SPPP/155/VII/2013/Ditreskrimus, tanggal25 Juli 2013 dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP, Pemohon sebagaiPihak Ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan Permohonan PraPeradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;11 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pra Peradilan, karena menurutPASAL 80 ayat (1) KUHP di katakan bahwa tiaptiap tindakan Penuntutanmenghentikan daluwarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut,atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang

Soesilo dalam komentarnya terhadap ketentuan Pasal 80 ayat (1) KUHPmenyatakan, bahwa yang dapat mencegah daluwarsa itu ialah segala perbuatanpenuntutan (vervolgingsdaad) yang diketahui oleh orang yang dituntut atausecara menurut Undangundang telah diberitahukan kepadanya (R.

MUDZAKKIR, SH, MH yang dibawah sumpahdipersidangan telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagaimana laporan dimaksud ;Bahwa keterangan saat itu berdasarkan fakta hukum dan keterangan ahli tetaptidak ada perubahan ;Bahwa untuk perkara yang ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) tahun hapushak menuntutnya atau daluwarsa setelah waktu 12 (dua belas) tahun ;Bahwa waktu daluwarsa dihitung sejak perbuatan dilakukan ;Bahwa apabila sudah diberhentikan

Daluwarsa dalampenuntutan dimulai pada waktu Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkarapidana dari Penyidik (sesuai pendapat ahli) yang berwenang sedangkan daluwarsamenjalankan hukuman pidana adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esokharinya setelah putusan hakim dapat dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat(2) jo.

Pasal 85 ayat (1) KUHP dengan demikian oleh karena dalam tingkat penyidikantidak diatur mengenai daluwarsa maka Termohon dalam menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli2013 dengan alasan demi hukum karena daluwarsa adalah tidak berdasar hukum danharuslah dinyatakan TIDAK SAH ;Memimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SPPP/155/VII/2013/DitReskrimsus tanggal 25 Juli 2013 adalah tidak sah makamemerintahkan

Jadi Majelis Hakim TingkatPertama tidak dapat secara cermat memperjelas daluwarsa yangmana yang menjadi pertimbangannya sehingga gugatan perkara aquo ditolak karena alasan daluwarsa;3.

Akan tetapi sekali lagi Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak mempertimbangkannya secara tuntas, sehinggatercampuraduklah pemahaman daluwarsa dalam perkara a quo.Menurut Para Pembanding, daluwarsa untuk memperoleh sesuatutersebut diperuntukan bagi Terbanding !

6 putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim TingkatPertama harusnya juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 1948KUHPerdata yang menyatakan: "Ada pelepasan daluwarsa yangdilakukan dengan tegas, dan ada pelepasan daluwarsa yangterjadi secara diamdiam.

Bahwa jika melihat konsep daluwarsa yang dipilin oleh Majelis HakimTingkat Pertama di atas adalah daluwarsa untuk memperolehsesuatu, dan bukan terkait dengan daluwarsa untuk dibebaskan darisuatu perikatan. Hal ini sesuai dengan permintaan dari Terbanding dan Terbanding II di dalam Jawabannya yang mencantumkan dasarPasal 1955 KUHPerdata, yang berarti terdapat eksepsi daluwarsaoleh karena penguasaan yang mengakibatkan perolehan hak denganjalan daluwarsa.

Sedangkan Pasal 1950KUHPerdata menyebutkan : Hakim tidak diperbolehkan karenajabatannya menggunakan upaya daluwarsa, hal ini dijelaskan olehYahya Harahap* bahwa hakim secara ex officio atau oleh karenajabatannya memutuskan terkait daluwarsa jika diajukan oleh pihaktergugat sebagai eksepsi. Sedangkan eksepsi yang diajukan olehTerbanding dan Terbanding II dalam perkara ini adalah terkaitdaluwarsa untuk memperoleh sesuatu, bukan daluwarsa untukdibebaskan dari Suatu perikatan;6.

20015 100256/107/01/426/03 6 November 2003 668.220.752,00 STP PPN tahun 20016 00059/206/01/426/03 6 November 2003 1.490.371.350,00 SKPKB PPh tahun 2001 bahwa menurut Penggugat tindakan penagihan pajak berupa penerbitanPengumuman Lelang II Nomor: S1085/WPJ.22/KP.0604/2013 tanggal 6November 2013 tidak memiliki dasar hukum, karena Penggugat tidak pernahmenerima SKP KB, STP maupun Surat Tegoran yang digunakan sebagaidasar penagihan dan dengan demikian tindakan penagihan tersebut menurutPenggugat telah daluwarsa

penerbitanPengumuman Lelang II Nomor: S1085/WPJ.22/KP.0604/2013 tanggal 6November 2013 didasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf a Undangundang Nomor6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000,tidak daluwarsa.bahwa Pasal 22 ayat (2) huruf a Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2000, yang selengkapnya adalah sebagaiberikut :~ Daluwarsa

Teguran dan Surat paksa,b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupuntidak langsung,c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf a Undangundang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, adalah sebagaiberikut: Daluwarsa

Dalam halseperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SuratPaksa tersebut.bahwa sekalipun berdasarkan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf asebagaimana tersebut di atas dimungkinkan adanya penangguhan daluwarsapenagihan pajak, namun Penggugat tetap mempertahankan dalilnya bahwatindakan penagihan sampai dengan penerbitan Pengumuman Lelang IINomor: S1085/WPJ.22/KP.0604/2013 tanggal 6 November 2013 telahdaluwarsa, dan untuk menguatkan dalilnya bahwa tindakan Penagihan Pajaktelah

karena terhadap utang pajak sebagaimana tercantum dalamSKP KB PPh Badan, SKP KB PPN dan STP dimaksut telah dilakukantindakan penangguhan daluwarsa yaitu telah diterbitkan Surat Tegoran :Nomor 0010005/WPJ.09/KP.1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,Nomor 0010006/WPJ.09/KP.1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,Nomor 0010007/WPJ.09/KP.1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,Nomor 0010008/WPJ.09/KP.1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,Nomor 0010009/WPJ.09/KP.1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,Nomor 0010010/WPJ.09

Pemeriksaan yang dilakukan Tergugat juga telah sesuai dengan Peraturan MerKeuangan No.PMK17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Tata Pemeriksaan;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Masa/Tahun Pajak2007 Nomor: 00003/206/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013 telah diterbitkan tanpapembahasan akhir dan melampaui daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian TahurPajak, atau Tahun Pajak 2007;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak

Majelis berpendapat prosedur pengajuan gugatan yang dimohon Penggttelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilakukan pemeriksaan lebih la(materi);Materi gugatan:bahwa timbulnya sengketa gugatan ini karena Surat Ketetapan Pajak Kurang B:(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00003/206/07/417diterbitkan oleh KPP Pratama Cilegon tanggal 31 Desember 2013, namun diterPenggugat tanggal 3 Januari 2014 dianggap telah melampaui jangka waktu daluwpenetapan;bahwa menurut Majelis, daluwarsa

penetapan Pajak Tahun Pajak 2007 dan sebelumidiatur dalam Pasal II ayat (2) Undangundang No.6 Tahun 1983 sebagaimana divdengan Undangundang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata (Perpajakan (UU KUP), yaitu: Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud fFangka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun P;2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayatatau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;bahwa

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetauntuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sepenetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berapaling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;bahwa Pasal 1 angka 41 UU KUP, diatur tanggal diterima adalah tanggal stempelpengiriman, tanggal facsimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan atau putusan diterima secara langsung

Mutiara Kasih, tanggal :02012(Majelis berkeyakinan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 No.00003/206/07/417tanggal 31 Desember 2013 dikirim oleh Terbanding (KPP Pratama Cilegon) tangg:Januari 2014;bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat daluwarsa penetapan SKPKB Badan Tahun Pajak 2007 No.00003/206/07/417/13 terhitung sejak tanggal dikirim Tergugat yakni tanggal 2 Januari 2014;memperhatikanmenimbangmengingatMemutuskanbahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan penerbitan SKFNo.00003/206

;MEDIASI :b Seandainya juga benar (quod non) bahwa faktor "daluwarsa"kemudian dijadikan Tergugat sebagai '"Sikap" berikutnya,pertanyaannya adalah: ketentuan apakah yang dijadikan dasar olehTergugat untuk menyebutkan bahwa tuntutan Para Penggugat telah"daluwarsa" karena dalam Risalah Bipartit tersebut, Tergugat hanyamengatakan "adanya daluwarsa" tanpa menyebutkan dasar hukumnya(apakah PK, PP, PKB atau UndangUndang).

Selanjutnya menurut Tergugat, bahwaTuntutan ke11 Pekerja telah daluwarsa hanya 3 orang Pekerja sajayang belum daluwarsa yaitu: Basuki (Penggugat V), Tanda Atullo Nduru(Penggugat X) dan Drs. Triwarso Budi (Penggugat XI). Namun ketikaMediator mempertanyakan "mengapa uang pesangon tidak dibayar sesaatsetelah ke11 Pekerja memasuki usia pensiun?"

Soal "daluwarsa" pada Butir 4 "Sikap Akhir" Tergugat dalam angka XV(lima belas Romawi) tersebut di atas. Menurut Para Penggugat :Alasan ini justru semakin mempertegas dan memperjelas bahwa benar padaperusahaan Tergugat tidak ada ketentuan yang berlaku pasti/ tetap dan mengikat"yang mengatur hakhak pekerja yang mengalami PHK karena pensiun".Penggugat V, Penggugat X dan Penggugat XI yang baru pensiun (versiTergugat: belum daluwarsa).

" lah kok akhirnyadalam "Sikap Akhirnya" menjadi daluwarsa semua ?

yangdiatur dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004ANJURAN :tersebut (apalagi disebutsebut Tergugat, berdasarkan Pasal 96UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, menjadi daluwarsa);XVII.

Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang NomorTahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Keuan:Republik Indonesia No.145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 tanggal 10 Septerr2012 tentang Tata Cara Penerbitan surat ketetapan pajak;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 20(Nomor: 00001/201/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013 telah diterbitkan tanpapembahasan akhir dan melampaui daluwarsa

Majelis berpendapat prosedur pengajuan gugatan yang dimohon Penggttelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilakukan pemeriksaan lebih la(materi);Materi gugatan:bahwa timbulnya sengketa gugatan ini karena Surat Ketetapan Pajak Kurang B:(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor: 00001/201/07/417diterbitkan oleh KPP Pratama Cilegon tanggal 31 Desember 2013, namun diterPenggugat tanggal 3 Januari 2014 dianggap telah melampaui jangka waktu daluwpenetapan;bahwa menurut Majelis, daluwarsa

penetapan Pajak Tahun Pajak 2007 dan sebelumidiatur dalam Pasal II ayat (2) Undangundang No.6 Tahun 1983 sebagaimana divdengan Undangundang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata (Perpajakan (UU KUP), yaitu: Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud fFangka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun P;2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayatatau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;bahwa

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan TaPajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UndangUndang NomTahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana tbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetauntuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sepenetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

Majelis berkeyakinan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2Nomor: 00001/201/07/417/13 tanggal 31 Desember 2013 a quo dikirim oleh Terbanc(KPP Pratama Cilegon) tanggal 2 Januari 2014;bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat daluwarsa penetapan SKPKB P:Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor: 00001/201/07/417/13 terhitung sitanggal dikirim oleh Tergugat yakni tanggal 2 Januari 2014;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan penerbitan SKPKB Pajak PenghasPasal 21 Tahun Pajak

Bahwa tenggang daluwarsa kewenangan menuntut pidanaterhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebutmeliputi jangka waktu sesudah 6 (enam) tahun berdasarkan ketentuanpasal 78 KUHP.2. Bahwa berjalannya tenggang daluwarsa tersebut dihitung mulaitanggal 29 Januari 1996 yaitu sehari sesudah perbuatan tindak pidanadilakukan.3.

Dengan demikian tenggang daluwarsa tersebutdihitung kembali sejak tanggal 11 Juli 2006 yaitu sehari sesudahtanggal penerimaan Skeppera beserta Surat Dakwaan oleh Terdakwa.4.

Bahwa sejak terjadinya penghentian tenggang daluwarsatersebut sampai hari ini, tenggang daluwarsa itu berlangsungterusmenerus tanpa terhenti lagi oleh sesuatu alasan, berartitelah berjalan selama 6 (enam) tahun dengan akibattenggang daluwarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa pada saat ini sudahdilampaui.5.

DALAM EKSEPSI :

• Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;
• Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing);

II.

Namun,Penggugat belum mengajukan banding sebagaimana ketentuan UUAdminsitrasi Pemerintahan tersebut, sehingga Gugatan Penggugatpatut dinyatakan premature dan dinyatakan tidak dapat diterima,GUGATAN TELAH MELAMPAUI/ MELEBIHI BATAS WAKTU YANG TELAHDITETAPKAN UNDANGUNDANG (DALUWARSA)1.Bahwa, berdasar ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahanmenyebutkan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu palinglama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau

sengketaa quo sebelum dijual kepada Sukaeri Bin Mat Kasan/Tergugat II Intervensi)juga masih saudaranya serta berdasarkan fakta hukum dipersidanganmaupun keterangan saksisaksi yang dihadirkan tidak ada yang menyatakanbahwa Penggugat tidak pernah mendengar sama sekali terbitnya Objeksengketa a quo atau tidak tinggal disekitar lokasi Objek sengketa atausetidaknya telah meninggalkan Desa Jatirembe dalam waktu yang lama.Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugattelah lewat waktu (daluwarsa

);Menimbang, bahwa oleh. karena gugatan Penggugat telah lewatwaktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan maka terhadap dalileksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugatdiajukan telah lewat waktu/daluwarsa beralasan hukum untuk dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai dali eksepsi Tergugat mengenai /egalstanding (kepentingan) Penggugat dalam mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang

tentang kepentingan Penggugat cukupberalasan hukum dan harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tentang gugatan Penggugat daluarsa dan tentang kepentinganPenggugat dinyatakan diterima oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugatdan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsiTergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat diajukan telah lewatwaktu/daluwarsa

DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentanggugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa; Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidakmempunyai kepentingan (/egal standing);Il DALAM POKOK PERKARA :Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2021/PTUN. Sby.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

• Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa :

• Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
• Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesarRp. 231.650,- (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluhrupiah);

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ; -------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 102/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 22 April 2014, dengan perbaikan amar, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------- DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah daluwarsa ; --------------------------------------

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan eksepsi Tergugat tetang Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (Exceptio Temporis) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).