Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak putusan ini dibacakan;4.

pada Koperasi Nusantara bahwa penggugat tidak terlibat dan semuanyadilakukan oleh Pimpinan Koperasi Nusantara akan tetapi Penggugat dijebakdengan tidak memberitahukan hal tersebut kepada Koperasi Nusantara yang adadi Pusat ;Bahwa Tergugat mem PHK Penggugat sebelumnya tidak pernahdiberikan surat peringatan 1,2 dan 3 ;Hal 2Putusan No 21/Pdt.susPHI/2016/PN.GtoBahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Penggugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHK tersbutbertentangan

dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) undangundang nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undang undang nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan darilembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) ;Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak ;Bahwa sesuai pasal 155 ayat (2) UU.

tersebut, sehingga penggugat meneruskanperselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa karena akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan hal ini menjadi pukulan bagikeluarga Penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ad putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hakhak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No 13Tahun 2003 berupa uang Pesangon, Penghargaan

Tentang Petitum menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahiketentuan Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebelumnya dimanaTergugat telah nyata melakukan PHK secara sepihak dan bertentangandengan Ketentuan Undangundang ketenagakerjaan maka Majelis Hakimberpendapat bahwa petitum tersebut dinyatakan dapat diterima ;3.

Pekerja / Buruh yang di PHK berhak atas Upah Proses bila terbuktitidak bersalah:b.

No. 154/G/2016/PHI Sby2.10.11.12.Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan alasan yang tidak masukakal dan diskriminatif tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikansebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengansyaratsyarat dan prosedur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sebagaimana diatur dalam Pasal 150 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Bahwa tindakan Tergugat

yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak terhadap Penggugat tanpa minta izin dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmerupakan perbuatan melawan hukum (PMH) ;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yangdilakukan Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berupayamelakukan penyelesaian secara Bipartit, namun tidak menghasilkankesepakatan

Respon ;Bahwa waktu PHK terhadap Penggugat, semua dikumpulkan dan diberi tahu akan ada pengurangan 5 sae nanan nnn nnn cence cence nn cce anneBahwa status Penggugat sudah dialinkan ke PT. Respon ;Bahwa Saksi pernah memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Penggugat 5 2 nano non nn nnn nnn once monn nnn concn aeHal. 13 dari 25 hal. Put.

No. 154/G/2016/PHI SbyBahwa yang berwenang membuat surat keterangan adalah HRD Pusat di a a Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat PHK ;Bahwa Bahwa PT. Respon sebagai outsourching security Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu proses pengalihan security ke PT.

Respon tidak ada yang keberatan ; Bahwa sewaktu peralihnan tidak ada kata kata PHK dari PT. GTS (01000 a Bahwa Saksi sekarang pindah ke PT. Cikas. Karena kontraknya habis ; Bahwa Saksi tidak tahu bukti T1 dan T2 ; Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2012 melalui poll Menganti Gresik,kemudian dipindah ke Poll Waru ; 2+ 2222202 coc2 22 Bahwa Saksi pernah tanya ke PT. Respon mengenai nasibnya kedepan, dan dijawab PT.

permohonan penyelesaian secarabipartit, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, dengan demikian upayapenyelesaian secara bipartit telah gagal, maka Penggugat melalui kuasahukumnya mengajukan pencatatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja keDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;Bahwa upaya penyelesaian di tingkat mediasi di Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya ternyata juga tidak terjadi Kesepakatan antara Penggugat danTergugat dan akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayamengeluarkan anjuran No. 74/PHK

Yudi Prasetyo mulai bekerja padatanggal 15 September 1992 dan Sugiartomo mulai bekerja pada tanggal 01 Juni2001, keduanya bekerja dengan jabatan terakhir sebagai Sales Supervisorsampai bulan September 2008;Bahwa pada tanggal 17 September 2008, Ch Yudi Prasetyo di PutusHubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak dengan diterbitkannya Surat PHK No.BMDBM/002/0908 tertanggal 17 September 2008 oleh Tergugat yaitu ManajerCabang PT.

