Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang diwakili oleh Pelaksana Harian Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral, yang beralamat di Jalan S Parman No 62 Bundaran Slipi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.2.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Sumatera Utara , yang diwakili oleh Pelaksana Harian ( PLH ), DPW dan Pelaksana Harian (PLH ) , Sekretaris, Jalan HM Joni / Menteng Raya, No 124, Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.3. Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Utara , jalan Imam Bonjol No 5 Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan Keputusan Rapat PimpinanNasional IV Partai Damai Sejahtera Tahun 2012 tersebut maka secarahukum Pencalonan anggota Legislatif dari partai lain tidak menyalahi aturandari Partai Damai Sejahtera, karena Rapat Pimpinanan Nasional diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai DamaiSejahtera,Partai Damai Sejahtera yang tentunya berlaku dan mengikat bagisemua anggota dan Pengurus Partai Damai Sejahtera ;8.Bahwa kemudian sehubungan Sdr. Dr.

Para Penggugat tidak menghargai lembaga MahkamahPartai,dimana untuk penyelesaiannya yang dibutuhkan waktu 60hari sebagaimana yang diatur dalam undangundang nomor : 2tahun 2011 tentang Partai politik Pasal 32 menyebutkan yaitu (1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk

partai PKPI pimpinanSdr.Sutioso dan Partai Amanat Nasional, sedangkan Partai Hanura hadirpada saat Hari Ulang Tahun Partai PDS.Bahwa lahirnya Keputusan Rapimnas ini dikarenakan Partai PDS tidaklolos verifikasi untuk mengikuti pemilu untuk April 2014,sehingga KetuaUmum mengundang Pengurus inti DPP PDS dan Pengurus inti DPW PDSseluruh Indonesia untuk mengadakan rapat pimpinan nasional partai PDSdan mengeluarkan keputusan Rapimnas serta juga untuk menentukanuntuk bergabung ke partai mana,akan tetapi

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

yang kenalsudah pindah partai karena Partai Damai Sejahtera, tidak lolos dalam pemilutahun 2014 ;e Bahwa saksi mengetahui kalau para Penggugat keluar dari partai DamaiSejahtera , karena dari media masa juga dari KPU yang menetapkan kalaupara Penggugat sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap dari partai lain.e Bahwa benar sesuai dengan isi rapat pimpinan nasional Partai DamaiSejahtera IV tahun 2013 di Jakarta dinyatakan bahwa anggota DPRD PDSdapat mendaftar ke parpol lain, dengan terlebih dahulu menyelesaikanseluruh

Selanjutnyadengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat.

Politik yang berbunyi :Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)(1) Perselisthan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD/ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;Pasal 33 Ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.Hal ini mempertegas bahwa putusan Mahkamah partai Politik atau sebutanlainnya yang dibentuk oleh partai Politik tidak bersifat final sehingga sanksipemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah partai Politik tidak dapatdiartikan sebagai keputusan yang mutlak, karena sesuai dengan PeraturanPerundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulandari Pimpinan partai setingkatnya

Umum Anggota Legislatif Partai DemokratTahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakanoleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalputusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, makaDPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untukmelaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPCPartai Demokrat; Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap No. 586/Pdt.G/2015/PNJKT.PST joPerkara

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat mengajukangugatan terhadap Mahkamah Partai dan sdr.

: 35/G/2018/PTUN.SBYPasal 102 ayat 2 huruf h : Anggota DPRD Kabupaten / Kotadiberhentikan antarwaktu pada ayat 1 huruf c apabila ;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganperaturan perundangundangan;Penjelasannya adalah Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian anggota partai politikyang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan

, kalau tidak salah Penggugat sebagaiwakil ketua konsep partai;Bahwa, Penggugat masih sebagai anggota partai;Bahwa, Penggugat di PAW oleh ketua partai saksi tahunya dari temanteman;Bahwa, saksi tidak tahu terkait putusan Mahkamah Partai yang mem PAWPenggugat, saksi tahunya setelah dilantik, berarti tidak melalui melaluimekanisme partai;Bahwa, saksi pernah melihat bukti P9, waktu Penggugat memanggil saksi kerumahnya, saksi pernah mendengar ada PAW namun fisiknya pernahdiperlihatkan Penggugat sebulan

kami senantiasa diberi tahubaik oleh Pimpinan Partai maupun oleh Para Pihak yang terlibat didalampersoalan partai, karena mereka merasa persoalan di internal partai itumerupakan kewenangan Mahkamah Penasehat Partai;Bahwa, seandainya sudah ada putusan inkracht, lazimnya diusulkan kembalidari bawah sebagaimana AD/ART dan UndangUndang, tidak boleh langsungke Gubernur;Bahwa, Mahkamah Partai berada di pusat;Bahwa, secara prinsip dalam AD/ART Partai mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku tidak

