No. 1493 K/PID.SUS/2016 Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai Terdakwa dan kapalKM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKPNatuna;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa, TRAN CUONG Nahkoda KM.

mengganggudan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapanikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumendokumen yang sah yaituTerdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai Terdakwa dan kapalKM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC

bahwa kapal tersebut telahmelakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal denganmenggunakan jaring pukat berpasangan (pair traw/s) yang merupakan alatpenangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggudan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai Terdakwa dan kapalKM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutanterpisah) berikut ABKnya dibawa/di ADHOC

Pemeriksa Kapal HIU MACAN 005 langsungmalakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan ditemukan 1 (satu) unit alatPancing Rawai dan ikan campuran dengan jumlah kurang lebih 800 (delapanratus) kilogram.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap tersebut, bahwadi atas kapal KM (BV 95472 TS) yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).e Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM (BV 95472 TS) dan barang bukti lainnyadibawa/di Adhoc

Pemeriksa Kapal HIU MACAN 005 langsungmalakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan ditemukan 1 (satu) unit alatPancing Rawai dan ikan campuran dengan jumlah kurang lebih 800 (delapanratus) kilogram.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap tersebut, bahwadi atas kapal KM (BV 95472 TS) yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).e Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM (BV 95472 TS) dan barang bukti lainnyadibawa/di Adhoc

,MH masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Nomor 226/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn tanggal 15Juli 2020, putusan tersebut pada hari yang sama, diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut sertadibantu oleh Veranita Purba, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadirioleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I;Hakim Anggota, Hakim

,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs: HONOSEJATI,S.H,M.Hum dan MOHAMMAD MUSLIMIN,S.Ag, masing masingHakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriYogyakarta Nomor 03/ Pdt.SusPHI/ 2015/ PN.Yyk tanggal 14 April 2015putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu MARIA LUSIATI, S.H.

RUSYDI, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Juni2016 No.44/PID/TPK/2016/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut sertadihadiri para Hakim Anggota tersebut, SITI KHAERIYAH, SH sebagai PaniteraPengganti

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh FONY ULOLI, S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,I. BAYU LESMANA TARUNA, S.H.1.,M.H. NGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.II.

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pdt.SusPHI/2020/PNDps, Penetapan tersebutpada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu olehAmbrosius Gara, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa hadirnya TergugatI, Tergugat Il dan Tergugat

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkanHalaman 2 dari 3 halPutusan Nomor 36/Pdt.SusPHI/2018/PN.Gtopada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, TergugatIII dan Tergugat V dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut Halaman 2 dari 3 halPenetapan Nomor 44/Pdt.SusPHI/2018/PN.Gtodiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehMaryam Khali, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdI.

menerangkan bahwa itu bukan suara dirinya , karenasaksi merasa tidak pernah dihubungi seperti dalam pembicaraan itu , akan tetapiyang perempuan seperti suara Imas Dianasari ;Bahwa akan tetapi saksi membenarkan nomor telepon didalam dialog itu yakninomor telepon miliknya ;Bahwa saksi kawatir karena handphone saksi jika dikantor sering ditinggaldiruangan saat sidang atau saat mau keluar atau makan atau pas naik ke lantai 5menemui teman teman ;Bahwa tentang Pak Yono , itu adalah teman sesama Hakim AdHoc

Onamba Indonesia yangbersengketa dengan buruh sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adhoc PHI191011Tony Suryana dari unsur buruh dan hakim adhoc PHI Imas Diana sari dari unsurpengusaha ;Bahwa gugatan diputus pada tanggal April 2011 hari Jumat , yang dimenangkanoleh pihak PT. Onamba Indonesia ;Bahwa benar untuk PT.

., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Hakim adhoc Peradilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung ;Bahwa benar saksi adalah salah satu hakim adhoc anggota yang menangani perkaraPT. Onamba Indonesia yang bersengketa dengan pekerjanya , bersama denganAgus Suwargi ,SH . sebagai Ketua Majelis dan anggota satu lagi adalah ImasDianasari ;Bahwagugatan diputus tanggal April 2011 dan dimenangkan pihak Penggugat( PT.

Peradilan Hubungan Industrial (PHI)pada Mahkamah Agung dari unsur serikat pekerja ;Bahwa saksi kenal dengan Imas Dianasari sebagai Hakim adhoc PHI padaPengadilan Negeri Bandung dan tidak kenal dengan terdakwa ;Bahwa saksi juga mengetahui permasalahan terdakwa yang ditangkap oleh KPKpada tanggal 30 Juni 2011 dari media ;Bahwa seminggu sebelum peristiwa penangkapan Imas Dianasari datang ke lantai3 Mahkamah Agung , sedangkan ruang kerja saksi di lantai 5 , saksi melihat ImasDianasari pamit diruang

Mike Komar ;Bahwa saksi menerima penetapan sebagai Hakim Anggota dalam majelis tersebutsekitar tanggal 17 Juli 2011 yakni 2 minggu setelah penangkapan terdakwa ;Bahwa Hakim Agung Adhoc pada Mahkamah Agung yang berada di lantai 3yakni Yono Sihono , Buyung Marizal , Arief Soedjito dan Dwi Cahyo ;16 Saksi Nopita Anwar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah mantan karyawati PT. Onamba Indonesia dan kenal denganterdakwa Odih Juanda sebagai Manager di PT.

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota dan padahari ini juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehMajelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si.Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan KuasaTergugat; Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd,Ttd,Jihad Arkanuddin, S.H. M.H.Wahyu Hartono, S.H., M.H. Ttd, Jemain, S.H. Panitera Pengganti ,Ttd,Yoeliati, S.Sos, M.Si.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai anggota, penetapan mana pada hari itujuga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untukumum, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh DedenPermana, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrialtersebut dihadiri Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ABDI MANAF,S.H.,M.H.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehTaufik Tulen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Tergugat ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdI. Bayu Lesmana Taruna, S.H.1., M.H. Muhammad Hambali, S.H.TtdII.

,masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Irene Pattisiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri olehKuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;Halaman 3 dari 4halamanPenetapan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN GtoHakim Anggota, Hakim Ketua,Guntur Ahmad, S.Sos.,

., HakimHakim AdHoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehSusilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota : KetuaTtd./ Bernard Sihombing, SH. MH. Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd./ H. Buyung Marizal, SH.Panitera PenggantiTtd./Susilowati, SH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

3 ;Kemudian dalam putusan Hakim Banding pada halaman 37 dipertimbangkanPengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dan pertimbangan Hakim AdHoc

Esha Utara (lampiran 7) ;Kemudian, dalam halaman 13 lampiran 5 dinyatakan Jumlah kerugian keuanganNegara tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian pekerjaan danseterusnya ;Terhadap faktafakta hukum sesuai dengan alat bukti pada lampiran 5, 6 dan7 tersebut di atas itulah yang dipertimbangkan secara jelas oleh Hakim AdHoc Andi Bahtiar, SH, sehingga alasan kasasi Pemohon untuk itu adalah :Dalam lampiran 5, oleh BPKP Makassar dengan mempergunakan metode yanglengkap dalam melakukan audit investigatif

putusan berbedanya yang juga menjadi alasan kasasiPemohon Kasasi ;2 Yang paling parah adalah, ahli telah menghilangkan data penyelesaianpembangunan Green House untuk nilai uang Rp21.597.420.02 (dua puluhsatu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluhrupiah dua sen) sebagaimana yang ada dalam laporan hasil auditinvestigatif dalam lampiran 5 ke dalam lamporan hasil perhitungankerugian keuangan Negara dalam lampiran 9 ;Sehingga terjadilah perdebatan sengit antara ahli dengan Hakim AdHoc

Sehingga oleh karenanya,sesuai dengan putusan Hakim Ad Hoc Andi Bahtiar, S.H., kepada aparathukum termasuk Hakim Banding dan Hakim Pertama kecuali Hakim AdHoc Andi Bahtiar, S.H., dapat diproses pidana menurut ketentuan Pasal 9Ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman ;Jikalau Hakim Banding dan Hakim Pertama mau bekerja denganmaksimal dalam memeriksa perkara ini sesuai dengan kehendak Pasal 28UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, maka seharusnya

,M.H., HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa ;Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

,M.H. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi tanggal 10Agustus 2021 Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggotatersebut, dan dibantu oleh IRAYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepadaNegara ;Demikianlah ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hariSelasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami GEDE PURNADITA, SH selakuHakim Ketua, BAYU LESMANA TARUNA, SHI.MH, dan KUSMAYADI SUMBA,SE, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk4berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial tanggal6 Juli 2017, Penetapan tersebut

., masingmasingHakim Adhoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi /Hubungan Industrial Gorontalo Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Gtotanggal 6 Agustus 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TaufikTulen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri

Para Penggugat tidak lagi mendapatkan Upah dan HakHak yang biasaditerima.Maka Para Penggugat Mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim AdHoc berkenan untuk menjatuhan putusan sela terlebih dahulu, sebagaimanadiperintahkan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo. Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut tidaklah mempertimbangkankeharusan syaratsyarat formal acara pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal169HIR, 306RBg dan 1905 BW .Bahwa ternyata Termohon Kasasi tidakmenghadirkan satu saksipun dalam sidang acara pembuktian.Bahwa oleh karenanyaMajelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak memperrtimbangkansyaratsyarat formal pada Pasal 169HIR, 306RBg dan 1905 BW maka pertimbanganhukum didalam putusan perkara No: 30/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis hakim AdHoc

yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SURATNO, PURNOMO,TULAM RIYANTO, SUYADI, ANWAR SUSANTO, DWI PRIYANTO tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan,S.H., M.H., dan Horadin Saragih, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc