komulatif menjadi abstrak dan tidakjelas pula ; Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai Penggugat tersebutterdapat dua dalil / alasan yang menjadi dasar tuntutangugat cerai, yaitu pertama alasan perselisihan danpertengkaran yang terus menerus dan kedua adalah disebabkanpelanggaran talik talak, dimana alasan yang kedua inisebagai akibat dari alasan pertama, sehingga alasan alasantersebut satu sama lain tidak terpisahkan saling terkaitdan merupakan~ satu kesatuan dalil gugatan pada gugatanPenggugat ( tidak parsial

Pasal 174 HIR pengakuan yangdemikian itu melekat nilai kekuatan pemuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan;Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo faktafakta yang sedemikian itu tidakdipertimbangkan oleh Judex Facti, malah buktibukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi patut untuk dikesampingkan;Bahwa fakta lain bahwa Judex Facti bersikap parsial dalam menilai bukti yangdiajukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I yang mana Judex Facti telahmembenarkan dalil Tergugat I/Termohon Kasasi I

tentang sisa jumlah pinjamanyang harus dibayar per 7 Mei 2010 sebesar Rp3.207.341.884, (bukti T I3) yangmana bukti tersebut tanpa dikuatkan oleh bukti lain baik berupa saksi maupun alatbukti lain yang sah;Bahwa dengan sikap parsial/berat sebelah dalam menialai alat bukti tersebut makafakta yang sebenarnya bahwa Penggugat telah membayar atas pinjaman dariTergugat I/Termohon Kasasi I menjadi hilang, maka atas hal tersebut maka PutusanJudex Facti yang bersikap parsial/berat sebelah tersebut maka Pemohon

sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf adilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.Dalam kaitannya dengan penunjukan kawasan hutan tersebut, maka suatukegiatan yang berkaitan dengan hal ini adalah penunjukan kawasanhutan yang merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasanhutan ;3233Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakanbahwa, penunjukan kawasan hutan meliputi (a) wilayah Provinsi, dan (b) wilayahtertentu secara parsial

Penunjukan kawasan hutan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasanhutan harus memenuhi syarat : (a) usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota, (b) secara teknis dijadikan hutan (Ayat (3)). Penunjukan wilayahtertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)huruf b dilakukan oleh Menteri (Ayat (4)). Penunjukan kawasan hutan wilayahprovinsi dan atau secara parsial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukanoleh Menteri (Ayat (5)).

Pemeriksaan laboratorium darah : kadar hemoglobin darah : sepuluhkoma Sembilan per desiliter, Hematokrit : tiga puluh koma dua persen,Leukosit : dua belas ribu empat ratus per microliter, Trombosit :seratus empat puluh empat ribu per microliter, Glukosa sewaktu :seratus delapan puluh satu milligram per desiliter, Masa protrombin :enam belas koma satu detik, TromboplastinMasa Parsial Teraktifasi :tiga puluh satu koma tujuh detik, Anti HIV rapid : Negatif, Rapidantigen Covid 19 : Non Reaktif.b.

Pemeriksaan laboratorium darah : kadar hemoglobin darah : sepuluhkoma Sembilan per desiliter, Hematokrit : tiga puluh koma dua persen,Leukosit : dua belas ribu empat ratus per microliter, Trombosit :seratuSs empat puluh empat ribu per microliter, Glukosa sewaktu :Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Rgtseratus delapan puluh satu milligram per desiliter, Masa protrombin :enam belas koma satu detik, TromboplastinMasa Parsial Teraktifasi :tiga puluh satu koma tujuh detik, Anti HIV rapid

Pemeriksaan laboratorium darah : kadar hemoglobin darah : sepuluhkoma Sembilan per desiliter, Hematokrit : tiga puluh koma dua persen,Leukosit : dua belas ribu empat ratus per microliter, Trombosit :seratus empat puluh empat ribu per microliter, Glukosa sewaktu :seratus delapan puluh satu milligram per desiliter, Masa protrombin :enam belas koma satu detik, TromboplastinMasa Parsial Teraktifasi :tiga puluh satu koma tujuh detik, Anti HIV rapid : Negatif, Rapidantigen Covid 19 : Non Reaktif.j.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi Budi Simanjuntak, Victor Sihotang

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Ketentuan Pasal 6 UUHT adalah bagian dari eksekusimerupakan pandangan yang parsial, bukan pandangan terpadu yang memandangketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yang saling kaitmengaitsatu sama lain. Selain itu.

tempat objek sengketa harus jelas, luas dan batasbatasnyaharus jelas, sehingga secara keseluruhan tercakup dalam gugatan tersebut untukdapat mengakomodir perkara aquo serta tidak ada ahli waris yang dirugikandengan adanya gugatan Mal Waris tersebut;Menimbang, bahwa demikian juga petitum gugatan Mal Waris, AhliWaris harus jelas dimulai dengan angka dan semua ahli waris dimasukkan dalamPenetapan Ahli Waris dan pembagian harta warisan dari pewaris, dan tidakdibenarkan petitum bersifat secara umum dan parsial

Judex Facti Telah Bersikap Tidak Adil, Tidak Proporsional, Berat Sebelah DanBersikap Parsial Dalam Menilai Bukti Surat Perjanjian Bersama PengakhiranHubungan Kerja Nomor 01/XII/Amg/Etma/2014 Tanggal 4 Desember 2014.1.Bahwa sesuai dengan prinsip beban pembuktian, Hakim dalam menilai alatbukti, in casu Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor01/XIVAMG/ETMA/2014 (selanjutnya disebut Perjanjian Bersama) harusbersikap adil sesuai dengan prinsip imparsialitas dan fair trial dan tidak beratsebelah

atau tidak bersifat parsial;Bahwa dalam Perjanjian Bersama tersebut pada angka 3 dan angka 5menyatakan bahwa Lampiran dan Lampiran Il dalam perjanjian a quomerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian a quo.Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Angka 3 Perjanjian Bersama:*Perseroan akan membayarkan kepada karyawan paket pembayaranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini (PaketPenyelesaian).

(vide salinanputusan halaman 46 garis datar () 3);Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah berlaku tidak adil, berat sebelahdan bersifat parsial dalam menilai Perjanjian Bersama dengan hanyamempertimbangkan halhal yang menguntungkan Termohon Kasasi /dahuluTergugat.

Nomor 226 K/Pdt.SusPHI/201611.diatur dalam Perjanjian Bersama, Lampiran Il Paragraf 6, maka sejaktanggal 15 april 2015 (termin terakhir pembayaran), maka perjanjianbersama tersebut secara mutatis mutandis menjadi batal demi hukum;Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Judex Facti telah nyatanyata bersikap parsial, tidak proporsional dan tidak utuh menyeluruh dalammenilai Surat Perjanjian Bersama tersebut, dimana Judex Facti hanyamengutip halhal yang menguntungkan Termohon Kasasi/dahulu

dapatdisangkal kebenarannya bahwa gugatan PENGGUGAT bukan gugatan perwakilansebagaimana Pasal 73 Ayat 1 UndangUndang No. 41 tahun 1999.Bahwa bilamana benar acuan kawasan hutan Riau hanya berdasarkan PetaTGHK/Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts/1986, maka berdasarkanPeta padaKeputusan Menteri yang sama, seluruh Kota Pekanbaru merupakanKAWASANHUTAN dan sekitar 80 % dari seluruh luas Wilayah Riau adalahKawasan Hutan.Oleh karena itu sangatlah jauh dari keadilan yang hakiki apabilahukumdiberlakukan secara parsial

Dalam kaitannya dengan penunjukankawasan hutan tersebut, maka suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal ini adalah penunjukankawasan hutan yang merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.Dalam Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan hutanmeliputi (a) wilayah Provinsi, dan (b) wilayah tertentu secara parsial (Ayat (1)).

Penunjukankawasan hutan wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan olehMenteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan ataupemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTWP (Ayat (2)).Penunjukan kawasan hutan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harusmemenuhi syarat : (a) usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati/ Walikota, (b) secarateknis dijadikan hutan (Ayat (3)).

Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasanhutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri (Ayat (4)).Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara parsial sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dilakukan oleh Menteri (Ayat (5)).

barangtersebut ada barang impor lain yang harus dikenai denda, maka besarnya dendadihitung berdasarkan denda untuk barang impor lainnya tersebut;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, menurut Majelis, sanksi administrasiberupa denda dihitung berdasarkan perbandingan antara kekurangan bea masukdengan jumlah bea masuk yang telah dibayar yang dihitung secara kumulatif didalam satu pemberitahuan pabean, sehingga keputusan Terbanding mengenaisanksi administrasi berupa denda yang dihitung secara parsial

maka olehkarena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Il/Para Pembanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Eksepsi:112Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/PDT/2010, tanggal 27 Oktober 2010, yang menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali, adalah keliru, parsial

Atas dasar itulah maka PemohonPeninjauan Kembali/ semula Tergugat I, II, dan II berpendapat bahwa putusanMahkamah Agung jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah jo PutusanPengadilan Negeri a quo tidak sah dan batal demi hukum;2 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tolitoli halaman 31sampai dengan halaman 34 putusannya, yang kemudian dikuatkan oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dan yang dibenarkan oleh MahkamahAgung RI, adalah sangat keliru dan parsial.

Indonusa Harapan Masa dengan Nomor :134/072/SBTO/2010 perihal ketaatan pengelolaan lingkungan mesin sewa(bukti P6);Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 dilakukan rapat antara Penggugatdan Tergugat dan berdasarkan Notulen Rapat membahas: PLTD sewa 30 MW MFO seberang Barito saat ini operasi 16 MW (2mesin); COD Parsial Tahap Kapasitas 15 MW (15.000 kw x 24 jam x jumlah haribulan akan diberlakukan mulai senin tanggal 19 Juli 2010; COD Parsial Tahap II Kapasitas 23 MW (23.000 kw x 24 jam x jumlahhari

bulan akan diberlakukan mulai Kamis tanggal 19 Agustus 2010; COD Parsial Tahap Ill Kapasitas 30 MW (30.000 kw x 24 jam x jumlahhari bulan akan diberlakukan mulai Jumat tanggal 17 September 2010; Pemakaian BBM (HSD dan MFO) dan kwh milik PT.

telah menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan tegas,sertalengkap mengenai semua ahli waris dari pewaris, sehingga semua ahli waris tercakupdalam permohonan tersebut dan hak hak semua ahli waris terakomudir, serta tidak adaahli waris yang dirugikan dengan adanya permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut ;Menimbang, bahwa demikian juga petitum permohonan Penetapan Ahli Waristelah mencakup semua ahli waris dimasukkan dalam Penetapan Ahli Waris daripewaris, dan tidak dibenarkan petitum bersifat parsial

Palsu, Dengan Akal dan Tipu Muslihat, maupun Dengan Karangan Perkataanperkataan Bohong,Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang 1415Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifat alternatif,yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam hal ini kesemuanyamengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasi penipuan, sehingga denganterpenuhinya salah satu perbuatan (cara dilakukan perbuatan) secara parsial

Cinortha Mandala Sentosa dimana uang tersebutadalah terkualifisir sebagai bagian dari harta kekayaan saksi tersebut, yang oleh karenanyasecara parsial dalam pertimbangan unsur ini telah terbukti bahwasanya terdapat pemberian/penyerahan sesuatu barang dari saksi kepada Terdakwa sebagaimana limitasi delik;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terpenuhi atautidaknya limitasi rumusan (cara) perbuatan yang tersusun dalam pola alternasi meliputimembujuk dengan memakai nama palsu

