Ditemukan 2073 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : thery theon theos terry theo therry thenry theody theomy theovy theoby theora theori
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 24 September 2020 — 1. YUSMINA KHOW 2. YUDI SEPTIAN
271 — 191
  • Tidak Ada Kehendak Jahat (Mens Rea)Dalam doktrin hukum pidana di kenal istilah "actus non est reus, nisi mens sitrea atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : an actis not criminal in the absence of a guilty mind (Willian Wilson, Criminal Law:Doctrine and Theory, London: Logman, 2003, 67). Pemaknaannyaadalah "suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidakterdapat kehendak jahat didalamnya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2490/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.TULUS ARDIANSYAH, SH
2.SUHARTO, SH
3.ANTON ZULKARNAEN, SH, MH
Terdakwa:
1.HABIB ABD QODIR AL HADDAD BIN ABDULLOH
2.HADI MUSTOFA
3.SUPANDI
63 — 11
  • memenuhi unsur unsur dari Suatuperbuatan pidana atau tidak, perbuatan itu Sesuai dengan suatu peraturanatau undang undang atau tidak atau perbuatan itu belum diatur oleh suatuundangundang dan lainlain ketentuan yang tentunya diperoleh darialatalat bukti yang ditemukan.Majelis Hakim yang mulia,Kami berkeyakinan majelis hakim tentu telah mengetahui secara jelas,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP dapat diketahui bahwahukum acara pidana kita menganut system pembuktian Negatief WettelijkBewijs theory
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 12-09-2020 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi
Tanggal 5 Februari 2020 — SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO
992 — 2251
  • /PNPS/ 1965 yang sebetulnyakaitanya dengan satu undangundang dalam situasi menjaga ajaranKomunis di Indonesia, makanya unsur kesalahannya menjadi doubleOpzet disini, opzet yang kedua dalam Pasal 156 huruf b KUHP, katasebelumnya adalah sengaja dalam pengertian yang luas, yang lainnyasengaja melakukan perbuatan, menyatakan suatu sikap denganmaksud untuk membuat orang tidak percaya kepada Tuhan YangMaha Esa; Bahwa tentang sengaja sebenarnya kita bicara dua hal yaitu: wilstheorieataupun Voostelling theory
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — Drs. H. ABDUL LATIF, A.H., M.Si
73 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan JucialPrudence), Kencana Jakarta, halaman 478, Tahun 2009,mengemukakan:Paradigma Hakim sekedar terompet undangundang inilah, yangharus dihapuskan dari praktik peradilan kita di Indonesia, jika kitamenginginkan lahirnya putusanputusan yang lebih responsive,meminjam istilah Nonet dan Serlznick, yang dipopulerkan olehSatjipto Raharjo;Yang merupakan desiderata (kebutuhan utama) untuk melakukanreformasi didunia peradilan adalah merubah paradigma legalisticmenjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2229 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juni 2014 — TENGKU AZUWIR, SE
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No 2229 K/Pid.Sus/2013bukan untuk melakukan kesepakatan jahat, maka ini digunakan untukmengeliminir orangorang yang berniat dan bertujuan baik sesuai denganperuntukannya, jadi sejalan dengan theory tentang penyertaan olehRoeslan Saleh, yang menyebutkan mereka yang bersamasama dengansengaja melakukan tindak pidana, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwatidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikianperbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapatdikualifikasi secara bersamasama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian ; H. RAMLAN ZAS, S.H. M.H.;
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal pemberlakuan hukum,hukum ketatanegaraan Indonesia menganut teori berjenjang (Stufen Theory)dari Hans Kelsen. Teori tersebut mengandung ajaran ajaran sebagai berikut:a. Dasar berlakunya dan legalitas suatu norma terletak pada norma yang adadi atasnya (dari bawah ke atas), ataub. Suatu norma yang menjadi dasar berlakunya dan legalitas norma yang adadi bawahnya (dari atas ke bawah)c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — AMIR USMAN alias AMIR
68 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa berkehendakuntuk mengemukakan halhal yang berkenaan dengan sistem pembuktian, alatbukti dan kekuatan pembuktiannya, dengan tidak bermaksud menggurui YangMulia Majelis Hakim Kasasi, namun Terdakwa sebagai manusia biasa yangdalam hal ini sangat mendambakan keadilan dan sangat berkeyakinan bahwaMajelis Hakim tentu telah mengetahui secara jelas, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pidanakita menganut sistem pembuktian "negatief wetteiijk bewijs theory
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 22/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi
2.Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
3.Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII)
4.Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Bekasi
205 — 129
  • menetapkan UMSK sebagaimana diatur dalamPasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018Tentang Upah Minimum.Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut selaras dengankaidah hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,khususnya pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Huruf Aangka 2 Tentang Pengertian Teori Melebur (Opplosing Theory
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum Kehutanan
Register : 22-02-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 17/Pid.B/LH//2017/PN Tjs
Tanggal 16 Agustus 2017 — RONI AKASE BIN JOHN AKASE
636 — 237
  • Berdasarkan theory of accomplice liability, karyawan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalamtndak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukanoleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai denganStufenbauw theory dari HANS KELSEN bahwa peraturan perundangundangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak bolehdicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya. Sejalan pula denganPrinsip Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis (asas kekhususanyang sistematis).
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-02-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2015 — -MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA -PT. BUMI MEKAR HIJAU
1815 — 752
  • siapa yangmenyebabkan kebakaran, ini dalam ketentuan harus ada kalau padahukum pidana barang siapa, itu harus dibuktikan;Bahwa apabila dalam pembuktian tidak pernah dibuktikan siapa danbagaimana asal muasal api tersebut dalam gugatan, karena itu tidak adadisebutkan jadikan gugatan itu obscure libel (tidak jelas) dari sejaksemula, sehingga harus dikesampingkan dan tidak bisa masuk ke dalamperkara;Bahwa pembuktian siapa pelaku atau sebab terjadinya peristiwa itu harusdilakukan, pembuktian approach theory
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — EDY SUTOYO, ST., MT
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan tersebut secara eksplisit memerintahkanpenegak hukum untuk mengesampingkan penerapan ketentuanUndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap kasus pelanggaranketentuan undangundang administratif jika pelanggaran ketentuantersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi ;Hal ini selaras dengan stufen bouw theory dari Has Kelsen bahwaperaturan perundangundangan yang memiliki karakter dan dimensiHal. 87 dari 115 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
143 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 08 P/HUM/2016Akademik RTRW Kota Depok 20122032 yang menjadi kajian dari penyusunanPeraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Depok Tahun 20122032, yang lebin mengarahkanpengembangan perumahan menjadi perumahan dalam bentuk rumah susun(rusunawa, ruSunami, rusuna) atau apartemen.Apabila menggunakan paradigm critical theory et. all, patutlahdipertanyakan secara subjektif mengenai kepentingan tertentu yang dilegitimasidalam sebuah peraturan birokratik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 57/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 5 Maret 2015 — 1. DJAELANI, Cs melawan 1. ROSYID ACHMAD, bin SARMADA Cs
59 — 31
  • to control an economic good; an aggregate ofrights guaranteed andprotected by the government; everything which is thesubject of ownwrship; a social institution whereby people regulate theacquisition and use of the resources of our environment according to a system ofrules; a concept that refers to the right, obligators, privilages and restrictions thatgovern the relations of men with respect to things of value;b) Berbeda dengan Margaret Jane Radin yang mengemukakan pendapatnya mengenaiProperty Theory
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Agustus 2015 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (Orang tua dari MARC AAROON KROONEN, beralamat di Kencana Permai 8/3 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. O.C.Kaligis S.H.,M.H, NADYA HELIDA, S.H., M.H., CINTA INDAH K.P. TRISULO, S.H., DEWI EKUWI VINA, S.H, ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H, PANGERAN BARON, S.H., Advokat-advokat dan/atau Penasihat Hukum, pada kantor hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.IV/2014 tertanggal 17 April 2014, untuk Selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL, yang beralamat di Jalan Terogong Raya No.33, Cilandak Raya, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT I ; 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Gedung D, Depdiknas Senayan, Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT II ; 3. PT. ISS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yangt beralamat di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya 15229, sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT III ; 4. ISS A/S, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, beralamat di Buddingevej 197 DK-2860, Soborg, Denmark sebagai ------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV ;
594 — 390
  • ,maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dalam praktek munculteori yang disebut dengan ajaran Culfa in eligendo yaitu majikan yangmemperkerjakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaantersebut bertanggung jawab dan harus bersikap hati hati memilih karyawanuntuk diperkerjakan ;e Jika yangbersangkutan tidak hatihati dalam memilin karyawan dan terjadiperbuatan melawan hukum , maka majikan dapat dianggap bersalah danmelanggar Culpa in Eligendo yang berkaitan dengan benefit Theory
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 334/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Oktober 2017 — PT.BANK DAGANG BALI ( DALAM LIQUIDASI) >< Ny.NI KETUT SRI ADNYANI CS
102 — 62
  • Bahwa, sebagai badan hukum PT PURI BUNGA BEACH HOTEL(sekarang bernama PT SPECTRUM DUTA INVESTMENT) padanyaberlaku teori personalitas perseroan yaitu Teori Fiksi (FictitiousTheory)perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yangterpisah dari anggotanya atau pemiliknya(M Yahya Harahap, "HukumPerseroan Terbatas", Penerbit Sinar Grafika, halaman 54), dan teoryperseroan sebagai symbol (symbol theory) keseluruhan dariperorangan kelompok yang bergabung dalam kegiatan usaha perseroanHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 April 2017 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O. SUDARJO
106 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan daripelaku tindak pidana.Terkait dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yangdikutip diatas, maka bersama ini Majelis mengutip beberapa doktrin yangmempunyai relevansinya dengan unsur Tujuan yang sama artinya denganunsur dengan Maksud sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya tersebut, yakni : Menurut William Wilson dalam bukunya berjudul Criminal Law, Doctrineand Theory
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-08-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — RICHARD LATIEF
124 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari suatuperaturan pidana korupsi atau tidak, perbuatan sesuai dengan suatuperaturan atau undangundang dan lainlain ketentuan yang tentunyadiperoleh dari alatalat bukti yang ditemukan ;Kami berkeyakinan Majelis Hakim tentu telah mengetahui secara jelas,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dapat diketahui bahwadalam hukum acara pidana kita menganut sistem pembuktian negative wettelijkbewijs theory yaitu pembuktian yang harus didasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148 K/PID.Sus/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — KHUSLAINI, SE, DK
64 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halinipbun sejalan dengan Stufenbau Theory dari Han Kelsen bahwaperaturan perundangundangan yang memiliki karakter dan dimensitersendiri tidak boleh dicampur adukkan antara satu dengan yanglainnya. Sejalan pula dengan prinsip /ex sepecialis systematic derogatelex generalis (azas kekhususan yang sistimatis).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — ARISMANTRI, A.Md Pgl. ARIS , DK
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teori Bayangan / Pengetahuan (Vorstellong Theory) dari Frankseorang Guru Besar dari Tubingen, Jerman atau *WaarschinjnlijkheidsHal. 219 dari 226 hal. Put.
    No. 1899 K/Pid.Sus/2011220terjadi oleh pembuat ;theory atau "teori praduga atau teori perkiraan dari Prof.VanBemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itumemang dikehendaki pembuat, akan tetapi dari pada perbuatantersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi olehpembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan4.