DK 1274 WE milik Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan atas perkaratersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri, untuk dibuktikanapakah benar terjadi tindakan tersebut dan apakah Tergugat II memilikikewenangan melakukan tindakan dimaksud ; nora Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut PengadilanTinggi memandang bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dan eksepsi Tergugat II harusdinyatakan ditolak ; 0 202202222 nnn nn nn nnn ne=

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan lI,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Tjk Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di JI.H. A. Salim, GangLanggeng No.12 Lk. 02 Rt.005, Kel.

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Kitab UndangUndang HukumPerdata disebutkan bahwa Yang belum dewasa adalah mereka yang belummencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

.3515162701092804 atas nama kepala keluarga Chrisdijanto Trisnagoro yangdikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 dan surat bukti P.6 berupa Foto copyKutipan Kartu Keluarga No. 3515162308180006 atas nama kepala keluargaErna Tjandra Asih, yang dikeluarkan tanggal 03 September 2018, dapatdiketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kertorejo No 342 RT.001 RW.003, Kel/Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjodan merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2, Pemohonmemohon agar menetapkan Erna Tjandra Asih, Chaza Deidora Chrisna,Chanovanto Chrisna sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak ChrisdijantoTrisnagoro ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waristersebut, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk MahkamahAgung sebagaimana termuat dalam Buku Il tentang Pedoman TeknisHal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2020/PN SDA.Administrasi dan Teknis

Kejelasan kepemilikan atas tanah merupakan hal yang penting untukmenilai tindakan Tergugat / Pembanding I dalam mengeluarkan surat objeksengketa, apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku) dan asasasas umum pemerintahan yangMenimbang, bahwa permasalahan tentang dasardasar kepemilikan atastanah adalah masalah keperdataan sehingga bukan menjadi kewenangan PengadilanTata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikannya

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negaraharus menyatakan bahwa perkara ini bukan menjadi kewenangan absolut PengadilanTata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat cukup beralasanhukum untuk menerima eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata UsahaNegara mengadili perkara aquo; Menimbang, bahwa oleh karena

Sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu= akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini dan kewenangan Pemohon untukmengajukan permohonan aquo;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berikutnya akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara

aquo;Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatankontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pat.P/2020/PN BekMenimbang bahwa dalam gugatan voluntair (

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkanberita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumendalam Transaksi Elektronik, jika antara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT PLKayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, ka yang melakukan kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itubenar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan denganapa

PutBahwa, pada hari persidangan yang telah ditetaobkan Para Pemohondatang sendiri menghadap di persidangan;Bahwa, terkait dengan permohonan Para Pemohon Majelis telahberusaha memberikan Penjelasan terhadap Para Pemohon untuk tidakmelanjutkan perkaranya karena permohonan Perubahan Nama / Penggantiannama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mengerti danmemahami Penjelasan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada MajelisHakim untuk menjatuhkan Putusan yang

paksa sebesar kurang lebihRp. 3.450.000, (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadianini korban melaporkan ke pihak Kepolisian agar diproses sesuai hukum yangRVR jp mmm mmmPerbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal368 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP ; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 2222202 222222 Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada pokoknya sebagai berikut : nnn n nnn nnn nen nnnneHal.3 dari 9 hal.

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanjahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: Berawal

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi DICKY HAMZAH yang merupakan kakak iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi DICKY HAMZAH tinggal satu rumahdi Jl.

mengadili perkara yang termasuk"halhal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Per data yangberlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit TERMASUKMENGENAI PEMBATASAN JANGKA WAKTUPENYELESAIANNYA;e Bahwa lebih jelas lagi pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitanmenyatakan "PENGADILAN ADALAH PENGADILAN NIAGA dalamlingkungan peradilan umum";e Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas Pengadilan NegeriSurabaya tidak berwenang mengadili perkara ini sebab perkara ini di luarkompetensi/kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanyagugatan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena jelas,hal tersebut melanggar Kompetensi Absolut, dalam hal ini yangberwenang memeriksa dan pengadili adalah Pengadilan Niaga;e Bahwa oleh karena jelasjelas gugatan Para Pelawan telah salah yaitutelah melampaui batas yuridiksi pengadilan maka jelas bahwa gugatanPara Pelawan cacat dan Pengadilan Negeri Surabaya wajib menyatakandiri

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Pelawan, tempat diam seluruhPara Terlawan adalah di Jakarta oleh karenanya dengan berdasar padaketentuan Pasal 118 HIR, yang menentukan :" kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkaraadalah:7) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat;2) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalamPengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugattersebut.

Nomor 97Tahun 1999, sehingga jelas Putusan Judex FaktiePengadilanTinggi kurang cukup pertimbangan oleh karenannya harusdibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas Putusan judexfaktiePengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan tidak berwenangmengadili perkara ini telah tepat sebab perkara ini di luar kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut melanggarKompetensi Absolut, dalam hal ini yang berwenang memeriksa danpengadili adalah Pengadilan Niaga.Menimbang, bahwa

penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman3dari6PenetapanNomor: 513/Pdt.P/2016/PN.TngMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggaldi Jalan KH.

Sedangkan untuk membuktikankebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanahsepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (KompetensiAbsolut);4. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 sangaitlah kelirudan tidak patut dipertimbangkan karena permohonan pemohon telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 7 dari 14 halaman.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai kompetensi untukmemeriksa perkara a quo karena yang menjadi pokok persoalan adalahmengenai persoalan penguasaan terhadap objek perkara yangterbanding mengaku telah menguasai serta menggarap tanah padahaldalam kenyataannya tanah objek perkara sampai saat sekarang masihdikuasai oleh pemilikpemilik sertipikat tersebut hal ini jelas menyangkutsengketa keperdataan dan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri

Acara Sidangdianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan dan merupakanbagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon dantambahan penjelasannya, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokokperkara, Majelis Hakim telah bermusyawarah tentang kewenangannya, apakahperkara permohonan Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama ataukahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2008, berbunyi sebagai berikut :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah mohon penetapan untuk perubahan nama, tanggal lahir dan tempattinggal Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya ;Halm. 3 dari 5 Halm.

ZAINAL ARIFINpada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.17 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019 atau pada tahun 2019bertempat Desa Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk = dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan

ZAINAL ARIFINpada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019 atau pada tahun 2019bertempat di Desa Malinau Seberang, Kabupaten Malinau atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana Penyalah gunanarkotika golongan bagi diri sendiri.

telahberdamai dengan korban;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahdengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yaituterhadap saksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menujukerumahnya, kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTOHalaman 2 dari

benda tumpul.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mshjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahmelakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersamasama yaitu terhadapsaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menuju rumahnya,kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTO WUARLELAalias YANTO

diajukan kemuka persidangan Pengadilan NegeriSingkawang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dengan dakwaansebagai berikut :KESATU : Bahwa terdakwa DONNY RUMANDO, CH Als EDO Bin CHAIRUDIN pada hariSelasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktulain pada tahun 2012, bertempat disebuah Kost Dania yang terletak di Jalan PramukaKelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Singkawanguntuk memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan.

PN.SKW Hal. 3 dari 13 halw Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 372 KUHDP. 2 222922 22ATAUKEDUA : Bahwa terdakwa DONNY RUMANDO, CH Als EDO Bin CHAIRUDIN pada hariSelasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktulain pada tahun 2012, bertempat disebuah Kost Dania yang terletak di Jalan PramukaKelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Singkawanguntuk memeriksa dan mengadilinya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan memaki nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara dan rangkaian sebagai berikut.Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada

/V/K/1991; bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Kuasa Pemohon mohonwaktu untuk membicarakan kepada kliennya (Pemohon), dan kemudian Hakimmemberikan waktu kepada Kuasa Pemohon dan persidangan diundur satuminggu;Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Kuasa Pemohontidak hadir tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak hadir, makaHakim berpendapat Pemohon tidak serius dan lagi pula permohonan tersebuttidak lagi menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri untuk mengadilinya,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapatditerima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;MENETAPKAN1.

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI REMBANG1.2.Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 50 Undangundang No. 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubahdan di tambah dengan Undangundang No. 8 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa : Pengadilan Negeri bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkarapidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yangdisertai permohonan

No.18/Pdt/2017/PT SMGPartai Politik, knhususnya ketentuan Pasal 32 dan 33, hal inisesuai dengan dalil Gugatan Penggugat dalam FundamentumPetendi (Posita) sebagaimana disebutkan secara berulangulangpada angka Romawi tentang Legal Standing Penggugat, angkaIl Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembangkhususnya poin 2, angka Ill Romawi tentang AlasanAlasanGugatan Penggugat ;Bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik

No.18/Pdt/2017/PT SMG10.11.12.Gugatan yang DIKUALIFIKASIKAN sebagai Gugatan yangberkaitan Perselisihan Partai Politik ;Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa danmengadili Perselisihan Partai Politik diatur dalam Pasal 33 ayat 1UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,yang berbunyi : (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaianperselisihan dilakukan melalui pengadilan

Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugatadalah Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PartaiNasDem, serta Proses Pergantian Antar Waktu (PAW), hal inisesuai dengan dalildalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi tentang Legal Standing Penggugat, angka Il Romawitentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnyapada poin 2, angka IIl Romawi tentang AlasanAlasan GugatanPenggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 9,poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15,

Pengadilan Negeri Rembangkhususnya pada poin 2, angka III Romawi tentang AlasanAlasanGugatan Penggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin4, poin 9, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin17, poin 18, poin 19, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28, poin 29,poin 30 dan poin 31 yang mendasarkan Gugatan Penggugat padaketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik dan AD/ART Partai NasDem;Hal 34 putusan.

Ban.dan kediaman sebagian besar saksisaksi masih termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Bantaeng maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPmasih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksadan mengadili perkara ini, yang mana Terdakwa ANDI IRFAN Alias IPPANGBin Kr.

bertempat dirumah Saudara TIA, Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng dan di rumah Saudara RUSDI Alias Dg.LAWA, tepatnya di Kampung Tanggakkang, Desa Taroang Selatan, KecamatanTaroang, Kabupaten Jeneponto, atau setidaktidaknya pada tempat lain, yangoleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Sektor Bantaengdan kediaman sebagian besar saksisaksi masih termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Bantaeng maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPmasih termasuk kewenangan

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksadan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yangdiketahuinya atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika Saksi HERIL berhasil menguasai tanpa izin 1 (satu)unit telepon genggam merek REDMI 5 dengan No.

Ayal 1 Ke 5 KUHP ; ~2nn nnn noma nnn nnn nnnnnnnnnnnennnnnMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukansaksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telahmenerangkan sebagaimana tersebut