AD/ART maka diajukan kePengadilan karena yang berwenang adalah Pengadilan;Bahwa, Putusan Mahkamah Partai tidak mengikat, karena yang mengikatdalam putusan Mahkamah Partai itu adalah masalah kepengurusan, putusanMahkamah Partai boleh dikesampingkan, kecuali masalah kepengurusan;Bahwa, kalau yang harus dikesampingkan Mahkamah Partai manakalakeputusan bertentangan AD/ART karena Mahkamah Partai diikat denganAD/ART dalam melaksanakan tugas;Bahwa, karena kewenangan Mahkamah Partai diatur dalam sebuah

sebelum adanya SK Gubernur itu kapan hak itudimiliki oleh partai pada saat partai itu memperoleh sejumlah suara dalampemilu maka dia memiliki hak untuk menunjukkan wakilnya di anggota dewancuma Gubernur meresmikan saj aorang yang diutus oleh partai itu makanyaahli kategorikan itu adalah deklaratif dan konstitutif;Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai,tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan clien sdr akanmelakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh

Luwu Timur, sehinggaterkesan pengajuan gugatan ini sifatnya individu Penggugat tanpa ada embelembel Partai Keadilan Sejahtera, pada pokoknya gugatan Penggugat kaburkarena tidak jelas apa sebagai pribadi Penggugat atau masih berstatus sebagaianggota atau pengurus aktif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Luwu Timur;B. Eksepsi Kedudukan Hukum (legal standing)Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pengurus / Anggota PartaiPolitik dari Partai Keadilan Sejahtera Kab.

(DPRD), sementara Penggugat memangAnggota Partai Keadilan Sejatera (PKS) namun tidak terpilin sebagaiAnggota Dewan;Bahwa, saksi menerangkan seseorang diberhentikan dari Partai apabilatelah terjadi pelanggaran secara berturut turut dan sudah sesuai denganADRT, sementara Turut Tergugat (Witman) Anggota Partai KeadilanSejatera (PKS) dan Anggota Dewan namun karena melanggar InternalPartai dan loyalitasnya sama Partai dan kewajibannya tidak dipenuhi danjuga kami terimah laporan dari daerah pemilihannya

(Dapilnya) adapelanggaran Sariat Islam, dan Turut Tergugat (Witman) dekat denganpartai lain serta tidak pernah mengikuti pengajian di Partai KeadilanSejatera (PKS), melihat hal itu saksi memanggil Anggota Partai KeadilanSejatera (PKS) setelah itu mengumpulkan usulan usulan setelah ituanggota partai bermusyawarah dan menghasilkan satu rekomendasi untukmengusulkan ke Wilayah agar Turut Tergugat (Witman) dilakukanpemecatan dan keluar dari ke Anggota Partai Keadilan Sejatera (PKS),namun saksi selaku

kepada Partai dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Luwu Timur dari Partai KeadilanSejatera (PKS), yang selanjutnya diberi tanda TTII4;.

dan dihilangkan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 18 (1)Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia antara lain:e Pemegang amanat kekuasaan partai dan bertanggung jawab atasterlaksananya program partai sesuai ketetapan Musyawarah Nasional(MUNAS);e Menentukan strategi pelaksanaan program politik;e Memiliki wewenang bertindak ke luar untuk dan atas nama partai;Halaman 3 dari 27 halaman.

Saudara Stefanus Roy Rening,S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia 20072012, karena terbukti melanggar AD/ART sertaPeraturan Partai.

, tersebut telahdiberhentikan sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia.

Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut PKB) adalah PartaiPolitik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang bersumberdari perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;Bahwa prosedur penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana bunyiPasal 32 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai

Perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah untukmufakat;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan;3.

Andy Muawiyah Ramli Sunrawa, M.Pd, sebagai SekretarisDewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPP PKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat IV);Sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3)jJuncto Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf c AnggaranRumah Tangga (ART) PKB juncto Peraturan Partai Nomor 0534/DPPO2/III/A.I/I/2002 Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan JabatanAntar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa;13.

adalah nyatanyata perbuatan yangbertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwapemberhentian sementara personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapatdilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD,ART, putusan forumforum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor0534

berdasarkan ketentuan Pasal 3 BAB II Peraturan Partai Nomor0534/DP P02/111/A.1/I/2002 tentang Tata Cara Pengisian LowonganJabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwapersonalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena:a.

dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008 20020 nono non1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART .2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 201 0;4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 201 0;5.

No.282/PDT/2016/PT.DKIsampai dengan 2015 tidak pernah disesuaikan dengan Pasal 2 Ayat 4dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan :Pasal 2 Ayat 4 UU No. 2 Tahun 2011 "(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat paling sedikit : a. asas dan ciri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik ;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen

keanggotaan Partai Politik dan jabatanFIO Kt ~~ mn nn et nch. sistem kaderisasi; nne nnn nn nnn enn nei. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila: a. meninggal dunia; b . mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART .2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP
2.Dewan Pimpinan Pusat PDIP
Turut Tergugat:
SUHARI WICAKSONO

HILMI AMINUDIN,baik secara pribadi maupun sebagai KetuaMajelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS)2. DR. SALIM ASEGAF ALJUFRIE, baik secara pribadi maupunsebagai Ketua Majelis Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Periode 200020053. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA., baik secara pribadi maupunsebagai Ketua Majelis Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Periode 200520104. IR. H.

FAHRI HAMZAH, baik secara pribadi maupun sebagai WakilSekjen Dewan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Periode 2000 20058. AHL! WARIS Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH Alm. KH.RAHMAT ABDULLAH, baik secara pribadi maupun sebagai KetuaMajelis Syuro Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode2000 20059. H.M. ANIS MATTA, baik secara pribadi maupun sebagai SekjenDewan Pimpinan Partai Keadilan sejahtera (PKS) Periode 2000200510.

Oleh karena itu, yang menjadi landasan hukum yang mengaturtentang perselisihan partai Politik dari peraturan perundangundangan yang adaadalah UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa, perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2.2. Bahwa, penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Dai Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kemeniterian;3.

Bahwa, selain itu, ternyata DPP PKS tidak pernah menyampaikan susunanmahkamah Partai Politik (Mahkamah Syariah/Dewan Syariah Pusat PKS)dan salinan Surat Keputusan DPP PKS Nomor: 115/SKEP/DPPPKS/143kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaHal. 33 dari 41 hal. Put.

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan alasankarena:1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, yang berbunyi :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;(4) Penyelesaian

Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 5, 6, 7, dan 8 pada angka 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, menurut pandanganTergugat adalah masalah internal antara Penggugat dengan Partai PolitikPenggugat yang bersangkutan sehingga mekanisme penyelesaiannyamenjadi urusan pihak Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidakmempunyai kapasitas mencampuri halhal yang menjadi urusan internalPenggugat dengan Partai Politik Penggugat (ic. Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan);6.

Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang tersebut di atas, makasengketa masalah hukum perselisihan Partai Politik harus diselesaikan olehinternal Partai Politik yang bersangkutan, dan apabila tidak tercapaipenyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri sebagaimana yangdiatur secara khusus dalam ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukannya melaluipengadilan tata usaha negara

(fotokopi sesuai denganaslinya) Lampiran : Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganNomor : 408/KPTS/DPP/IX/2014, tertanggal 21 September2014 tentang Pemberhentian Honing Sanny dariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Nomor : 2497/EX/DPP/V/2015, tertanggal 5Januari 2015 Perihal : Pergantian Antar Waktu AnggotaDPR RI Periode 20142019 a.n Honing Sanny.

Bahwa karena surat Pengurus harian Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan,surat pengurusharian Dewan Pengurus Harian Partai PersatuanPembangunan Provinsi Jawa Timur dan surat keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunandinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan, maka suratDewan Pimpiinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKota Pasuruan No: 102/Eks/M32/X/2012.

internal partai yang disebut Mahkamah Partai yangmempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyidangkan,serta memutus perkaraperkara/kasus konflik internal partai yangdiajukan oleh anggota/ pengurus partai PPP diseluruh Indonesia.14.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakatluas terkait perselisihan partai politik, maka terhadap UU No.2/Tahun 2008 tentang Partai Politik khusus mengenai upayapenyelesaian perselisihan partai politik Pasal 32 dan 33 telahdilakukan perubahan, dan dengan telah diundangkannya UU No.2Tahun 2011 maka domain atau yurisdiksi perselisihan partai politiksecara tegas merupakan wewenang penuh partai secara internal,in casu= adalah wewenang Mahkamah Partai PersatuanPembangunan.

Bahwa oleh karena objectum litis perkara a quo adalah Perselisihan Partai Politik maka berdasarkan pasal 32ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik, maka yang berwenang untukmenyelesaikan perkara a quo adalah Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;38DALAM POKOK PERKARA1.

partai politik di selesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana di atur di dalam AD dan ART;Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana di maksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai politik.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan berwenangmengadili perkara sengketa/perselisihan dalam partai politik danprosedur ini bisa ditempuh setelah penyelesaian internal partai politik51tidak bisa menyelesaikan

Serta ayat (3)Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan auditdana yang meliputi:a. Laporan realisasi anggaran partai politik;b. Laporan neraca;c.

Jendral DPP Partai Politik atau sebutanlainnya;.

susunankepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten/Kota yang dilegalisir olehketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya;.

Laporan realiasasi anggaran partai politik,b. Laporan neraca, c.

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja danabantuan keuangan partai politik perkegiatanb.

Bahwa pada tangal 28 April 2016 di Jakarta, DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI NASDEM, telah menerbitkan surat Keputusan Nomor:011 /Tahun 2016 Tentang Pengganti Antar waktu Saudara Irsan YuliadiAudi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi SumateraSelatan, yang menjadi dasar yaitu Surat dari DEWAN PIMPINANWILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI SUMATERA SELATAN,Nomor: 108/DPWNasDem/SS/I/2015, tanggal 11 Januari 2016 tentangusulan pemberhentian anggota Partai NasDem, karena adanya surat dariDEWAN

No.10/G/2018/PTUNPLGUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaiKGET ELIE mm mmm mmm a a rere Pasal 32, menyatakan: 202220022 202(1) Perselisihan Partai Palitik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partaiatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan Mahkmah Partai........

pelanggaranpelanggaran terhadap diri Penggugat, yaitu sesuai penjelasan pasal 32UndangUndang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; dalambentuk: Pelanggaran terhadap hak anggota Partai politik, Pemecatantanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan, keberatanterhadap keputusan partai politik, yang dilakukan oleh DPP PartaiNasDem, DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan dan DPDPartai NasDem Kabupaten Ogan Komering Ulu. 8.

No.10/G/2018/PTUNPLG10.11.Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanyaputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

sebagai berikut bahwa Penggugat bisa menjadianggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan penggugatmenjadi anggota partai (Partai NasDem) seandainya Penggugat bukananggota dari partai politik sudah pasti tidak bisa menjadi anggota DPRDOKU, melainkan anggota DPD (sesuai UU).

dengan mengurangi jumlah suara Partai dansuara caleg Sdr.

Politik dan calon Legislatif tidak mungkinmencalonkan diri tanpa adanya partai politik.2.

dan jumlahsuara caleg dalam satu partai yang termuat dalam formulir DAA 1DPRD Kab/kota dan DA 1 DPRD Kab/kota yang ditandatangani olehPPK dan saksi partai yang diberi mandat partai tersebut merupakanperbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 532undangundang RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu selanjutnyajuga patut diduga jika ada yang dengan sengaja melakukanpenambahan dan atau pengurangan jumlah suara partai dan jumlahsuara caleg dalam satu partai yang termuat dalam formulir DAA

politik, maka perseorangantidak akan bisa maju sebagai calon legislatif sehingga majelis hakim sependapatdengan ahli, bahwa calon legislatif merupakan bagian dari peserta pemilu.Menibang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang diperolehdipersidangan penambahan suara calon legislatif Partai PersatuanPembangunan atas nama Doni Rinaldi sebagian diambil atau diperoleh darisuara calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan atas nama SAMSU dansebagian lagi diambil dari suara Partai Politik Partai

Persatuan Pembangunansehingga suara calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan atas namaSAMSU dan suara Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan yang adadidalam dokumen DAA1 dan DA1 menjadi berkurang.Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.RgtMenimbang, bahwa selanjutnya tehadap pembelaan Penasihat Hukumterdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan saksi Doni rinaldi, saksi Masnur,saksi Randa dan saksi Ridwan tidaklah tepat didakwa dengan pasal 532Undang Undang Republik Indonesia

Demokrat suara Partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung, Kab.

