Setelah Penggugat dan Tergugatditanya / diklarifikasi oleh pihak Disnaker Kabupaten Tangerang / Kasie PHIdan PHK, Dra. Sudewi dan Bapak Wargo Hendro Santoso, S.H., maka pihakDisnaker Kabupaten Tangerang menyimpulkan dan menyampaikan secaralisan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan PHK sepihak yangdialami Penggugat dengan perusahaan Tergugat dapat disampaikan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Pihak Disnaker Kabupaten Tangerangmenyampaikan bahwa Disnaker Kabupaten Tangerang tidak berwenangmenangani permasalahan Penggugat dengan perusahaan Tergugat dikarenakan: Lokasi kerja Penggugat adalah di kantor PT. Global Fiberindo yangberalamat di Kawasan SATRUDAL INKOPAU, Pondok Gede Sengon,Bekasi.

/Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi;30 Bahwa hari Kamis, 24 November 2011 pukul 10:00 WIB untuk surat panggilankedua Nomor 567/2290HIJS/X1I/2011 untuk sidang Mediasi PPHI / PHK ke I(kesatu) pihak Tergugat tidak hadir, tapi pihak Penggugat hadir dan mengikutipersidangan;Hal. 11 dari 22 hal. Put.

/Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi;32 Bahwa hari Kamis, 01 Desember 2011 pukul 11:00 WIB untuk surat panggilanketiga Nomor 567/2352HIJS/XI/2011 untuk sidang Mediasi ke II (kedua)pihak Tergugat tidak hadir, tapi Penggugat Hadir dan mengikuti persidangan;33.

(Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi) Penggugat menerimasurat dari HRD Managernya Tergugat, dengan Nomor 015/GEF/I/2012tertanggal 18 Januari 2012 Perihal Penolakan Anjuran Mediator HubunganIndustrial Disnaker Kota Bekasi (Bukti P65);39 Bahwa tanggal 26 Januari 2012 siang Penggugat menerima Surat RisalahMediasi tertanggal 18 Januari 2012 dari Bapak F. Sihombing, S.H.

Anjuran dari Disnaker Kota Tangerang Banten Nomor : 567.2/1761H/2013 tanggal 05 April 2013, setelah proses mediasi dilaksanakan,yang telah dengan jelas menyatakan bahwa Termohon Kasasi/semulaTergugat diminta agar mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk bekerja di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Soal anjurandari Disnaker Kota Tangerang ini pun ternyata tidak dilindaklanjuti lebihlanjut secara layak oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, yang adahanyalah Termohon Kasasi/semula Tergugat membuat surat undangankepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk diminta bekerjakembali dimana terlihat sekali bahwa undangan tersebut hanya sebagaiformalitas belaka untuk sekedar memberi kesan seolaholah TermohonKasasi/semula Tergugat telah memenuhi anjuran Disnaker tersebut.Karena ternyata apa yang dialami

Jadi terlihatjelaslah bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat memang tidakberitikad baik untuk memenuhi anjuran Disnaker Kota Tangerang.Juga anjuran lainnya dari Disnaker Kota Tangerang Nomor : 567.2/4526H/2013 tanggal 03 Oktober 2013 terkait kasus yang sama tetapi antaraPemohon Kasasi/semula Penggugat dengan Termohon Kasasi/semulaTergugat pada PT Mitrasurya Cemerlang.

Sebagai bahan pertimbanganjuga, bahwa selain bekerja sebagai Karyawan pada PT Alam RayaCemerlang, Pemohon Kasasi/semula Penggugat juga bekerja sebagaiKaryawan pada PT Mitrasurya Cemerlang yang merupakan perusahaanHal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 476 K/Pdt.SusPHl/2014satu grup dimana yang menjadi Direktur Utama dan Pemegang Sahamadalah orang yang sama, yaitu Bapak Ali Kusno Fusin, dimana TermohonKasasi/semula Tergugat (PT Mitrasurya Cemerlang) oleh Disnaker KotaTangerang telah diminta untuk membayar

Dengandemikian jelas sudah bahwa dari kedua anjuran Disnaker KotaTangerang tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa status PemohonKasasi/semula Penggugat adalah hanyalah Karyawan biasa yangdiposisikan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur dan bukansebaliknya.

Cikarang Presisi mengajukan permohonan Mediasi kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi dengan surat Nomor: 246/PUK/SPLFSPMI/CIPRES/III/2018, tertanggal 14 Maret 2018;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilanmediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat yaitu suratnomor :567/1056/Disnaker tertanggal 21 Maret 2018 perihal panggilan, suratnomor: 567/1183/Disnaker tertanggal 29 Maret 2018 perihal panggilan, dansurat nomor: 567/1485/Disnaker tertanggal 10 April

Bahwa atas perselisihan tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasitelah mengeluarkan Surat Anjuran dengan surat nomor :565/2835/Disnaker,tertanggal 17 Mei 2018 yang Isinya adalah sebagai berikut :1. Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT.

Perihal :Permohonan Mediasi Terkait PHK Sdr Dana Apriaji, ditujukan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 14 Maret 2018, diberi tandaP5A;Foto copy Surat Nomor : 567/1183/Disnaker, tertanggal 29 Maret 2018,Perihal : Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. CikarangPresesi. 2 Pimpinan Perusahaan PT.

Cikarang Presisi dari dari DINASTENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5C;Foto copy Surat Nomor : 567/1485/Disnaker, tertanggal 10 April 2018, Perihal :Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT. Cikarang Presisi dari dari DINAS TENAGA KERJAKABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5D;Foto copy Surat Nomor : 565/1485/Disnaker, tertanggal 17 Mei 2018, Perihal :Anjuran, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT.

demikian atas pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat, Tergugat bersedia memberikan uang pisah kepada Penggugatsebesar 3 X upah;Menimbang, bahwa terhadap perselisihnan tersebut sudah dilakukan upayaperundinganperundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundinganbipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan telah mengeluarkan SuratNomor : 565/2835/Disnaker

Bahwa atas ketidakadilan dan perlakuan semenamena yang Penggugatrasakan, Penggugat telah meminta kepada Disnaker Kabupaten Bekasi untukdifasilitasi memediasikan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugatmendapatkan hakhaknya sesuai dengan ketentuan UndangUnadangketenagakerjaan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya karena alasanefesiaensi.12. Bahwa Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 567/4506/Disnaker,tertanggal 23 Agustus 2018, kutipan lengkap ;MENGANJURKAN1.

Bahwa Bipartit/ musyawarah mufakattersebut telah menghasilkan kesepakatan yang mana Penggugat sanggup mengundurkan diri dan Tergugat akanmemberikan pesangon sesuai harapan Penggugat sesuai point 2 tersebutdiatas;Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugattelah tidak memenuhi apa yang telah disepakati ;Bahwa karena tidak ada itikad baik dari tergugat ,Renggugat membuat suratPermohonan Mediasi ke Disnaker Kabupaten Bekasi untuk dilakukan MediasiPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) yang dilakukan oleh

Tergugatkepada Penggugat;Bahwa Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 567/4506/Disnaker,tertanggal 23 Agustus 2018;.

Bahwa Penggugat telah menjawab anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasiyang intinya menerima anjuran tersebut;Halaman4Putusan Nomor:241/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg8. Bahwa Penggugat mengetahui sikap Tergugat dengan tidak melaksanakan isianjuran serta tidak pula menjawab anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi;9.

Bahwakemudian pada akhirnya TERGUGAT mengajukan Permohonanke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk meminta Tripartit(Mediasi) tanpa melengkapi Risalah Perundingan Bipartit terlebih dahuluakan tetapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi malah menerimaPermohonan Tripartit dari PENGGUGAT hingga akhirnya Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan surat anjuran No.567/4506/Disnaker tertanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatanganioleh A.

Surabaya) perihal untuk PermohonanPencacatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan Tergugat ke DinasTenaga Kerja Kota Surabaya.Manakala, hasil Perundingan Tripartit oleh Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya) telahmengeluarkan anjuran kepada Penggugat dan Tergugat, yang intinyamenerangkan :Agar pihak perusahaan (PT.

Antonius Raharjo) untuk masuk bekerja kembali dengan jabatansesuai keputusan pihak perusahaanBahwa, atas hasil Perundingan Tripartit tersebut Pihak Tergugat melaluiSurat tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya (Disnaker Surabaya) yang intinya menolak anjuranMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya(Disnaker Surabaya).

Antonius Raharjo) untuk masuk bekerja kembalidengan jabatan sesuai keputusan pihak perusahaan.Bahwa, Pihak Tergugat melalui Surat tertulis kepada Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya) yangintinya menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaHal.8 dari 34 hal Put No. 80/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby.15.16.17.Kerja Kota Surabaya (Disnaker Surabaya), yang mana Penggugat barumengetahui diberitahukan oleh Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja Kota

Surabaya (Disnaker Surabaya) tertanggal 9 Mei 2018Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pihak Tergugat hendakmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengantujuan agar Penggugat tidak menuntut Uang Pesangon, serta UangPenggantian Hakhak lain hal tersebut jelasjelas telah melanggarketentuan Pasal 151 ayat (3) Jo.

Kerja Kota Surabaya (DisnakerKota Surabaya) kepada Antonius Slamet Raharjo (Penggugat) dan PT.Bersih Bijak Sejahtera (Tergugat), yang diberi tanda bukti P10;Foto copy, surat dokumen undangan terkait perundingan bipartite Il(pertama) tertanggal 30 Januari 2018 dengan nomor560/1275/436.7.8/2018 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya(Disnaker Kota Surabaya) kepada Antonius Slamet Raharjo (Penggugat)dan PT.

&esdm, tertanggal 13 Feberuari 2018,Hal 8 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN Dps11.12.surat nomor 560/1149/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 26Feberuari 2018, surat nomor 560/634/IV/Disnaker&esdm,tertanggal 19 Maret 2018, dan Surat nomor560/250/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 23 April 2018.

suratpanggilan bernomor : 560/250/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 23 April2018 yang seharusnya terlebih dahulu diberikan ke pihak kamiKami sebagai perwakilan dari PT Bersatu Selamnya (Feyloon Restoran)sudah mendatangi Kantor Disnaker & ESDM Provinsi Bali ketemu bapakGede Raka untuk membicarakan Risalan Penyelesaian Perselisinan HInamun beliau menyarankan untuk menemui pihak Pengacara Kale Ragadkk dan kami sudah melakukan mediasi dengan pengacara sdr KaleRaga dkk dan kami sudah menjelaskan semuanya

namun blum ada titikterangnyaBerikutnya Surat No 560/793/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 13Februari 2018, Surat No 560/114/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 26Februari 2018, dan Surat No 560/634/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 19Maret 2018 yang ditujukan ke Direktur PT Bersatu Selamanya (FeyloonRestoran) Ni Ketut Ayu Suharyati tidak pernah menerima surat panggilantersebut sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan No. 10Berdasarkan keteranganketerangan tersebut dan jawaban terhadapGugatan yang kami

Bersatu Selamanya tidak pernahmenerima surat Disnakertrans Badung surat No.005/2285/Perinakertertanggal 6 Nopember 2017, No.005/2532/Perinaker tertanggal 27Nopember 2017 dan No.005/339/Perinaker tertanggal 2 Februari 2018dan dari Disnaker & ESDM Provinsi Bali No.560/793/IV/Disnaker &ESDM tertanggal 13 Februari 2018, No..560/1149/IV/Disnaker & ESDMtertanggal 26 Februari 2018 dan No.560/634/IV/Disnaker & ESDMtertanggal 19 Maret 2018Hal 25 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN DpsMaka dengan keteranganketerangan

&esdm, tertanggal 13 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P9;40.Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi Il Nomor : 560/1149/IV/Disnaker& esdm, tertanggal 26 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P 10;41.Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi Il Nomor : 560/634/IV/Disnaker &esdm, tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P11;42.Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi IV Nomor : 560/250/IV/Disnaker &esdm, tertanggal 23 April 2018, selanjutnya, diberi tanda P 12;43.Fotocopy Risalah Penyelesaian

uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/tahun dan sewa lahanatas permintaan Tergugat tetapi tidak disetor keperusahaan; (P 7)Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Tanah/Perjanjian SewaMenyewa Lahan antara Perusahaan/Penggugat dengan Bpk.Maulana adalah resmi selama 5 (lima) tahun daritanggal 01 Februari 2005 s/d tanggal 31 Januari 2010dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)/tahundan sewa tersebut sudah dibayar lunas dimuka;(P 8)10.Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat pada sidang11.Mediasi di Disnaker

Nomor : 018/Ext/LPPMC/V/05,sebagai konsekwensinya seharusnya jika Tergugatmenerima sesuatu) yang berhubungan dengan sewa lahanHARUS atau setidaknya melaporkan ke perusahaan (VideAnjuran Disnaker hal 4 alinea 4), yang menjadipertimbangan hukum Disnaker; (P9) VideBahwa berdasarkan laporan Divisi Keamanan PI Kld,pada saat penertiban lahan perusahaan pada tanggal 9Juni 2008 pukul 10.00 Wib, dimana team keamananmenemukan ada bangunan PD Sigit Jaya yang berada diatas lahan perusahaan yang digunakan sebagai

Bahwa = Disnaker telah memanggi beberapa kaliPenggugat dan Tergugat untuk dipertemukan (Mediasi)tetapi tidak menemukan kata sepakat, akhirnyaDisnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuranpada tanggal 19 September 2008 yang isinyamenganjurkan kepada Penggugat untuk memberikanpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali Pasal 156 ayat (8) dan Uang Penggantianhak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003

Manager HRD & GA serta Kuasa Hukum bertemu denganTergugat di kantor Penggugat, saat itu Kuasa WHukummenawarkan dalam pembicaraan secara kekeluargaankepada Tergugat, tetapi tawaran Penggugat' ditolakoleh Tergugat dan tetap memilih proses dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu PHI;16.Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkanRisalah Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrialpada akhir bulan Oktober 2008; (P 13)17.Bahwa terhitung sejak tanggal 17 November 2008Tergugat di Skorsing

Menyatakan Anjuran yang dikeluarkan Disnaker KabupatenBekasi pada tanggal 19 September 2008 telah final dansesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan, sesudahHal. 6 dari 14 hal. Put. No. 260K/Pdt.Sus/2009dipotong hak yang sudah diterima Tergugat;4. Menyatakan Risalah Penyelesaian Perselisihan NHubunganIndustrial yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi pada bulan Oktober 2008 dapat diterimadan dilaksanakan;5.

lock) dimana Tergugat hanya bersedia memberikankonpensasi sebesar 5 (lima) bulan gaji bukan dikali 2 (dua), tanpa uangpenghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan uang cutitahunan serta THR serta Penggugat meminta agar dalam rangka PHK harussesuai dengan Pasal 156 Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003, danPenggugat sudah sangat toleran dengan menawarkan pesangon hanya satukali keputusan Menteri ditambah dengan hakhak yang lainnya ;Bahwa akibat gagalnya perundingan bipartite, mediasi disnaker

No. 076 K/PDT.SUS/2007.Bahwa dalam pertemuan bipartite pihak Pengusaha (Tergugat) tidakpernah memenuhi panggilan Disnaker Kota Medan, sedangkan Penggugatselalu hadir pada waktu yang ditetapkan sesuai panggilan Dinas Tenaga KerjaKota Medan ;Bahwa dengan tidak pernah hadirnya pihak Tergugat dalamperundingan bipartite mengakibatkan perundingan menemui jalan buntu (tidakmenemui hasil) ;Bahwa pada tanggal 21 September 2006 Disnaker Kota Medan telahmengeluarkan anjuran tertulis tentang permasalahan ini

dengan Nomor.567/2009/DTKM/2006 (anjuran terlampir) ;Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006 Penggugat menjawab anjurantertulis dari Disnaker Kota Medan dan menyatakan menyetujui isi anjuran ;Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor. 2Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugatadalah tepat dan cukup beralasan ;Bahwa keputusan sepihak Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat melalui lisan tanpa alasan yang jelas adalah sangat bertentangandengan peraturan perundangundangan

dalam surat (akanPemohon Kasasi ajukan laporan pidana dalam perkara tersendiri) ;Bahwa hal ini disebabkan kertiga bukti tersebut tidak pernah diterima olehPemohon Kasasi, bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi sebelumnya telahberulang kali datang ketempat Termohon Kasasi untuk bekerja sebagaimanabiasa, namun Termohon Kasasi secara lisan menyatakan memutuskanhubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi tanpa pemberitahuan tertulis,bahkan akibat tidak diterbitkannya surat maka Pemohon Kasasi mengajukanhal ini ke Disnaker

Kota Medan dan pada waktu. di Disnaker Kota MedanTermohon Kasasi tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kalihingga perkara ini sampai ke PHI Medan yang saat ini sedang dimohonkankasasi ke Mahkamah Agung R.1 ;Bahwa selanjutnya alasan PHI Medan yang menguraikan sebelum berlakunyaUndangundang Nomor. 13 Tahun 2003 maka segala sesuatunya tidak tundukpada ketentuan dalam ruang lingkup Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003adalah keliru dan mengadaada sebab dalam perundangundangan yangHal. 10

Surat Kuasa Pekerja yang digunakan sebagai dasar dari SuratDPC SBSI tersebut dibuat pada tanggal 28 Agustus 2015,sedangkan Surat DPC Kabupaten Bandung no.19/DPCSBSI/IX/2015 perihal Permohonan Mediasi ke Disnaker Kab.12Bandung tertanggal 12 Juni 2015 (surat dibuat sebelum adaSUPE RUGS) genmmnn nnn nanan nnn nnn rani13.3. Kalimat penutup dalam Surat DPC SBSI Kab. Bandung tersebutadalah : Jawaban atas Anjuran (tidak sesuai dengan Perihal :Permohonan Medias) ;13.4.

Untuk itu Surat SBSI No. 19/DPC/ SBSV/IX/2015 tertanggal 12Juni 2015 menjadi tidak jelas dan tidak dapat diyerima 5LETRA sssuccs os as ace cone EES oe ome oo omen oe ee14.Bahwa Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Bandung No.567/2921/HIPK/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 diterima olehPerusahaan tanggal 02 Nopember 2015 515.Bahwa tidak benar TERGUGAT menolak dan tidak memberikanJawaban atas Anjuran Disnaker tersebut :15.1. Pada tanggal 07 September 2015 sdr Yusman Efendi / KetuaDPC SBSI Kab.

TERGUGAT melalui Surat No.25/YS.2/XV2015 tertanggal 07Nopember 2015 dapat menerima isi Anjuran Disnaker ;15.3. PENGGUGAT / sdr Yusman Efendi dapat mengerti danmenerima isi dari Surat no.25/YS.2/XV2015 tersebut ;Penjelasan Perusahaan dapat diterima oleh sdr Yusman Efendiyang kemudian sdr Yusman Efendi menandatangani SuratPerusahaan no.25/YS.2/XV2015 515.4.

Sdr Yusman Efendi membenarkan bahwa sdr Asep Suhermansejak awal September 2015 memang sudah bekerja, diPerusahaan lain di Gedebage ;LAMPIAN ooo. cee ee cece cee cece ee eae teas ae aee cree ee eeeeeeeeeee ete e te teeeteneeeeeeed( DAO) Jo16.Bahwa Surat Jawaban TERGUGAT, surat no.25/YS.2/XV2015tertanggal 07 Nopember 2015 untuk Disnaker Kabupaten Bandungditerima dan akan disampaikan sendiri oleh sdr Yusman Efendi keDisnaker Kab.

Yoosung Nomor 25/YS.2/XV2015 tanggal 07Nopember 2015 yang ditujukan kepada Disnaker Kab. Bandung danSdri. Elis Kornelis, Surat Mutasi atas nama Asep Suherman tanggal26 Agustus 2015 dan Surat Keterangan Kerja atas nama AsepSuherman No. 012SK/PERS/YSIVVIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;T6 Tanda Terima surat No. 25/YS.2/XV2015 tertanggal 07 Nopember2015 perihal : Jawaban Anjuran No. 567/2921//HIPK/2015 untuk : 1.Disnaker Kab. Bandung dan 2. Sdri. Elis Kornelis, surat dari DisnakerKab.

Ishak Lubis dengan Nomor 567/626/800/Disnaker yang intiHalaman 5 dari 15 hal. Put.

pembayarannya dari pengusaha kepekerja maka ada hubungan kerja dan sebaliknya apabila pembayaranberasal dari pekerja kepada pengusaha maka antara pekerja danperusahaan tidak ada hubungan kerja;Bahwa terkait pada poin 29 di atas, jelas sangat bertentangan dengan Pasal50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangdengan amat sangat jelas menyebutkan bahwa Hubungan kerja terjadikarena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh;Bahwa surat Tergugat Nomor 567/626/800/Disnaker

NomorB.451/D.PHIVW/VII/2002 tidaklan tepat karena bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sebagai akibat tindakan Termohon Kasasi dengan mengeluarkansurat Nomor 567/626/800/Disnaker, tanggal 7 Oktober 2011 (terlampir),mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak bisa melanjutkan proses perkaraPemutusan Hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi Il, karena Pemohon Kasasi tidak mendapatkan anjuran dan risalahpenyelesaian dari Termohon Kasasi sebagai

syarat untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa Pemohon Kasasi mencantumkan kontrak atau surat tugas di dalamgugatannya dengan maksud bahwa Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi memiliki hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:Hubungan kerja terjadi Karena adanya perjanjian kerja antara pengusahadan pekerja/buruh;Bahwa dengan adanya surat Termohon Kasasi Nomor 567/626/800/Disnaker, tanggal 7 Oktober

Hal yang mana akibat daridikeluarkannya Surat Nomor 567/626/800/Disnaker tanggal 7 Oktober 2011,Anjuran dan Risalah Penyelesaian yang merupakan syarat diajukannyagugatan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak bisadilakukan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi menolakmelaksanakan kewajibannya memediasi perkara hubungan industrial antaraPemohon Kasasi dengan Termohon kasasi II sebagaimana yang diwajibkanoleh UndangUndang Ketenagakerjaan.

Indonesia (Persero) namun tidak adatanggapan dan respon dari Tergugat;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Penggugat menguasakan kepada KantorHukum MKRN yang beralamat di Jalan Damar No. 30 A Panakukkang VMakassar dan telah dilakukan pertemuan Bipartit Tergugat Direktur PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Direktur Keuanganyang pada intinya tidak menemui kata sepakat;Bahwa kemudian penggugat mengajukan permohonan perselisihan hubunganindustrial ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar (DISNAKER

Pettarani Makassar 90222, padatanggal 03 April 2013.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,DISNAKER KOTA MAKASSAR telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER KOTAMAKASSAR, dalam sidang mediasi;Bahwa melalui Mediasi dan/atau pertemuan Tripartit pada Kantor DISNAKERKOTA telah mengeluarkan surat Anjuran No. 560.568/734/Disnaker/VII/ 2013,tertanggal 1 Juli 2013 DISNAKER KOTA MAKASSAR ;Bahwa perselisihan hubungan industrial

Makassar agar memberikan putusansebagai berikut:129Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat berhak atas Santunan Purna Jabatan sebesarRp781.200.000, tambah dengan denda sebesar Rp2.343.600.000,;Menghukum Tergugat untuk membayar Santunan Purna Jabatan sebesarRp781.200.000, secara tunai dan sekaligus.Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp2.343.600.000,secara tunai dan sekaligus;Menyatakan Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota MakassarNo. 560.568/734/Disnaker

Bahwa berdasarkan Point di atas Para penggugat hanyamendapatkan Hak jaminan Hari Tuanya untuk Sdr .Tjutju Setiawansebesar Rp. 49.220.800 ( Empat Puluh Sembilan Juta Dua RatusDua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2 % x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000, , Hak yang harus diterimanya adalahsebesar Rp. 98.860.435..

Ujang Sopandisebesar Rp. 31.345.600 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah ), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2% x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000,, Hak yang harus diterimanya adalah sebesarRp. 84.985.286..

Soekarno Hatta No. 787Bandung di DISNAKER Kota Bandung JI. RAA MartaNegara No. 4Bandung, untuk membahas perselisihan , yang intinya dalamperundingan tersebut tidak ada kesepakatan , dan akan dilaporkan kekantor Pusat.6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 PARA PENGGUGAT yangdiwakili oleh Serikat Pekerja / Buruh Forum Komunikasi PekerjaDamri Bersatu FKPDB ) melakukan perundingan BipartitTERGUGAT dari Perum DAMRI PUSAT JI. Matraman Raya No. 25Jakarta Timur di DISNAKER Kota Bandung JI.

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Wajib tundukdan patuh terhadap Undang undang yang berlaku, danmelaksanakan hasil Anjuran dari DISNAKER Kota Bandung, sesuai( Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep. 1636Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. UpahMinimum Kota Bandung Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000, ).103.

Eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan dan oleh karena itu harusdinyatakan ditolak seluruhnya;DALAM PROVISI, Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telahmengajukan Provisi yang pada pokoknya menghukum dan memerintahkanTergugat untuk wajib tunduk patuh terhadap hasil anjuran Disnaker KotaBandung sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.l636Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Penggugat VI menerima sebesar Rp 893.000, (delapan ratussembilan puluh tiga ribu rupiah).Bahwa Tergugat memberikan upah pokok kepada Para Penggugat tidaksesuai dengan UMR Kota Bandung ;Bahwa pada Tanggal 26 April 2010 Para Penggugat telah mengirimkansurat kepada Disnaker Kota Bandung Jalan R.E Martadinata No. 4Bandung Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial kasus pemutusan hubungan kerja melalui mediasi pihakDisnaker Kota Bandung sebagai Mediator.Bahwa pada tanggal 14 Mei

2010 No. 005/3125Disnaker bertempat diaula disnaker kota Bandung telah diadakan Undangan oleh PihakDisnaker Kota Bandung antara Tergugat dan Para Penggugat dalam halklarifikasi Bipartit dan penawaran penyelesaian Kasus PHI (mediator/konsolidiator/Arbiter) dan Pihak Disnaker kota Bandung melalui MediatorIbu Hetty Hadiyaniati S, SH, Para Penggugat dan Tergugat untukmengadakan dufu mediasi secara Bipartit akan tetapi setelah dilakukanhasilnya Tergugat hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp10.000.000

Bahwa dari Panggilan Ke (satu), Panggilan ke II (dua) dan Panggilan keIll (tiga) oleh Disnaker Kota Bandung bertempat di aula disnaker kotaBandung Tergugat dan Para Penggugat dalam hal penyelesain kasustersebut tidak ada kesepakatan;8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 No. 567/6258Disnaker, DisnakerKota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran terhadap Tergugat danPara Penggugat dalam hal penyelesain kasus;9.

Bahwa pihak Disnaker Kota Bandung sebagai Mediator telahmengeluarkan surat anjuran kepada Para Penggugat dan Tergugat, akantetapi kami (Para Penggugat) tidak sepakat dengan anjuran dariDisnaker dikarenakan Tergugat tidak ada pembuktian bahwaperusahaan tersebut tutup malahan sampai detik sekarang perusahaantersebut masih buka sesuai dengan UU No. 13Tahun 2003 Pasal 164.Il. Putusan Sela.10.

Bahwa antara Paenggugat dengan Tergugat telah diadakan Mediasisecara tripartite dengan mediator dari pihak Disnaker Kota Bandungdalam mediasimana Tergugat hanya sanggup membayar Rp.10.000.000, ( Sepuluh juta Rupiah ) dan Para Penggugat tidaksepakat karena tidak sesuai dengan upah yang berlaku menurut UUNo. 13 tahun 2003 ;4.

Sobari Haryanto menyatakan"MENERIMA" Anjuran Nomor 567/640/Disnaker, tertanggal 26Februari 2018 tersebut. Dan selanjutnya Sdr. Sobari Haryanto siapuntuk dipekerjakan sejak disampaikannya surat jawaban anjuran inipada tanggal 10 Maret 2018".

Oleh karena itu gunamenyelesaikan permasalahan, Mediator telah mengeluarkan suratanjuran tertulis dengan nomor surat No. 567/640/Disnaker tanggal 26Februari 2018.Bahwa TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindakan melanggarhukum, pada tanggal 10 JULI 2017 pada saat bekerja sift 2PENGGUGAT REKONVENSI diperintahkan untuk pulang dan tidakbekerja. Dan selanjutnya, PENGGUGAT REKONVENSI mengajukansurat permohonan untuk dipekerjakan kembali sebagai berikut :a.

Tertanggal 07 Agustus 2017;T5 : Risalah Perundingan Bipartit tanggal 14 November 2017;T6 : Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor567/640/Disnaker tanggal 26 Februari 2018;7. T7 : Jawaban atas Anjuran dari Tergugat (SOBARI HARYANTO)tanggal 10 Maret 2018;T8 : Risalah Permohonan Mediasi tanggal 11 April 2018;T9 : Slip Gaji Upah Terakhir bulan Juli 2017, Juni 2017 dan April2017;10.

tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana bukti T6;Menimbang, bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Anjuran No. 567/640/Disnaker tertanggal 29 Februari 2018 yangpada pokoknya menganjurkan :Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.SusPHI/2018/PN.

A&P IndustryIndonesia Periode 2017 2019, yang menyatakan : Merusak dengan sengaja / karena kecerobohannya milik perusahaan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Peraturan Perusahaan PT.A&P Industry Indonesia Periode 2017 2019, bukti T14 berupa Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 568/Kep.202/PP/Disnaker /VIII/2017tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT.

Bahwa sebelum pihak Tergugat mengajukan surat permohonan pemutusanhubungan kerja kepada Bapak Kepala Disnaker Kota Bandung dengan surat No : Putusan No. 8/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 16 01/SK/RN.P/2018, tanggal 28 Februari 2018, pihak Tergugat sebelumnya telahmenawarkan mutasi kepada Penggugat,bahwa mutasi yang ditawarkan Tergugatkepada Penggugat tersebut dimaksudkan adalah untuk agar Penggugat tetapmendapatkan penghasilan untuk setiap bulannya, sedangkan untuk konpensasimasa kerja selama 12 tahun

Bahwa Tergugat sangatlah keberatan atas anjuran dari Disnaker Kota Bandung,dengan Suratnya No : 567/3123disnaker, tanggal 22 mei 2018, dengan alasanbahwa pihak Disnaker Kota Bandung tidak mempertimbangkan bahwa usahaTergugat tempat Pengugat bekerja telah mengalami kerugian secara terusmenerus sejak tahun 2015, sehingga penggunaan Pasal yang terapkan pihakDisnaker tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;9.

Bahwa Penggugat d.r sangat menyayangkan bahwa permohonan PemutusanHubungan Kerja yang diajukan Penggugat d.r kepada Kepala Disnaker KotaBandung, telah menebitkan anjurannya yang jumlah konpensasi PHKnyasangat memberatkan pihak Penggugat d.r untuk melaksanakannya, yangjumlahnya terdapat didalam Surat Anjuran 567/3121 Disnaker, tanggal 22 Mei2018 ;9.

Bahwa Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut di atas sangatlahbertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun2003, karena Disnaker Kota Bandung tidak mempertimbangkan bahwausaha Penggugat d.r tempat Tergugat d.r bekerja telah mengalami kerugiansecara terus menerus, sehingga Penggugat d.r secara etikad baik yangtelah mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaDisnaker Kota Bandung No : 01/SK/RN.P/2018, tanggal 28 Februari 2018,tidak dijadikan pertimbangan

oleh Disnaker Kota Bandung, sehingga suratAnjuran dari dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No ; 567/3121 Disnaker,tertanggal 22 Mei 2018 secara hokum haruslah ditolak ;10.

No. 105/G/2016/PHI.Sbyperselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) JI Jemursari V2Surabaya (602370 ) 28 Oktober 2015. (P5) ;7.

Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisinan hubungan industrialtersebut, DISNAKER Surabaya telah melakukan klarifikasi denganmemanggil penggugat dan tergugat ke kantor DISNAKER Surabaya, dankemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi namun padapanggilan dan Il pihak Tergugat tidak hadir terkesan mengabaikanpanggilan Mediasi DISNAKER dan rupanya Pimpinan masih berada diVirginiaAmerika dalam rangka adventure dengan sepeda (Jawa Pos, 4Oktober 2015) ironis dengan menghabiskan ratusan juta hanyabersepedaan

No. 105/G/2016/PHI.SbyDALAM PROFISI15.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 27 April 2016 DISNAKER Surabaya telah mengeluarkan AnjuranN0:52/PHK/IV/2016 atas perselisinan hubungan industrial tersebut yangpada intinya menganjurkan dan pihak penggugat menyetujui dan sebagaidasar gugatan:1.

Bahwa Anjuran Disnaker Surabaya agar pengusaha PT Jawa MediaKomputama (Tergugat) membayar kepada pekerja upah selama tidakdipekerjakan sebesar 100% dengan memperhatikan ketentuan UpahMinimum Kota Surabaya yang berlaku dengan perincian :1.Alif Hidayat : Upah proses bulan NopemberDesember 2015 Rp5.420.000, Upah proses bulan JanuariMaret 2016Rp 9.135.000,Hal. 7 dari 43 hal. Put.

Shandy Yudi Harto :Upah proses bulan NopemberDesember 2015Rp 5.420.000, Upah proses JanuariMaret 2016 Rp9.135.000,6.Ardiansyah :Upah proses bulan NopemberDesember 2015 Rp.5.420.000, Upah proses JanuariMaret 2016 Rp.9.135.000,16.Bahwa sejak dikeluarkannya anjuran mediator Disnaker Surabayatertanggal 27 April 2016, penggugat telah memberi Jawaban AnjuranTertulis kepada Mediator Disnaker Surabaya 3 Mei 2016 dengan perihalmenyetujui 100 % Anjuran Mediator Disnaker Surabaya;17.Bahwa ternyata selama 10

Bahwa karena tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat11.akhirnya Mediator Disnaker Kota Bandarlampung mengeluarkan anjuran30 Oktober 2015 dan Risalah tertanggal 12 November 2015; danberkaitan untuk Anjuran dan Risalah tersebut pihak Penggugatmenerimanya karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa apa tindak pola Tergugat tentunya sangat bertentangan denganpasal 151 ayat 3 yo pasal 155 ayat 3 yo pasal 169 ayat 1 huruf d UU13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak melakukan

kewajibanyang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh(sebelum permasalahan selesai pada tingkat Mediator Disnaker KotaBandarlampung/per masalahan ini belum mempunyai kekuatanhukum tetap) dengan cara melarang / tidak boleh lagi Penggugatmenjabat sebagai District Manager Marketing V yang mempunyai 2orang superviser disamping beberapa Sales Promosi Officer (SPO)&Sales Promosi Girl (SPG) yang saat ini masih terus beraktivitas tanpaada pimpinan untuk wilayah Lampung dan Palembang; bahkan hinggapermasalahan

Fotocopy Panggilan s/d Ill dari Disnaker Kota Bandar Lampung, namunTergugat tidak pernah hadir (bukti PVI);7. Fotocopy, surat permohonan Penggugat untuk dapat tetap mengisiabsensi sampai permasalahan ini, ada keputusan hukumnya (bukti PVII);8. Fotocopy perintah dari Tergugat agar Penggugat menjual produk yangmenyalahi aturan, karena izin POM belum keluar (bukti PIX.1);Photocopy perintah Tergugat untuk memasarkan produk yang bertentangandengan hukum (bukti PIX.2);9.

Bernofarm, nilainya diatas ratarata ;Bahwa bukti P5 saksi pernah ditunjukan oleh Penggugat kepada Saksi,dan Saksi pernah menemani Penggugat ke Disnaker dan menurutanjuran Disnaker disuruh bekerja lagi ;Bahwa STOPAIN Krim waktu di perdagangkan dan dilaunching bulanJuni 2014 masih belum ada izinnya dari Balai POM, dan izin baru keluarbulan Nopember 2015;2.

Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2015; Penggugat membawapermasalahan ini ke Disnaker Kota Bandar Lampung; dan untuk ituTergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir tetapimenyampaikan tanggapan melalui surat tertanggal 9 September 2015..

tidak bekerja selama 1 (satu)minggu pada bulan Februari 2010, namun setelah Penggugat bekerjamasuk untuk bekerja kembali, Tergugat memutus hubungan kerja denganPenggugat, dengan alasan telah ada orang yang menggantikan posisiPenggugat;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak berkeberatandiputus hubungan kerjanya asalkan diberikan uang pesangon sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa oleh karena status hukum Penggugat tidak jelas maka Penggugatmendaftarkan permasalahan ini ke Kantor Disnaker

Surabaya, selanjutnyasejak didaftarkannya permasalahan ini dan dilakukan pemanggilan kepadaPenggugat maupun kepada Tergugat, pihak Tergugat tidak pernahmenghadiri sidang mediasi di Kantor Disnaker Surabaya, sehingga PejabatMediator Disnaker mengeluarkan anjuran tertanggal 13 Juli 2010 (copyterlampir) yang isinya sebagai berikut :1.

