Ditemukan 9132 data
202 — 114
- Rumusan Pasal 96UU No. 13 Tahun 2003 yang telah di-judicial review berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Olehkarenanya dalam memutus kedaluwarsa tidak mengurangi kebebasan ... [Selengkapnya]
- Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanyatidak menghentikan (stuiten) daluwarsapenuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) KUHP, meskipuntercantum perintah Paperakepada ... [Selengkapnya]
- Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanyatidak menghentikan (stuiten) daluwarsapenuntutan pidana sebagaimana diatur
>kepada Oditur Militer/ Penuntut Umum untuk melimpahkan dan menuntutperkara Terdakwa di Persidangan;
- Penghentian daluwarsa
321 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Dalam perkara PHIyang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapatditerima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukankembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dalam gugatanpertama ... [Selengkapnya]
PENERAPAN PASAL 1979 KUH Gugatan pertama mengakibatkanPERDATA (BW) DALAM daluwarsa tercegah, oleh karenanyaPERKARA PHI tenggang waktu daluwarsa dihitung sejakgugatan pertama berkekuatan hukumDalam perkara PHI yang diputus di tetap Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013 4 tahun dan gugatan menjadikadaluwarsa. DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR PERDATA1, DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Wp He.2. H. SUWARDI, SH, MH.3, DR.
236 — 92
Menetapkan penuntutan pidana oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa Rudi Priawan, Serma Mar NRP.71659 hapus karena daluwarsa/NO
1.FATIMAH ,HJ
2.MUHAMMAD YAMIN
3.ASPIANOOR
4.HASNI, HJ
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Intervensi:
Hasim Sutiono
119 — 63
MENGADILI
EKSEPSI
- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu serta eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lampau waktu (daluwarsa);
POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu
141 — 130
Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Samsudin Pangkat; Serka NRP.3910429250270 tidak dapat diterima karena daluwarsa/NO
Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaituSamsudin Pangkat; Serka NRP.3910429250270 tidak dapat diterimakarena daluwarsa.2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.3.
Ny. Elliana Wibowo
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
137 — 60
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan Eksepsi Termohon Karena Daluwarsa;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Ditolak Karena Daluwarsa;
2. Menghukum
M U I N A H, DKK.
Tergugat:
PT, Panjunan di Kota Cirebon
470 — 239
MENGADILI
DALAM EKSEPSI;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat daluwarsa (Exceptio Temporis);
DALAM POKOK PERKARA;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara pada Negara;
diajukan oleh Tergugat yang tidakmenyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahanyang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIRPasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi Tergugat tersebut diatas,Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugatmengenai Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Exceptio Temporis);Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang gugatan ParaPenggugat daluwarsa
mengundurkan diri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan setelah lebih dari tiga tahunsejak diputus hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri, Majelis Hakimberpendapat berdasarkan Pasal 82 Undang undang no. 2 tahun 2004 tentangPPHI jo Pasal 171 Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,maka gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatanPara Penggugat daluwarsa
(Exceptio Temporis), Majelis hakim berpendapatadalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan ParaPenggugat daluwarsa (Exceptio Temporis) telah dikabulkan, maka terhadapeksepsi Tergugat lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkanlagi;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan ParaPenggugat daluwarsa (Exceptio Temporis) dikabulkan, maka menurut MajelisHakim gugatan dalam pokok
dibebankan pada Negara;Menimbang, bahwa mengenai bukti bukti lain yang tidakdipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadipertimbangan dalam putusan ini;Mengingat, ketentuanketentuan yang diatur dalam HIR, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIDALAM EKSEPSI; Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat daluwarsa
253 — 255
IGNASIUS SAGO gugur karena daluwarsa;-Menyatakan Surat Pelimpahan Perkara Penyidik Polda Sumatera Utara Nomor : B/847/V/2017/Direskrimum, tanggal 26 Mei 2017, tidak dapat diterima;-Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Negara;
Bahwa perkara a quo daluwarsa berdasarkan Pasal 78 jo Pasal 103 KUHPjo Pasal6 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960;2. Bahwa perkara a quo daluwarsa berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHAP;3. Bahwa perkara a quo bukan kompetensi Pengadilan Pidana;4.
;verjaring) sesudah lewat satu tahun;Menimbang, bahwa tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 51Prp Tahun 1960 adalah bukan merupakan delik aduan (k/lachidelict), melainkanmerupakan delik biasa, sehingga perhitungan lewat waktu (daluwarsa;verjaring)tindak pidana tersebut dihitung sejak dilakukannya tindak pidana tersebut, danbukan sejak diadukan atau dilaporkannya tindak pidana tersebut kepada pihakyang berwajib;Menimbang
Terdakwa dengan alasan telahmelakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana telah diatur dan diancampidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 51 Prop Tahun1960 paling lambat harus sudah dilakukan pada bulan Desember Tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, menurut Pengadilan nota pembelaan Terdakwa yang disampaikanmelalui Penasihat Hukumnya, sepanjang nota pembelaan yang menyatakanbahwa hak menuntut Terdakwa dalam perkara ini telah lewat waktu(daluwarsa
;verjaring), harus dinyatakan beralasan dan dapat dibenarkanmenurut hukum;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hak menuntut terhadapTerdakwa dalam perkara ini telah lewat waktu (daluwarsa;verjaring), makapelimpahan perkara ini yang telah dilakukan oleh Penyidik atas Kuasa PenuntutUmum dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B/847/V/2017/Direskrimum,tanggal 26 Mei 2017 kepada Pengadilan Negeri Medan harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena pelimpahan perkara oleh Penyidik
IGNASIUS SAGOgugur karena daluwarsa; Menyatakan Surat Pelimpahan Perkara Penyidik Polda Sumatera UtaraNomor : B/847/V/2017/Direskrimum, tanggal 26 Mei 2017, tidak dapatditerima; Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Negara;Demikian diputuskan pada hari : JUMAT, tanggal 9 Juni 2017, olehkami : WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor4/Pid.C/2017/PN.Mdn.
1.Ted Hilbert
2.Muhammad Fatoni Rachman
Tergugat:
2.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
514 — 169
M E N G A D I L I :
Dalam Penundaan:
- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;
Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya tindakan Para Tergugat yang mewajibkan vaksinasi COVID-19 dalam penanggulangan COVID-19 (objek gugatan) dan gugatan Para Penggugat
daluwarsa;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 389.650,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
453 — 403
M E N G A D I L I : Dalam Eksepsi : - Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa; Dalam Pokok Sengketa : - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
161 — 67
--------------------------------------------MENGADILI DALAM EKSEPSI; - Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa);DALAM POKOK PERKARA; 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.692.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
Yunus Salam, juga darisisi tindakan hukum Pejabat TUN, maka surat tersebut hanyabersifat penetapan tertulis yang isinya merupakan pemberitahuaninformasi secara tertulis dan penetapan yang hanya sekedarmenunjuk kepada adanya hubungan hukum yang telah ada; e Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa); 1.Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahyang berbunyi : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas
DIALAN EKSEP SIs sscsscsnnenccscnesanseeinnnnausaasnneesnsenananaunnennnnenenaanaannnena.b.Mengabulkan EkSpsi T6fQUGAL, 0nnnnnnnnnnnsMenyatakan gugatan yang diajukan Penggugat untuk tidak dapatditerima oleh karena obyek gugatan Pengguggat Belum KwalitasSebuah Keputusan Tata Usaha Negara; Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewatitenggang waktu untuk menggugat (daluwarsa); I.
IPDA SUKRI , S.Pdi
Terdakwa:
1.LASTAING bin DALLE
2.Hj. P. SILLANG binti MUHAMMADIYAH
343 — 245
MENGADILI;
- Menyatakan kewenangan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
258 — 0
MENGADILI:Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang daluwarsa;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard) 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
642 — 502
MENGADILI Menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-302/ JKTSEL/09/2021 tanggal 23 September 2021 tidak dapat diterima karena daluwarsa; Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum; Membebankan biaya perkara kepada negara;
256 — 133
------------------------------MENGADILI---------------------------------- DALAM EKSEPSI; - Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (daluwarsa); DALAM POKOK PERKARA; 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);
225 — 619
Menyatakan Kewenangan menuntut pidana terhadap perkara ini telah hapus karena daluwarsa 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Kewenangan oditurmenuntut Terdakwa menjadi hapus karena daluwarsa.2. Bahwa Tim PH Terdakwa tidak akan menanggapi dengansegala hal yang dibuktikan oleh Oditur dalam pembuktianunsurunsur tindak pidana terkecuali pembuktian unsur ke2dan ke3 saja.a.
Begitu surat tenggang waktumenurut undangundang yang berlaku, maka daluwarsamenggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baiktenggang wakiu itu berlaku selesai pidana dimulai atau selamaberlangsungnya tenggang wakiu daluwarsa berada dalam stadium,maka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.Bahwa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana ditentukandalam pasal 78 ayat (2) KUHP menyatakan Terhadap kejahatanyang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, ataupidana penjara paling lama
Bahwa berdasarkan Surat pelimpahan perkara Terdakwa dariKaotmilti Nomor : R/120/IX/2016 tanggal 27 September 2016, biladihitung sejak tindak pidana tersebut dilakukan pada tanggal 18November 2008, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHPtenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudahperbuatan dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatanTerdakwa perhitungan tenggang waktu daluwarsa mulai berlakutanggal 19 November 2008, berarti telah berjalan selama 7 (tujuh)tahun 9 (sembilan) bulan 24
(dua puluh empat) hari dengan akibattenggang daluwarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa telah dilampaui.3.
pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan menentukanstatusnya.Menimbang Bahwa oleh karena perkara Terdakwa daluwarsa, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Mengingat : 1.
503 — 217
Sianipar, Notaris di Jakarta karena daluwarsa dan menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hapus karena adanya daluwarsa;3.Menyatakan Penggugat dibebaskan dari segala kewajiban hukum sebagaimana menurut Akta Perjanjian Usaha Bersama Nomor 15 tanggal 11 Agustus 1981 yang dibuat oleh Abdul Hadi (Tergugat) dengan Ahmet Gustani (Penggugat) di hadapan E.