atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12 RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmelakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawaPsikotropika, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip (10

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmenerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) danayat (4), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip

Pinrang atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pinrangsehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadiliperkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengajamenguasai secara melawan hokum, sesuatu benda yaitu berupa Sepeda yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaaan orang lain yaitu saksi Korban AHMAD Bin SIWALI yang adapadanya bukan karena kejahatan.

Pinrang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pinrang sehinggamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaranya,telah melakukan, menyruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menguasaisecara melawan hokum, sesuatu benda yaitu berupa Sepeda yang seluruhnya atau sebahagianadalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AHMAD Bin SIWALI yang ada padanyabukan karena kejahatan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (PeradilanUmum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Para Pembanding/Para Tergugatdengan Terbanding/Penggugat, Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernahdiberikan oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/ParaTergugat.

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam MemoriBandingnya mengemukakan 2 Poin, yakni:1) Bahwa Magelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkaraaquo; dan2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolakeksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada hukum yang benar;Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No.57/PDT/2019/PT PDGB.

Bahwa pada halaman 4poin A memori banding PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo namun pada isinya tidakmendukung pernyataan tersebut malah mengulang kembali eksepsigugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna terkait tidakdiikutsertakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang dalam perkara a quo yang mana telah

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.146/Pat.P/2019/PN.Mks.Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Bulogading No.21 Rt.003 / Rw.001 Kelurahan Bulogading, KecamatanUjung Pandang Kota Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan NegeriMakassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa danmemberikan penetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi ;

UndangUndang nomor 24 Tahun 2013 termasuk peristiwa penting;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Cakalang Lr.167 No.22, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah,Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Makassar makaPengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memberikanpenetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu H.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

Maka berdasarkan Berdasarkanketentuan Pasal 56 ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukanoleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelahadanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Dengan demikian, Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3

yang diajukanoleh Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin.Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonanperubahan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yangdiajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil

Purwakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPurwakarta, namun karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besarsaksisaksi lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanoa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar

Purwakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPurwakarta, namun karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besarsaksisaksi lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanopa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golonga bukantanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinyatelah menyalahgunakan narkotika Golongan bagi dirinya sendin. Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:> Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwamenghubungi/menelfon Saksi ANDES dengan mengatakan dimana kak,adakah ? (narkotika jenis sabu) kemudian Sdr.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

Bahwa domisili Tergugat berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;2). Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai diajukan di wilayahPengadilan dimana domilisi tempat tinggal tergugat; Dalam hal ini jelasdan terang bahwa domisili tempat tinggal tergugat berada di dalamwilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan Pengadilan Negeri Selayar;3).

melakukan gugatan cerai terhadaptergugat yang didasarkan pada alasan perkawinan Katholik tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan ;Bahwa berdasarkan dalildalil keberatan eksepsi di atas, tergugatberpandangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formiluntuk disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Selayar; Bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yangmenikah secara Islam dan akan bercerai adalah kewenangan PengadilanAgama untuk memproses perceraiannya, bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;Bahwa dengan demikian adalah patut gugatan penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvakelijt verklaard); Dalam Pokok Perkara :Dalam Konvensi ; 1.

melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugianapa yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat.c) Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian kepada para penggugat, makasudah sepantasnya para penggugat wajib mencantumkan uraian kerugiandimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telahmerugikannya dan sepantasnya terhadap tergugat diwajibkan untukbertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.d) Gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Rahamelainkan kewenangan Pengadilan Tatausaha Negara karena tanahtersebut telah memiliki Sertifikat tanah yang di keluarkan pejabat Negarayang berwenang;Halaman 5 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahe) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena dalam perkara tersebutada institusi Negara yakni pertanahan Muna yang seharusnya di masukansebagai pihak dalam sengketa yang dimaksud;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah danmeyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat

kabur, tidak jelas atau obscurlibel, serta bukan kewenangan pengadilan negeri raha untuk mengadili, dankurangnya pihak dalam gugatan, Oleh karena itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolakgugatan para penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).DALAM JAWABAN1.