Brebes yang dihadiri oleh Perwakilan PartaiPolitik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1.524 suara,sehingga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat ;Hal. 29 dari 44 hal. Put.

pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur atauBupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politikatau Gabungan Partai Politik, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas :Bagian (c ).Mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangancalon dan syarat calon yang meliputi : 1 Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangancalon.2 Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat partai politik berserta namaKetua Umum dan Sekretaris Jendral

PANGAN/V/2009 Tentang Pergantian Komposisi PersonaliaDPP Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah Periode 20072012tertanggal 19 Mei 2009)13 Bukti T13 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan(PAKAR PANGAN) Nomor : 37/SKEP/DPNPAKARPANGAW/ II/2008 TentangPenjelasan Partai Otonom Partai Karya Perjuangan tertanggal 17 Februari 2008 (fotocopy dari copy); 14 Bukti T14 : Surat Keterangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan(Pakar Pangan) Nomor : 274/Sket/DPNPAKAR PANGAN

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon,wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWK.KPU Partai Politik) besertalampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partaipolitik yang bergabung.(2).

Barito Timur Tahun 2009, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka yang berhakuntuk mengusulkan bakal pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politikyang memenuhi standar tersebut.

Bartim harus memintaKepengurusan Partai Politik kepada partai politk bersangkutan guna melakukan verifikasiterhadap partai politik yang bersangkutan untuk dijadikan dasar bagi KPU Kab.

/KIPKabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politikyang lulus Penelitian Administrasi.

dasar hukum Partai Rakyat tidak loloske Faktual sudah dianulir dan dicabut oleh KPU RI.

keadilan saja, sudah sangat jelas Peraturan KPU Nomor 6Tahun 2018 tidak adil dalam hal:1)Tidak diakuinya 7 Partai Politik (PIKA, Partai Idaman, PartaiRakyat, PPPI, Partai Republik, Partai Bhineka, dan Parsindo)yang tidak memenuhi syarat Penelitian Administrasi.

Tidak adasatupun norma di dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018yang mengakui entitas 7 Partai Politik yang sudahmendaftarkan diri dan ikut Penelitian Administrasi di KPU RI.Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak ada satupun pasal yangmemberikan kepastian hukum terhadap status 7 Partai Politiktersebut;4 partai politik baru seperti Perindo, PSI, Partai Garuda, danPartai Berkarya telah menjalani verifikasi faktual yang lebihberat dan lebih ketat sebagaimana dimaksud di dalamPeraturan KPU Nomor 11 Tahun

Sampai kapanpun tidakada keadilan dimana Partai Politik lama tidak diverifikasiFaktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018,berbeda dengan 4 Partai Politik baru tersebut telah menjalaniVerifikasi Faktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11Tahun 2017.

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. Melawan 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.

,M.Sisebagai Gubernur dan Wakil Gubernur telah menang dan sebagaiGubernur dan Wakil Gubernur terpilin Provinsi Kepulauan Riau untukmasa jabatan 20162021, yang dilantik oleh Presiden pada tanggal 12Februari 2016, Pasangan ini diusung oleh Gabungan Partai Politikyang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (Penggugat ), PartaiHalaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIDemokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai yang mengusungPengugat Il),Partai Persatuan Pembangunan (partai yang

pengusung H Sani Nurdin Basirun, yangdalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa,Partai demokrat,Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunandan Partai Nasional Demokrat, Sedangkan partai yang tidakmengusung H Sani Nurdin Basirun yakni ; Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, Partai Golkar, dan Partai Partai Lainnya lain lain diluarkelima partai pengusung H SaniNurdin Basirun tersebut diatasadalah tidak berhak;Bahwa dalam perkara ini sesungguhnya Partai politik atau gabunganPartai

Memutus pembubaran partai politik; dand.

Untuk memastikan bahwa partai politik itumencalonkan yang bersangkutan harus 2 (dua) orang dan keputusan partaipolitik tentang figur 2 (dua) orang itu sebagai calon Wakil Gubernur, itu kalau1 (satu) partai. Kalau lebih dari 1 (Satu) partai dalam hal ini 2 (dua) atau 3(tiga) partai maka harus ada surat pernyataan yang ditanda tangani bersamaoleh ketiga pimpinan partai politik itu, bahwa ketiga partai politik itumenyetujui A dan B mencalonkan sebagai Wakil Gubernur.

Politik Pengusung lainnya yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem karena keempat partaiHalaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIlainnya juga mengusulkan namanama yang disebut di dalam objek sengketa aquo,Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawabmenjawabdan pembuktian para pihak, Majelis Hakim tidak mendapatkan dalil ataupunbukti yang menyatakan keempat partai politik pengusung yaitu Partai Demokrat,Partai Gerindra