Ditemukan 2206 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 161/Pid.B/2016/PN Gst
Tanggal 31 Januari 2017 — - ANALI ZALUKHU ALIAS ANA - DESIMA LAHAGU ALIAS DESMAN LAHAGU ALIAS DEDI - BUDI RAHMAT GULO ALIAS RAMA
23689
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, aspek ketentuan dalam KUHAP (UU 8Tahun 1981) dan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum, aspekkeadilan korban dan masyarakat, aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa, aspekedukatif dan aspek Agamis/Religius dimana Para Terdakwa tinggal dandibesarkan, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan danmenghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity)dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimanapertimbanganpertimbangan
    Oleh karena Para Terdakwa tidak ada mengalami gangguankejiwaan;Bahwa ditinjau dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS dimana paraterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya tidaklah membentuk tingkah lakunegatif.Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa Anali Zalukhu Alias AnaSD Kelas , Terdakwa Il Desima Lahagu Alias Desman Lahagu Alias Dedi SDKelas V dan Terdakwa Ill Budi Rahmat Gulo Alias Rama SD Kelas Illseharusnya tidak menjadikan diri Para Terdakwa melakukan perbuatan dantindakan yang
    Pasal 55 ayat (1) KUHP, ASPEK KETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8TAHUN 1981) DAN TUNTUTAN PIDANA/REQUISITOIR JAKSA PENUNTUTUMUM, ASPEK KEADILAN KORBAN DAN MASYARAKAT, ASPEKKEJIWAAN/PSIKOLOGIS TERDAKWA, ASPEK EDUKATIF DAN ASPEKAGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL DAN DIBESARKAN, ASPEKPOLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN KEADILAN DANMENCEGAH ADANYA DISPARITAS DALAM HAL PEMIDANAAN (SENTENCINGOF DISPARITY), DAN ASPEK MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA YANGIDEAL BAGI INDONESIA atau lebih tegasnya lagi berdasarkan
Register : 29-04-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA BANJARBARU Nomor ‎178/Pdt.G/2013/PA.Bjb.‎
Tanggal 25 September 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
2413
  • tidak perlu terjadi bila istri mau menyadari sejak awalbahwa salah satu konsekwensi menjadi istri anggota Polri adalahsewaktuwaktu ditinggal tugas oleh suami, dalam hal ini istrimenginginkan agar saya mengurus pindah tugas kembali ke Polsekkelumpang hulu Cantung namun permintaan itu saya tolak karenabertentangan dengan hati nurani saya yang tidak mau memintamintatempat tugas kepada pimpinan dan saya jelaskan kepada istri bahwa diPolsek Pudi saya tenang karena suasana masyarakat yang sangat ramahdan religius
Register : 15-07-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 122-K/PM.I-01/AD/VII/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — Husni Lessy, Kopda, NRP 31020789810581
17153
  • .: Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusanMenimbangMenimbangMenimbang36SMU kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Secata PK TNI AD diRindam XVI/Pattimura dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragamatentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaanNarkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagidihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslahsudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan normanorma hidup
Putus : 27-01-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN LIMBOTO Nomor 159/Pid.B/2014/PN Lbo
Tanggal 27 Januari 2015 — * Pidana - SITI ADJIRIA alias NOVA - RINIPTO SUDARMONO alias TITO
7230
  • PN.Lbogejala schizophrenic (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikiratau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwadalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, demikian pula dari aspek fisikternyata Para Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis ParaTerdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.Oleh karena Para Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan dan ditinjau dariaspek edukatif dan agamis/religius
Putus : 27-08-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — PARTAI DAMAI SEJAHTERA (Partai Politik) vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
9233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Bhineka Tunggal IkaPartai Pemohon adalah salah satu partai bersifat Religius Nasional yangberpartisipasi aktif yang mewakili sebagian besar Umat Kristiani sebagairepresentasi pluralisme dengan semangat Bhineka Tunggal Ika yang ada diNegara Republik Indonesia.
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 06/PID.B/2013/PN.LBJ
Tanggal 20 Maret 2013 — NASRULAH alias NASRUL alias NASRUN
6042
  • merupakan pembalasan sesuai denganterori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidanadijatunkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif dan juga p revensi bagi masyarakat lainnya; ae = n= == ea a= = Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspekedukatif dan aspek agamis / religius
Register : 20-06-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 62– K / PM I-03 / AD / VI / 2012
Tanggal 8 Maret 2013 — Kopka Restu
6528
  • dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Menimbang ....Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggapsesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dankadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa, aspek agamis/religius
    Akan tetapi disisi lain selama persidanganperkara ini pula Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakuiperbuatannya sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidakmenyesali perbuatannyaBahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimanaTerdakwa sebagai pemeluknya, apalagi Terdakwa lahir di Kisaran dan bertempat tinggal sertaberdinas di Indragiri Hilir Prop.
    Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI denganjajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia diPalembang tahun 2009 memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namundalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentinganmasyarakat, kepentingan satuan sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanyaStrafmaat pidana
Register : 21-11-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017
Tanggal 14 Maret 2018 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Syamsurijal
8635
  • anggotayang tinggal di asrama, seharusnya lingkungantersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwayang negatif.Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwayang merupakan lulusan SMA dan kemudianmengikuti pendidikan Militer yang ketat dan sebagaiorang yang taat beragama tentulah harus tahu danmengerti bahwa perbuatan mengambil barang yangbukan miliknya dilarang oleh agama dan merupakantindak pidana apalagi dihubungkan dengan tempatbertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengahtengah masyarakat Aceh yang religius
Register : 13-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 03-09-2017
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 61-K/PM.I-01/AD/IV/2017
Tanggal 25 Juli 2017 — Asnawi Sanjaya, S.S., Kapten Caj, NRP 11060003990680
16349
  • .: Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan seorangsarjana dan lulusan Sekolah Perwira TNI di Magelang dan Terdakwa jugasebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwamelakukan penipuan dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidanaapalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslahsudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan normanorma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal danberdinas.: Bahwa jika dilinat
Register : 24-06-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 118-K/PM.I-01/AD/V/2016
Tanggal 1 September 2016 — Meko Heri Susanto, Serma NRP 21000026886481
9334
  • .: Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakanlulusan SMA dan kemudian mengikuti pendidikan Militer yang yangketat serta Terdakwa diberikan kesempatan lagi untuk mengikutisekolah Akper di Kesdam IM, seharusnya Terdakwa tahu danmengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah dilarangoleh agama dan merupakan tindak pidana dan apalagi dihubungkandengan tempat bertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengahtengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslahperbuatan yang
Putus : 28-04-2015 — Upload : 20-09-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Bjn
Tanggal 28 April 2015 — ABDUL KHALIM BIN IKHWAN
9512
  • Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempatmendukung untukdilaksanakan musyawarah adanya kesanggupan dari masyarakatpemerintah setempat untuk menerima terdakwa kembali, kondisimasyarakat juga tergolong religius dengan lingkungan yangmendukung perkembangan seseorang anak, agar tidak terulang lagidikemudian hari serta tidak ditiru oleh warga yang lain ;f.
Register : 10-02-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 178/Pdt.G/2016/PAJP
Tanggal 6 September 2016 — Zainul Maarif bin H. Zakaria; Devita Sari binti Dasnil;
314
  • Daripaparan singkat tentang latar belakang keluarga dan pendidikantersebut, tampak bahwa Pemohon adalah pendidik yang terdidikdengan baik dan berasal dari keluarga mapan, religius danberorientasi serius pada pendidikan dan akhlak anak, sehinggaPemohon (suami) dan keluarga Pemohon (suami) tentu jauh lebihlayak mendapatkan hak asuh anak (Ataraxia).
Register : 07-12-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PN MASAMBA Nomor 210/Pid.B/2012/PN.Msb
Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. ROYNAL Alias ENAL
5026
  • masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, makauntuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segalasesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek dimensiperumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 339 KUHP, aspek ketentuan dalamKUHAP (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/requisitoir JaksaPenuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa,aspek edukatif dan aspek agamis/religius
Register : 10-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skh
Tanggal 8 Juni 2016 — IRAWAN ANDRY SUMAMPAUW
319497
  • kesalahan yang telahdilakukannya, apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan PENASIHAT HUKUMterdakwa tersebut telah CUKUP MEMADAI ataukah dipandang terlalu BERAT,ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untukmenjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIMuntuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yangtelah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat,aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius
    sesuai dengan TEORI RETRIBUTIFmelainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebihtegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akantetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidakmelakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF danjuga prevensi bagi masyarakat lainnya ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilankorban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspekedukatif dan aspek agamis/religius
Putus : 17-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 PK/Pdt/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT BUKIT KUBU vs MERHAT br PURBA, dk
135116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terperkara oleh Para Tergugatharuslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum;Bahwa sebagai bukti sejarah tanah terperkara adalah hak dan milik darialmarhum Bale Purba dapat dilihat dan menjadi bukti sejarah di atas tanahterperkara terdapat makam almarhum Binangun Purba atau orang tuakandung almarhum Bale Purba bukti ini tidak dapat dibantah dan menjadikearifan budaya lokal pada masyarakat Adat Batak Karo makam adalahsalah satu bukti adanya hubungan hukum antara orangperorang atauhubungan magis religius
Register : 04-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
JEAM MAPALIYE
Tergugat:
1.SELVIA LIM
2.TIMOTIUS DJOKO OENTORO
3.MARSELLO OENTORO
4.HARI NJOTOWIDJOJO
5.MELISSA alias MELISSA ONG
6.PT. KISOJI TEI JAKARTA
7.RITA BUSTAM, SH
365206
  • telahdiuraikan di atas telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luarbiasa, kehilangan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menikmatikesenangan hidup, bahkan PENGGUGAT telah mengalami kekecewaanyang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakanTERGUGAT yang demikian bukanlah merupakan halhal yangdibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutamakhususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi normanorma dan nilainilai peri kehidupan masyarakat yang religius
    telahdiuraikan di atas telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luarbiasa, kehilangan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menikmatikesenangan hidup, bahkan PENGGUGAT telah mengalami kekecewaanyang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakanTERGUGAT II yang demikian bukanlah merupakan halhal yangdibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutamakhususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi normanorma dan nilainilai peri kehidupan masyarakat yang religius
Register : 18-08-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 122-K/PM.I-01/AD/VIII/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — Edi Prasanto., Kapten Inf,NRP581434
22162
  • .: Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan seorangPerwira TNI ADlulusan Pusdik Secapa TNI AD di Bandungdengan jabatanGumil Ter Gol VII di Rindam IM dan Terdakwa juga sebagai orang yangberagama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa melakukanpenipuandilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagidihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudahperbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan normanormahidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa
Putus : 23-07-2012 — Upload : 23-04-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 42/Pid.B/2012/PN.PRA
Tanggal 23 Juli 2012 —
278313
  • Goreng di Praya, Membakar barangbarang milik Korban dan menjual HP milik Korban, hal inimenunjukan bahwa Terdakwa merupakan pembunuh berdarahdingin dengan tindakan diluar batas kemanusiaan dan sangatsadis dan hal ini menunjukan bahwa Terdakwa benarbenarmerupakan orang yang sangat berbahaya bagi Masyarakat jikasuatu saat nanti dikeluarkan dariPRIA jee sseesseeeseeseeeee eee eee eeBahwa dikaji dari Aspek Masyarakat tempat Terdakwadibesarkan, bahwa tempat terdakwa di besarkan adalahtempat yang agamais/religius
Register : 19-07-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Plk
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
Tergugat:
PT AGRO LESTARI SENTOSA
12031
  • mengakui dan menghargai hak masyarakat adat,melestarikan adat yang hidup di masyarakat, menunjang keberhasilanpembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan dan memperjelaskepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hakhak adatdi atas tanah; Bahwa penguasaan tanah adat secara fisik dapat dilihat dari telahdilakukannya tempat berladang yang berpindahpindah dan ada bukti fisikberupa kebun buah karet dan lainlain dan contoh lain dapat juga berupatempat tinggal (didesa, kuburan keramat/religius
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
11739
  • sekaligus mendorong agarsetiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlakudalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajuritTNI AD tetap terjaga.Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggapsesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai denganperbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspekyaitu aspek keadilan korban, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius
    Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islamdimana Terdakwa sebagai pemeluknya, apalagi Terdakwa sebagai pengurus mesjidYonarmed 15/76 Tarik dan sudah bergelar Haji serta sering memberikan ceramahagama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik maka seharusnya tidak menjadikan diriTerdakwa untuk menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik agar melakukan unjukrasa ke Polres OKU karena apapun bentuknya menghasut tidak dibenarkan dalamajaran agama.4.