Pajak dalam hal sengketa gugatanyang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan denganpelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat(1) dan Pasal 26 UndangUndang KUP; atau Penerbitan SKP atau SKKeberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, sementara SPHP merupakan bagian dari proses penerbitan SKPhasil pemeriksaan, yang pengujiannya tidak bersifat parsial

Tanah, Bangunan dan Tanaman UntukKepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol SemarangBawen terletak diDesa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tanggal 15Juni 2012 telah dikuatkan oleh Surat Keputusan Tergugat denganmenerbitkan objek gugatan, yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor 590/36Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012, tentang Pengukuhan Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Untuk Pembangunan ruas Jalan Tol SemarangBawenNomor 590/0052/V/2012, tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya GantiRugi Parsial

Putusan Nomor 07 K/TUN/2013Ruas Jalan Tol SemarangBawen Nomor 590/0052/VV2012, tentangPenetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Parsial Tanah, Bangunan danTanaman Untuk Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol SemarangSolo Ruas Jalan Tol SemarangBawen terletak di Desa LemahirengKecamatan Bawen Kabupaten Semarang, tanggal 15 Juni 2012 juncto SuratKeputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan TolSemarangSolo Nomor 590/0052/VV2012, tentang Penetapan Bentuk danBesarnya Ganti Rugi Parsial

Tanah,Bangunan dan Tanaman Untuk Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan TolSemarangSolo Ruas Jalan Tol SemarangBawen Terletak di DesaLemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tertanggal 15 Juni2012, adalah merugikan Para Penggugat;Memutuskan bahwa Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah UntukPembangunan Ruas Jalan Tol SemarangSolo Nomor 590/0052/VV/2012,tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Parsial Tanah,Bangunan dan Tanaman Untuk Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan TolSemarangSolo,

Ruas Jalan Tol SemarangBawen Terletak di DesaLemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tertanggal 15 Juni2012 (objek gugatan 1) dinyatakan batal demi hukum;Memutuskan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor590/36 Tahun 2012, tanggal ditetapbkan 19 Juli 2012, tentang PengukuhanKeputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan TolSemarangBawen Nomor 590/0052/VV/2012, tentang Penetapan Bentuk danBesarnya Ganti Rugi Parsial Tanah, Bangunan dan Tanaman UntukHalaman 12 dari

EKSEPSIABSOLUTPengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Untuk MengadiliBahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mempersalahkan objeksengketa a quo berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/36Tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012, perihal Pengukuhan Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Semarang BawenNomor 590/0052NI/2012, tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya GantiRugi Parsial Tanah, Bangunan, dan Tanaman Untuk KepentinganPembangunan Ruas Jalan Tol SemarangSolo Ruas

Bahwa dasar Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupaten semarang (P2T Kabupaten Semarang) Nomor:590/0052/V 1/2012, tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya GantiRugi Parsial Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk KepentinganPembangunan Ruas Jalan Tol SemarangBawen terletak di DesaLemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tanggal 15Juni 2012 = adalah diterbitkannya objek gugatan olehTergugat4.

denganmenerbitkan objek gugatan, yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor:590/36 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012, tentang PengukuhanKeputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ruasJalan Tol SemarangBawen Nomor: 590/0052/V1I/2012, tentangPenetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Parsial Tanah,Bangunan dan Tanaman Untuk Kepentingan Pembangunan RuasJalan Tol SemarangSolo Ruas Jalan Tol SemarangBawen terletakdi Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang,tanggal 15 Juni 2012;.

Bahwa dalam pertimbangan objek sengketa Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 590/36 Tahun 2012, tanggal 19 Juli2012, tentang Pengukuhan Keputusan Panitia Pengadaan TanahPutusan Perkara Nomor : 63/G/2012/PTUNSMG.Halaman 19 dari 79 HalamanUntuk Pembangunan Ruas Jalan Tol SemarangBawen Nomor:590/0052/V 1/2012, tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya GantiRugi Parsial Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk KepentinganPembangunan Ruas Jalan Tol SemarangSolo Ruas Jalan TolSemarangBawen terletak di Desa

Lemahireng Kecamatan BawenKabupaten Semarang, tanggal 15 Juni 2012 jo Surat KeputusanPanitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan TolSemarangSolo Nomor: 590/0052/V1I/2012, tentang PenetapanBentuk dan Besarnya Ganti Rugi Parsial Tanah, Bangunan danTanaman Untuk Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan TolSemarangSolo Ruas Jalan Tol SemarangBawen terletak di DesaLemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tanggal 15Juni 2012 mencantumkan dasar pertimbangan yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012

