Bahwa benar saksi pernah ditujuk menjadi pendamping dalam kegiatanperjalanan dinas Peraturan Daerah DPRD Kota Cimahi TA 2011. Yangmenentukan personil pendamping adalah sekretaris dewan Bpk.

Untuk pendamping/pegawai Sekwan, uang transportasi dan akomodasidiserahkan sejumlah mereka yang akan berangkat.

Bahwa benar untuk biaya penginapan pendamping;a) RaperdaPerjalanan Dinas Pansus XII ke Kemendagri dan DPRD KotaTangerang yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 November2011 untuk pendamping yang ikut ada 3 (tiga) orang yaitu H.

Eddy Junaedi).Bahwa benar Uang pendamping yang dikumpulkan oleh PPTK Drs.

NYOMAN ADI WIRYATAMA;18.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.

NYOMAN ADI WIRYATAMA;56.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan Tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.

NYOMAN ADI WIRYATAMA;17.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.

Gapoktan Suka Maju;54.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332 tahun 2009tentang Penetapan Penyuluh Pendamping dan Gabungan KelompokTani di Desa Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di KabupatenTabanan tertanggal 16 juni 2009 yang ditanda tangani oleh BupatiTabanan an.

NYOMAN ADI WIRYATAMA;55.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan Tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.

Rusdianto meminta agar Terdakwa Lenny Gunawan selaku direktur PT.Berito Jaya Medika mencari dua (dua) perusahaan pendamping untuk dikutsertakan sebagai pesertalelang dan satu (satu) perusahaan pendamping lagi akan disiapkan oleh pihak RSUD Dr. R.Soedarsono. Terdakwa Lenny Gunawan pun mendapatkan dua perusahaan pendamping yakni PT.Mimi Anugrah Jaya dan PT. Salsabilla Cahaya Abadi melalui saksi Titik Lestari.

Farizta Jaya Agung diikutkan sebagai perusahaan pendamping dalam lelangpengadaan barangberupa 101 (seratus satu) bahan alat kesehatan tersebut. Selanjutnya saksi Agus Sudarmantomemprosesnya sehingga PT.

Farizta Jaya Agung agarikut serta pula sebagai peserta lelang pendamping dengan maksud agar dapat diatur bahwa PT. FariztaJaya Agung hanya sebagai peserta lelang pendamping yang tidak dapat dimenenangkan dalam lelangtersebut. Saksi Fuat Krisnanto lalu menghubungi saksi Riza Afianto selaku direkturPT. Farizta Jaya Agung.

RUSDIANTO meminta agar Terdakwa LANNY GUNAWAN, S.E., menyiapkan 2 (dua)Perusahaan pendamping dan 1 (satu) perusahaan pendamping disiapkan oleh pihak RSUD dr. R.Soedarsono yaitu saksi FUAT KRISNANTO.

RUSDIANTO selaku Direktur meminta agar Terdakwa LANNY GUNAWAN, S.E., menyiapkan2 (dua) Perusahaan pendamping dan (satu) perusahaan pendamping disiapkan oleh pihak RSUD dr.R. Soedarsono. Selanjutnya dibuat dokumen penawaran untuk 2 (dua) perusahaan tersebut, yang terdiridari: (1). PT Mimi Anugrah Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.579.714.320,00 dan PTSalsabillah Cahaya Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.579.706.590,00.

Bahwa saat sidang KKEP dimulai ketua komisilah yangmenunjuk pendamping Penggugat yaitu AKP Jasri Tabing danPenggugat sama sekali pada saat sidang KKEP tersebut tidakdiberitahukan ataupun ketua komisi tidak ada membacakan hakhakPenggugat sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8Tahun 2006 dimana terperiksa berhak:a. Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelumpelaksanaan sidang;b. Menunjuk pendamping;c.

Bahwa selaku pendamping sama sekali AKP Jasri Tabing Tidakada melakukan pembelaan ataupun melakukan pertanyaan kepadaPenggugat dan pendamping pada saat sidang hanya diam saja sampaiketua komisi menjatuhkan putusan PTDH terhadap Penggugat dan jelashal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena Penggugat samasekali tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan ;13.

Putusan Nomor 62/G/2018/PTUN.PBRsecara cepat dan paling lambat 21 hari kerja sejak sidang komisi dimulaisudah menjatuhkan putusan jo pasal 12 ayat (1) huruf (a), (bb), (c), (d),(e), (f) dan (g) yaitu terperiksa mengetahui susunan keanggotaansebelum pelaksanaan sidang, menunjuk pendamping, menerima danmempelajari isi berkas perkara baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan pendamping, paling lambat 3 hari sebelum dilaksanakansidang, mengajukan pembelaan, mengajukan saksi dalam prosespemeriksaan

Putusan Nomor 62/G/2018/PTUN.PBRKomisi Kode Etik Profesi Polres Bengkalis sebelum pelaksanaansidang telah memberitahukan kepada Penggugat tentang haknyauntuk menunjuk Pendamping namun sampai hari pelaksanaansidang,Penggugat tidak ada menunjuk pendamping sehingga KomisiKode Etik Profesi Polres Bengkalis menunjuk AKP JASRIL TABINGsebagai pendamping Penggugat dalam pelaksanaan sidang KomisiKode Etik Profesi Polres Bengkalis ;5.

Dalam dalil gugatannya pada poin 12 Penggugat menyatakanbahwa selaku pendamping AKP JASRII TABING sama sekali tidak adamelakukan pembelaan ataupun melakukan pertanyaan kepadaPenggugat dan pendamping hanya diam adalah sangat tidakberalasan karena Pendamping telah melakukan pembelaan terhadapPenggugat melalui nota pembelaan yang diajukan kepada KomisiKode Etik Profesi Polres Bengkalis dan dilakukan secara tertulissesual dengan Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode EtikNomor: NP/09/I/2018/S/

Penerima DAK bidang pendidikan yang tidakmengindahkan bestek yang ada.Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan,Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Menteri Pendidkan NasionalRI Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawemendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluhSembilan juta rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawemenganggarkan Dana Pendamping

IRWAN HAMID, Amd Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3: MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAKA. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAKTugas dan tanggungjawab tim teknis :a. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.b.

Putusan No. 03/Pid.TPK/2014/PT.SultraDaerah Kabupaten Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesarRp. 3.373.900.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga jutaSembilan ratus rupiah).Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Bangunan Sekolahdi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran 2009dianggarkan sebesar Rp. 46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyarseratus empat juta rupiah) dengan rincian :No Uraian Jumlah (Rp)1. Honorarium tenaga ahli 332.500.000,002.

IRWAN HAMID, Amd Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAKTugas dan tanggungjawab tim teknis :a. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.b.

Putusan No. 03/Pid.TPK/2014/PT.SultraSK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyekDAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen daritim tekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Inwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.

SOFYAN SYAM,SE;Dikembalikan kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan;> 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi perda Nomor:4/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tanganioleh Muhammad Yahya selaku pendamping anggota DPRD ProvinsiSulawesi selatan yang ditunjukan kepada RESTU ALAMSYAH, S.Sos;> 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat balino partai golongan karya(Golkar);> 1 (satu) lembar undangan pemateri dalam rangka sosialisasi perdanomor: 01/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November

2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAHYA SElaku pendamping anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRANATSIR;> 1 (satu) lembar undangan materi dalam rangka sosialisasi perda, Nomor:02/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tanganioleh MUHAMMAD YAHYA selaku pendamping anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan ditujukan kepada RIDWAN SYAM;Dirampas untuk dimusnahkan.4.

Muhammad YudhistiraNatsir), dikembalikan kepada Muhammad Yudhistira Natsir;e 1 (satu) lembar Undangan pemateri dalam rangka sosialisasi Perda,Nomor: 02/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yangditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ridwan Syam;e 1 (Satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor:04/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatanganioleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD ProvinsiSulawesi

Selatan ditujukan kepada Restu Alamsyah, S.Sos;Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKSe 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai Golongan Karya(Golkar);e 1 (satu) lembar undangan Pemateri dalam rangka sosialisasi Perda,Nomor: 01/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yangditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MuhammadYudhistira Natsir;e 1 (Satu) rangkap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota

2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAHYA SElaku pendamping anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRANATSIR;1 (Satu) lembar undangan materi dalam rangka sosialisasi perda, Nomor :02/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tanganiHalaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKSoleh MUHAMMAD YAHYA selaku pendamping anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan ditujukan kepada RIDWAN SYAM;Dirampas untuk dimusnahkan.4.

