Nomor 628 K /Pid.Sus/ 20152012 kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menaungi Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan/Pendidikan/Kebudayaandan Masyarakat yang dapat belanja bantuan, untuk segera Terdakwa selakuDirektur Akademi Farmasi Banda Aceh sebagai Penerima Hibah, untukmenyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan paling lambattanggal 10 Januari 2013 ;Bahwa Terdakwa selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh bersamasaksi Syarifah Alawiyah, membuat dan menandatangani

anggaran dana hibah tersebut,sedangkan untuk pengadaan alatalat laboratorium sesuai dengan NaskahHibah tidak ada dilaksanakan karena pengadaannya adalah pada bulanJanuari s/d Februari 2012:.Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013, Kepala Dinas PengelolaKeuangan dan Kekayaan Aceh menyampaikan surat No.900/002/2013perihal Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Tahun Anggaran2012 kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menaungi Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan/Pendidikan/Kebudayaandan

pemilinan dulu karena di ruang operasionalsemua pegawai diinformasikan dipersilahkan untuk mengisi formulir ini,kemudian setelah mengisi dikoordinir oleh Kabag Tata Usaha, kemudianbesuknya saya mengisi assesmen secara online;Bahwa kaitannya antara pemilihan dengan assesmen itu sebenarnya samasama, juga untuk menjaring calon pejabat struktural, kalau yang pemilinanitu untuk pejabat struktural untuk Pusat Arkeologi Nasional, kalau assesmenuntuk keseluruhan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan

Deputi Bidang25Pengkajian dan Hukum Pertanahan Nomor 5002500D.I, tanggal 30 September2000, yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Kebudayaan dan Pariwisatadi Jakarta, sebagai jawaban atas surat dari Sekretaris Kementerian Kebudayaandan Pariwisata, yang pada pokoknya berisi:1Bahwa atas tanah yang terletak di Jalan Hegarmanah Nomor 95 (dh Nomor55) Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, PropinsiJawa Barat tersebut terdapat permasalahan dan ada 2 (dua) pihak yangmengajukan permohonan

Disatu pihak secara fisik dikuasai oleh Kementerian Kebudayaandan Pariwisata namun tidak didukung oleh alas hak/bukti perolehansedang di pihak lain Tanah dan Bangunan dimaksud telah dibelloleh Almarhum Bapak R. Soewito dari Almarhum Bapak KomarudinMartasendjaja berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 1 Agustus 1965No. 135/1965;4. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9Tahun 1999. Permohonan dapat diproses apabila telah memenuhipersyaratan secara fisik maupun yuridis;5.

bagi saya pribadi dan keluarga saya sampaimeninggalnya istri saya karena mendengar keterlibatan saya dalamKasus ini ;e Pada awalnya saya diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksidalam kasus rehab total Patung Lembuswana selama 2 tahun.Selanjutnya ketika ada pemeriksaan lanjutan saya dituduh dan ditetapkansebagi tersangka dengan dasar Penyidik memperlihatkan surat yangdibuat dan ditanda tangani sepihak oleh Laode Yusuf Effendi sebagi DirutPT Saiji Gunu Makmur Abadi tanpa diketahui oleh Dinas Kebudayaandan

Kutai Kartanegaraserta besaran nilai kontraknya ;Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;7.EMIWON TARDUGA SIAGIAN als JEMI anak dari MANISIAGIAN :e Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataKab.Kutai Kartanegara ;e Bahwa terkait dengan proyek rehab total patung lembuswana TahunAnggaran 2010, saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia PengadaanBarang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.

Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara secara umumyaitumelaksanakan tugastugas pemerintah bidang Kebudayaan danPariwisata ;e Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) tugas dan tanggung jawabsaksi yaitu :a. Menyusun RKASKPD ;b. Menyusun DPASKPD ;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja ;d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;f.

Kutai Kartanegara yangmeminta tanda tangan saksi yaitu Suriansyah (PPTK/Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) bertempat diruang kerjanya di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.

Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukumsebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraianunsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan faktafaktayang relevan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang ditemukandipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerugian Negara/Daerah dalam kegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor : 13 tahun 2018 TataCara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmlaya.halaman 94 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgBahwa yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kota Tasikmalaya terkait Tata Cara Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya, adalah:Adanya pengajuan proposal atau permohonan dari

Bidang Organisasi Bidang Pembinaan Prestasi Program Rutin Progm Khusus PORDA XIII.Saksi menjelaskan bahwa yang melaksanakan verifikasi proposal ataupermohonan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI )Kota Tasikmalaya adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kota Tasikmalaya, untuk dibuatkan rekomendasi usulanbelanja hibah agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) KotaTasikmalaya melakukan pembahasan rencana anggaran dan besaranhibah yang akan diberikan kepada Komite

besarannya 1 ( satu ) kali Gajiyang diterima oleh pengurus dan staf Komite Olahraga NasionalIndonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya selama 7 ( tujuh ) bulan terhitungsejak bulan Juni 2018 s/d Desember 2018Bahwa atas dana hibah untuk anggaran Komite Olahraga NasionalIndonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya tahun 2018 tersebut telahmembuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran (LPJ)yang berisi buktibukti penggunaan hibah, untuk disampaikan kepadaWalikota Tasikmalaya melalui Dinas Kepemuda, Olahraga, Kebudayaandan

Tasikmalaya Nomor 900/001/Disporabudpar tanggal 1Februari 2018 tentang Rekomendasi Pencairan Proposal Hibah kepadaBadan/Lembaga/Organiasasi Tahun 2018 dari hasil evaluasi terhadapPermohonan/Proposal Pencairan Anggaran KONI Kota Tasikmalayadari APBD Murni T.A. 2018 dapat disetujui terhadap proposal yangdiajukan dengan membuat Rekomendasi Pencairan Dana BantuanHibah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah Kota Tasikmalaya;Nota Dinas dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaandan

Kep38BPKAD/2018 tentang PenetapanDaftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018Surat Permohonan Pencairan dan Proposal Pencairan Anggaran KONIKota Tasikmalaya dari APBD Murni' Tahun 2018 Nomor49/KONI.KT.TSM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Perihal PermohonanPencairan Anggaran APBD Perubahan T.A. 2018 sebesarRp1.850.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);Nota Dinas dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaandan

diajakpulang dan tinggal di rumah Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas, dankemudian setiap senin pagi Termohon kembali diantar Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon sampai sabtu sore, begitu seterusnya yang terjadiantara Pemohon dan Termohon, sampai tibatiba pada bulan Oktober tahun 2015tanpa adanya alasan yang jelas dan sah menurut hukum, Pemohon mengajukanpermohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kudus;Bahwa sejak pertengahan 2011 Pemohon sebagai PNS pada dinas Kebudayaandan

Bahwa TERGUGAT Ill adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yangmenyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi berdasarkan keputusan Presiden Rlnomor 37 tahun 1981 dan berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan sejak tanggal 27 Oktober 2014 berada dibawah Kementerian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi..

Selanjutnya besarnyaanggaran untuk kegiatan tersebut berubah menjadi Rp. 7.226.169.200, (Tujuhmilyar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu duaHalaman 15 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 Nomor2.04 01 01 16 125 2 tanggal 18 Oktober 2010.Bahwa sebagaimana yang

Mitra Consultant.Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2010, di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Komplek Perkantoran BupatiKutai Kartanegara Gedung B Lantai 3, Jalan Wolter Monginsidi KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa LA ODE YUSUF EFENDISIPPA Bin LA ODE SIPPA selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas namaPT.

Selanjutnya besarnyaanggaran untuk kegiatan tersebut berubah menjadi Rp. 7.226.169.200, (Tujuhmilyar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu duaratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 Nomor2.04 01 01 16 125 2 tanggal 18 Oktober 2010.Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPASKPD dan DPPASKPD kegiatan Peningkatan Pembangunan

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepaladaerah melalui sekretaris daerah.Bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku Pengguna Anggarandalam kegiatan rehab patung Lembuswana sudah dilaksanakansesuail dengan prosedur.Bahwa kegiata rehab total patung lembuswana kontrakpekerjaannya dibuat tanggal 09 Juni 2010 dengan nomor kontrakpekerjaan yaitu Nomor : 556340/P1 / VI / 2010 yangmenandatangani Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kebudayaandan Pariwisata dan terdakwa LAODE YUSUF EFENDI selakupelaksana

DPPASKPD 2.04.01.01.16.12.5.2 Unit organisasi Dinas Kebudayaandan Pariwisata kegiatan peningkatan pembangunan sarana danprasarana Pariwisata (Patung lembuswana) di pulau kumala.61.1 (satu) berkas keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 05/SKBUP/HK/2010 tentang penunjukan' pejabat penggunaanggaran (PA) pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan,Dinas, Kantor, RSUD AM Parikesit, RSUD Aji Batara Agung DewaSakti, Kecamatan Kelurahan dilingkungan pemerintah Kab.

Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Maros, Badan Pengelola Kawasan WisataBantimurung, beralamat di jl. Kemiri No.2 Kabupaten Maros ;2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS CQ. Kepala DinasPendapatan Daerah Kabupaten Maros, beralamat di jl. BougenvilleKabupaten Maros.Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AMIRULLAH, S.H., dan S.M.NURASSAGGAF, S.H.

.1.12fotocopy sesuai dengan aslinya); Fotocopy Piagam Penghargaan Pemerintahan KabupatenPesisir Selatan 886/1.08.420/KP2009 ( fotocopy sesuaidengan aslinya) ; Fotocopy Piagam Penghargaan Pemerintahan KabupatenPesisir Selatan Kecamatan IV Juarai : 425/102/C.IV J/ 2012( fotocopy sesuai dengan aslinya );Fotocopy Sertifikat Pendidikan Kementrian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor : 060802705270tertanggal 17 April 2008 ( fotocopy sesuai dengan aslinya);Fotocopy Piagam Penghargaan Departemen Kebudayaandan

Nomor 1616K/Pdt/2017Penetapan Bangunanbangunan Bersejarah di Daerah Khusus IbukotaJakarta sebagai Benda Cagar Budaya yang berdasarkan pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya, sedangkan objeksengketa baru ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya sesuai KeputusanPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Dinas KebudayaanDan Permuseuman Nomor 554/PP/05, Tanggal 28 Desember 2005,sehingga jika benar (quod non) Akta Jual Beli Nomor 36, Tanggal 3Agustus 2011 benar dan sah secara hukum

dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Acehberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukanatau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan 2010 Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaandan

Banda Acehberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukanatau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracarasebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan 2010 Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaandan

kegiatan WTM Londontahun 2008 biaya yang dianggarkan dalam DPA TA 2008 meliputi : Biayaperjalanan dinas keluar negeri, Biaya souvenir, Regestrasi Fee, Biaya SewaTempat dan Dekorasi, Biaya rapatrapat dalam rangka koordinasi eventpromosi dalam dan luar negeri, Biaya perjalanan dinas dalam rangkapengurusan ijin ke Jakarta untuk promosi keluar negeri, Biaya Perjalanandinas keluar negeri.e Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Pemasaran tersebut,biaya sewa lahan telah ditanggung olen Departemen Kebudayaandan

rangka pelaksanaan kegiatanpromosi pariwisata WTM London 2008 pada Dinas Pariwisata Provinsi Balladalah ada biaya yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar yaitu adanyapengeluaran Kas Daerah untuk pembayaran fiktif sewa booth (tempat).Bahwa yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu adalah sebagai berikut :1) Adanya unsur kesengajaan dari PPTKkegiatan WTM London Tahun 2008untuk mencairkan dana sewa booth/stand padahal PPTK mengetahuiadanya surat dari Direktorat JenderalPemasaran Departemen Kebudayaandan

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah danBantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil GubernurAceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosialuntuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaandan keagamaan dalam obentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya;> Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUDDIN

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah danBantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil GubernurAceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosialuntuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaandan keagamaan dalam obentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya;> Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUDDIN

dokumen pencairan 100% terdiri dari :Surat Permintaan Pembayaran (SPP)LS Nomor KU.556/12/LSBL/2010tanggal 10 Desember 2010;Surat Pengantar Nomor KU.556/12/LSBL/2010 tanggal 10 Desember2010;Surat Tanggungjawab Belanja Nomor KU.556/12/LSBL/2010 tanggal 10Desember 2010;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KU.556/12/LSBL/2010tanggal 10 Desember 2010;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaandan

., dalam Jabatan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Majene;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan MasihMenduduki Jabatan, Nomor: 820/BKPSDM/032/I/2017,tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti, Bsw;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor: 820/BKPSDM/033/I/2017,tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti,Bsw..

., (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor :12239/UN.12.17/KP/2018 tanggal 10 Desember 2018, hal :tindaklanjut Surat Menristekdikti Nomor15490/A2.2/RHS/KP.2018 dan Nomor : 4/M/RHS/IX/2018,(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaandan Kepala Badan Kepegawaian Negara, NomorANII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014, tanggal 12 Agustus2014, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan MenteriPendayagunaan Arapatur Negara dan Reformasi