,menyatakan "kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakHalaman 12 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahhak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam UndangUndang menetapkanPengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok gugatan para Penggugatadalah tentang sengketa hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugatdan terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan

Sehingga perubahan nama yang tercantum dalamakta tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaHakim berpendapat perubahan nama dalam Akta Perkawinan Pemohonmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri serta Hakim berpendapat dalampermohonan tersebut tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agarpenggantian nama tersebut sah menurut hukum maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar normanormahukum

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang Iain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukankarena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa berawal saat terdakwa

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengajamemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapunmemberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminanfidusia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai

dalam surat Jawabannya terdiri dari DalamEksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut, ternyata disinggungadanya kewenangan Hakim, namun menurut Majelis Hakim bahwa yangdimaksud oleh Tergugat adalah Akta Perkawinan yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang dimohonkan pembatalan olehPemohon/Penggugat adalah merupakan kewenangan TUN dan oleh MajelisHakim memandang hal tersebut adalah bukan obyek sengketa TUN,melainkan tetap kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya, sedang butirEksepsi lainnya sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga Majelisberpendapat bahwa Eksepsi tersebut, dapat diputus bersamasama pokokperkara ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalil jawabandalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan olehTergugat dalam Eksepsinya bahwasannya Akta Pekawinan di maksud adalahkewenangan TUN, namun menurut Majelis bahwa hal tersebut bukanlahobyek sengketa TUN, melainkan kewenangan Pengadilan

Negeri Surabaya,dan Eksepsi dalam butir selebihnya menurut Majelis sudah masuk padaMateri Pokok Perkara, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan hukumkarenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima danuntuk kelanjutannya pemeriksaan perkara a quo, ternyata disampingPenggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggalO02 Maret 2011, juga para pihak tidak hadir pada sidang yang telahditetapkan

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdatamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugatCohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.2.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UUNo 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu) bukankewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawanhukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan PengadilanUmum / Pengadilan Negeri Kupang.

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:Menurut Ahli, Sesuai pasal 1365 BW/KUH Perdata maka perbuatan melawanhukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinyabukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Pertanyaan:14.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No 49 Tahun 2009 sudah jelastersurat bahwa Pengadilan Tipikor untuk mengadili tipikor seperti tersebut diHalaman 23 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGatas bukan mengadili perobuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumdalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.

Kpg jo 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo.291/Pdt.G/2019/PN.Kpg merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupangdan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor karena Bukan Tipikor serta bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan KTUN.PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN AHLI PERDATA:15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perludireview dulu atau bagaimana?

Purwakarta Kab.Purwakarta atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas A Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib. atau setidaktidaknyapada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015, bertempat didaerah Tanah Abang JakartaBarat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Barat namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahan dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan

Pengadilan Negeri Kelas A Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telahmenggunakaqn Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa sebelumnya menghubungi sdr JEMI (belum tertangkap)pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wib. untuk membeli 1(satu)paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari sdrJEMI (belum tertangkap) ,

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukHalaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 1217/Pid/B/2016/PN.Bdgmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, tanoa

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, setiap penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri, perouatan

Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telahdipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan danmenyatakan bahwa tidak pernah mengajukan perkara a quo ke PengadilanAgama Padang, sehingga tidak mau menandatangani Relaas Panggilan danmenyatakan tidak akan datang pada sidang Pengadilan Agama Padangtersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bgtimenyatakan bahwa gugatangugatan perdata dalam tingkat pertama yangmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri (juga Pengadilan Agama) dilakukanoleh Penggugat atau kuasanya , sedangkan Pemohon merasa tidak pernahmengajukan perkara a quo dan juga tidak pernah memberi kuasa kepada oranglain ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut adalahrekayasa sehingga cacat formil karena Pemohon merasa tidak pernahmengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Padang, oleh karenanyaharus dinyatakan tidak dapat diterima (NO )

memperhatikan pula permohonan keberatan dan jawaban yang diajukan oleh kedua belahpihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini melampaui kewenangan yang adapadanya dengan pertimbangan bahwa substansi perkara yang diajukan olehPemohon/Penggugat/Termohon Keberatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(sengketa Perdata) yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri dan bukan merupakansengketa konsumen ataupun salah satu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 19 s/d Pasal28 Undangundang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No.46/Pts/BPSK/XII/2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnyaPengadilan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan 202020 no nono nc nn nonc nc ncnenMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 222 20222222202 22Menimbang, bahwa di