Distriversa Buana Mas Cabang Semarang demikian jugaSugiartomo di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak denganHal. 1 dari 8 hal. Put. No. 55 PK/Pdt.Sus/2011diterbitkannya surat PHK No. BMDM/003/0908 tertanggal 17 September 2008oleh Tergugat yaitu Manajer Cabang PT.

Distriversa Buana Mas CabangSemarang;Bahwa sampai terjadinya PHK, Ch Yudi Prasetyo telah mempunyai masakerja selama 16 tahun lebih dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.485.000,sebulan dan Sugiartomo mempunyai masa kerja selama 7 tahun 4 bulan denganupah terakhir sebesar Rp. 900.000, sebulan;Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalahPara Penggugat telah membantu melakukan penjualan obatobatan yangdidasarkan pada order fiktif yang diajukan pada periode MeiJuni 2008.

Distriversa Buana MasCabang Semarang termasuk juga Para Penggugat merasa belum pernah adaperaturan perusahaan yang mengatur tentang kesalahan berat karena belumpernah ada sosialisasi tentang peraturan perusahaan oleh Tergugat;Bahwa dalam penyelesaian perselisihan tersebut, Tergugat tetapmelakukan PHK terhadap beberapa orang sales yang melakukan order fiktiftermasuk juga Para Penggugat ikut di PHK oleh Tergugat dengan alasanmembantu menjualkan obatobatan sisa order fiktif tersebut, dengan alasanperbuatan

RI) No. 13/Men/SjHK/I/2005 tentang PutusanMahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003, maka PHK kepada Para Penggugatdapat dilakukan karena dengan pertimbangan yang mendesak dan selayaknyapihak PT.

Oleh karena gugatan PHK perkara a quo diajukan padatanggal 24 April 2018, maka gugatan Penggugat telah tidak memiliki dasarhukum karena PHI yang dijadikan dasar tersebut telah tidak berlaku lagiatau telah daluwarsa.

Bahkan ada juga yang menyebabkan kendaraan terbakarhabis, namun tidak diberikan sanksi PHK sebagaimana Tergugat saat ini.Oleh karena itu gugatan PHK perkara a quo terhadap Tergugat sangatlahtidak adil dan berlebihan. Hal ini karena sebagai karyawan PT.

Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapTergugat adalah Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI. PTKPI yang secaranormatif merupakan bentuk pelanggaran biasa. Oleh karena itu terkaitdengan prosedur PHK harus mengacu pada Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikianketentuan Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI.

Tergugat selaku pekerja yang diinvestigasi tidak pernah mendapatkanhasil rekomendasi dari tim investigasi dengan sanksi PHK, sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 ayat (5) PHIPTKPI, yang berbunyi:Pemeberitahuan rekomendasi tindakan disiplin atau) sanksi PHK(lampiran XIV) dari hasil pemeriksaan investigasi disampaikan kepadapekerja oleh penyelia dengan didampingi IRO setelah mendapatkanpersetujuan dari kepala departemen SDM dan hubungan Industrial:c.

Oleh karena ituseharusnya upaya pembinaan dijalankan terlebih dahulu sebelumdilakukan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat bersamasamadengan serikat pekerja/serikat buruh.

Penggugat tidak syah dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku maka Demi Hukum menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau biasa disebutpermanen atau tetap;Menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Material Handler didepartemen Shipping adalah pekerjaan tetap berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku maka Demi Hukum menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau biasa disebut permanen atautetap;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Penggugatsebagaimana diuraikan diatas, dan menyatakan tetap pada gugatannya.; Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12Pebruari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I DALAM EKSEPSI1 Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscuur libel)Bahwa PENGGUGAT telah membuat gugatan yang kabur (obscuur libel),yaitu tentang perselisihan hak diiringi Pemutusan Hubungan Kerja sepertiyang dijelaskan PENGGUGAT dalamPerihal: Surat Gugatan Perselisihan Hak diiringi PemutusanHubungan Kerja (PHK

