Ditemukan 2284 data
95 — 24
Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut:Hal 135 dari 243 hal.Put.No.10/Pid.Sus/Tpk/201 7/PN.Jkt.Pst Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.
Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor37 Tahun 2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal34 ayat (3), sebagai berikut : Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK; Meneliti Kelengkapan SPP/ UP, SPP/ GU dan SPP/ PU, serta SPP/ LSgaji
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
186 — 94
Pembiayaan Bank, subbagian ili, yaitu :11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor denganmekanisme pembayaran sebagai berikut :A. Pembiyaan Banki. Distributor akan mengikuti ketentuan dan syaratPembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipaldan Bank yang dipilin Prinsipal, sebagaimana diaturdalam Lampiran 4 Perjanjian ini.il. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimumsesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan diBank.
142 — 144
Jadi tidak bisa dibuat secara subbagian atau secara parsial tapi secarakeseluruhan. Karena mungkin pada tahapEksplorasi belum mempunyai dampak tapi bisajadi pada tahap Eksploitasi menimbulkanBahwa yang Saksi katakan adalah jika hanya310 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.Ekpslorasi saja tidak ada kegiatan lainyaseperti. Eksploitasi memang tidak perlu Amdal,kalau hanya untuk Eksplorasi Sajamenurut ????..
109 — 56
PBR20Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa yang ditunjuk selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) KehutananKeritang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tugaspokok dan fungsi antara lain :1. Melaksanakan sebagian tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) LingkupWilayah Kecamatan ;2.
73 — 33
;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 setelah upacara Hari loudigedung Mitra Praja saksi diserahkan uang sebesar Rp.49.986.500;(empat puluh Sembilan Sembilan ratus delapan puluh enam lima ratusrupiah) dilantai ll Ruang Rapat Gedung Mitra Praja pada hari Kamisdiperintahkan Camat untuk melaksanakan kegiatan Pengembanganwawasan staf Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada hari Jumatdan uang tersebut saksi tidak ambil yang mengambil Kepala SubBagian Keuangan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Pak Seply atasperintah
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
450 — 150
Tim)menggantikan Tim Pemeriksa yang tercantum di SP2 Nomor : Print0378/WPJ.05/KP0605/RIKSIS/2017 tanggal 23 Agustus 2017;Tanggal 26 Februari 2018, KPP Pratama Jakarta Cengkarengmenerima Surat dari Kanwil DJP Jakarta Barat perihal Tindak LanjutPenugasan Pemeriksaan atas nama Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, Widhiantoro dan Purnomo Adi;Tanggal 28 Maret 2018, Tim Pemeriksa membuat Surat UndanganPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor : Und134/WPJ.05/KP.0600/2018 dan dikirim via POS KILAT melalui SubBagian
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 43, 46 dan 47 yang diberikewenngan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan adalah saksiBobby Darmansyah Siregar sebagai Kepala Bagian PengembanganUsaha Ekonomi Daerah dan Khairuddin Siregar sebagai Kepala SubBagian Pemberdayaan Ekoomi Kerakyatan vide bukti P6.A,sedangkan saksi Umi Kalsum diberi kewenangan sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD sesuai dengan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/839/KPTS/2011 vide bukti P6.B ;3.
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
OSVIA ROZALLISKY Bin ABDIAN NOOR
281 — 73
Ahli Ervan Nofrian Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saat ini bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf, SubBagian Pengawasan Bank. Adapun tugas serta tanggung jawab dibidangHalaman 88 dari 144 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN SmrPerbankan antara lain Pengawasan terhadap Bank yang berkantor pusat diProvinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
122 — 41
Atik Cahyawati MSi, Subbagian PerencanaanProgram yaitu sdr.
SubBagian Keuangan;e Bahwa benar paket pekerjaan pengadaaan alat kesehatan padaDinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yangtertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalahsebagai berikut :1.Penanganan Obstetrik dan Neonatal Komprehensif(PONEK) di seksi Rumah Sakit sebanyak 7 (tujuh)paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 64 Myang didistribusikan ke Rumah Sakit se Jawa Baratdalam bentuk Belanja Langsung dalam bentukHibah Barang;2.Penanganan Obstetrik dan Neonatal Dasar( PONED) sebanyak
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
127 — 47
Bin ISMAIL selaku Kepala SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diangkat sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan DirekturRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 003 Tahun 2016tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2016, bersamasama dengan dengan saksi HASAN BASRI Bin
Bin ISMAIL selaku Kepala SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diangkat sebagai PejabatHal 34 dari 241 hal Putusan No. 48/PID.SUSTPK/2018/PN.
85 — 13
SOEDARSONO Kota Pasuruan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SubBagian Keuangan sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini.e Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atas dasar KeputusanWalikota Pasuruan Nomor: 188/06/423.031/2013 tanggal 02 Januari 2013 ataupunsebagai Kasubag Keuangan tugas pokok fungsi saya adalah meliputipenatausahaan keugangan di RSUD Dr. R.
105 — 39
Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan para saksi yang didengarketerangannya di Persidangan serta berdasarkan Alat Bukti surat dalam Perkara ini telahterbukti bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur padasaat pengadaan Buku Perpustakaan, Alat Peraga, Alat Olahraga, Alat Laboratorium untukSekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Jemberyang bersumber
KOMITMENT pada saatPelaksanaan pengadaan Buku Perpustakaan, Alat Peraga, Alat Olahraga, Alat Laboratoriumuntuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah KabupatenJember yang bersumber dari DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) yang ditampung dalamAPBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sehingga Terdakwamemenuhi kualifikasi sebagai seorang yang mempunyai Jabatan atau kedudukan karenawadah tugas atau pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SubBagian
atau seorang yang menjalankan suatu Jabatan umum sehingga Terdakwa memungkinkanjuga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena Jabatan atau kedudukan tersebutuntuk melakukan pemalsuan Bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi.Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan para saksi yang didengarketerangannya di Persidangan serta berdasarkan Alat Bukti surat dalam Perkara ini telahterbukti bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SubBagian
Terbanding/Terdakwa : Eko Trisno, A.Md.MPRS, S.E. bin Mansur
100 — 75
Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
- Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
- Foto Copy Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/189/SP/1.02.02/2017 tanggal 27 April 2017.
85 — 19
Kemudian KabagKeuangan di bawahnya ada 3 Sub yakni Sub Bagian Anggaran, SubBagian Pembukuan dan Sub Bagian Evaluasi dan verifikasi, sedangkanterdakwa di bawah Sub. bagian anggaran yang bertanggungjawablangsung kepada pengguna anggaran; Bahwa saksi tahu masalah ini dari media massa dan setelah ada temuandari BPK bahwa terdakwa terdakwa tidak menyetorkan uang PPh sejaktahun 20092012 lebih kurang sebesar Rp. 1,5 M dan penyalahgunaan UPtahun 2013 lebih kurang sebesar Rp. 301.000.000, lebih.
74 — 18
distribusikanke seksiseksi yang berkaitan dan laporan yang masuk pada saksitelah sesuai dengan aturan yaitu laporan tersebut harus disertaidata pendukung berupa Notice Pajak, laporan SMS, laporanrealisasi, STS dan Bukti Setoran bank, yang selama ini ia ketahuitelah sesuai semua;Bahwa benar laporan bulanan berjalan dari tanggal1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya dari pospelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidangPengawasan, bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi, subbagian
137 — 49
Melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan pada subbagian bina perangkat kota sub bagian bina perangkat kelurahan dan subbagian bina pemerintahan.3. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan perangkat kota.4. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perangkat kecamatandan kelurahan.5. Menyelenggarakan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan.6. Menyusun dan melaporkan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP).7.
96 — 19
dan Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menyiapakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pekerjaan Umumyang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta NomorHal 150 dari 257 Put.No.09/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.
109 — 22
Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.
Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menysaksipakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis PekerjaanUmum yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
142 — 159
Tugas1) Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaikbaiknyadalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.2) Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentang rencanakerja dan anggaran serta Laporan Tahunan3) Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalampelaksanaan tugastugas pegawal yang berada dibawahnya sertamelaksanakan pengendalian terhadap seluruh tugas secara efektifdan efesien dengan memperhatikan prinsip kehatihatian .4) Meneliti mengelola dokumen, administrasi
70 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 4 PK /Pid.Sus/201510.Fotokopi Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten SidoarjoNo. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Badan Pengelola Keuangan dan KekayaanDaerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006;Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/II/404.1.1.3/2003 Tentang Penunjukan Kepala SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan SekretariatDaerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara UmumDaerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran