Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 18-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Mtr
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
1.RAMLI alias LEO
2.MOHAMAD JUMADI alias TORIS
35 — 16

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I Ramli alias Leo dan Terdakwa II Mohamad Jumadi alias Toris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU Rl Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Rl Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 01-10-2024 — Putus : 04-10-2024 — Upload : 04-10-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 242/PID.SUS/2024/PT JMB
Tanggal 4 Oktober 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : YUPRAN SUSANTO
Terbanding/Terdakwa : JOKO PURWANTO Als JOKO Bin (Alm) KODRIANTO
8 — 3
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 29-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Trk
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.Rakhmad Hari Basuki,SH.,M.Hum
2.Nugroho Priyo Susetiyo,SH
3.Fajar Nurhasdi, SH.
4.Agustini, SH
Terdakwa:
1.Joko Bin Sukarji.
2.Sandyka Septa Prasetia Bin Bunai
92 — 27
  • Buku Rekap hasil penjualan. 1 (Satu) buah ember warna merah muda.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan jo Undang undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentangperubahan atas Undang undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004tentang perikanan jo.
    Namundemikian UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.
    Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut menunjuk pada subyek hukum orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
    Sehingga perbuatan yangdilakukan para Terdakwa patut diduga sebagai kegiatan usaha perikanandengan melakukan pengangkutan benih udang/benur sehingga diwajibkanuntuk memiliki izin pengangkutan ikan;Menimbang, bahwa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RIHalaman 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Trk.Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah salah satunya pemasaran ikanyang tidak memiliki SUP.
    lagi perbuatannya tersebut; Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP serta perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa .
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 12-10-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 1695/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
ADIB FACHRI DILLI,SH.
Terdakwa:
SUMARNA BIN SUNATA
66 — 3
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 07-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Idm
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
SUPARDI Bin Alm ROJAT
31 — 5
  • Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangHalaman 1 dari 19 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN IdmNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaantunggalPenuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDI Bin (Alm) ROJAT,dengan pidana penjaraselama6 (enam) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp2.000.000, (dua jutarupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.3.
    Pasal 42 ayat(3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Nahkoda kapal;2. Setiap kapal perikanan;3.
    Setiap Kapal Perikanan :Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN IdmMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap kapal perikanan menurutketentuan pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah termuat dalam penjelasan pasal 1 angka 9 adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 01-08-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PN PADANG Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Pdg
Tanggal 23 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
SOPAR SIHOTANG
34 — 11
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 30-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN Parigi Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN PRG
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
MARADONA EKA PUTRA, SH
Terdakwa:
1.PIYO LAMING
2.WIN ASIR
3.PARMAN ANAR
4.DUDI ANAR
102 — 6
  • / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikandan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / ataulingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ,sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RInomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100BJo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004
    yang berwenang, dan perbuatan tersebutdapat mengakibatkan ikanikan kecil (bibit ikan) mati, kerusakan terumbukarang, dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan kerusakan biotalaut lainya, dan Perairan Wilayah Kecamatan Moutong Provinsi SulawesiTengah adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004
    Bahwapara terdakwa adalah nelayan kecil yang menggunakan kapal perikananberukuran dibawa 5(lima) grosstonase (GT).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 100B Jo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP;Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN PrgMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan
    Setiap Orang;Menimbang, bahwa Setiap Orang menurut Pasal 1 ayat (14) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalamperkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa PIYO LAMING, Terdakwa IIWIN ASIR, Terdakwa Ill PARMAN ANAR dan Terdakwa IV DUDI ANAR, Dengandemikian unsur setiap orang telah terpenuhi;Ad.2.
    tentangPerikanan Jo Pasal 100 B UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) keL KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 05-08-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 152/PID/2014/PT BNA
Tanggal 8 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : NIKU SENDA, SH
Terbanding/Terdakwa : LIK Bin PRAT
47 — 14
  • Kakap IIsedang berlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jarring jenispukat trawl dan juga ditemukan buktibukti tindak pidana perikanan bahwa KM KakapII tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya kapal di Kawal kePangkalan TNI AL Lhokseumawe.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jopasal 26 ayat (1) jo pasal 104 Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004
    Putusan No.152/PID/2014/PTBNAsedang berlayar pelan karena sedang menangkap ikan yaitu sedang menarik jaring jenispukat trawl dan juga ditemukan buktibukti tindak pidana perikanan bahwa KM KakapII tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)dan dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, selanjutnya kapal di Kawal kePangkalan TNI AL Lhokseumawe.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jopasal 104 Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004
    Menyatakan terdakwa Lik Bin Prat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidakmemiliki STUP sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo pasal 26ayat (1) jo pasal 104 UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telahditambah dan diubah dengan Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerikanan
    ditambah dengan Undangundang Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan yang menyatakan ketentuan tentang pidana penjara tidak dapatditerapkan terhadap perbuatan yang dilakukan diwilay ZEEI (Zona Ekonomi EksklusiIndonesia), kecuali tidak ada perjanjian antar Pemerintah RI dengan Pemerintah Negarayang bersangkutan ;Menimbng, bahwa sampai saat ini belum ada perjanjian ZEEI (Zona EkonomiEksklusi Indonesia) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Thailand, sedangkanmenurut pasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    kepentingan penyidikkan paling lama 20 hari dan diperpanjangselama 10 hari menurut pasal 73 ayat (6) (7), maka oleh karena saat ini terdakwa beradadalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan agar Terdakwa segeradikeluarkan dari tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;Memperhatikan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 104, pasal 102, pasal 73ayat (6) (7) Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 10 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
IRWAN Bin Alm ALUS
26 — 5
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 677/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD HOTMARTUA,SH
Terdakwa:
KHAIRUL ANAM
15 — 16
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 02-03-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 27-04-2024
Putusan PN KANDANGAN Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
WILDAN Bin SURIANI
16 — 18
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Umum
Register : 07-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 29-11-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 59/PID/2015/PT GTO
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Setyawan Joko Nugroho, SH
Terbanding/Terdakwa : Hamid Laraga Bin Bakari Laraga
22 — 10
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 26-02-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN POSO Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 15 Maret 2018 — Penuntut Umum:
EDMAN PUTRA NUZULA,SH
Terdakwa:
1.SAHRIL
2.ARI
15 — 16
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 17-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Llg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ANTON SUJARWO, S.H
Terdakwa:
1.HERMAN Bin AHMAD
2.AMIRUDIN Bin ISA
15 — 4
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 23-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Llg
Tanggal 14 Mei 2018 — Penuntut Umum:
BURNIA, SH
Terdakwa:
YUDI ALENDRA Alias ALEN Bin SUNADI
22 — 6
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum
Register : 06-04-2023 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SINGKEL Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Skl
Tanggal 14 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ALFIAN,S.H.
2.Ibsaini
Terdakwa:
1.AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN
2.DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA (Alm)
3.NIZWAN TANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG
4.TIGOR SIHOMBING
5.MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI Bin JON RUDI SIBARANI (Alm)
6.ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA
7.HENDRIK SIHOMBING
8.FAHRUDDIN LASE Bin TAMIL LASE
111 — 13
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Umum
Register : 02-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN PN.Ktg
Tanggal 17 September 2015 — Jaksa Penuntut:
NELSON, SH
Terdakwa:
MAKMUR MAU
45 — 14
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 06-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Snb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
3.M.ANDRI MIRMASKA, S.H., M.H
Terdakwa:
1.MULIATIM Bin HADIAN
2.ILHAM RISKI Bin M. NASIR
3.AHMAD RAJIFFANDI Bin ERWIN
75 — 18
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Snj
Tanggal 20 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH.
Terdakwa:
HERI BIN H. ALWI
62 — 33
  • ALWI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN melanggar Pasal 84Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanansebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI bin H. ALWI berupa pidanapenjara selamai1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,(Seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.
    Barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengansumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakanuntuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;SUBSIDER:Bahwa ia Terdakwa HERI Bin H.
    Barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengansumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakanHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Snj.untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan padaekosistem laut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut
    Nursalam, S.Pi., M.Si., yang keterangannya dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargamaupun pekerjaan dengan Terdakwa; Bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dijelaskan: Setiap orang dilarang melakukan penangkapanikandan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikandan/atau membahayakan
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
SUDIRMAN Alias DIRMAN
22 — 11
  • Morowali.Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanansebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UUNo. 31 Tahun 2001 tentang perikanan sebagaimna telah diubah dengan UU No. 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
    Buku KesehatanBahwa Ahli menerangkan bahwa apabila badan hukum atau peroranganmelakukan usaha di bidang perikanan diwajibkan memenuhi perizinan berusahadari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja danSetiap
    kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikandan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memelikipersetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanansesuai pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja.Bahwa
    Tahun 2004 Tentang Perikanan.Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan dokumenKM.
    tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja yang di juncto dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981berbuny/i:Hal 15 dari 26 hal.