., MH. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim AnggotaHalaman 27 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kottersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganiti, serta dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H.

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terouka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,BICTERZON WELFARE HUTAPEA,S.H. ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.TRISNO JHOHANNES.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno JnhohannesSimanullang, S.H., dan Murdian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Murdian, S.H.Panitera Pengganii,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

setimpal dengan kesalahannyatersebut; wonnn Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 sebagaiideide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan, yaitu; e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentinganindividu; e Keseimbangan antara social welfare

Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu;=" Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;=" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (Korban);= Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian

Nomor 2048 K/Pid.Sus/2015perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhimya menciptakankesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum(prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hiduptenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagimereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernahakan tercapai.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Pemohon

dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akanmengulangi perobuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (socialdefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare

tujuan preventif), olehkarenanya putusan pidana tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jerakepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang pada akhirnya menciptakan kesejakteraan masyarakat (Social Welfare

Jasa Konsultan/Teknik 1.615.071.19675160 Commision & charge Jasa Konsultan/Teknik 279.088.97175160 Commision & charge Jasa Penerjemah 23.996.11775160 Commision & charge Jasa penyedia tenaga kei 43.526.68162270 Stationery and factory supplies Jasa Perbaikan & Pemelih 4.221 43775120 Stationery Jasa Perbaikan & Pemelih 7.162.20062120 Repair & Maintenace expense Jasa Perbaikan & Pemelih 69.057.00871141 Freight to customers lokal Sewa 1.502.843.00062230 Travel and transportation Sewa 49.710.90861170 Welfare

, benefit, allowance Sewa 636.433.17761170 Welfare, benefit, allowance Jasa Catering 509.194.27561170 Welfare, benefit, allowance Jasa Konstruksi 38.560.928li UiPPh telah dibayar oleh Pemohon Banding tahun 2005 391.477.434Pajak yang kurang dibayar Bunga Jumlah pajak kurang dibayar NihilBahwa perbedaan perhitungan besarnya PPh Pasal 23 yang terutang antara SKPKBmaupun Keputusan Keberatan dengan PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding berasaldari selisih hasil perhitungan equalisasi Pemeriksa antara besarnya

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Muchammad Arief, S.H., M.H.Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 25 dari 25

No. 2613/Pdt.G/2011/PAJS.memerlukan kasih sayang intensive dari ibunya maka sematamata demi kepentingan anak tersebut (the best interest ofthe Children) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut(Childs Welfare) diberikan kepada ibunya (Penggugat)dengan tanpa mengurangi hakhak Tergugat selaku ayahkandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaktersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat 1, 2dan 3 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang diubah denganUndang undang No. 3 tahun 2006 tentang

Anak/terdakwa dantidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shockterapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekalliAnak/terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanAnak/terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan = akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

perbuatanyang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis,motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu : Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

perbuatan yangtelah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapterdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No.1448 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangHalaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 827/Pid/2018/PT MDNpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

yang dapatHalaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 46/Pid/2019/PT Mdnmenimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare

Terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan mereka Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

perbuatan yangtelah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapterdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

AR.DARMA JAYA SUKMANADibacakan keterangannya yang pada pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa ;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai Manager Animal Welfare di AnimalSanctuary Trust Indonesia (ASTI) yaitu organisasi yang bergerak dalam bidangpenyelamatan dan perlindungan satwa liar knususnya yang dilindungi UndangUndang din wilayah Negara Republik Indonesia ;e Bahwa satwa yang menjadi barang bukti dalam perkara yaitu adalah