Ditemukan 213 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : almen alemen als.emen al.emin al.epen alm.emen algemene agremen aldimen agement
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
252 — 162
  • (TUN) pada Objek Sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugatyang mana dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tata UsahaNegara sangatlah bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang baik ( Algemen Beginselen Van Behooltliik )Khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, danAsas penyelenggaraan Kepentingan Umum dan Akuntabilitas;Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek a quo telahmelanggar ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah yaitu :Pasal 171.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-05-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 23-05-2016
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 11-K /PMT-II / AD / V /2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — Mayor Czi Sulistiyo Gunawan NRP. 11930090550769
154 — 81
  • Melainkan juga asasasas umumyang terdapat di dalam lapangan hukum(algemen beginsel);Bahwa dalam perkara ini oleh Oditur MiliterTerdakwa dituntut bersalah telah melakukan tindak pidanasebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55KUHP;Bahwa untuk mendasari keberatan kami terhadapPasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang dijadikan dasarOditur Militer untuk menuntut Terdakwa, maka kamiselaku Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikandalildalil yuridis terhadap unsurunsur pidana Pasal 378KUHP Jo Pasal 55
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
362 — 579
  • Halaman 324.Bahwa berdasarkan penjelasan Para Ahli di atas yangmenggunakan perbandingan dengan AWB (Algemen WetBestuursrecht) Belanda, semestinya untuk mengukur ataumenilai apakah seseorang atau badan hukum perdata(terutama bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatuKTUN) memiliki kepentingan hukum yang layak sehinggayang bersangkutan memiliki legal standing untuk mengajukanGugatan Tata Usaha Negara, adalah diukur dari apakahKTUN yang digugat menimbulkan akibat kerugian secaralangsung dari seseorang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
235 — 170
  • Melainkan juga asasasas umum yang terdapat didalam lapangan hukum algemen beginsel)3.
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Register : 13-12-2018 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjn
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
ROSMINI
Tergugat:
1.Unit I Pidum Satreskrim Polres Madiun
2.Bambang Setia Budi
Turut Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JATIM
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK
137 — 29
  • Melainkan jugaasasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel).Perbedaan utama antara perbuatan melawan hukum perdatadengan perbuatan melawan hukum pidana menurut MunirFuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum(Pendekatan Kontemporer) halaman 22, yang menyatakan:Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawanhukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata)adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik,maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umumyang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 17-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Pms
Tanggal 17 Mei 2017 — TAN PIET TJIENG PITER ZEIN ALIAS PITER ZEIN Sebagai Pemohon ; Lawan PEMERINTAH RI Cq KEPOLISIAN RI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPOLISIAN RESOR PEMATANG SIANTAR Sebagai Termohon ;
141 — 36
  • Ketiga, debiturmemenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.Bahwa yang dimaksud dengan wederrechtejik adalahsesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam denganhukuman oleh undangundang (wederrechtejik formil)maupun wederrechtejik materiil sebagai suatuperbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undangundangmelainkan juga asasasaSs umum yang terdapat didalam lapangan hukum (algemen beginsel). Padaintinya dalam hukum pidana adalah adanya feit yangwederrechtejik.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 11/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 6 Januari 2020 — Penggugat:
1.RUSLIN
2.RISMAN
3.RAHMANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
PT. SINAR PUTRA MURNI
242 — 148
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik:Bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik atau biasadisebut Algemen beginselen van berhorlijk bertur (Belanda) atauprinciples generauz du droit coutumier (Prancis) merupakanpatokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh PejabatTata Usaha Negara atau Aparatur Pemerintahan dalam melakukansuatu tindakakan hukum;Bahwa tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh Pejabat TataUsaha Negara adalah membuat suatu
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
80 — 41
  • Melainkan jugaaSaSaSaS umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel)3. Bahwa unsur melawan hukum yang tercantum didalam rumusan delik tindak pidana yang menjadibagian inti delik terbagi menjadi dua sebagai melawanhukum secara khusus dengan contoh Pasal 372 KitabUndangUndang Hukum Pidana/KUHP).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
222 — 144
  • keputusanpengangakatan Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018.TINDAKAN DAN KEPUTUSAN TERGUGAT MELAKUKAN ROTASITERHADAP PARA PENGGUGAT DAN DUA BELAS ORANG PEJABAT KPKLAINNYA TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN BERTENTANGANDENGAN PRINSIP LEGALITAS.Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf ddan pasal 5 Undangundang No.30 tahun 2014 Tergugat sebagai badan/pejabat pemerintahan yangmenyelenggarakan fungsi pemerintahan berdasarkan undangundang, harustaat pada asas legalitas dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)(algemen
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 06-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 2-K/PMT.III/AL/II/2020
Tanggal 8 April 2020 — DAVID MANAHEN TAMBUNAN, S.T. Mayor Laut (S) NRP 14437/P
295 — 68
  • Wederrechtelijk Materiil, yaitu. sesuatu. perbuatanmungkin wederrechtelij, walaupun tidak dengan tegasdilarang dan dianacam dengan hukuman oleh undangundang, Melainkan asasasas umum yang terdapat dalamlapangan hukum (algemen beginsel).Yang dimaksud dengan Melawan hukum mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebutdianggap tercela tidak sesuai dengan rasa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
425 — 594
  • Administrasi Negara ditentukan bahwa ada duasifat atau dua jenis Beschikking yang satu merupakan Beschikking atau KTUNterikat (Gebonden Beschikking), terikat maksudnya terikat pada peraturanperundangundangan, terhadap KTUN yang terikat tolak ukur (ToetsingGronden) atau dasar pengujiannya menggunakan Peraturan Perundangundangan, apabila terhadap beschikking atau KTUN yang bebas (VrijeBeschikking) tolak ukur untuk menguji, untuk dasar pengujiannya adalah AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik atau Algemen
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3362 — 2310
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Bahkan Peraturan a quo telah merusak tatananhukum yang berlaku dan keluar dari asasasas sebagai kendali bagiperaturan kebijakan, seperti asas negara berdasar atas hukum, asasperlindungan terhadap masyarakat, dan asasasas umum pemerintahanyang baik (algemen beginselen van behoorlijk bestuur; general principleof good administration).
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1151 — 1226
  • Melainkan juga asasasasumum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).Maka menurut Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum(Pendekatan Kontemporer), terbitan PT.