Jawa Tengah Nomor: 590/36 Tahun 2012, tanggal 19 Juli2012, Perihal Pengukuhan Keputusan Panitia Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Semarang Bawen Nomor:590/0052/V 1/2012, tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya GantiRugi Parsial Tanah, Bangunan, dan Tanaman Untuk KepentinganPembangunan Ruas Jalan Tol SemarangSolo Ruas Jalan TolSemarangBawen Terletak di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen,Kabupaten Semarang);Dalil tersebut tidak benar.

Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Roya Parsial Nomor: 1004/BDGMO/X1I/2003 tanggal 04/11/2003 dariPT. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG, sehingga Hak Tanggunganperingkat pertama Nomor 4091/2002 dan Hak Tanggungan peringkat KeduaNomor 194/2003 di Roya Parsial;.

Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Roya Parsial Nomor : 1004/BDGMO/X1/2003 tanggal 04/11/2003 dari PT.BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG, sehingga Hak Tanggungan peringkatpertama Nomor 4091/2002 dan Hak Tanggungan peringkat Kedua Nomor194/2003 di Roya Parsial;.

Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)berdasarkan Surat Roya Parsial Nomor : 1019/BDGMO/XI/2003 tanggal04/11/2003 dari PT. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG, sehingga HakTanggungan peringkat pertama Nomor 4091/2002 di Roya Parsial, dicatattanggal 08092006;. Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasar kanSurat Roya Parsial Nomor 1015/BDGMO/XI/2003 tanggal 04/11/2003 dariPT.

Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Roya Parsial Nomor : 999/BDGMO/XI/2003 tanggal 03112003 dariPT. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG, sehingga Hak Tanggunganperingkat pertama Nomor 4091/2002 Roya Parsial, dicatat tanggal 09052006;. Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Roya Parsial Nomor : 999/BDGMO/XI1/2003 tanggal 03112003 dariPT.

Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Roya Parsial Nomor : 998/BDGMO/XI/2003 tanggal 03112003 dariPT. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG, sehingga Hak Tanggunganperingkat pertama Nomor 4091/2002 Roya Parsial, dicatat tanggal 09052006;. Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Roya Parsial Nomor : 998/BDGMO/XI/2003 tanggal 03112003 dariPT.

Bahwa judex factie tingkat mengambil keputusan bersifat formalistikdan parsial;2.

Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalilPembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya bagian point ke 1 dan 2 yang mendalilkan bahwa Judex factie Tingkat Pertamamengambil putusan bersifat formalistik dan parsial, karena hanyamengacu kepada hubungan Terbanding semula Tergugat denganTerbanding Il semula Tergugat II dan tidak menggali, mengikuti danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan;Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II telahmengajukan kontra

Bahwa Terbanding II/Tergugat Il menolak dalil Pembanding/Penggugatyang menyatakan pertimbangan Judex Faktie tingkat bersifat formalistikdan parsial, karena hanya mengacu kepada hubungan Terbanding 1/Tergugat dengan Terbanding II/Tergugat II;Pertimbangan Judex Factie tersebut telah tepat dan benar, karena suatugugatan haruslah memenuhi syaratsyarat formal yang harus dipenuhiantara lain dalil uraian dalam posita harus sinkron dengan petitum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksadengan

Pembatalan parsial HGU : Maret 19962. Identifikasi dan Penegasan kembali obyek Landreform : April, Mei, Juni 19963. Pelepasan Hak Milik Warga Juli 19964. Konsolidasi dan redistribusi obyek landreform dan penerbitan Buku Tanahbeserta Sertipikatnya : Agustus, September, Oktober, Nopember 19965. Pemberian HGU pada areal bekas kantong dan penerbitan Buku Tanah danSertipikat baik untuk areal bekas kantong maupun areal parsial yang tidakdibatalkan pemberian HGUnya : Nopember 19966.

Oost Java Rubber Mij untuk areal pemberian HakMilik guna pemukiman penduduk.PUTUSAN No. 107/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 40 dari halaman 97j. bahwa oleh karenanya perlu dibatalkan secara parsial Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri c.q.

Hal ini sesuai pula dengan point e dari bukti T.3 :Keputusan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 4VIlIl1996 tentang Pembatalan Secara Parsial KeputusanPemberian Hak Guna Usaha Kepada PT.

PERKEBUNAN XIII berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35/HGU/DA/88 telahdilakukan Pembatalan secara Parsial atas Tanah Perkebunan PT.Perkebunan XxXIlll sebagian dari areal seluas + 1.863,86 Ha, dimanaPembatalan Parsial tersebut ditetapbkan pada areal tumpang tindihtermasuk pada sebagian areal bekas hak erfpacht verp. nomor 982, 1038dan 983 yang saat itu berstatus Hak Milik untuk perumahan/pemukimanbagi 1.551 KK masyarakat (termasuk tanahtanah yang saat ini SertipikatHak Miliknya sedang

Selanjutnya setelah dilakukan Pembatalan Parsial atasTanah Perkebunan PT. Perkebunan XXIII tersebut, maka bidang tanahareal Sertipikat HGU atas nama PT.

S954/WBC.06/KPP.03/2009tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksana pengeluaran barang dari kawasanberikat tujuan subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa surat edaran kepala kantor tersebur hanya diarahkan untukmemberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

S954/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksanapengeluaran barang dari Kawasan berikat tujuan subkontrak secarabertahap/parsial pada nomor 4 (empat) disebutkan bahwa surat edaran kepalakantor tersebut hanya diarahkan untuk memberikan kepastian dan belumditetapkan secara lanjut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32342/PP/M.VV19/2011, tanggal 30 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:

S954/WBC.06/KPP.03/2009tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksana pengeluaran barang dari kawasanberikat tujuan subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa surat edaran kepala kantor tersebur hanya diarahkanuntuk memberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Putusan Nomor 19/B/PK/PJK/2013Kepala Kantor KPPBC Tipe A1 Tangerang tersebut ditetapkan dengan No.S954/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksanapengeluaran barang dari Kawasan berikat tujuan subkontrak secarabertahap/parsial pada nomor 4 (empat) disebutkan bahwa surat edarankepala kantor tersebut hanya diarahkan untuk memberikan kepastian danbelum ditetapkan secara lanjut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.32338/PP/M.VV19

;

;

Bahwa dengan orion, dari pertimbangan hukum MajelisHakim Regoratan Negeri Lubuk Pakam sebagaimanaters but di/dalam putusannya halaman 75 (tujuh puluh lima)~~. dimaksud, terlihat bahwa Majelis Hakim telahye pertimbangan hukum terhadap hasilmeriksaan Setempat secara salah dan keliru serta parsial~ sehingga terlihat Majelis Hakim berpihak kepada Terbanding&; dan selanjutnya merugikan Pembanding dengan ditolaknyaQ eksepsi Pembanding tentang Gugatan Terbanding Kabur atauObscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda

Bahwa dari iw hukum Putusan Majelis HakimPengadilan Neg but k Pakam sebagaimana tersebut diatas, terlihat A. jelas bahwa Majelis Hakim telahmempertimaene buktibukti tertulis, keterangan saksisaksi a a hasil pemeriksaan setempat secara salah,kelinukabpir dan parsial, serta berpihak kepada Terbanding,~ telah merugikan Pembanding;4 a berdasarkan dalildalil yang telah Pembanding uraikantas, maka dengan demikian jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan&; pertimbangan

hukum terhadap buktibukti tertulis,keterangan saksisaksi dan juga hasil pemeriksaan setempat: secara salah, keliru, kabur dan parsial sehingga terlihatPutusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN Halaman 89 dari 120 Halamanberpihak dan menguntungkan Terbanding dengan ditolaknyaeksepsi Pembanding tentang Plurium Litis Consortium (ParaPihak Tidak Lengkap) dan Gugatan Penggugat/TerbandingKabur atau Obscuur Libel (Objek Gugatan Berbeda), olehkarenanya berdasarkan hukum dan cukup al um bagiMajelis Hakim Pengadilan

diuraikan sebelumnya, MajelisxgvHakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam putusannyahanya mempertimbangkan buktisukti surat Terbandingsecara formil yaitu tentang proses pembuatan bukti surat,dan bukan secara materil yaitu tentang kebenaran isi danPutusan Nomor: 148/Pdt/2017/PT.MDN Halaman 108 dari 120 Halamannilai pembuktian dari bukti surat Terbanding dimaksud, dilain pihak, terhadap bukti surat yang Pembanding ajukan,Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya secarasalah/keliru, kabur dan parsial

Bahwa oleh karena Majelis Hakim di dalam perti bangan hukumkonpensinya telah memberikan pertimb ang salah/keliru,kabur dan parsial khususnya terhada surat dan bukti saksiPembanding dk/Pembanding dr serta terhadap hasil pemeriksaansetempat sehingga secara sepih tidak adil melemahkan buktisurat dan bukti saksi Pembficl dk/Pembanding dr serta hasilpemeriksaan setempat gain menguntungkan Terbandingdk/Terbanding dr, a Hakim telah pula salah/keliru, kaburpertidan parsial di dalam bangan hukum rekonpensinya

Menyatakan sebagai hukum bahwa mediasi yang menghasilkankesepakatan parsial adalah sah;3. Menetapkan kesepakatan parsial tersebut dalam putusan sela;Dalam Rekonvensi:1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidakdapat diterima;3.

atas namaTERGUGAT (Masuk ke dalam Kesepakatan Mediasi Parsial);. Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tunggul SariKecamatan Kedungwaru kabupaten Telungagung Jawa TimurSertifikat Hak Milik Nomor. 521 dengan Luas 1421 M? atas namaRochmad (Masuk ke dalam Kesepakatan Mediasi Parsial);. Sebidang Tanah beserta bangunan yang terletak' diDesa/Kelurahan Tunggul Sari Kecamatan Kedungwaru kabupatenTelungagung Jawa Timur Sertifikat Hak Milik Nomor. 752 denganLuas 349 M?

atas nama TERGUGAT (Masuk ke dalamKesepakatan Mediasi Parsial);. Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kota BaruKecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu RiauSertifikat Hak Milik Nomor. 49 dengan Luas 2.500 M? atas namaToswandi (Bukti P. 3);. Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kota BaruKecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu RiauSertifikat Hak Milik Nomor. 170 dengan Luas 16.173 M2 atas namaPENGGUGAT; (Masuk ke dalam Kesepakatan Mediasi Parsial);.

Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kota BaruKecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu RiauSertifikat Hak Milik Nomor. 165 dengan Luas 16.173 M2 atas namaPENGGUGAT; (Masuk ke dalam Kesepakatan Mediasi Parsial);. Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kota BaruKecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu RiauSertifi kat Hak Milik Nomor. 166 dengan Luas 16.173 M? atas namaTERGUGAT; (Masuk ke dalam Kesepakatan Mediasi Parsial);i.

Menolak semua Gugatan Penggugat diluar kesepatan parsial tersebutdan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard);4.

angkanya menjadisebesar Rp461.315.288,00 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratuslima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai denganSurat No:10/S/EMPV/2017 Hal Somasi tanggal 24 Mei 2017, padahalTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukanpemesanan langsung terhadap fakturfaktur tersebut,karena padafaktanya Saudara Jamaludin Wahid yang mengambil barang dalamfakturfaktur tersebut dan mengirimkan barangbarang kepada TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara parsial

yang padafaktanya terhadap penerimaan barang secara parsial tersebut TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepadaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Saudara JamaludinWahid sesuai dengan bukti pembayaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan itikad baikkarena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukanpenagihan ulang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensiatas fakturfaktur tersebut maka

Saudara Jamaludin Wahidyang mengaku sebagai sales dari Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi mengambil barang sesuai faktur in casu sebagaimanatelah diuraikan tersebut di atas;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernahmelakukan order/pemesanan langsung sesuai dengan 2 (dua) fakturyang didalilkan in casu, karena Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi menerima barang dari Saudara Jamaludin Wahid yangdatang langsung ke toko Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi, mengirimkan barang secara parsial

, yang diterima olehPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah parsial sesuaicatatan resmi penerimaan barang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan kata lain Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menerima 2 (dua) faktur sesuaidengan dalil Gugatan aquo karena pada saat Saudara JamaludinWahid mengirimkan barang secara parsial ke toko Penggugattalaman 22 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDGRekonvensi/Tergugat Konvensi, menggunakan bon putih, "bukanfakturfaktur in

ke toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensidengan menggunakan bon putin bukan dengan fakturfaktur incasu; Saudara Jamaludin Wahid tidak menyetorkan uang pembayaranbarangbarang yang dikirimkan ke toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara parsial kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;Majelis Hakim yang Mulia, dengan demikian berdasarkan uraiantersebut di atas maka sudah jelas apabila tindakan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang menuntut PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi

Kemudian karena kedua bidang tanah tersebut pada saat itumasih menjadi jaminan hutang Para Penggugat kepada Tergugat 2,oleh karena hutang tersebut telah dilunasi dengan uanghasilpenjualan tanah tersebut maka dari pihak Bank (Tergugat 2) telahmengeluarkan Roya Parsial atas kedua bidang tanah tersebutberdasarkan Surat Roya Nomor B. 1202KCVIIVADK/02/2013 tanggal21/02/2013 dari PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok, KantorCabang Pemalang Hak tanggungan Nomor 1212/2009 diroya parsialuntuk SHM Nomor 3209 Desa Kabunan, didaftarkan tanggal 26Januari 2016 Nomor 307/2009/2016 dan Roya Parsial berdasarkanSurat Roya Nomor B.1203KCVIIVADK/02/2013. Dari PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor cabang Pemalang HakTanggungan Nomor 1211/2009 diroya parsial untuk SHM 2528 DesaKabunan, didaftarkan pada tanggal 27 Januari 2016 Nomor307/2091/2016.

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah membayar lunas harga penjualankedua bidang tanah tersebut berikut bangunan di atasnya, dimanasesuai kesepakatan pembayaran diserahkan kepada BRI CabangPemalang (Tergugat 2) sebagai pelunasan hutang Para TergugatRekonpensi, oleh karenanya dari BRI Cabang Pemalang kemudianmengeluarkan surat Roya Parsial terhadap kedua bidang tanahtersebut, yakni berdasarkan Surat Roya Nomor B.1202KCVIVADK/02/2013 tanggal 21/02/2013 dari PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok, Kantor

Cabang Pemalang Hak Tanggungan Nomor1212/2009 diroya parsial untuk Hak milik nomor 3209 DesaKabunan, didaftarkan tanggal 26 Januari 2013 Nomor 307/2009/2016dan Roya Parsial berdasarkan Surat Roya nomor B.1203KCVIIVADK/02/2013 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Perser) Tok, KantorCabang Pemalang Hak Tanggungan Nomor 1211/2009 diroya parsialuntuk HM Nomor 2528 Desa Kabunan, didaftarkan tanggal 27 Januari2016 Nomor 307/2091/2016;Bahwa dengan adanya pelepasan hak atas kedua bidang tanahtersebut dari Para

untuk HM 3209 Desa Kabunan dan Surat RoyaNomor B.1203KCVIIVADK/02/2013 Dari PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang HakTanggungan Nomor 1211/2009 diroya parsial untuk HM 2528 Desakabunan adalah sah dan berkekuatan hukum;Menetapkan bahwa tindakan Para Penggugat Rekonpensi yangmenguasai dan menghakiki atas tanahtanah HM 3209 Desakabunan luas 897 meter persegi dan HM 2528 desa Kabunan luas3340 meter persegi berikut bangunan diatasnya yang berupa ricemill dan rumah tinggal adalah

S954/WBC.06/KPP.03/2009tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksana pengeluaran barang dari kawasanberikat tujuan subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa surat edaran kepala kantor tersebur hanya diarahkanuntuk memberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Putusan Nomor 20 /B/PK/PJK/2013Kepala Kantor KPPBC Tipe A1 Tangerang tersebut ditetapkan dengan No.S954/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksanapengeluaran barang dari Kawasan berikat tujuan subkontrak secarabertahap/parsial pada nomor 4 (empat) disebutkan bahwa surat edarankepala kantor tersebut hanya diarahkan untuk memberikan kepastian danbelum ditetapkan secara lanjut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.32339/PP/M.VV19

Milyar Rupiah);Bahwa berdasarkan Latar Belakang Kerja Sama Pemberian Fasilitassebagaimana disebut diatas, Penggugat merasa layaklah jika ia mendapatkanKebijakan Restrukturisasi atas Fasilitas Kredit yang ia terima, karena Penggugatbukanlah Debitur yang senantiasa tidak beritikad baik, akan tetapi oleh Keadaandan situasilah yang menjadikan hal sedemikian itu terjadi.Bahwa demi memenuhi Kewajibannya itu yang adalah Fasilitas Kredit nyaPenggugat bersedia apabila Barang Agunannya itu dijual secara Parsial

Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besarsehubungan dengan keadaan dirinya yang adalah seorang Wiraswastayang dituntut untuk menjaga kredibilitas dan Nama baiknya, namun olehkarena Perbuatan Tergugat, Penggugat telah menjadi Cacat Namanyadalam Daftar hitam Perbankan.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana disebut diatas selainPermohonan Restrukturisasi yang Penggugat mohonkan, Penggugatjuga menyetujui apabila dilakukan Pemenuhan Kewajibannya itu melaluiPenjualan Agunan secara Parsial

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk Merestrukturisasi FasilitasKredit Penggugat dengan cara melakukan Konversi Kredit menjadiPenyertaan Modal Sementara atau setidaktidaknya MelakukanPengurangan Tunggakan Bunga Kredit menjadi Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah) per Bulan atau paling tidak melakukan Penjualan Barang Agunansecara Parsial/sebagian agunan untuk memenuhi PembayaranPengurangan Pokok Kredit Penggugat berupa:** Sebidang Tanah Perumahan, dengan bukti kKepemilikan berupa:=" Sertipikat Hak Milik

MalangPropinsi Jawa Timur dan keputusan No 4 VIII 1996 tentangPembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian Hak GunaUsaha kepada PT Perkebunan XXIII Berdasarkan Surat KeputusanMentri Dalam Negeri RI No 35/HGU/DA/88.14. Menghukum Tergugat IV untuk mengeluarkan SHM sebagaimanapada Poin 7.1 s/d 7.10 dari SHGU No 2 an PTPN XIl.15.

Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN menerbitkan :1) SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3VIII1996 :Kebijakan Penataan Kembali Areal Perkebunan dalamPenguasaan PTP XxXIll yg telah memperoleh HGUberdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88 atas tanah diSumbermanjing Wetan Malang.2) SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4VIII1996 :Pembatalan Secara Parsial Keputusan Pemberian HGUkepada PTP XXIll berdasarkan SK Mendagri 35/HGU/DA/88.e.

Perkebunan XXIIIyang diikuti dengan penerbitan Buku TanahBuku Tanah danSertipikatSertipikatnya, baik untuk areal kantongkantong maupunareal parsial yang tidak dibatalkan, dengan catatan jika lokasinyamenyatu dalam satu hamparan (komplek) masingmasing kesatuanditerbitkan satu Buku Tanah dan Satu Sertipikat.6. Pembongkaran/pemindahan bangunanbangunan tempat tinggalwarga masyarakat 1551 KK dari areal bekas kantong dan pemukimankembali pada areal obyek landreform.7.

Oost JavaRubber Mij untuk areal pemberian Hak Milik guna pemukimanpenduduk.j. bahwa oleh karenanya perlu dibatalkan secara parsial SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri c.g. Direktur Jenderal Agrariatanggal 19 April 1988 no. 35/HGU/DA/88, tentang Pemberian HakGuna Usaha Atas Nama PT.

Perkebunan XXIII, Surabaya.Diktum MEMUTUSKAN, MENETAPKANDiktum Pertamaberbuny/i:Membatalkan secara parsial Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19April 1988 nomor 35/HGU/DA/88 tentang Pemberian Hak Guna Usahakepada PT.

Dimana,berdasarkan laporan pekerjaan subkontrak yang telah disampaikan kepadaperbendaharaan KPPBC Tipe Al Tangerang bahwa pekerjaan subkontrakPemohon Banding tidak melebihi 60 hari berdasarkan pengeluaran pertama;Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Nomor S954/WBC.06/ KPP.03/2009tanggal 11 Juni 2009 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang dari KawasanBerikat tujuan subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa surat edaran kepala kantor tersebur hanya diarahkan untukmemberikan

Surat KepalaKantor KPPBC Tipe Al Tangerang tersebut ditetapkan dengan Nomor S954/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Tata Laksana PengeluaranBarang dari Kawasan berikat tujuan subkontrak secara bertahap/parsial padanomor 4 (empat) disebutkan bahwa surat edaran kepala kantor tersebut hanyadiarahkan untuk memberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32341/PP/M.VI/19/2011 tanggal 30

S954/WBC.06/KPP.03/2009tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksana pengeluaran barang dari kawasanberikat tujuan subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa surat edaran kepala kantor tersebur hanya diarahkan untukmemberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

S954/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang tatalaksanapengeluaran barang dari Kawasan berikat tujuan subkontrak secarabertahap/parsial pada nomor 4 (empat) disebutkan bahwa surat edaran kepalakantor tersebut hanya diarahkan untuk memberikan kepastian dan belumditetapkan secara lanjut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32343/PP/M.VI/19/2011, tanggal 30 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut

Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Notabene terkait dengan Hukum Acara; sangat bersikap parsial sehingga salah dalammengambil Pertimbangan Hukum Putusan yakni antara pertimbangan hukum yangHal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1812 K/Pdt/2012satu dengan yang Iainnya saling bertentangan.

(Lihat Putusan Pengadilan NegeriNganjuk Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Ngjk bertanggal 4 Desember 2008 pada halaman14 alinea pertama s/d hal 15 alinea pertama);Bahwa majelis hakim Judex Facti sangat bersikap parsial sehingga salah dalammengambil pertimbangan hukum yakni terkait tentang penentuan statuskepemilikan obyek sengketa yang mana pada Putusan halaman 15 dinyatakanbahwa Buku Letter C desa tidak/bukan merupakan bukti mutlak bahwa ia adalahorang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan.

Dan oleh karena sikap parsial tersebut, maka sangatlahmerugikan para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi;5 Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Notabene terkait dengan subjek yang tidak Iengkap yang seharusnya ikut ditariksebagai pihak berperkara; Bahwa terkait dengan Subjek yang tidak lengkap dalam perkara a quo; pihak yangseharusnya masuk dalam pihak yang berperkara tidak lengkap yang mana haltersebut diakui sendiri dengan tegas oleh para Termohon Kasasi.

Siloam HospitalBalikpapan dengan kesimpulan sebagai berikut :Pemeriksaan Umum :Kesadaran : tidak sadar.Tekanan darah : tujuh puluh per parsial milimeter air raksa.Frekuensi nafas : tiga puluh kali permenit.Frekuensi nadi : tujuh puluh kali permenit.Pemeriksaan tubuh1. Kepala /leher.Kepala : luka lecet dibeberapa lokasi, luka sobek.Mata : pupil mata tidak merespon cahaya.Telinga : pendarahan dari dalam telinga.Hidung : pendarahan dari dalam hidung.Mulut : luka sobek.Leher > normal.2.

Badan.DadaPerutPunggung: tidak sadar.: tujuh puluh per parsial milimeter air raksa.: tiga puluh kali permenit.: tujuh puluh kali permenit.: luka lecet dibeberapa lokasi, luka sobek.: pupil mata tidak merespon cahaya.: pendarahan dari dalam telinga.: pendarahan dari dalam hidung.: luka sobek.: normal.: normal.: Jejas perut.: normal.Kelamin : tidak diperiksa.Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Bpp6.

Siloam Hospital Balikpapan dengan kesimpulansebagai berikut :Pemeriksaan Umum :Kesadaran : tidak sadar.Tekanan darah : tujuh puluh per parsial milimeter air raksa.Frekuensi nafas : tiga puluh kali permenit.Frekuensi nadi : tujuh puluh kali permenit.Pemeriksaan tubuh :Kepala / leher.Kepala : luka lecet dibeberapa lokasi, luka sobek.Mata : pupil mata tidak merespon cahaya.Telinga : pendarahan dari dalam telinga.Hidung : pendarahan dari dalam hidung.Mulut : luka sobek.Leher > normal.Badan.Dada > normal.Perut

Siloam Hospital Balikpapan dengan kesimpulan sebagai berikut :Pemeriksaan Umum :Kesadaran : tidak sadar.Tekanan darah : tujuh puluh per parsial milimeter air raksa.Frekuensi nafas : tiga puluh kali permenit.Frekuensi nadi : tujuh puluh kali permenit.Pemeriksaan tubuhKepala / leher.Kepala : luka lecet dibeberapa lokasi, luka sobek.Mata : pupil mata tidak merespon cahaya.Telinga : pendarahan dari dalam telinga.Hidung : pendarahan dari dalam hidung.Mulut : luka sobek.Leher > normal.Badan.Dada > normal.Perut