Semestinya Majelis Hakim mengurai secara jelas dalamputusannya berdasarkan faktafakta yang terungkap di muka sidangsebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun dalamsurat tuntutan kami selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut barukemudian mengerucut pada sebuah kesimpulan yang dijadikannya sebuahpertimbangan hukum, dengan tidak cukupnya pertimbangan hukum MajelisHakim Judex Facti tersebut akan berakibat pertimbangan hukumtersebutbersifat parsial (sebagian) dan tidak memandang sebuah

Namun atasfakta ini, Majelis Hakim JudexFacti nampak tidak memandang perkara ini secara menyeluruh (komprehensif).Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, sekali lagi kamiberpendapat dengan tidak cukupnya pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti dalam perkara ini atau pertimbangan hukum tersebut bersifat parsial(sebagian) semata dan tidak memandang perkara ini secarakomprenhensif (secaramenyelurun dan dari berbagaisisi/sudut pandang) maka kamiberkesimpulan sebagai implikasinya yang terjadi adalah

tanggal 11 Mei 2017 yang kemudiannilai tunggakan tersebut berubah angkanya menjadi sebesarRp.461.315.288,(empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima belasribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan SuratNo:10/S/EMPV/2017 Hal Somasi tanggal 24 Mei 2017,padahalPenggugat tidak pernah melakukan pemesanan langsung terhadap fakturfaktur tersebut,karena pada faktanya Tergugat yang mengambil barangdalam fakturfaktur tersebut dan mengirimkan barangbarang kepadaPenggugat dengan cara parsial

yang pada faktanya terhadap penerimaanbarang secara parsial tersebut,Penggugat telah melakukan pembayarankepada PT KP melalui Tergugat Ssesuai dengan bukti pembayaran dariPenggugat;Bahwa Penggugat dengan itikad baik karena PT KP telah melakukanpenagihan ulang kepada Penggugat atas fakturfaktur tersebut makaPenggugat mengadakan pertemuan dengan Tergugat untuk membahaspermasalahan tersebut, dalam pertemuan Tergugat mengakui telahmempergunakan nama toko Penggugat untuk melakukan pemesananbarang kepada

nilaitunggakan tersebut berubah angkanya menjadi sebesarRp.461.315.288,(empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus limabelas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai denganSurat No:10/S/EMPV/2017 Hal Somasi tanggal 24 Mei 2017,padahalPenggugat tidak pernah melakukan pemesanan langsung senilaifakturfaktur tersebut kepada Tergugat Il,karena pada faktanyaTergugat yang mengambil barang yang tercantum dalam fakturfakturtersebut dan mengirimkan barangbarang tersebut kepada Penggugatdengan cara parsial

Namun dalam perkara cerai talak yang direkonvensidengan harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg. tanggal 30 Oktober 1999, majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara hanya menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh terlawanIT (suami) sementara harta bersama yang telah dijual oleh Terlawan I (istri) tidakditetapkan sebagai harta bersama sehingga dalam putusan tersebut majelis hakimyang memeriksa a quo telah bersikap parsial dan tidal adil, oleh

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I;13Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial, harusdiartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi Ringko Manik, Heri Suranta

unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primairdan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbanganhukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

, PutusanPengadilan Tinggi Bandung a quo harus diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telahmenguatkan pertimbangan hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Klas IABale Bandung merupakan keputusan yang keliru, mengingat pertimbanganpengadilan Judex Facti hanya didasarkan atas kepentingan Penggugat saja,hal ini terlinat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yangmenguatkan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung hanyamempertimbangkan secara parsial

Nomor 2967 K/Pdt/2015Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung melihat aturantersebut tidak secara parsial tetapi menggali aturan dan dasar hukum dalamhal terdapat fakta di persidangan bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhisyarat pembuktian. Bahwa secara yuridis bukti PI tidak memenuhi syaratformil dan materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti.