memberikan suatu jangka, waktu untukmemenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan; Memasukkan hal ini kedalam pertimbangannya dalam memutus perkara ini;14Bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan legalitas pemotongan hakhak Penggugatdi dalam Perjanjian Bersama maka Penggugat tidak dapat menerima Perjanjian Bersamatersebut sekaligus demi melindungi hakhak Penggugat dari daluarsa maka Penggugatmencatatkan permasalahan ini untuk diselesaikan melalui Perundingan Tripartit

di Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan ;15 Bahwa ternyata pada proses Mediasi Tripartit juga tidak diperoleh penyelesaian karenaTergugat tetap menginginkan penyelesaian sesuai Perjanjian Bersama tanggal 12 Juni 2013tanpa dapat menunjukkan dokumen pemotongan tersebut kepada Penggugat sebagaimanatertuang dalam Nota Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 2644 /1.835.3 Tanggal 10September

Nomor 474 K/Pdt.SusPHI/201615.16.17.18.Bahwa setelah menerima pengaduan dari Penggugat, selanjutnya MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Medan melakukan proses mediasi tripartit, yangternyata mediasi tersebut tidak juga menghasilkan kesepakatan apapundiantara Penggugat dan Tergugat;Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan darimediasi tripartit yang dilakukan oleh mediator tersebut, selanjutnya mediatormenerbitkan Anjuran dengan Surat yang bernomor 567/4552/DSTKM/2015tanggal 21 Agustus

Bahwa dalam anjuran mediator tripartit, tidak ada disebutkantentang besaran upah proses yang harus dibayar oleh Tergugatterhadap Penggugat;c. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus terusmembayar upah Penggugat sampai adanya putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait dengan halyang diperselisinkan;d.

Dalam mediasi Bipartittersebut di atas Para Tergugat dan Penggugat tidak menemuikesepakatan;24.Bahwa karena tidak adanya kesapakatan dalam mediasi Bipartit makaPara Tergugat dan Penggugat mengadakan mediasi Tripartit denganperantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya sebagaiberikut:Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.38/G/2016/PHI.Sbya. Tripartit tanggal 25 Agustus 2015;b.

Tripartit Itanggal 10 September 2015Dalam mediasi Tripartit tersebut di atas Para Tergugat dan Penggugattetap tidak menemui kesepakatan;25.Bahwa karena tidak adanya kesapakatan antara Para Tergugat denganPenggugat dalam mediasi Tripartit, maka Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Surabaya mengeluarkan Anjuran vide Surat No01/PHVV/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang pada pokoknya antara lainadalah agar Para Tergugat memanggil kembali Penggugat secara tertulisuntuk bekerja kembali pada posisi dan jabatan

Sel.untuk ekspor batubara ke Vietnam secara tripartit (tiga pihak) yakniantara PT Synergy Petroleum Indonesia selaku Penjual dan PT JayeonSejahtera dengan PT Ascon Indonesia Internasional selaku Pembeli batubara.

SPIJS/001/XI/2017untuk ekspor batubara ke Vietnam secara tripartit (tiga pihak) yakniantara PT Synergy Petroleum Indonesia selaku Penjual dan PT JayeonSejahtera dengan PT Ascon Indonesia Internasional selaku Pembeli batubara.

SPIJS/001/X1I/2017untuk ekspor batubara ke Vietnam secara tripartit (tiga pihak) yakni antaraPT. Synergy Petroleum Indonesia selaku Penjual dan PT JayeonSejahtera dengan PT Ascon Indonesia Internasional selaku Pembeli batubara.

All),pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi Andreasuntuk bekerja sama dalam jual beli batu bara yang akan di Ekspor ke NegaraVietnam, sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama/ perjanjian Jual Beli No.SPIJS/001/XI/2017 untuk ekspor batubara ke Vietnam secara tripartit (tigapihak) yakni antara PT.

All),pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi Andreasuntuk bekerja sama dalam jual beli batu bara yang akan di Ekspor ke NegaraVietnam, sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama/ perjanjian Jual Beli No.SPIJS/001/X1/2017 untuk ekspor batubara ke Vietnam secara tripartit (tigapihak) yakni antara PT.

sesuai dengan nilai somasi Nomor 02.S/LOPS/I/2014 sebesar = 105,910.00 USD (seratus lima ribu sembilan ratussepuluh United States Dollar) masingmasing bertahan denganprinsipnya dan negosiasi itu dinyatakan gagal;Kesimpulan; maka hasil pertemuan Bipartit tersebut padaintinyadinyatakan gagal dan kemudian kedua belah pihak sepakat untukmelanjutkan pertemuan ketahap mediasi yaitu upaya penyelesaianmelalui tingkat mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja KotaAdministrasi Jakarta Selatan dengan (bukti P8);Tripartit

13.Bahwa Usaha Mediasi pada tanggal 21 Januari 2014 telah dilakukan diKantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan pada pertemuan pertama Tripartit dibicarakan alasanpemutusan hubungan kerja tidak sah dan tidak beralasan oleh perusahaantetapi alasan perusahaan demikian;1perusahaan beralasan perselisihan berawal dari rencana mutasi kepadapekerja karena pekerja bekerjanya kurang bagus;Perintah mutasi tidak ditanggapi pekerja walaupun alasan memangilsudah dua kali

Dengan alasan karena ditambah dengan biayaberperkara;Catatan; Tripartit pertama Gagal karena Tergugat menawarkan tetapbertahan dalam nilai = 18,000.00 USD tetapi didalam rapat tidakpernah ditemukan kesepakatan dan sepakat dilanjutkan lagitripartit ke Dua, seminggu kemudian;Tripartit Kedua berlangsung pada hari Kamis, 27 Januari 2013 justru tidakjelas hasilnya;Bahwa usaha kedua dimulai dengan pembicaraan mengenai apakah adausaha perusahaan/Tergugat menaikkan tawaran dari Minggu lalu demikianpertanyaan

perkara a quo secara Fakta dalamkasus ini Judex Facti mengesampingkan dengan membuat pertimbanganhukum berdasarkan Surat bukti (foto copy) yang tidak dapat memenuhisyarat sebagai surat bukti yang mempunyai kekuatan dalam peradilankarena kebenaran surat itu harus ada kaitannya kepada Tergugat, misalnya ;ada tanda terima (Paraf Tergugat) ada penyampaian melalui Pos kalautercatat, oleh karena surat sp 1, 2, 3 dan surat panggilan 1, dan 2 dariTergugat tersebut tidak pernah ada, baik pada saat mediasi tripartit

pernahmemberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan;Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telahmengirimkan Surat undangan bipartit II Nomor 110/SK/LBHYK/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 kepadaTergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini secarakekeluargaan, akan tetapi pihak Tergugat lagilagi tidakpernah memberikan jawaban terkait permasalahan ini baiksecara tertulis maupun lisan;Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnyamengirimkan surat Nomor 53/SK/LBHYK/V/2013perihal permohonan tripartit

tersebuttidak ada titik temu karena Tergugat tidak bersediamembayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, dan Uang Penggantian Hak serta Gaji bulanan yangbelum dibayar kepada para Penggugat yang telahdirumahkan oleh Tergugat tertanggal 12 September 2012dengan alasan kondisi perusahaan mengalami kerugian;Hal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 644 K/Pdt.SusPHI/201410a Nama PekerjaBahwa disebabkan tidak adanya kesepakatan antara paraPenggugat dengan Tergugat, pada tanggal 5 Juli 2013diadakan pertemuan tripartit

MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Yogyakarta dengan surat Nomor 103/SK/LBHYK/IX/2013 yang intinya menerima sebagiananjuran mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Yogyakarta yakni terkait denganpemenuhan hakhak normatif para Penggugat sebagaimanadiatur dalam Pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,sedangkan pihak Tergugat menyampaikan secara lisanmenolak anjuran mediator hubungan industrial sejakproses tripartit

Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT sebelum diajukannya Gugatan a quo diPengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat ini telah diupayakanpenyelesaiannya secara damai, musyawarah mufakat melalui mekanismeBipartit maupun Tripartit sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan PeraturanKetenagakerjaan.7. Bahwa penyelesaian perselisinan secara Bipartit (vide Pasal 3 ayat(1) UU No. 2/2004 jo.

Bahwa setelah upaya bipartit gagal atau tidak berhasil kemudianPENGGUGAT dan TERGUGAT telah juga menempuh upaya penyelesaianperselisihan secara tripartit, dimana PENGGUGAT mencatatkan perselisihana quo pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (videPasal 4 ayat (1) UU No. 2/2004) yaitu, di Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (SUDIN JAKSEL) (Bukti P4).

Melalui mekanisme tersebut upaya mediasi telah dilaksanakan beberapakali dihadapan Mediator dan diwakili/dihadiri oleh Kuasa Hukum TERGUGAT,namun melalui mekanisme tripartit inijpun tetap tidak mencapai kesepakatandamai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga MediatorHubungan Industrial yang ditunjuk pada perkara a quo oleh SUDIN JAKSELtelah mengeluarkan Anjuran Tertulis melalui Surat Nomor: 1127/1.835.3tertanggal 4 Maret 2019 (Bukti P5).

Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak menanggapi sama sekali atautetap tidak membayarkan hakhak PENGGUGAT, maka sebagaimanaketentuan peraturan ketenagakerjaan mengenai mekanisme penyelesaianperselisihan hubungan industrial apabila para pihak telah menempuhpenyelesaian perselisinan baik secara Bipartit maupun secara Tripartit gagalatau tidak tercapai kesepakatan maka Pihak yang kepentingannya dirugikanin casu PENGGUGAT dengan tidak dilaksanakannya Anjuran dari Mediatoryang telah ditunjuk dapat mengajukan

Bahwa dalam Mediasi tripartit di SUDIN JAKSEL, TERGUGAT jugamenyampaikan bahwa masa kerja PENGGUGAT pada TERGUGAT masihdalam masa percobaan kerja. Hal ini sungguh sangat keliru dan tidakberdasar dikarenakan TERGUGAT tidak pernah menyampaikan baik lisanmaupun tertulis bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT mensyaratkan masa percobaan kepada PENGGUGAT.18.

kerjanyakarena dikualifikasikan mengundurkan diri;(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertamapekerja/buruh masuk bekerja;dan dalam hal ini, Penggugat merasa tidak pernah sekalipunmenerima surat panggilan masuk kerja secara tertulis dari Tergugat;10.Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat11sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upayapenyelesaian melalui perundingan bipartitdan juga Tripartit

Bahwa terhadap risalah penyelesaian melalui mediasi Nomor40/D.20/Naker/B.2/V2018, perihal Anjuran tertanggal 29 Januari 2018yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sah, karena mekanismedikeluarkannya anjuran aquo tidak didasarkan pada ketentuan yangdisyaratkan dalam UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yangmensyaratkan sebelum dilakukan penyelesaian melalui Mediasi(Tripartit) Penggugat harus terlebin dahulu) melakukan upayaBipatrit, sedangkan

Terhadap permasalahan antara Penggugat danTergugat tidak pernah dilakukan upaya penyelesaian secaraBipatrit, dan langsung dilakukan upaya Tripartit oleh MediatorPada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, padahal ketentuan pasal 3Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd.ayat (1) UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 menyebutkana Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipatrit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat....;.

kemudian diberikan kepada orang lain olehTergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan denganTergugat, malahan membawa semua anggota keluarganya termasukbarangbarang milik Penggugat, dan berpindah tempat tinggal,namun demikian karena Tergugat sudah menganggap Penggugatsebagai keluarga sendiri, sehingga Tergugat berupaya mencarikeberadaan Penggugat akan tetapi tidak pernah bertemu hinggaHalaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd.Tergugat menerima panggilan dalam upaya Tripartit

oleh DinasTenaga Kerja Kota Manado;14.Bahwa terhadap upaya Tripartit yang ditempuh oleh Penggugat tanpamelalui upaya penyelesaian Bipatrit sebagaimana yang menjadiketentuan pasal 3 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, adalahbertentangan dengan UndangUndang, oleh karenanya ajuranMediator pada Dinas Tenaga Kerja Manado, Nomor40/D.0/Naker/B.2/V2018 tanggal 29 Januari 2018 tidak beralasan danpatut ditolak;15.Bahwa oleh karena ajuran Mediator pada Dinas Tenaga KerjaManado, Nomor 40/D.0/Naker/B.2//2018 tanggal

Atas pelanggaran ini sudah seharusnya putusan Judex Facti yangdimaksud di tolak karena telah cacat hukum, berikut uraian (PUK) mengenai keberatantersebut:a Keberatan pertama PUK adalah, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, dalamparagraf ke 7 Putusan PHI yang dimaksud, Judex Facti menyebutkan bahwadaftar hadir sebagai alat bukti terjadinya bipartit dan tripartit yang diajukan(TUK) dalam bukti P9 dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima sebagaialat bukti yang sah sebagai, sehingga seharusnya kalim

Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggaldimulainya perundingan.b Keberatan Kedua PUK adalah menyebutkan dihalaman 18 dalam Putusan a quo,Judex Facti berpendapat bahwa risalah perundingan yang dibuat oleh KepalaDinas Tenaga Kerja dan Sosial kota Ternate antara Termohon dan Pemohondapat diterima sebagai risalah perundingan yang sah padahal kenyataannyaberbeda, (PUK) tidak pernah melakukan perundingan tripartit

yang diperantaraioleh pemerintah, selain itu berkas anjuran tripartit tersebut justru di buat olehPengawas tenaga kerja bukan mediator tenaga kerja, kedua jabatan ini sangatberbeda dan mempunyai tanggung jawab masingmasing bukan dapat salingmencampuri, oleh karena itu wajarlah anjuran yang dikeluarkan oleh pejabatyang tidak berwenang dinyatakan batal demi hukum bukan sebaliknya tetapdijadikan dasar pertimbangan Judex Facti, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) &(2) UU No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi1

Nomor 473 K/Pdt.SusPHI/201615.16.17.18.19.kembali serta mempersilahkan Penggugat untuk menempuh jalur hukumsesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu maka, Penggugat mencatatkan dan mengadukanperselisihan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan Surattanggal 22 Juli 2015;Bahwa setelah menerima pengaduan dari Penggugat, selanjutnya MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Medan melakukan proses mediasi tripartit, yangternyata mediasi tersebut tidak juga menghasilkan kesepakatan

apapundiantara Penggugat dan Tergugat;Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan darimediasi tripartit yang dilakukan oleh mediator tersebut, selanjutnya mediatormenerbitkan Anjuran dengan Surat yang bernomor 567/4552/DSTKM/2015tanggal 21 Agustus 2015 perihal Anjuran;Bahwa setelah membaca surat anjuran tersebut di atas, Penggugat merasakeberatan dengan isi anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medantersebut, oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihanhubungan

Bahwa dalam anjuran mediator tripartit, tidak ada disebutkantentang besaran upah proses yang harus dibayar oleh Tergugatterhadap Penggugat;c. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus terusmembayar upah Penggugat sampai adanya putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait dengan halyang diperselisinkan;Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.SusPHI/2016d.

kelembaga PHI adalah adanya bukti atau risalah perundingan Bipartit, sertamerujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor : 2 tahun 200423Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegasmenentukan :apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnyapara pihak diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan Bipartit ;Maka sebelum gugatan diajukannya kelembaga PHI maka para pihak yangbersengketa haruslah melakukan perundingan Bipartit dan Tripartit

:Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan persiapan, yang dalamtahapan persiapan ini pihak yang merasa dirugikan harus berinisiatifmengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya.Bahwa pekerja selama ini tidak pernah meminta secara tertulis kepadaTergugat agar dilaksanakan mediasi Bipartit dan mediasi Bipartitpun tidakpernah dilaksanakan, sehingga sungguh aneh ketika tiba tiba DisosnakertransKabupaten Sumbawa Barat mengundang Tergugat untuk hadir gunamelaksanakan mediasi Tripartit

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasalpasal tersebut di atas dan karena antaraPara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan mediasi Bipartitmaka mediasi Tripartit yang dilaksanakan oleh Disnaker KSB mengandungcacat formil (cacat prosedural) karenanya risalah perundingan Tripartit yangdilampirkan dalam pencatatan kelembaga PHI ini adalah batal demi hukumkarenanya patut dan beralasan hukum apabila Ketua dan Anggota MajelisHakim yang mengadili perkara aquo menetapkan hukum, gugatan ParaPenggugat

Per.31/Men/XI/2008 Tentang Pedoman PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit, namun kemudianDisosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat mengundang Tergugat untuk hadir gunamelaksanakan mediasi Tripartit dan karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi Tripartit,selanjutnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa TenggaraBarat mengeluarkan Anjuran dengan No. 567/099/Nakertrans/2013 tanggal 13 Februari2013, maka mediasi Tripartit yang dilaksanakan oleh

Disnaker Kabupaten Sumbawa Baratmengandung cacat formil (cacat prosedural) karenanya risalah perundingan Tripartit yangdilampirkan dalam pencatatan kelembaga PHI ini adalah batal demi hukum dan olehkarenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Prematuer sertamengembalikan gugatan Para Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugattersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan

Langkat perihal PHK yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa saat perundingan secara Tripartit Tergugat tidak ada menawarkankepada Penggugat untuk bekerja kembali dan tetap pada pendirianmenyatakan Penggugat telah mengundurkan diri;Bahwa saksi serta anggota Serikat Burunh Karimun Sejahtera Mandirilainnya sudah berupaya untuk menjambatani penyelesaian perkara mulaidari Bipartit sampai Tripartit sehingga ada anjuran di Dinas Ketenagakerja;2.

;Bahwa Penggugat merupakan salah satu Pengurus Serikat Buruh KarimunSejahtera Mandiri;Bahwa Penggugat mulai bekerja pada tahun 2013 sebagai karyawan tetapbagian sortasi yang bertugas untuk memisahkan buah yang masih mentahdan sudah matang;Bahwa waktu kerja jam 08.00 16.00 wib dengan upah sekitarRp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa saksi serta anggota Serikat Buruh Karimun Sejahtera Mandirilainnya sudah berupaya untuk menjembatani penyelesaian perkara mulaidari Bipartit sampai Tripartit

bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukanPengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkanadalah buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta menelitidalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebihdahulu akan memeriksa keabsahan pihakpihak yang terlibat dalam perselisihanaquo ;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

tanggal 26 Oktober 2015 Penggugat melaluiPenasihat Hukum mengirimkan Surat Somasi tanggal 26 Oktober 2015Nomor 06/JF&PSP/X/2015 dan surat somasi tersebut ditanggapi olehTergugat melalui Penasihat Hukumnya tanggal 27 Oktober 2015 namunsampai saat ini tidak ada titik temu;Bahwa oleh karena tidak ada titik temu maka Penggugat kembalimengirimkan Surat Somasi terakhir tanggal 3 November 2015 dansekaligus membuat pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Medan untuk menyelesaikan masalah secara Tripartit

sesuai Pasal 8Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan meminta hak Penggugatsesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut juga tidak dapatmenyelesaikan masalah maka tanggal 22 Juli 2016 Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/3854/DSTKM/ 2016;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihakmaka salah satu

ituPeraturan Perusahaan yang dikeluarkan Penggugat sangat bertentangandengan Undang Undang Ketenaga Kerjaan, maka WAJIBDIBATALKAN ;Bahwa antaran Penggugat dan Tergugat, telah melakukan Bipatrit pada hariRabu tanggal 6 April 2016 pukul 09.00 WIB ; Namun hasil dari pertemuanBipartit yang diadakan sebanyak 3 (tiga) kali tidak tercapai hasil kata sepakatantara Penggugat dan Tergugat ;Bahwa akibat tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diBipartit maka Penggugat meminta diselesaikan pada tingkat Tripartit

padaDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ; Selama pelaksanaan TripartitTergugat selalu menyangkal dan tetap tidak mau memberikan hak hakPenggugat berdasarkan pada Peraturan Perusahaan Pasal 62 ayat 2 ;Bahwa Tergugat sampai saat Gugatan ini diajukan belum ada menyelesaikanhakhak dari pada Penggugat walaupun Anjuran dari hasil Tripartit telahdikeluarkan oleh Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru sesuai dengan Nomor :Naker/C.4/565/545/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 ;Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 37/Pdt.SusPHI

136 ayat (1,2) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan dihubungkan pula dengan Pasal 44ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, serta Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, mengisyaratkan bahwa MekanismePenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diwajibkan terlebihdahulu melalui Proses Perundingan atau Upaya Perdamaian padatingkatan Bipartit dan Tripartit

Bahwa dalam hal Ketentuan Materil yang merupakan syarat UtamaLengkapnya Gugatan yakni Perundingan Tripartit telah terpenuhi, makaPersyaratan Administratif dalam Perselisihan Hubungan Industrialsebagai bukti telah terpenuhinya syarat Materil tersebut, dapat dalambentuk Anjuran atau Risalah Penyelesaian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,Majelis menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat yang melampirkan AnjuranTertulis menunjukkan bahwa para pihak telah memenuhi Seluruh MekanismeHalaman

34 dari 48 Putusan Nomor 37/Padt.SusPHI/2017/PN.PbrPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diisyaratkan oleh UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusirial, yakni TAHAPANPERUNDINGAN BIPARTIT dan TRIPARTIT melalui MediasiatauKonsiliasi, dimana Anjuran Tertulis sekaligus juga berfungsi sebagai Bukti telahdilakukannya Upaya Damai melalui Tahapan Perundingan, yang menyangkutUraian Materi Perkara yang lebih

Bahwa berhubung Penyelesaian Bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah maka pada tanggal 01 Maret 2013 Penggugat mengajukanPerkara ke Instansi yang berwenang kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalahsecara Tripartit (vide Pasal 8 UU No. 2/2004);.

Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal08 Juli 2013 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utaramengeluarkan Surat Anjuran Nomor 93/6/DTK/2013 hal mana sesuaianjuran tersebut menyatakan Penggugat jelas tidak dikualifikasikanmengundurkan diri dan menganjurkan Tergugat untuk memberikan hakhakPenggugat selama bekerja 19 tahun, namun baik terhadap pesangon,penghargaan masa kerja dan penggantian hak dan perobatan, yang harusdibayar Tergugat kepada Penggugat

Bahwa pada saat dilakukan Tripartit di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara Penggugat mengakui secara tegasbahwa Penggugat pernah menerima Surat Panggilan dan Panggilan II dariTergugat akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan panggilan pihakTergugat tersebut yang mana jelas disebutkan di Surat Anjuran Nomor 93/6/DTKTR/201 8:2 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nncne10.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Tergugat telahmembayarkan apa saja yang menjadi

Putusan PengadilanHubungan Industrial Jakarta No. 170/G/2007/ PHI.PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Justus2007 telah Penggugat telah Mengundang Tergugat I dan Tergugat II untukmempertanyakan status Para Penggugat dengan Para Tergugat, apakah bersediamempekerjakan kembali atau PHK, namun Tergugat I dan Tergugat II tidakpernah berkenan menghadiri Undangan dari Para Penggugat, saat dilakukanbepartit dan tripartit baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir,kecuali kuasa hukum Tergugat II hanya mengirimkan

surat keberatan atasdiadakannya mediasi secara tripartit;Bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat dalam proses Mediasi secara bepartitdan tripartit, dapat diartikan Para Tergugat sudah tidak berkenan lagi untukmempekerjakan Para Penggugat, sehingga satusatunya jalan untuk mendapatkanhakhaknya sebagai pekerja/buruh adalah mengajukan Gugatan PerkaraPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Tuntutan Pembayaran Upah YangTertunda;Bahwa gugatan yang diajukan sebelumnya adatah dilatar belakangi akibat

Bahwa maka oleh karenanya semula gugatan a quo tentang Perselisihan Hak(status Hubungan Kerja) dan tuntutan pembayaran upah yang tertunda diPengadilan Hubungan Industrial Jakarta, gugatannya dikabulkan (Vide Bukti P3)dan akan tetapi dalam putusan Tingkat Kasasi (Vide Bukti P2) putusan tersebutdibatalkan dengan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidakmelalui proses mediasi secara bepartit maupun tripartit ;8.

perihal: Penegasanberalihnya hubungan kerja (Bukti P8 dan Bukti P9);Bahwa maka sangat wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan IndustrialJakarta mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Perkara perselisitiah Hak(status Hubungan Kerja) Dan Tuntutan Pembayaran Upah Yang Tertunda. sesuaiputusan No. 170/G/2007/PHI.PN.Jkt.Pst., tanggal 30 Agustus 2007 (Vide BuktiP3), walaupun kemudian telah dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Kasasi denganalasan tidak melalui proses mediasi secara bepartit maupun tripartit

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi/Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dibuktikandengan diterbitkannya Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial padaDinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 92/ANJ/D/IX/2013, tertanggal 26 September 2013;.

ProsesTRIPARTIT/MEDIASI di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DKIJakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013, namun Tergugat tetap tidakmenghadirinya;Bahwa atas ketidak hadiran Tergugat pada proses TRIPARTIT/ mediasi seperti tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kembalimelayangkan surat Nomor 3990/1.835.3, Tanggal : 12 Juli 2013, perihal:Hal. 6 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.SusPHI/2015panggilan sidang mediasi, yang dilaksanakan pada 23 Juli 2013, dan dihadiri Tergugat yang

diwakili oleh Sdr, Ariyanto Indradjaya dan Sdr/i, Frida,yang menghasilkan kesimpulan para pihak untuk melakukan pertemuankembali serta melaporkan hasilnya kepada mediator pada Dinas Tenagakerja & Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selambatnya pada tanggal 2September 2013;15.Bahwa atas proses TRIPARTIT/mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23Juli 2013 di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi seperti pada point (14) diatas, Penggugat melayangkan surat Nomor: XII/Pekerja Klinik Dr.

Proses TRIPARTIT/MEDIASI di Dinas TenagaKerja & Transmigrasi ProvinsiDKI Jakarta di laksanakan padaHal. 30 dari 40 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 2 Juli 2013, namunTergugat tetap tidakmenghadirinya;12.Bahwa atas ketidak hadiranTermohon Kasasi semulaTergugat pada prosesTRIPARTIT/MEDIASI sepertitersebut di atas, Dinas TenagaKerja & Transmigrasi kembalimelayangkan surat nomor3990/1.835.3, Tanggal : 12 Juli2013, perihal: panggilan sidangmediasi, yang dilaksanakanpada 23 Juli 2013, dan dihadiriTermohon

Kasasi semulaTergugat yang diwakili oleh Sdr,Ariyanto Indradjaya dan Sdrii,Frida, yang menghasilkankesimpulan para pihak untukmelakukan pertemuan kembaliserta. melaporkan hasilnyakepada Mediator pada DinasTenaga kerja & TransmigrasiProvinsi DKI Jakartaselambatnya pada tanggal 2September 2013;13.Bahwa atas proses TRIPARTIT/MEDIASI yang dilaksanakanpada tanggal 23 Juli 2013 diDinas Tenaga Kerja &Transmigrasi seperti pada point(14 ) di atas, Pemohon Kasasisemula Penggugat melayangkansurat nomor : XIl

Perbuatan/tindakan Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini merugikan Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karena harus menghadiriperundingan bipartit, tripartit dan persidanganpersidangan penyelesaianhubungan industrial sampai ada putusan hukum tetap.

No. 41 K/Pdt.SusPHI/2015semua biaya yang timbul selama proses penyelesaian hubungan industrialberjalan sampai dengan adanya putusan hukum tetap yang mencakup uangmakan, uang pengganti transportasi untuk menghadiri perundingan bipartitdan tripartit, persidanganpersidangan baik di Pengadilan WHubunganIndustrial Bandung dan Mahkamah Agung, biaya administrasi seperti fotocopy, pencetakan, penjilidan dan lainlain, dan biaya tak terduga atau biayalainlain;Bahwa kerugian materil akibat Biaya Penyelesaian

;Bahwa nyatanyata Pemohon Kasasi telah menempuh jalur hukum berupabipartit, tripartit, dan mengajukan gugatan rekonvensi ke PHI. Sebagaitambahan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung, bahwaPemohon Kasasilah yang terlebin dulu mengajukan gugatan ke PHI pada17 Juni 2014, sedangkan Termohon Kasasi pada 24 Juni 2014.

Beberapa waktukemudian, Pemohon Kasasi menempuh jalur bipartit, tripartit danmengajukan gugatan rekonvensi ke PHI.

Judex Facti tersebut adalah tindakan semenamena, tidak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu wajibdibatalkan dan dinyatakan tidak sah;Bahwa akibat Termohon Kasasi melakukan tindakan PHK dengan PemohonKasasi secara melawan hukum, maka nyatanyata tindakan PHK tersebutmembawa kerugian materil kepada Pemohon Kasasi berupa biayabiayayang dinamakan Biaya Penyelesaian Perkara Perselisihan HubunganIndustrial yang meliputi biayabiaya seperti transportasi untuk menghadiriperundingan bipartit, tripartit

Dirut Utama atas nama Yenny Liem untuk berhenti bekerja karena usia pensiun danmeminta agar perusahaan membayarkan hakhaknva karena usia pensiun, tetapi ditolak,namun mau membayar 2 (dua) bulan gaji ; (usia pekerja atas nama Tomas Tosi : lahirtanggal 1 Oktober 1945 jadi sudah lebih dari 55 tahun cq. 65 tahun ;Bahwa setelah upaya penyelesaian secara bipartit gagal, diupayakanpenyelesaian secara tripartit melalui mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Kota Administrasi

;Bahwa dalam upaya bipartit maupun tripartit tingkat mediasi di SudinNakertrans Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Penggugat menuntutpembayaran hakhak pekerja usia pensiun ini dengan berpedoman pada UndangUndang No.3/1992 Pasal 14 ayat 1 huruf (a) dan UUK No.13/2003 Pasal 167 ayat 5 joPasal 156 ayat 2 sebagai berikut : Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp.3.500.000, Rp.63.000.000, Uang penghargaan masa kerja 1 x 4x Rp. 3.500.000, Rp.14.000.000.Sub Total Rp. 77.000.000, Uang penggantian hak (Pasal

No. 691 K/PDT.SUS/201210.11.12.13.14.15.16.Dalam sidang Tripartit Tergugat tetap pada pendiriannya untukmembayar THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 sebagaiberikut:Tergugat akan membayarkan THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun2008 kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah);Pendirian Tergugat menginginkan proses hukumperselisihanmengenai THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 melaluiPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kota Pangkalpinang;Pendirian

Para Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhikewajibannya sesuai Per No. 04/MEN/1994 sebesar 1 (satu) bulanupah berdasarkan UMK kota Pangakalpinang Tahun 2008 sebesarRp. 1.120.000, (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);Akhirnya sidang Tripartit yang sangat alot menghasilkan kesepakatansebagai berikut:Tergugat memberikan pinjaman ditambah THR Keagamaan Islam1429 H Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000, dengan perincian THRKeagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 Rp. 400.000, sedangkanpinjaman Rp. 600.000

tanggal 25 s/d 26 September 2008 dan aktifitasbongkar muat di Perusahaan Tergugat kembali normal sepertibiasanya terhitung tanggal 25 September 2008 jam 14.00 WIB;Bahwa jelas disadari oleh Para Penggugat jumlah uang THRKeagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 yang diberikan kepadaTergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri1429 H hal ini dibuktikan Tergugat tanpa diminta memberikanpinjaman kepada Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman padasaat sidang Tripartit