakah majelis Hakim berwenangmemeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa yang dipermasahkan dalam eksepsi ini adalah apakah Sengketa KeputusanPejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa dalam petiumnya angka 2, Penggugat menuntut agar Sertifikat yang diterbitkanTergugat cacat hukum dan batal demi hukum atau setidakktidaknya

Yaitu dalam hal Badan/pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal ini merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas,maka sertifikat hak Milik No. 39/Menteng, seluas 1.177 M2tersebut,adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ( beschikking );Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perselisihan atas sertifikat merupakan kewenanganmutlak( kompetensiabsolute) dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,maka eksepsi tentang Kompetensi absolute dapatdikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang menyatakan Sertifikathak milik No. 39/Menteng seluas 1.177 M2 cacat hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang kompetensi absolute tersebut, maka Penggugatadalah pihak yang kalah,dan oleh karenanya dibebani membanyar biaya yang timbul dari perkara aquo;Mengingat ketentuan

surat, khususnya yang bertanda P.5 berupa Fotokopi KartuKeluarga No. 12.13.1016/03/00638, bertanggal 29 September 2003, yang ditandatanganiTERGUGAT selaku Kepala Keluarga, selain bermatererai cukup juga ternyata sesuaidengan surat aslinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat beralamattinggal dan tercatat sebagai penduduk Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban; Menimbang, bahwa apakah berdasar atau beralasan atas eksepsi/keberatanTergugat perihal kompetensi relatif menyangkut kewenangan

Pengadilan Negeri Tuban,dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 125 ayat (2)Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) mengatur.apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 121 mengajukantangkisan (exceptie) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, makawalaupun ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya,Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi

sebagai penduduk Kelurahan Baturetno,Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, namun dilain hal Penggugat mengajukan gugatankepada Tergugat dengan alamat Desa Ketami RT.001/RW.003 Pesantren Kediri, yangdihubungkan dengan relaas relaas panggilan kepada Tergugat dalam perkara ini,ternyata dari jurusita yang melakukan pemanggilan didapati eksistensi Tergugat padaalamat gugatan yang diajukan Penggugat a quo;nn Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat beralamat dan berkediaman diluar wilayah hukum yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Tuban; Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang kewenangan Pengadilan Negeritersebut di atas, dihubungkan dengan kenyataankenyataan yang ada, sehingga patutlahPengadilan Negeri Tuban c.q.

Purwakarta Kab.Purwakarta atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas A Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib. atau setidaktidaknyapada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015, bertempat didaerah Tanah Abang JakartaBarat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Barat namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahan dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan

Pengadilan Negeri Kelas A Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telahmenggunakaqn Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa sebelumnya menghubungi sdr JEMI (belum tertangkap)pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wib. untuk membeli 1(satu)paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari sdrJEMI (belum tertangkap) ,

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugianapa yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat.c) Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian kepada para penggugat, makasudah sepantasnya para penggugat wajib mencantumkan uraian kerugiandimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telahmerugikannya dan sepantasnya terhadap tergugat diwajibkan untukbertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.d) Gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Rahamelainkan kewenangan Pengadilan Tatausaha Negara karena tanahtersebut telah memiliki Sertifikat tanah yang di keluarkan pejabat Negarayang berwenang;Halaman 5 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahe) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena dalam perkara tersebutada institusi Negara yakni pertanahan Muna yang seharusnya di masukansebagai pihak dalam sengketa yang dimaksud;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah danmeyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat

kabur, tidak jelas atau obscurlibel, serta bukan kewenangan pengadilan negeri raha untuk mengadili, dankurangnya pihak dalam gugatan, Oleh karena itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolakgugatan para penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).DALAM JAWABAN1.

,menyatakan "kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakHalaman 12 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahhak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam UndangUndang menetapkanPengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok gugatan para Penggugatadalah tentang sengketa hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugatdan terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan

Bahwa domisili Tergugat berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;2). Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai diajukan di wilayahPengadilan dimana domilisi tempat tinggal tergugat; Dalam hal ini jelasdan terang bahwa domisili tempat tinggal tergugat berada di dalamwilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan Pengadilan Negeri Selayar;3).

melakukan gugatan cerai terhadaptergugat yang didasarkan pada alasan perkawinan Katholik tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan ;Bahwa berdasarkan dalildalil keberatan eksepsi di atas, tergugatberpandangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formiluntuk disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Selayar; Bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yangmenikah secara Islam dan akan bercerai adalah kewenangan PengadilanAgama untuk memproses perceraiannya, bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;Bahwa dengan demikian adalah patut gugatan penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvakelijt verklaard); Dalam Pokok Perkara :Dalam Konvensi ; 1.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

Sukabumi, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia

PRAYOGA Bin TUIP pada hari Sela tanggal 17 Maret2015 jam.03.00 wib bertempat di Jalan Raya Cibodas, Desa Bojong,Kec.Cikembar, Kab.Sukabumi, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya,e 5 menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atausesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa berawal ketika

ini;DALAM PROVISIMenimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yangmenyatakan menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Para Penggugattersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar,oleh karena itu maka putusan tentang provisi tersebut patut untuk dipertahankandan dikuatkan;DALAM EKSEPSI Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSMenimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat telah mengajukanbeberapa hal pokok antara lain: Tentang kewenangan

Pengadilan Negeri Makassar Gugatan Penggugat yang Error In Persona Gugatan Prematur Gugatan Kabur (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa tentang kompetensi Pengadilan Negeri Makassar,Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dalamputusan sela yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harusdiputus bersama pokok perkara; Menangguhkan biaya perkara sampaipada putusan akhir;Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg menentukan bahwa eksepsi

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSdengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) Nomor 2Tahun 2017 dan ditetapkan menjadi UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2017Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UndangUndang,penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan dapat ditempuh melaluiPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal tersebut, makaterhadap eksepsi tentang kewenangan

pengadilan negeri, Majelis Hakim tingkatbanding berpendapat bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusansela Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2017 Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Mks harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkatbanding mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain eksepsi tentang kewenanganmengadili, yaitu yang berkaitan dengan Gugatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang Iain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukankarena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa berawal saat terdakwa

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengajamemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapunmemberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminanfidusia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai