Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 134-K/PM.II-09/AD/IX/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Paulus Umbu Goda
67 — 20
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Paulus Umbu Goda
67 — 20
Atang yang menjadikorban, dan Terdakwa menyadari serta mengakui bahwakecelakaan ini terjadi karena kesalahannya bahwa dirinyakurang berhatihati dalam mengendarai kendaraannyasehingga kecelakaan tidak dapat dihindari kendaraanTerdakwa menabrak Saksi4 mengakibatkan Saksi4 Sdr.Atangjatuh di tengah jalan dan dibawa ke rumah sakitRSUD Sumedang, perbuatan Terdakwa yang demikianmelanggar aturan hukum maka agar perbuatan tersebuttidak terulang Terdakwa harus diberi sangsi hukumHal 24 dari 27 hal.
Register : 13-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN BREBES Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Bbs Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
NUGROHO TANJUNG.,SH.,MH
Terdakwa:
WINANTO Alias CULUN Bin TALMAD
27 — 4
NUGROHO TANJUNG.,SH.,MH
Terdakwa:
WINANTO Alias CULUN Bin TALMAD
27 — 4
dapatmengakibatkan ketergantungan dan efek samping pengkonsumsi dapatmengakibatkan kerusakan saraf otak, kerusakan hati, kerusakan ginjal,jantung atau irama detak jantung tidak teratur dan juga akan merusak organtubuh lainnya; Bahwa terhadap penjual Dextrometrophan, Tramadol, Hexymer dan obatTrihexyphenidyl berlogo huruf LL yang dilakukan tidak memiliki kKeahliandan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang obatkesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadapsipenjual dapat dikenakan sangsi
Register : 23-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN Bnt Tanggal 25 April 2017 — - MUHAMMAD TAMSIL Bin UDIN
405 — 11
405 — 11
MUHAMMADTAMSIL Bin UDIN yang tidak disertai dengan surat keterangan syahnyahasil hutan kayu berupa dokumen SKSHHK maka kayu olahan tersebutdapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dan dapat didugasebagai tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam yangmana dapat dikenakan Sangsi sesuai dengan pasal 12 huruf e Jo pasal83 huruf b UU RI no 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan ;Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa setiap kegiatan mengangkut,menguasai, atau
Register : 15-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd Tanggal 1 Juli 2019 — -Jhon Rudi Manurung LAWAN Pimpinan PT. Royal Coconut
133 — 70
133 — 70
Taufik Hidayat telah diselesaikan dengan perdamaiandan tetap dalam pengawasan Management PT Royal Coconut, sehinggaapabila melakukan kembali perobuatan akan dikenakan sangsi oleh PihakManagement PT Royal Coconut, olehnya alasan Penggugat yang merasatidak nyaman lagi bekerja di PT Royal Coconut adalah mengadaada danmerupakan alasan yang dibuat menurut perasaan Penggugat sendin;.
Register : 24-11-2016 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2636/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 22 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
33 — 1
33 — 1
., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 19 Juli 2017, yangpada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Bahwai Pemohon (Suryanto) sebagai anggota TNIAL, dalammengajukan permohonan cerai talak ini tidak mendapatkan Surat Izin Cerai dariatasannya, sebagaimana Surat Nomor: B/555/VIV2017 tanggal 31 Juli 2017dari Komandan Lanal Tahuna, namun Pemohon telah membuat SuratPernyataan bertanggal 05 Juni 2017 yang pada intinya bahwa Pemohonsanggup menerima sangsi dari atasannya apabila
Register : 18-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 932/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 8 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
GUSMIRA FITRI WARMAN, SH
Terdakwa:
Suparman
22 — 5
GUSMIRA FITRI WARMAN, SH
Terdakwa:
Suparman
22 — 5
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 20-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
1.Rawan Sukoco Als Rawan
2.Sarmono Als Mono
28 — 2
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
1.Rawan Sukoco Als Rawan
2.Sarmono Als Mono
28 — 2
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 31-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 51-K/PM I-02/AD/III/2017 Tanggal 5 Juli 2017 — Dedi Zunaidi Harahap, Serma NRP 21990018980779.
54 — 42
54 — 42
Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentanglarangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikaninstruksipimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sangsi yang tegas bagipelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya.2.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) VS HARIS SUSANTO
112 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1228 K/Pdt.SusPHI/2017"Karyawan berkewajiban: Melaksanakan tugastugas yang diberikan danmenjadi tanggungjawabnya dari perusahaan secara optimal";Bahwa penolakan Penggugat yang dengan sengaja tidak melaksanakankewajiban tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat yang berakibatdapat dikenai sangsi baik berupa peringatan keras hingga pemutusanhubungan kerja;Bahwa meski Penggugat tidak melakukan pekerjaan selama lebih kurang 3(tiga) bulan sejak dikeluarkan Surat Keputusan Mutasi, Tergugat denganitikat
Register : 24-09-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA MALANG Nomor 1868/Pdt.G/2018/PA.MLG Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 10
29 — 10
. , yangdikeluarkan oleh Rektor Univensitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang tertanggal XX XX dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya,Penggugat telah menyampaikan Surat pernyataan tertanggal XX XX yang padapokoknya Penggugat bersedia menerima sangsi dari atasanya, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberjalan baik, rukun dan harmonisnamun
Register : 10-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Prp Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
MOCHAMMAD FITRI ADHY,SH
Terdakwa:
GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI ALS PARDOSI ANAK DARI BINSAR PARDOSI
70 — 47
70 — 47
No.263/sPid.Sus/2017/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 35dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwaNarkotika golongan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuanmenteri
Register : 17-07-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/TUN/2014 Tanggal 9 September 2014 — TITIN SRI SUNDARI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturutturut, karenanya tuduhan melanggarketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2012 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI tidakterbukti, atau unsurnya tidak terpenuhi, karena tidak teroukti meninggalkantugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerjasecara berturutturut, maka sudah sepatutnya terhadap Pemohon Kasasitidak dapat dikenakan sangsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2603 K/Pdt/2014 Tanggal 30 April 2015 — LA ODE ABD. HUKUM, SIP, dkk VS AMIR AIM (BHONTONA KATAPI/Mata-Mata ISTANA), dk
236 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anguna dan falsafahrasa, pedoman dasar berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalamKesultanan Butuni, yaitu:Poangka angkataka (saling menghargai dan meninggikan derajat);Pomaa maasiaka (saling kasih mengasihi);Popia piara (saling pelihara memelihara);~ oe YP =Pomae maeka (saling segan menyegani), tidak mendasari sikapmereka;Tindakan para tergugat yang dilakukan oleh Bhonto Pata Limbona adalahpelecehan budaya dan pemecah belah keutuhan kerja sama ParabhelaMatana Sorumba Pata Matana, yang perlu diberi sangsi
Register : 27-09-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 Tanggal 28 Nopember 2016 — Andri Ramadhan, Prada NRP 31150015410294.
94 — 30
94 — 30
suatu tatanan yang ada relevansinya, dalam keputusanbersama tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan yang menyebutkan jikabagi parjurit TNI harus tunduk didalamnya, demikian Panglima TNI selakupimpinan tertinggi dilingkungan TNI meyatakan dengan tegas jika sampaisaat ini tidak ada regulasi/ kebijakan adanya rehabilitasi bagi parjurit TNIyang terlibat dalam penyalagunaan narkotika.Bahwa dilingkungan TNI tidak dikenal istilah pecandu karena sejakawal pimpinan TNI sudah memeruntahkan adanya tindakan/ sangsi
Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jpa Tanggal 27 Februari 2017 —
40 — 13
40 — 13
AnakKorban, namun menyatakan penyesalannya karena kurang dalam mengwasi danmendidik Anak serta memohon agar Anak bisa dikembalikan kepada Orang tuanya(Bapak Kandung Anak) ;Menimbang, bahwa terhadap pendapat Orangtua / Bapak Kandung Anaktersebut yang memohon agar Anak diberikan tindakan berupa dikembalikan dalamasuhan kedua orang tuanya, Hakim berpendapat bahwa usia Anak yang padatanggal 13 November 2017 mendatang (kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lagi) sudahmenginjak usia dewasa maka penjatuhan sangsi
Putus : 17-05-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 71-K/PM.II-09/AD/V/2005 Tanggal 17 Mei 2005 — Prada DADAN HAMDANI
25 — 26
25 — 26
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber sangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baiksesuai falsafah Pancasila.
Register : 16-10-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 218/Pdt.G/2017/PN DPK Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
49 — 30
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
49 — 30
Untuk itu memohon kepadaYang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota untuk tidaklah dapatmengenakkan sangsi hukum dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugatkarena tidak menyalahi UndangUndang tentang Notariat dan PPAT.Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugattersebut diatas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15Maret 2018 yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan dalildalil Para Tergugatdan Turut Tergugat dalam jawabannya adalah tidak mendasar sehingga patut olehMajelis
Untuk itu memohonkepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota untuk tidaklah dapatmengenakkan sangsi hukum dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugatkarena tidak menyalahi UndangUndang tentang Notariat dan PPAT;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena isi surat gugatan Penggugattelah disangkal oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II, Tergugat III dan TurutTergugat, sehingga menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya
Register : 25-01-2011 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 14-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 9/Pid.Sus/2010/PN Kbm Tanggal 10 Februari 2011 — H. MAKMURI bin H. MAD NGARSIS
71 — 15
71 — 15
MAKMURI telah melakukan tindak pidana yangberkaitan dengan ordonasi harga barang (prijsbeheersing ordonantie 1948)dan pelanggaran pasal 3e UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentangpengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.Benar bahwa sangsinya adalah sangsi pidana dengan Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia No. 03/MDAG/PER/2/2006 dan ataupasal Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNo. 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi
Register : 01-11-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Ska Tanggal 15 September 2011 — R.Ay. UNTARI,Dkk VS R. Ay. HANJANI dkk
206 — 33
206 — 33
kita lihat fakta hukum sudah berjalan 34 tahun,dan kalau kita menggunakan analogi' karena tanah kitamenggunakan dasar hukum adat itu termasuk juga adanyarechtowerding yaitu) melepaskan haknyaBahwa hal tersebut ada sangsinya, dan untuk sistem hukumtanah kita yang induknya UU No 5 tahun 60 fungsisosial ini ada kaitannya dengan kewajiban kewajiban,Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :19/Pdt.G/2011/PN.Ska.akan tentu saja apabila tidak melakukan fungsi sosialmaka ada sangsi
Register : 25-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PDT/2019/PT YYK Tanggal 6 Maret 2019 —
79 — 44
79 — 44
Pengembangan Usaha dibidang properti ;Bahwa jual beli tersebut antara Penggugat Dalam rekonvensi dan tergugatdalam rekonvensi telah direalisasikan sebagaimana telah dituangkandidalam Surat Perjanjian tanggal 09 Februari 2015, dan selanjutnya olehTergugat Dalam Rekonvensi dirubah dengan Perjanjian Jual Beli yangdibuat pada tanggal 08 Mei 2015 ;Bahwa kalau diperhatikan dengan cermat perjanjian tanggal 08 Mei 2015,hanya untuk menguntungkan pihak Tergugat Dalam rekonvensi, karenatidak ada konsekwensi atau sangsi