Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 01-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Rhl
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
ALI GUNTUR Alias GUNTUR Bin ALANG
30 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
1.JEFRI TOLOKENDE,SH.,MH.
2.RHENITA TUNA
3.Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Juhaepa bin Abe
39 — 0
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 26-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Desember 2019 — Terdakwa
83 — 54
  • bahan kimia seperti bom dengan bahan berupa pupuk, biusdan akar tuba dilarang dipergunakan dikarenakan dapat memusnahkanbiota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalampenangkapan disekitar daerah terumbuh karang akan membahayakankelestarian terumbu karang dan lingkungannya dan juga menimbulkan efeksamping yang sangat besar;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004
    diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN MnkMenimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004
    pergerakan ikan dan melempar bom tersebut, tugas Saksi LAHENDI, Saksi UMAR KARIM Alias LA UGE, Saksi LA ANDI dan Anak LA BALAadalah menyelam, tugas Saksi LA MAUKO adalah sebagai koki;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikandiatas, maka dengan demikian unsur ketiga turut serta melakukanperbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) joPasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 650/Pid.Sus/2018/PN Kla
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
SYUKRI, SH.
Terdakwa:
1.AMIR bin ILHAM
2.AGUNG SAPRIYANTO bin HALIMUDIN HARIYANTO
24 — 0
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 17-01-2011 — Putus : 07-03-2011 — Upload : 24-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 7 Maret 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : JOSEPH Bin UDIN
46 — 19
  • Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 UU No.3 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tentangPerikanan jo Pasal 102 UU No 31 tahun 2004 ;DANKEDUABahwa ia, terdakwa ALI LAKIBUL bin SAKILAN pada hari Jumat tanggal 1Oktober 2010 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidak tidaknya masih dalam tahun2010,bertempat di Perairan Karang Unarang Kab.
    berkaitan dengan perikanan Indonesia ; Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, kapal tersebutsedang menarik jaring kapal yaitu berjenis Pukal Trawl dan ditemukan juga diatas kapal hasil tangkapan berupa ikan berjenis campuran seberat + 20 kgdan selanjutnya kapal, nahkoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukanuntuk proses lebih lanjut ;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2) UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 102 UU No31 tahun 2004
    Menyatakan terdakwa ALI LAKIBUL Bin SAKILAN terbukti secara sahmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diaturdan di ancam pidana melanggar Pasal 92 UU RI No. 31 tahun 2004 jo.
    UU RINo. 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 402 UU No. 31 Tahun 2004 joUU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan,sebagaimana dalam dakwaanKesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanBerbendera....Dipindai dengan CamScanner 5berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIP!
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 93 ayat (2) UUNo. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 102UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentangperikanan,sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI LAKIBUL Bin SAKILAN denganpidana denda sebesar Rp. 500.000,000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan :3.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 05-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sbg
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
Terdakwa:
SALMAN FARISI DUHA
16 — 8
  • Menyatakan Terdakwa Salman Farisi Duha terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan Perikanan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) dari UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan Primair;Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sbg2.
    Sebelas juta empatratus lima puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan ikan basah jenis campurcampur sebanyak sebanyak 3.819 (tiga ribu delapan ratus sembilan belas)Kilogram hasil tangkapan kapal ikan KM.Cahaya Naulil Gt.19 No.1945/Ssdberbendera Indonesia di AdHock ke dermaga Pelabuhan Perikanan NusantaraSibolga di Sibolga guna proses selanjutnya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 93 ayat (1) dari UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 Tahun 2004
    Unsur yang tidak memiliki SIPI;Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan berbunyi: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa ditangkap oleh
    Oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1)dari UndangUndang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak
    Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) dari UndangUndang No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 07-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 27-05-2018
Putusan PN PACITAN Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pct
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
Terdakwa:
PRAYITNO Als. HOLOBO Bin PONIJAN
32 — 6
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Umum
Register : 22-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PN TAHUNA Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Thn
Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H.
2.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H
3.RAHMAT SYAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
Ramil Tobias Allera
29 — 10
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 08-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Dgl
Tanggal 30 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
2.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
Terdakwa:
1.AMRAN
2.JUFRIANTO
17 — 0
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 17-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN LARANTUKA Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
1.RICKY ABDULLAH DETHAN
2.MAXIMUS KOFI
81 — 32
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 25-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
RHENITA TUNA
Terdakwa:
Ma'Ruf alias Cika
27 — 0
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 30-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto, SH.
2.Slamet Haryadi,SH
3.Agustini, SH.
Terdakwa:
Dwi Puji Kurniawan Alias Wawan Bin Bolo Suminto
31 — 6
  • sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan TerdakwaDwi Puji Kurniawan alias Wawan bin Bolo Sumintobersalah melakukan tindak pidana dengan dengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat izin usaha perikanan),sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU RI Nomor 31Tahun 2004
    pelagicus spp) dari wilayah Republik Indonesia sebagaipengganti peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 1 Tahun 2015tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Scylla spp) danRajungan (portunus pelagicus spp) selanjutnya terdakwa dilakukanpenangkapan, dan terhadap barang bukti dilakukan penyitaan untuk proseslebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal100 UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
    Namundemikian UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyebutkanbahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.
    Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut UndangUndang RIHalaman 13Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Trk.Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanantersebut menunjuk pada subyek hukum orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
    Namun ternyata dari pengakuan Terdakwasendiri kalau ia telah pernah dua kali mengirimkan benih lobster tersebut keKlaten;Menimbang, bahwa yang dilarang oleh ketentuan Pasal Pasal 92UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah salah satunya pengangkutanikan yang tidak memiliki SIUP.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 25-06-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tar
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
DEBY F. FAUZI
Terdakwa:
RAHMADANI Als RAMADHANI Als RAMADHAN Als DANI Bin MASTUA
60 — 16
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 09-10-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1071/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Bagus Purnomo Alias Ipung
46 — 24
  • tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmum;Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAGUS PURNOMO ALIAS IPUNGdengan pidana penjara selama
    ,M.T. dijelaskan yaitu sebagai berikut:> Pasal 1 Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 Jo UU RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadidalam lingkungan perairan.> Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa , yang dimaksud dengan jenisikan adalah sebagaimana dalam poin b adalah Udang Rajungan,Kepiting dan sebagainya (Crutacea).> Peraturan Menteri Kelautan
    UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo.
    Tentang Perikanan Jo UU RI Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundanganyang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 02-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 24 Maret 2021 — Penuntut Umum:
PRIANDI FIRDAUS, S.H.,M.H
Terdakwa:
THAUNG HTIKE
6 — 6
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 29-11-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 26 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.ADI HELMI.SH.
2.SAHDI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
SANDI
26 — 11
  • menguruskanadministrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran bagikapal perikanan; Bahwa Surat persetujuan berlayar yang selanjutnya disebut SPB adalahdokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanankepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhanperikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal,laik tangkap dan laik simpan; Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 2004
    dan pengangkutan ikan dari pelabuhan perikananyang menurut ketentuan hukum yang berlaku wajib memiliki Surat persetujuanberlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan namunternyata Terdakwa tidak memiliki Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan olehsyahbandar maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ketiga ini juga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 jo Pasal 42ayat (3) UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31Tahun 2004
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 29-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT PALU Nomor 13/PID.SUS-LH/2024/PT PAL
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : JAINUARDY MULIA, S.H
Terbanding/Terdakwa : RUSDI alias CUDI
27 — 14
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 01-09-2023 — Putus : 29-09-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan PN CIREBON Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Cbn
Tanggal 29 September 2023 — Penuntut Umum:
1.ANDRY SETYA PRADANA, SH.
2.MUSTIKA DARAYUANTI, SH
Terdakwa:
WEMPI BIN IIM
48 — 0
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ARIEF MULYA SUGIHARTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SANUSI bin MUHAYAN
35 — 6
  • Menyatakan terdakwa Sanusi Bin Muhayan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapanikan dengan alat bantu yang dilarang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;2.
    menyebabkan matinya plankton yang merupakan makanan ikan danapabila hal ini terjadi maka akhirnya ikanikan akan kesulitan untukmelangsungkan hidupnya dan Aliran Sungai Teluk Gandengan Desa DamparanKelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatantersebut termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 85 jo Pasal 9 UU RI UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU RI Nomor 31 tahun 2004
    mengganggu sumber daya ikanserta menyebabkan matinya plankton yang merupakan makanan ikan danapabila hal ini terjadi maka akhirnya ikanikan akan kesulitan untukmelangsungkan hidupnya dan Aliran Sungai Teluk Gandengan Desa DamparanKelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatantersebut termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004
    Tentang Perikanan.Atau,KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 Tentang Perikanan.sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebutdiatas memilin langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalamPasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut :1.
    Unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia" ;Menurut ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia adalah :1. Perairan Indonesia2. ZEEI, dan3.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 22-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
1.Mamang Bin Kamaruddin
2.LUKMAN Bin KAMARUDDIN
89 — 6
  • membawa dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan,alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, ataustandar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alatpenangkapan ikan yang dilarang,sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004
    Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela(TRAWLS) dan Pukat tarik (SEINE NETS) di wilayah Pengelolaan PerikananNegara RI, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 71/PERMENKP/2016 tentang Jalur PenangkapanIkan dan Penempatan alat penangkap ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara RI.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    timur Perairan Pulau Balang Caddi, Kecamatan LiukangTupabbiring Selatan, Kabupaten Pangkep, pada Titik kordinat 11927500S, 0426'500 E merupakan wilayah pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia;Bahwa kegiatan penangkapan yang dilakukan Para Terdakwa di atas kapalKMN Fatimah dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring pukat tarik(siene nets) jenis dogol dengan menggunakan pemberat sepengetahuan Ahlisangat dilarang karena sudah diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan UU Nomor 31 Tahun 2004
    Setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Perikanan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukumsebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapatdimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dalamhal ini menunjuk pada siapa
    Pasal 100B UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RINomor 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat PenangkapanIkan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia jo.