ayat 4 (Perselisihan PemutusanHubungan Kerja).Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yangtimbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan fakta yang ada, TERGUGATkembali nyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).Artinya bahwa sepengetahuan TERGUGAT, bahwa PENGGUGATsudah tidak bekerja di Perusahaan TERGUGAT bukan karena dilakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT telah membuatgugatan yang kabur (obscuur libel), yaitu tentang Perselisihan Hak diiringiPemutusan Hubungan Kerja seperti yang dijelaskan PENGGUGAT dalam :Perihal : Surat Gugatan Perselisihan Hak di iringi Pemutusan HubunganKerja (PHK).Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Undangundang No 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi:# UU No 2 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 2 (Perselisihan Hak) Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul

pasal 155ayat 3 Undang Undang No. 13 tahun 2003, akan tetapi dalam perkara a quosetelah Majelis Hakim membaca seluruh petitum yang ada didalam Putusan Selagugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum yang adadidalam Putusan Sela Gugatan Penggugat tersebut telah menyangkut MateriPokok Perkara yang memerlukan beban pembuktian terlebih dahulu olehkarenannya permohonan Putusan Sela tersebut akan diperiksa dalam perkara iniyaitu apakah memang benar telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alas an berakhir sesuaikontrak kerja yang disampaikan oleh HRD PT. Rocky Mitra Group Lk. Umar;6. Bahwa Penggugat menerima upah terkahir mei yang diterima bulan Junisebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);7.

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmelakukan perundingan dengan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang merupakan prasyarat suatu PHK, sehingga PHKtersebut bertentangan dengan pasal 151 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan ;8.

Bahwa sesuai pasal 151 ayat (8) UU no 13 Tahun 2003 PHK yang sahadalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial (LPPHI) ;9. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHKsepihak ;10.

Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajiobkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 berupa uang pesangon, penghargaan masakerja serta penggantian hak, terdiri dari : Cuti Tahunan yang

belum diambil Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ;Bahwa karena PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap makaPenggugat berhak atas uang proses sejak bulan April 2016 yang dikalikanHalaman 3 dari 12 halPutusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gto17.Upah perbulan sebesar Rp. 1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat ;Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Amos Indah Indonesia yang telahmelakukan PHK terhadap saudara Wakhidin, memberikan uang pesangonsebesar 1 (satu) kali Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja, 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan ;2. Agar perusahaan PT.

Hal itu terjadi sekitar bulan April 2008 tawarantersebut disikapi baik dan positif oleh Penggugat sehingga Penggugat sempatbekerja kurang lebih 2 (dua) minggu pada Tergugat, setelah itu keluar, karenaharapan Penggugat bahwa Tergugat dapat membantu memberikan uangpesangon dan uang penggantian hak dan lainlain ternyata tidak diberikan ;Bahwa setelah Penggugat diputus Hubungan Kerjanya (PHK) sesuai Pasal155 ayat (3).

Tergugat dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan schorsing kepadaPenggugat yang sedang dalam proses PHK dengan tetap membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa di terima Penggugat. Tetapi tidak dilakukanTergugat, Selain itu Penggugat tidak diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) olehTergugat karenanya sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.

No.164 PK/Pdt.Sus/20113(tiga) huruf a bahwa "Pengusaha yang akan melakukan PHK denganalasan Penggugat melakukan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1),maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) pada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2008 sampai perkaraini disidangkan tidak membayar upah beserta hakhak lainnya yangbiasa diterima Penggugat hal tersebut Tergugat telah melanggarketentuan

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upahselama proses PHK, dan THR yang seluruhnya berjumlah sebesarRp.80,128,125.00 (delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribuseratus dua puluh lima rupiah) ;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.

Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK dan membayarkan hakhakPenggugat tidak sesuai Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 ;3. Menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugat sebesar berikut :Uang pesangon Rp. 3.672.000,Uang pengganti hak Rp. 844.560,Jumlah Rp. 4.516.560,Dikurangi pesangon yang sudah diterima sebesar Rp.1.100.000, sehinggamasih harus dibayar adalah Rp. 4.516.600, Rp. 1.100.000, =Rp. 3.416.500,4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.