Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau; Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangQAOtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Hal. 69 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKLMenimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian

tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan jabatan atau perbuatan pidanaberencana yang dihukum denganpidana penjara paling singkat 2 (Dua)Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan PengadilanNegeri Kelas A Bengkulu Nomor 40/Pid.SUS.TPK/2018/PN.BgI tanggal 22 Mel2018 dimana Penggugat (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikanwilayah Talo Desa Pagar Gasing Kec.

Bahwa dengan dilaluinya seluruh prosedur danmekanisme pemberhentian tidak hormat Penggugat, jelasmenunjukkan bahwa penerbitkan obyek sengketa memenuhiasas tertib penyelenggaraan negara.Berdasarkan uraian fakta yuridis yang digambarkan Tergugat di atas, maka jelaspenerbitan keputusan obyek sengketatelah memenuhi asasasas umumpemerintahan yang baik, sehingga alasan adanya pelanggaran asasasasumum pemerintahan yang baik yang didalilkan oleh Penggugat haruslah ditolak.6.

Bahwa dalam hukum administrasi asas berlaku surut (retrokatif) dapatdilakukan sepanjang bukan norma pidana dan mempunyai alasan hukum.Sedangkan dasar hukum Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketadilakukannya pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat berlaku sejak 27Agustus 2013, dimana putusan pidana Nomor09/PID.SUS/2013/TIPIKOR.PN.TPI tanggal 19 Agustus 2013 telah mempunyaikekuatan hukum, dan Penggugat belum diberhentikan sedangkan pelaksanaanPemberhentian tidak hormat telah diatur pasal 9

2017yang mana kedua peraturan perundangundangan tersebut lahir setelahPenggugat diputuskan hukuman pidananya dan telah menjalani masahukumannya, seperti yang termuat dalam konsideran menimbang huruf d :Halaman 11 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor 19/G/2019/PTUN.BNA bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukansebelum berlakunya Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipi Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan sampaisaat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian

tidak hormat sebagai PNS 12.

kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Desember 2013sebagaimana terurai secara terang, tegas dan jelas dalam konsideranmemutuskan kesatu yang menetapkan memberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulaitanggal 31 Desember 2013 bukan terhitung sejak tanggal 14 Desember2018 sebagaimana pemahaman Penggugat tersebut ;Bahwa penulisan tanggal 14 Desember 2018 dalam uraian akhir objeksengketa dimaksud bukanlah merupakan penetapan perhitungan mulaiberlakunya pemberhentian

tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, melainkan tanggal dimaksud haruslah dimaknai sebagaitanggal diperbuat dan atau ditandatanganinya Surat Keputusan ;Bahwa kebalikannya juga kemudian Tergugat memperbuat tanggalditetapkannya Surat Keputusan tertanggal 31 Desember 2013 padahalkenyataannya surat keputusan dimaksud baru diperbuat danditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, hal demikianlah yangnyatanyata menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum danperaturan perundangundangan

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNSoleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepadaPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yamgberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan;Halaman 25b.

karenamelakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;d.Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian

tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum denganpidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun; Halaman 83Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKLMenimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan faktafakta hukum yangrelevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu:1.

,C.L.A;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :Bahwa Ahli berpendapat mandat dari pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat adalah tidak bersifatmutlak dan absolut, anggota Polri diberhentikan Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri apabila dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari 4 (empat)tahun dan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkraht), apabila pejabat yang berwenang menilaianggota Polri tersebut itu layak

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNSoleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepadaPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yamgHalaman 28berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan;b.

Hakimtingkat pertama, banding dan kasasi yang tidak adil dirasakan olehPemohon, karena vonis penjara 4 Tahun berikut denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diganti dengan subsidair 6 (enam)bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp293.189.579,00(dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu limaratus tujuh puluh sembilan rupiah) diganti pidana penjara selama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan yang telah dijalani terasa berat Pemohon PK rasakandan bermuara pemberhentian

tidak hormat Pemohon sebagai PNS.

Bahwa dengan dilaluinya selurun prosedur danmekanisme pemberhentian tidak hormat Penggugat, jelasmenunjukkan bahwa penerbitan obyek sengketamemenuhi asas tertib penyelenggaraan negara;Berdasarkan uraian fakta yuridis yang digambarkan Tergugat diatas, maka jelas penerbitan keputusan obyek sengketa telahmemenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik, sehinggaalasan adanya pelanggaran asasasas umum pemerintahan yangbaik yang didalilkan oleh Penggugat haruslah ditolak.5.

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNSoleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenangkepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yamg berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan;b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danPejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud pada huruf a;c.

Bahwa paad bulan September, tanggak 21 September 2018 ditetapkan DCT ;Bahwa Penggugat mendaftar sebagai Caleg di Demokrat bulan Juli 2018 ;Bahwa saksi lupa tanggal permohonan pengunduran diri Penggugat sebagaiBahwa sampai penetapan calon tetap Penggugat belum ada SK pengundurandiri dari Tergugat ;Bahwa Penggugat ikut sebagai kontestan di Pemilu Caleg tahun 2019 ;Bahwa belum ada pengunduran diri dari Tergugat saat KPU menetapkanPenggugat sebagai Caleg Demokrat ;Bahwa Penggugat ada SK dari Bupati pemberhentian

tidak hormat kepadaPenggugat selaku PNS ;Bahwa menurut Gubernur Sulawesi Selatan yang kebetulan sebagai DirjenOtonomi Daerah, menyatakan bahwa Bupati harus memproses pengundurandiri Penggugat selaku PNS (tidak ada aloasan Tergugat untuk tidak proses) ;Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa SK Bupati yang memberhentikan Penggugat sebagai PNS dengan tidakhormat, maka Penggugat tidak bias dicoret sebagai Caleg ;Bahwa bukti T6 dibenarkan oleh saksi bahwa Penggugat selaku

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS olehPejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepada PNSyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan;b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabatyang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud pada huruf a;c.

yang kekuatan hukum tetapdinyatakan bersalah, Pada program BKN Pusat Nasional 2015, PendaftaranUlang PNS (PUPNS) sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2015bahwa data PNS yang dimiliki BKN tidak real punya BKN tidak sesuai /selisin karena sedang menjalani proses hukum berkoordinasi denganMahkamah Agung dari situ mempunyai data pegawai yang punya kasusDDICHAI a, jee seeseerne eee eset eser eee enisenr ree emssene eee eeeEeBahwa, perkembangan BKN bekerjasama dengan KASN dan KPK ditindak1/3 dengan pemberhentian

tidak hormat ASN yang telah berkekuatanhukum tetap (incrach) dalam tindak pidana korupsi, didapat 451 PNS yangterlibat kasus Korupsi, dari data tersebut 81 PNS teridentifikasi melaluiNIK. 22222 nnn nnn en nnn n nnn nnn nn nnn n nnn n nnn nnn enn nnn nn nen ene nnnenn ene n seen enennnsenensesssnesBahwa, kemudian muncul Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal13 September 2018 yang intinya perihal penegakan Hukum yangmelangsungkan pidana diberhentikan dengan tidak hormat tanggal 18Oktober 2018

Penggugatsebagai Calon Pegawai NegeriSipil; P2 Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IBengkulu Nomor:821.12 900 tentang PengangkatanPenggugat sebagai Pegawai NegeriSipil; P3 Surat Penugasan Nomor:800/108/sub.1/2003 sebagaiKoordinator Pengelola Teknis Proyek PengembanganPariwisata Danau Mass HarumBastari( P2DMHB); P4 Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 145Pid.B/2006/PN.Curup; P5 Putusan Mahkamah AgungNomor:849.K/Pid/2007; P6 Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomoir 299 Tahun 2009tentang Pemberhentian

tidak hormat sebagai PegaawaiNegeri Sipil an.

;Perlu dijelaskan bahwa tidak terdapat perintah dalam putusan tersebutdikarenakan pengaturan pemberhentian sementara, Pemberhentian denganhormat dan Pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan telah diatur tersendiri dalam peraturanperundangundangan dibidang Kepegawaian.

SK itukeluar tanggal 17 Desember 2018 tetapi 12 orang PNS ini menerima SK ditanggal 16 atau 17 Juni 2019 atau waktu begitu lama karena pimpinanmasih saja berusaha untuk melakukan negosiasi untuk konsultasi kepimpinan yang lebih tinggi dengan harapan bisa mendapat jawaban terkaitdengan Pemberhentian Tidak Hormat dari 12 orang PNS ini tetapi tidakmenemukan jalan keluar akhirnya kami menyerahkan SK itu ke 12 orangPNS tersebut.

Isteri/Suami Nomor POL : KPI /04 / Il / 2010 / PERS, tanggal 24 Pebruari2010;berupa Fotocopy dari Asli SuratPemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan Bidpropam (SP2HP3) Nomor :B/233/X/WAS 2.4/2019/Bidpropam, tanggal07 Oktober 2019;berupa Fotocopy dari Asli SuratPemberitahuan Perkembangan HasilPemeriksaan Propam (SP2HP2) Nomor:B/187.1/VII/HUK.1.2/2020/Bidpropam,tanggal 13 Juli 2020;berupa Fotocopy' dari FotocopyKeputusan Kepala Kepolisian DaerahKalimantan Selatan Nomor : Kep/124/V/2021Tentang Pemberhentian

Tidak Hormat,tanggal 10 Mei 2021;Halaman 33 dari halaman 85 Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Mrb11.

SK itu keluar tanggal 17 Desember 2018 tetapi 12 orangPNS ini menerima SK di tanggal 16 atau 17 Juni 2019 atau ada waktubegitu lama karena Pimpinan masih saja berusaha untuk melakukannegosiasi untuk konsultasi ke pimpinan yang lebih tinggi dengan harapanbisa mendapat jawaban terkait dengan Pemberhentian Tidak Hormat dari12 orang PNS ini tetapi tidak menemukan jalan keluar akhirnya kamimenyerahkan SK itu ke 12 orang PNS tersebut.