mengingat Penggugat bersedia di putus hubungan kerjanya makaberdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnyamenghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uangsebesar Rp 20.165.825,00 (dua puluh juta seratus enam puluh lima ribudelapan ratus dua puluh lima Rupiah), sesuai dan sebagaimana menurutanjuran dan perhitungan Pejabat Mediator Disnaker

Bahwa oleh karena dasar gugatan yang diambil dari Anjuran PerantaraHubungan Industrial No. 58/PHI/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, yang padaintinya mengalami cacat hukum sehingga berakibat adanya ketidak pastianhukum dari Anjuran Pejabat Mediator Disnaker tersebut, maka Tergugatmohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau tidakdapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.23/

Jadi,terkait dengan hal ini tidak sematamata karena TERGUGAT tidakmempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah denganPENGGUGAT, alasannya adalah sebagaimana yang telah ditulis dalamSurat Keberatan Untuk Melanjutkan Mediasi yang TERGUGATkirimkankepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Disnaker), antara lain secara rinci kami jabarkan sebagai berikut;(Bukti T1, T2, T3)a.

Bahwa PENGGUGAT menyampaikan di depan pejabat Disnaker seolaholah TERGUGAT tidak mau uang yang telah ditransfer kepadaPENGGUGAT dikembalikan kepada TERGUGAT, ini adalah kebohonganyang nyata, yang benar adalah saat PENGGUGAT meminta nomorrekening dan pihak keuangan menyampaikan agar melalui prosesadministrasi misalnya membuat permohonan tertulis karena rekeningadalah hal yang sangat rahasia, tidak sembarang bisa diakses harusjelas prosedur dan pertanggungjawabannya.

Sesudah disampaikandidepan pejabat Disnaker maka disarankan oleh pejabat Disnakertersebut jika ingin mengembalikan, maka teknis diatur sebaikbaiknya jikaingin menunggu hasil mediasi tripatrit lebih dahulu. Kemudian pihakTERGUGAT menulis surat No 053/KoordHR/MAJU/IV/2018 perihalteknis pengembalian uang hak pesangon dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT. (Bukti T6).

Fotocopy Surat Nomor 053/KoordHR/MAJU/IV/2018, diberi tanda T 1;i Nl Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T 2:lyaN eatocopy Pengumuman Pendataan Ulang Karyawan, diberi tanda T 3:aT ner Lidbopy Surat Nomor 23/B/SP/IV/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,: ji, p tiber tanda T 5;Ws Bs Fotocopy Tanda terima nomor 1282 oleh Disnaker surat keberatanoe melanjutkan mediasi tertanggal 25 06 2018, diberi tanda T 6:7.

Fotocopy Surat Nomor 26/B/SP/VI/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 7;8. Fotokopi Surat Nomor 28/B/SP/IX/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 8;9. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor040/Dir.Opr/MAJU/III/2018, diberi tanda T 9;10. Fotokopi Surat dari Penggugat tertanggal 5 April 2018, diberi tanda T 10; Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 268/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST11. Fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Nomor 3765./1.835.3, diberi tanda T 11;12.

Karena Penggugat merasa tidakmelakukan seperti apa yang dituduhkan tersebut, sementara pihak Tergugattidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengklarifikasikekeliruan tuduhan itu, sehingga oleh karenanya Penggugat berinisiatifmengadukan ketidakadilan yang diberlakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat tersebut kepada pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KotaPalembang, dimana pada intinya Penggugat melaporkan tindakanPemutusan Hubungan Kerja sewenangwenang dari Tergugat dankarenanya sangat beralasan

pada akhirnya Penggugat bersikap tidakmenerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 pihak Penggugat dan Tergugat hadirdi Kantor Disnaker Kota Palembang untuk memenuhi panggilan pihakDisnaker Kota Palembang dalam rangka memediasi perselisihan antarapihak Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam kesempatan mediasiyang dimediatori oleh Ibu Nofiar Marlena, SP, M.Si., dari Dinas TenagaKerja Kota Palembang tersebut telah didengar keteranganketerangan darimasingmasing

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ~ TentangKetenagakerjaan, dimana berdasarkan peraturan tersebut ditegaskan,bahwa apabila pihak perusahaan ingin memutuskan hubungan kerja (PHK)hal demikian mesti dilakukan dengan menempuh upaya biparrteit yangdituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani olehmasingmasing pihak, dan satu rangkap dari surat kesepakatan mestiditerima oleh pihak pekerja (Penggugat), dan surat Pemutusan HubunganKerja diberikan oleh pihak perusahaan (Tergugat) kepada Mediator(Disnaker

Kota Palembang);Bahwa pada kenyataannya pihak mediator (Disnaker Kota Palembang) tidakmenerima surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat prihalpemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukannya terhadap Penggugat,sehingga oleh karenanya pihak Disnaker Kota Palembang, hingga saat initetap menganggap bahwa belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)yang terjadi pada Penggugat oleh Tergugat, sementara itu pula pihakDisnaker Kota Palembang tidak menerima surat pengunduran diri dariPenggugat;Bahwa

Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menuruthukum jika Pengadilan Perselisinan Industrial menyatakan bahwa ada upahyang belum terbayar yang mesti dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat terhitung sejak bulan Desember 2015 dimana Penggugat sudahdilarang masuk kerja karenanya dinyatakan telah di Pemutusan HubunganKerja, padahal berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan olehpihak mediator dari Disnaker