36.Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran

37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Tahun Anggaran 2017.

Desa danPendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana DekonsentrasiKegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.Fotocopy Surat Perintahn Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa TeknikInfrastruktur Tahun Anggaran 2017.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DDTahap Il (40%) Dana

Desa dan Pendamping DesaTeknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan PemberdayaanHalaman 62 dari 109 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2021/PN.BglIMasyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik InfrastrukturTahun Anggaran 2017.38.4 (empat) lembar

;Menimbang, bahwa tugas pokok Pendamping Desa antara lain adalahMendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa,Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Mendampingimasyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;Menimbang, bahwa terdakwa selaku~ Pendamping DesaPemberdayaan ( PDP) telah melanggar kode etik Pendamping desa dalampoin 4, membantu atau menyalahgunakan dana desa untuk kepentinganpribadi , keluarga atau kelompok sebagaimana tertuang dalam lampiran

;Menimbang, bahwa tugas pokok Pendamping Desa antara lain adalahMendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa,Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Mendampingimasyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pendamping Desa Pemberdayaan( PDP) telah melanggar kode etik Pendamping desa dalam poin 4,membantu atau menayalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi ,keluarga atau kelompok sebagaimana tertuang dalam lampiran

Desa dan Pendamping DesaTeknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan PemberdayaanMasyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 besertalampiran.37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa TeknikInfrastruktur Tahun Anggaran 2017.38.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DDTahap II (40%)

Selain itu, dalam pembukaan rekening penampung danaPNPM di Bank Mandiri Cabang Wamena tersebut hanya ada spesimen terdakwaBENI UAGA, A.Md. dan saksi NIKE GOMBO, yang seharusnya dalampembukaan rekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salah satu wakilmasyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaitu Pendamping DistrikPemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik;Bahwa antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 saksi YAFETJIKWA memproses pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012

Hal. 33di Bank Mandiri Cabang Wamena tersebut hanya ada spesimen terdakwa BENIUAGA, A.Md. dan saksi NIKE GOMBO, yang seharusnya dalam pembukaanrekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakatdan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaandan Pendamping Distrik Teknik;Bahwa antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 saksi YAFETJIKWA memproses pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 diKPPN Wamena untuk TPKD Distrik Eragayam sebanyak

Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKDdan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yangdigunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama KepalaKampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan(SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik;c.

hasil audit Team OC ( Operasional controller ) dari MHO ( Medan Head Office ) tanggal 25 maret 2019;

data berita acara pembayaran gaji perdivisi masingmasing yang ditandatangani oleh petugas yang tertera di berita acaratersebut yaitu. krani divisi dan asisten pendamping dan selesaipembayaran kepada karyawan PHL selesai, data berita acara pembayarangaji yang berada di asisten pendamping tersebut di kembalikan lagikepada KTU di kantor estate bersama dengan sisa uang bila ada uangyang belum di bayarkan kepada karyawan karena karyawan tersebut tidakhadir pada saat gajian;Bahwa setelah dilakukan audit

yang membayarkan gaji daninsentive karyawan PHL tersebut dan selisih nilai uang gaji dan insentivetersebut sebesar Rp 14.595.255. ( empat belas juta lima ratus Sembilanpuluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah ) tetapi untuk yangbenarnya saya tidak tahu persis karena di dalam Berita acara pembayarangaji dari estate ke divisi yang di terima asisten pendamping tersebut adajuga potonganpotongan di divisi Ill oleh karyawan.

tersebut bertanda tangan diberita acara pembayaran gaji tersebut , CASH PAYMENT VOUCHERkemudian asisten pendamping membawa uang gaji tersebut ke kantorDivisi Il Karena pembayaran gaji tersebut di laksanakan di kantor Divisi II.Bahwa proses pembayaran gaji di divisi kepada karyawanyaitu setelah asisten pendamping tersebut menerima uang gaji Kemudiandibawa uang gaji dan insentive tersebut ke kantor divisi Il dan kemudianasisten pendamping tersebut menyerahkan uang gaji tersebut kepadakrani untuk di

(lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribudelapan ratus rupiah).Bahwa benar terdakwa tidak tahu berbentuk apakah dokumen penyerahanuang tersebut dari KTU kepada asisten pendamping yang terdakwa ketahuidokumen tersebut berbentuk berita acara juga tetapi namanya terdakwa tidaktahu setelah itu asisten pendamping membawa uang gaji ke kantor Divisi IIyaitu dokumen yang dibawa adalah payroll gaji dan 1 ( satu ) lembar beritaacara penyerahan uang gaji di divisi antara terdakwa selaku krani plasmadan

Menyatakan barang bukti berupa :1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata IntanNomor : 188.45 / 30 / PI / 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentangPembentukan Tim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD)Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2010 ;2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata IntanNomor : 188.45 / 121/ PI / 2012, tanggal 22 Februari 2012 tentangPembentukan Tim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD)Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2012 ;3.

(lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana,namun fisik kegiatan pembangunan Pos Kamling hanya sebesar Rp.2.408.000, (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang manapertanggungjawaban kegiatan sudah dilaporkan oleh terdakwa sesuaidengan Rencana Penggunaan Dana Rp.5.500.000, (lima juta limaratus ribu rupiah).Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Laporan PertanggungJawaban Tahap yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapanganoleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan

Pada belanja modal tidak langsung berupa pembangunan balai desatahap sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sesuaikwitansi tanda terima tanggal 27 September 2012 tidak ada tandatangan penerima dan tanpa didukung bukti yang sah dan valid.Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat Pertanggung JawabanTahap Il yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan olehTim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehinggaapabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yangtidak

LINDUNGAN Bin BOLA DULAH,INDAH MINI, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupaKeputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/121/P1/2012 tanggal 22Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim pendamping pelaksanaan AlokasiDana Desa Tingkat kecamatan permata Intan, sudah ada ditunjuk Tim untukmelakukan verifikasi atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012namun Tim tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya ;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi HENDRI RIKARDO SILVANUS,S.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor :188.45 / 30 / PI / 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang PembentukanTim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD) TingkatKecamatan Permata Intan, tahun 2010 ;2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor :188.45 / 121/ PI / 2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang PembentukanTim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD) TingkatKecamatan Permata Intan, tahun 2012 ;3.

MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudianmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatanPengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Knusus dan Dana Pendamping DAk)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 denganSurat Nomor: 523.3/20/V1/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyediauntuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana AlokasiKhusus dan Dana Pendamping

MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudianmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatanPengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Knusus dan Dana Pendamping DAk)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 denganSurat Nomor: 523.3/20/V1I/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyediauntuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana AlokasiKhusus dan Dana Pendamping

DAK) Nomor : PP. 062 / VI /2014, tanggal 12 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 064 / VI /2014

Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 188.6 / 1141 / VII /2014, tanggal 4 Juli 2014.Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 188.7 / 1141.1 / VII / 2014, PaketPekerjaan : Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus danDana Pendamping DAk), tanggal 04 Juli 2014.Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.3 / 20 / VI / 2014, tanggal20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus danDana Pendamping DAk).Dokumen Pengadaan Nomor

DAK) Nomor : PP. 062 / VI /2014, tanggal 12 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PTMDN10) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.11) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30GT

Md TimTeknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd TimTeknis Pendamping DAKHalaman 3 dari 43 Putusan Nomor 02/Tipikor/2014/Pt.Sultra3. MUSTAMAR, ST TimTeknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST TimTeknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA TimTeknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST TimTeknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST TimTeknis Pendamping DAKTugas dan tanggung jawab tim teknis :1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.2.

IRWAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PendidikanNasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana Pendamping DAKHalaman 4 dari 43 Putusan Nomor 02/Tipikor/2014/Pt.SultraBidang Pendidkan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK DinasPendidikan nasional Kabupaten Konawe yaitu saksi Hj. Mumina sebesarRp. 3.373.900.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilanratus rupiah) dengan rincian :a.

Md TimTeknis Pendamping DAK2: BACHRUL, Amd TimTeknis Pendamping DAK3: MUSTAMAR, ST TimTeknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST TimTeknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA TimTeknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST TimTeknis Pendamping DAKi M. JUFRI, ST TimTeknis Pendamping DAKTugas dan tanggung jawab tim teknis :1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.2.

IRWAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PendidikanNasional Kabupaten Konawe telah mentransfer dana Pendamping DAKBidang Pendidkan T.A. 2009 ke Rekening Bendahara DAK DinasPendidikan nasional Kabupaten Konawe yaitu saksi Hj. Mumina sebesarRp. 3.373.900.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilanratus rupiah) dengan rincian :a. Pada tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 1.012.170.000,00 (satumilyar dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).b.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyekDAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Inman Hamid tertanggal11 Agustus 2009.7. 1(satu) lembar foto copy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDHalaman 27 dari 43 Putusan Nomor 02/Tipikor/2014/Pt.Sultra 10.iA.12Z,Dinas Diknas Kab.

Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitast Hansip/Linmas yaitu belanja snack saatpelatihan untuk 255 (dua ratus lima puluh lima) orangpeserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmassebesar Rp. 22.950.000, (dua puluh dua juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :101 yang diterima oleh Andreas Ambot.

Nisedorus Nabun.Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitast Hansip/Linmas yaitu belanja snack saatpelatihan untuk 156 (seratus lima puluh enam) orang peserta,panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp.14.040.000, (empat belas juta empat puluh ribu rupiah)berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 106 yang diterima olehDrs.

Kecamatan Welak dengan jumlah peserta sebanyak 127 (seratusdua puluh tujuh) orang, diterima anggaran masingmasing :Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minumsaat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping danpelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000, (empat jutalima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :98 yang diterima oleh Ir.

(seratus empat puluh lima) orang, diterima anggaran masingmMaSing :Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minumsaat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan57pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000, (empat jutalima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :99 yang diterima oleh Drs.

WARSIAH: e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa;e Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan tidak pidanapenggelapan uang milik LP2KM dari informasi yang di dengar saksi;e Bahwa saksi adalah Anggota LP2KM bernama Rembug SUNDA MNdan saksi sebagai anggota Rembug pernah meminjam uang kepadaLP2KM;Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai salah satu karyawanLP2KM yang ditugaskan sebagai Pendamping Rembug dan terdakwayang mengutip pengembalian modal

SRI MURNI;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan tidak pidanapenggelapan uang milik LP2KM dari informasi yang di dengar saksi;Bahwa saksi adalah Anggota LP2KM bernama Rembug SUNDA MNdan saksi sebagai anggota Rembug pernah meminjam uang kepadaLP2KM;Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai salah satu karyawanLP2KM yang ditugaskan sebagai Pendamping Rembug dan terdakwayang mengutip pengembalian modal usaha

Ag;Bahwa terdakwa bertugas sebagai Pendamping Rembug adalah untukmelakukan pengutipan pengembalian Modal Usaha yang telahdipinjamkan oleh LP2KM kepada anggota anggota Rembug;Bahwa sepengetahuan Saksi dan setelah diperiksa dari hasilmonitoring yang saksi lakukan pada tanggal 24 September 2012,sudah ada senilai Rp.13.996.500, (tiga belas juta sembilan ratussembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang belum disetorkan keLP2KM hingga saat ini;Saksi 4.

NANI SURYANI;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sesamakaryawan yang bekerja di LP2KM;Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris di LP2KM sejak Januari tahun2004 dan tugas saksi adalah membuat laporan, mengecek slippembayaran dari Pendamping Rembug yang masuk dan suratmenyurat;Bahwa saksi selaku sekretaris LP2KM mengetahui adanya penipuanatau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Minggu keduabulan Januari 2011, berdasarkan catatan saksi yang berada di DusunVI, Desa Pematang Strak

SerdangBedagai;Bahwa saksi Terdakwa selaku Petugas Rembug yang bertugasmengutip pembayaran angsuran anggota Rembug kepada LP2KM danUang Cicilan Pembayaran dari anggota Rembug, senilaiRp.13.996.500, (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enamribu lima ratus rupiah), tidak pernah disetorkan oleh terdakwa danyang seharusnya disetorkan ke Rekening LP2KM;Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi dan bukti pengirimanlaporan pendamping yang diterima LP2KM, bahwa slip Pembayarandan Penyetoran dari

;Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu :1. Drs. DJAFAR SULEMAN;2. LAODE SYAMSUDDIN;3. H. WALUDDIN JALALUDDIN,SE.;Hal. 2 dari 18 hal. Put.

;Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu :1. Drs. DJAFAR SULEMAN;2. LAODE SYAMSUDDIN;3. H. WALUDDIN JALALUDDIN, SE.

Pendamping 9 orang : 9x Rp1.500.000,00Hal. 6 dari 18 hal. Put.

NoldiPolii,Sedangkan staf pendamping yaknioC ON Oo1. Drs. Jafar Sulaiman,;2. La Ode Syamsyuddin dan;3. H.Awaluddin, SE.

Jafar Sulaiman (staf pendamping) H. Awaluddin (stafpendamping), bukti surat dalam hal ini laporan hasil kunjungan kerja studybanding di buat oleh staf yang sepatutnya hasil kunjungan kerja study bandingdi buat lima Anggota DPRD sesuai ketentuan tata tertib DPRD Prov.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 08/SPK/PPkPRS.6/V1/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultansiKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM)Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II07);1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 05/SPK/PPKPRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa KonsultansiPendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayahKepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II02);Surat Kemenpera RI

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT;2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM)Provinsi NTT (PII07);Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan PendampinganBSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA. 2013;Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen TenagaPendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013;Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013;Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBRHalaman 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/201929)30)31)32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupangtanggal 25 April 2014;Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata RuangPemkot Kupang Nomor DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni2014;Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata

Nusa TenggaraTimur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan ManajemenTenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013 KemenperaRI;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan ManajemenTenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013 KemenperaRI;Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok KelurahanOepura (10 orang);1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepadaPemilik Toko Perdana Bangunan an.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07).2. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02).

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.22 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (P-II-07).23 Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.24 Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.25 Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.26 Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.27 Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.28 Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec. Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014.29 Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor.

Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013.32 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. 33 Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang).34 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an.

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (PII07).Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPSKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanPendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanKonsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPSKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanPendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat ProvinsiNTT TA. 2013.Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07);2) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02);

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.22) 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (P-II-07).23) Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.24) Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.25) Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.26) Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.27) Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.28) Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec.

Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013.32) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. 33) Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang).34) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an.

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (PII07).Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPSKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanPendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanKonsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPSKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanPendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat ProvinsiNTT TA. 2013.Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) ProvinsiNTT (PII07).Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Antara PT.

(Pendamping), para Advokat / Penasehat Hukum / Pendamping dariKantor Hukum Iqbal Muhiddin dan Associates, alamat Kantor JalanBasuki Rahmat km 9,5 Gg NN Kelurahan ladufu Distrik Sorong TimurKota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 07 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan : , pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;Pengadilan Agama tersebut

(Pendamping),para Advokat / Penasehat Hukum / Pendamping dari Kantor Hukum IqbalMuhiddin dan Associates, alamat Kantor Jalan Basuki Rahmat km 9,5 Gg NNKelurahan ladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2020, dan telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 17 Juni 2020 denganregister Nomor 40/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasahukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota KAI yangmasih

(Pendamping), para Advokat / Penasehat Hukum / Pendamping dari KantorHukum Iqbal Muhiddin dan Associates, alamat Kantor Jalan Basuki Rahmat km9,5 Gg NN Kelurahan ladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal O7 Juni 2020, dan telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 17Juni 2020 dengan register Nomor 40/2020/PA.Sorong, yang mana dalampersidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, KartuAnggota KAI yang

penggugat, namun di sisi yanglain dasar tindakannya sebagai pendamping didasarkan pada Surat KuasaKhusus Nomor 01.1.SK/LPKKI.P/VIII/2013 tanggal 7 September2013..

Pendamping Penggugat melakukankegiatan advokasi dalam rangka memberikanperlindungan hukum kepada masyarakat, makaLPKSM i.c. Pendamping Penggugat harusmemenuhi syarat sebagai berikut:. Berbentuk badan hukum atau yayasan;. Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannyaorganisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen danmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

Pendamping Penggugat (vide Pasal 46 ayat (1) butir c UU No.8 Tahun1998 tentang Perlindungan Konsumen); dan. Bukti/tanda pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen KerakyatanIndonesia i.c. Pendamping Penggugat pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebut bergerak dalambidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya (vide Pasal 1angka 9 UU No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen jo.

Pendamping Penggugat melakukan kegiatan advokasidalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, makaLPKSM i.c. Pendamping Penggugat harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;b. Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungankonsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;c.

Pendamping Penggugat pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebut bergerak dalambidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya (vide Pasal 1angka 9 UU No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal2 ayat (1) PP No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat).4. Dengan demikian, Pendamping Penggugat i.c.