DALAM EKSEPSI:GUGATAN TELAH DALUWARSA (GUGATAN DIAJUKAN LEBIH DARI2 TAHUN SEJAK TIMBULNYA PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL)1.

diterapkanHal 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 05/G/PHI/2013/PHI.PLG.ketentuan daluwarsa sebagaimana diatur Pasal 96 UU No. 13Tahun 2003, yakni dengan batas tenggang waktu 2 tahun untukmengajukanqugatankePHIterhitung sejak saat paraPenqqugat di PHK.b.

Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan, Daluwarsa pengajuan gugatanperselisihan hubungan industrial adalah sebagaimana ditetapkan padaPasal 82 Undangundang No. 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (UU tentang PPHI ) jo Pasal 96 danPasal 171 UU tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi : Hal 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 05/G/PHI/2013/PHI.PLG.a.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Perkara No. 700 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 14 September 2009:Bahwa meskipun demikian untuk memberikan kepastian hukum danmengisi kekosongan hukum atas ketentuan sampai berapa lama batastenggang waktu yang demikian akibat dari tidak dapat diberlakukannyaketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 171 UU No.13 Tahun 2003 jo Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 a quo, maka secaraanalogis dapat diterapkan ketentuan daluwarsa sebagaimana diaturPasal 96 UU No. 13

Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat DALAM POKOKPERKARA angka 3, karena Penggugat telah salah menyimpulkanketentuan tentang daluwarsa dalam Pasal 96 UU TentangKetenagakerjaan seolaholah ketentuan daluwarsa dalam pasal tersebuthanya berlaku terhadap perkara gugatan Perselisihan Hak.

Akreditasi Sekolah telah menimbulkanakibat kerugian secara materiil dan immaterial bagi PENGGUGATyakni : merasa dibohongi, merasa bersalah kepada anakanakPENGGUGAT karena menyekolahkan kepada sekolah yangtidak benar benar mendapatkan sertifikat akreditasi dengan peringkatakreditasi A (amat baik) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut TergugatHal 4 dari 16 hal putusan Nomor : 139/B/2013/PT.TUN.SBY/Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yangpada pokoknya eksepsi tentang daluwarsa

Maha Esa (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yangpada pokoknya eksepsi mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatanmengingat senyatanya Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingansehingga karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukangugatan aquo, kompetensi absolut, dan eksepsi tentang Gugatan AquoHal 5 dari 16 hal putusan Nomor : 139/B/2013/PT.TUN.SBYdiajukan melebihi tenggang waktu (Daluwarsa

), bahwa keberadaan KTUNyang dipajang di Sekolah Lentera Kasih sudah sejak lama diketahui olehPenggugat karenanya dalil Penggugat yang seolaholah menyatakan bahwaPenggugat baru mengetahui adanya KTUN pasda tanggal 12 Agustus 2012adalah tidak berdasar dan mengadaada ; Dengan telah terlewatinya jangkawaktu Sembilan puluh hari sejak diketahuinya KTUN oleh Penggugatmembuktikan gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan Pasal 55 UUPTUN, selain itu eksepsi Tergugugat II intervensi adalah juga tentangGugatan

GUGATAN PENGGUGAT TELAHMELAMPAUI TENGGANG WAKTU(DALUWARSA) SEBAGAIMANADITETAPKAN UNDANGUNDANG.Bahwa, Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dariTergugat pada tanggal 29 April 2008, sedangkan gugatan Penggugatdidaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 25 November 2009;Berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal159 dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahunsejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 1(satu) tahun 6 (enam) bulan 24 (dua puluh empat) hari sejak suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) diterima, maka gugatan Pengugat telahmelampaui tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana ditetapkan undangundang, sehingga

) sebagaimana ditetapbkan undangundang,sehingga harus dinyatakan tidak diterima dan atau ditolak seluruhnya;Dengan demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pertimbanganJudex Facti yang diperkuat Judex Juris yang menyatakan:Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat pada angka 1 yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat atas diri Penggugat telah melampauitenggang waktu mengajukan gugatan/ daluwarsa karena Penggugat menerimaSurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat pada tanggal

,tertanggal 28 April 2009 yang isi putusannya dinyatakan gugatan tidak dapatditerima melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 September 2009, dengan demikianeksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa patutlah untukditolak;Bahwa, seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas bertentangan denganhukum, dengan demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:Bahwa, perkara

Nomor 86 PK/Pdt.Sus/2012dan hal tersebut telah diakui Penggugat, maka adalah merupakan fakta yangtidak terbantahkan dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat telahmelampaui tenggang waktu (daluwarsa);Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka pertimbanganhukum Judex Juris maupun Judex Facti harus dibatalkan seluruhnya;KEBERATAN II:Putusan Mahkamah Agung R.I. bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 ayat(1) UU No.13 Tahun 2003 (azas no work no pay);Bahwa, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

• Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa :

• Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
• Menghukum

Gugatan Penggugat / Pembanding daluwarsa / lewat waktu ;2. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kualitas untuk menggugatkarena gugatan harus diajukan oleh seluruh ahli3. Penggugat / Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa ; B. Eksepsi Tergugat II / Terbanding II :1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;2. Penggugat / Pembanding tidak berkualitas mengajukan gugatan a quo ;C. Eksepsi Tergugat III / Terbanding III : 1.

berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997, tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atau gugatanapabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan dan karenagugatan Penggugat / Pembanding diajukan dalam perkara a quo tanggal 1 Juli2009, dalam waktu 9 (sembilan) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Hak PakaiNo. 9 / Martubung atas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan daluwarsa ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding

tidak sependapat denganalasan / pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang menerima eksepsiTergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III tersebut yangmenyatakan gugatan daluwarsa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, hak milik hapus bila : A.

Tanahnya musnah ; Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atas penerbitansertifikat atau mengajukan gugatan lewat waktu lima tahun adalah berkaitandengan tanah, apabila tanah tersebut diterlantarkan (lihat penjelasan Pasal 32ayat .....ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ;Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan dasar gugatanPenggugat / Pembanding obyek sengketa yang diatasnya berdiri sekolahbernama Kouk

untuk mengajukan keberatan atas telah diterbitkansertifikat atas tanah atau mengajukan gugatan setelah lewat waktu 5 (lima)tahun yang dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, danberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/518/1975 tanggal18 September 1976, hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudahlama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa.

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat dimulainya penghitungandaluwarsa dalam perkara terdakwa ini adalah pada tahun 2013, bukandimulai sejak tanggal 23 Desember 1986 sejak terbitnya surat tersebutsehingga dalam kasus ini pada tahun 2013 sehingga tidak dikenakanazas daluwarsa. Karenanya pula proses penuntutan yang dilakukan olehpenuntutu umum kepada terdakwa dan tidak terkena daluwarsa, olehkarena berlakunya daluwarsa adalah 12 tahun sejak dari tahun 2013.

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.(1) KUH Pidana tentang Daluwarsa (Veraring) Penuntutan !.Alasannya :Menurut Prof MR A. Pitlo (dalam bukunya : Bewi/s en Verjaring naarher Netherlands Burgelijkk Wetboek) andasan filsafat hukumnya,mengapa ada ada lembaga daluwarsa dalam hukum, baik hukumperdata maupun hukum pidana adalah antara lain : Hukum padahakikatnya bersifat menyesuaikan diri untuk menerima kadaan yangada.

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.dalam PasalPasal 328, 329, 330, dan 333, serta untuk pelanggaranPasal 556 KUHP.Dengan kata lain, kecuali ketiga jenis tindak pidana yang dikecualikanitu, maka semua tindak pidana, berlaku ketentuan daluwarsa Pasal 78dan awal Pasal 79 bahwa daluwarsa terhitung sejak tindak pidana itudilakukan.Jadi dengan kata lain, perhitungan daluwarsa terhadap pelaku tindakpidana Pasal 263 ayat (1) ialah sejak surat yang dipalsu itu dibuat,contohnya : pemalsuan ijazah, perhitungan daluwarsa

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.penghitungan daluwarsa dalam perkara terdakwa ini adalah padatahun 2013, bukan dimulai sejak tanggal 23 Desember 1986 sejakterbitnya surat tersebut sehingga dalam kasusu ini pada tahun 2013sehingga tidak dikenakan azas daluwarsa.

Didalamnota pembelaan (Pleidoo/) Tim Penasihat Hukum tanggal 17September 2018, telah ditegaskan bahwa tindakan penuntutandugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah Nomor57/III/1/BUL/87 tanggal 23 September 1986, sudah daluwarsa sejaktahun 1986 sampai dengan 2018 yang terhitung 32 (tiga puluh dua)tahun lamanya, sehingga jelas perkara No. 721/Pid.B/2018/PN.Mksadalah perkara yang daluwarsa !!!

Bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial tersebutterjadi pada saat Penggugat sebagai Karyawan Tergugat II yangdiperbantukan pada Tergugat /, dan berdasarkan uraian dan faktatersebut di atas adalah merupakan Kewajiban dari Tergugat Idan/atau Tergugat II untuk segera membayarkan hakhakkepegawaian berupa Gaji/Tunjangan dan hak lainnya yangtertunda pembayarannya kepada Penggugat, terhitung BulanNovember 1998 s/d Desember 2002 (49 bulan) sebagaiberikut :Bahwa menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa

butir Butir 3 Hal.3 danButir 13 Hal.4, maka jelas bahwa hakhak kepegawaian sertahak lainnya yang dituntut oleh Penggugat adalah hakhakPenggugat terhitung bulan November 1998 s/d bulan Desember2002 dimana ketentuan pembayaran upah yang berlaku pada saatitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 TentangPerlindungan Upah (PP Perlindungan Upah) ;Bahwa Pasal 30 PP Perlindungan Upah secara tegas telahmenyatakan bahwa :Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi daluwarsa

setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun ;Dengan demikian, apabila dihubungan dengan batas jangkawaktu. timbulnya hak Penggugat sebagaimana didalilkanPenggugat (bulan Desember 2002) dan kalaupunterdapathubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I quod non,maka tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja tersebut telah menjadi daluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu bulan Desember2004 ;Bahwa narnun demikian, apabila Penggugat juga berasumsibahwa ketentuan

;Bahwa penyebab tidak dibayarkannya hakhak kepegawaian yang tertunda tersebutbukanlah dari Pemohon Kasasi akan tetapi dari Termohon kasasi I sendiri yangtidak mau membayar yang walaupun telah diingatkan selalu oleh Termohon KasasiIl (yang mengadakan hubungan kontraktual) sebagaimana bukti bukti yangdisampaikan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi, sementara maksud dariPasal 30 Peraturan Pemerintah Tahun 1981 tentang perlindungan upah dan pasal 96UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, daluwarsa 2 tahun

;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hak hak kepegawaian dariPemohon Kasasi tidaklah daluwarsa karena penyebabya bukanlah PemohonKasasi akan tetapi Termohon Kasasi I lah yang lalai dan tidak konsekwenuntuk memberikan hakhak kepegawaian tersebut oleh karenanya gugatantidaklah daluwarsa dan telah sesuai dengan isi dan maksud dari pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;Judex Facti Mengabaikan Dan Mengesampingkan Bukti Bukti Pemohon Kasasi DiPersidangan

Gugatan Penggugat diajukan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu (daluwarsa)sebagaimana ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

)tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, makaakibat hukumnya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat padatanggal 22 Juni 2019 adalah telah lewat waktu (daluwarsa) dan tidak sahmenurut hukum;Bahwa oleh karena upaya hukum administratif tersebut telah lewat waktu(daluwarsa) dan tidak sah menurut hukum, maka akibat hukumnya Penggugattidak dapat berpedoman dan mendasarkan tenggang waktu Gugatanyaberdasarkan kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah AgungNomor 6

Bahwa karena kenyataanya upaya hukum administratiftelah lewat waktu (daluwarsa) dan tidak sah, tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan, maka Gugatan Penggugat pun diajukan telah lewatwaktu (daluwarsa), oleh karena itu cukup beralasan Gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaar);Berdasarkan fakta hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatmerupakan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

) tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka akibat hukumnya upaya administratif yang dilakukan olehPenggugat pada tanggal 22 Juni 2019 adalah telah lewat waktu (daluwarsa)dan tidak sah menurut hukum;Bahwa oleh karena upaya hukum administratif tersebut telah lewat waktu(daluwarsa) dan tidak sah menurut hukum, maka akibat hukumnya Penggugattidak dapat berpedoman dan mendasarkan tenggang waktu Gugatanyaberdasarkan kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah AgungNomor

Bahwa karena kenyataanya upaya hukum administratiftelah lewat waktu (daluwarsa) dan tidak sah, tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan, maka Gugatan Penggugat pun diajukan telah lewattenggang waktu (daluwarsa);Bahwa mengenai Upaya Administratif diatur dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Bab XIII Pasal 129 yangmenyatakan:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari

Saat Daluwarsa 10 (sepuluh) tahun terdapat padapasal 22 UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Perubahan KeduaAtas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan. Oleh karena itu Penggugat sebagai Penanggung Pajakdari PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6426 mengajukanPermohonan Gugatan kepada Pengadilan Pajak agar bersedia:1.

Maka sesuai bunyi penjelasan pasal 22 ayatHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 446 /B/PK/PJK/2012(2) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,Daluwarsa Penagihan Pajak dapat melampaui 10 (Sepuluh) tahun apabila :a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikanSurat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaranutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam hal iniseperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SuratPaksa tersebut;b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara: Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan. Dalamhal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal suratpermohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajakditerima oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan.

Dalam halseperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatanWajib Pajak diterima Direktur Jenderal PajakTahap penyampaian Surat Tanggapan1. Bahwa dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak Pasal 44, disebutkan : Pengadilan Pajak meminta Surat UraianBanding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatankepada terbanding atau Tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan;2.

Dalam hal ini maka proses penagihan berakhirpada tanggal 26 Agustus 2009, sehingga pemblokiran Rekening di Bankpada tanggal 05 Oktober 2009 sudah Daluwarsa, karena lebih dari10 (sepuluh) tahun;Bahwa pihak tergugat dalam argumentasinya di persidangan PengadilanPajak menyampaikan pendapatnya bahwa Surat Paksa disampaikankepada Wajib Pajak pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1999, hal ini menurutkami hanyalah mengadaada karena tidak ada pihak di luar Instansi Pajakyang ikut menyaksikan penyampaian Surat

Yk adalah cacat hukum karena sudah lampau waktu(daluwarsa), sebab bertentangan dengan hukum acara tentang tata cara dantenggang waktu mengajukan permohonan keberatan sebagaimana diaturdalam:Vide:a. UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Pasal 56 ayat (2):Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeripaling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerimapemberitahuan putusan tersebut;b.

Yk adalah telah lewat waktu/lampau waktu (daluwarsa), sehingga Permohonan Keberatan tersebutharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaara);2.

Perkara Nomor 077 K/Pdt.Sus/201 1dalam Pertimbangan Hukum dan Penerapan Hukum yang dijadikan Bukti Baru(Novum) tersebut adalah sebagai berikut :"Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangansebagai berikut: Khusus tentang Eksepsi "DALUWARSA Judex Facti salah dalammenerapkan hukum tentang Penghitungan waktu dan berapa kali keberatanbisa diajukan.

Walaupun ada 2 (dua) sesi penerimaan pemberitahuan yaitu tanggal 30 Julidan tanggal 04 Agustus 2009 maka batas waktu Pendaftaran keberatan ke 3yang jatuh pada tanggal 15 Juli 2010, sudah lewat waktu (14 hari) sehinggaPutusan Judex Facti tidak dapat dipertahankanBahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas sudah sangat jelaspengajuan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu sebagai Teradu /Pemohon Keberatan /Termohon Kasasi) adalah telahlampau waktu /daluwarsa, hal ini

No. 66 PK/Pdt.SusBPSK/20132.1 Pengajuan "Keberatan Oleh Pelaku Usaha (Termohon PeninjauanKembali) Telah Daluwarsa (Verjaara)Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Mahkamah Agung RI Reg.No. 076 K / Pdt.Sus / 2011 tanggal 21 Februari 2011 dalamputusannya hal 21, yang menyatakan "Bahwa Judex Facti tidak salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukumnya yaitubahwa:Pengajuan keberatan tidak lampau waktu" karena diselangi oleh 2(dua) kali diajukan gugatan "keberatan" yang terakhir dalam perkara aquo

GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (EXCEPTIOTEMPORIS).1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai PemilikTANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dariARNOLDUS G. PINASANG.2.

Bahwa dengan demikian jelaslan bahwa Gugatan Penggugat a quotelah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegasmenentukan :Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat nyawaktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akanadanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlan dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang buruk.B.

Dengan demikian jelaslan bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding aquo telah daluwarsa, cf.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat a quotelah daluwarsa, cf.

PURUKAN;Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan hukum berupagugatan in casu, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya tiga puluhtahun sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1967 KUHPerdata;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1967KUHPerdata disebutkan sedangkan siapa yang menunjukkan akanadanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lag!

MENGADILI:

1. Menyatakan kewenangan menuntut Penuntut Umum dalam perkara pidana dengan nomor register 179/Pid.B/2021/PN Pkb atas nama Terdakwa Irwan Ls Bin Lison hapus karena daluwarsa;
2. Menyatakan oleh karena itu Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa Irwan Ls bin Lison tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

TBL.Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatmenyatakan kewenangan Penuntut Umum hapus karena daluwarsa denganalasan berdasarkan pasal 78 KUHP ayat (1).Bahwa atas pembelaan / Pledoi terdakwa IRWAN LS BIN LISON, makakami selaku Penuntut Umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut :1.Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalampasal 263 ayat (1) KUHP, sementara pada pledoi terdakwa sendiri padahalaman ke2 dan Ke3 terdakwa mengakui sendiri jika

, bahwa Pasal 1 Ayat (7) KUHAP mengatur tentangpengertian penuntutan yang berbunyi penuntutan adalah tindakan PenuntutUmum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yangberwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang inidengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidangpengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (1) KUHP berbunyi kewenanganmenuntut pidana hapus karena daluwarsa:1.

TBL;Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 78 Ayat (1) Ke3 KUHP danPasal 79 Ke1 KUHP, masa daluwarsa atas dakwaan pertama dan dakwaankedua pada surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sesudah 12 (duabelas) tahun dihitung dari sesudah barang yang dipalsu digunakan. Dalam halini, barang yang diduga dipalsu oleh Terdakwa yaitu 64 Akta Pengoperan Hak36 Surat Pengakuan Hak dan 25 Surat Pernyataan telah digunakan oleh SaksiIMRON SO alias AHUA pada tanggal 16 April 2009.

Umumlebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu 12 (dua belas) tahun dan 1 (satu) bulan;Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 78 Ayat (1) Ke3 KUHP,masa daluwarsa atas dakwaan ketiga pada surat dakwaan penuntut umumtersebut adalah sesudah 12 (dua belas) tahun terhitung pada hari sesudahperbuatan dilakukan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diduga melakukanperbuatan sebagaimana dakwaan ketiga pun diduga terjadi pada tanggal 16April 2009 maka tenggang waktu daluwarsa dari dakwaan ketiga PenuntutUmum

Menyatakan kewenangan menuntut Penuntut Umum dalam perkara pidanadengan nomor register 179/Pid.B/2021/PN Pkb atas nama Terdakwa IrwanLs Bin Lison hapus karena daluwarsa;2. Menyatakan oleh karena itu Penuntutan Penuntut Umum tidak dapatditerima;3. Memerintahkan Terdakwa Irwan Ls bin Lison tersebut dibebaskan daritahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4.

Eva Achjani Zulvaberpendapat bahwa daluwarsa adalah keadaan atau kondisi yangmembatasi kinerja Jaksa Penuntut Umum dan dilawankan dengan asas JusPunendi.1 tujuan dari adanya daluwarsa adafeft untuk memudahkanpenegak hukum karena lewat waktunya suatu Tindak Pidana, makapenyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan buktibuktiyang cukup, lebih jelasnya dapat dilihat asas Adegium Punier Non (simper)necesse est.

Tujuan lain dari daluwarsa adalah demi menjaga kepastianhukum.Sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, dalam sistem hukum pidanaIndonesia, terdapat 2 jenis daluwarsa, yakni daluwarsa dalam penuntutandan daluwarsa dalam pemidanaan. Dalam tulisan ini akan dibahas tentangdaluwarsa penuntutan saja. Ketentuan yang mengatur mengenai daluwarsapenuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalamPasal 7883 KUHP.

Menurut Soeroso, Pasal 78 tersebut mengatur tentanggugurnya hak penuntutan hukum (strafsactie) karena lewat waktunya yaituhak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman.Keadaan gugurnya hak penuntutan hukum tersebut karena lewat waktuitulah yang disebut sebagai daluwarsa. Lebih jelasnya Pasal 78 KUHPberbunyi sebagai berikut:Ayat 1Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:1.

Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.Ayat 2Bagi orang yang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapanbelas tahun, masingmasing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadisepertiganya.Penghitungan DaluwarsaAdapun cara menghitung kadaluarsa suatu tindak pidana sebagaimana tersebutdalam pasal 78 KUHP yaitu terdapat di dalam pasal 79 KUHP.

Bunyi pasaltersebut adalah sebagai berikut:"Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,kecuali dalam halhal berikut:1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlakupada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusakdigunakan;2. Mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333,tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkenakejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;3.

karenanya Terdakwa dijatuhi hukumandisiplin berat selama 14 (empat belas) hari (Vide Surat KeputusanNomor SKHD/02/111/2000 tanggal 1 Maret 2000) tentang HukumanDisiplin yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Komandan Korem131/STG (Kolonel Inf Getson Manurung Nrp 27116 selaku Ankum).Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat tenggang waktu pengaduanyang disyaratkan oleh UndangUndang telah dipenuhi oleh Pengadu,sehingga tidak bisa dikatakan pengaduan Serma Ferry Jeffry Dengahtelah lewat waktu atau Daluwarsa

Daluwarsa penuntutanpidana tersebut di atur dalam pasal 78 ayat (1) KUHP yangberbunyi sebagai berikut : Kewenangan menuntut pidana hapuskarena daluwarsa : Ke1 : mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yangdilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;Ke2 : mengenai kejahatan yang diancam dengan denda,kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun,sesudah enam tahun; fKe3 : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;Ke4 : mengenai kejahatan

yang diancam dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapanbelas tahun; Melengkapi.....Melengkapi ketentuan tersebut, pasal 79 KUHP mengatur bahwatenggang daluwarsa menuntut dihitung dan mulai berlaku darikeesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan. c.

PeldaMarkus Kapong Nrp 546514 telah gugur karena daluwarsa.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat 2 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU NO. 26 tahun 1997 tentanghukum disiplin militer penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum tidakmenghapus tuntutan pidananya, namun perkara Terdakwa barudilaporkan ke Penyidik Denpom VII/1 pada tanggal 24 April 2008setelah 10 (sepuluh) tahun dari kejadian perkara oleh karenanyakewenangan Oditur Militer untuk menuntut pidana terhadap diriTerdakwa telah gugur karena daluwarsa

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini dan berkas perkara dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai wilayah hukum dimana Terdakwa dan Kesatuannya berada, perkaranya dapat dilimpahkan untuk diperiksa dan di sidangkan sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusanini dan berkas perkara dikembalikan kepada Oditur Militer pada OdituratMiliter IV16 Balikpapan, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer I09Bandung sesuai wilayah hukum dimana Terdakwa dan Kesatuannya berada,perkaranya dapat dilimpahkan untuk diperiksa dan di sidangkan sebelum hakpenuntutannya gugur karena daluwarsa.2.

Gugatan Daluwarsa (Excetio Temporis)@ Daluwarsa menurut pasal 1946 KUH Perdata adalah :suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk mebebaskan diri darisuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndangGugatan Penggugat sudah lewat jangka waktu (daluwarsa) karenagugatan/keberatan diajukan melewati batas waktu yang telah ditentukanHalaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Kpnyaitu 14 hari setelah diumumkan Hasil Inventarisasi

Terhadap daftar nominatif dan Peta Bidang atas bidang tanah milikHARTATIK (incasu Penggugat), sampai batas waktu yang ditentukantidak ada keberatan, sehingga tahapan pelaksanaan pengadaantanah dapat ditindaklanjuti dengan penilaian ganti rugi oleh Apraisalyang akan dijadikan dasar dalam menetapkan bentuk dan/atau besarganti rugi;Dari uraian tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat adalah sudahlewat waktu/daluwarsa karena keberatan/komplain terhadap hasilinventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A

(ExcetioTemporis) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.@ Daluwarsa juga terhadap gugatan yang diajukan pada PengadilanNegeri Kepanjen dengan mekanisme gugatan perdata padaumumnya, padahal gugatan keberatan terhadap Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum telah diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke PengadilanNegeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum,Pasal

Gugatan Daluwarsa (Excetio Temporis)Bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap PihakTergugat Il merupakan gugatan yang sudah daluwarsa, dengan alasansebagai berikut : Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang sebenarnya sudah lewatjangka waktu (daluwarsa), hal ini dikarenakan gugatan/keberatan yangdiajukan oleh pihak Penggugat telah melewati batas waktu yang telahditentukan yaitu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan HasilInventarisasi dan Identifikasi dalam bentuk daftar nominatif

, karena saat ini obyek sengketa telahmenjadi jalan tol ..... seharusnya keberatan yang diajukan pihakPenggugat ini disampaikan dahulu ketika terdapat tahapan untukmengajukan keberatan, sehingga jika keberatan ini diajukan sekarangselama 4 tahun sudah berlalu, maka Mohon Majelis Hakim memutusbahwa Gugatan Penggugat ini adalah mengada ada sekaligus Gugatanpenggugat tersebut Daluwarsa, yang sudah lewat waktu untukmengajukan Keberatan.Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2020/PN

Gugatan Kadaluwarsa;Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan melampaui batas waktu 30 tahunsebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUHPerdata;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam waktu yang sudahmelampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1967 KUHPerdata: "Segala tuntutan hukum baik yang bersifatperbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsadengan lewatnya waktu 30 Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkanadanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu

serta tidak mempermasalahkan kepemilikan Bandar UdaraMutiara Palu atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2/Desa Birobuli tanggal 16 April 1980;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K.Sip/1055 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugatdengan mendiamkan persoalan sampai dengan 25 tahun, maka harusdianggap menghilangkan haknya (rechtsverwering);Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdata, karenaPenggugat telah memasuki masa daluwarsa

Bahwa Judex Facti tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimanamestinya, khususnya tentang beban pembuktian karena Sertifikat HakPakai No. 2/1980 yang telah daluwarsa sebagai satusatunya tentangHal. 9 dari 14 hal.Put.No. 2021 K/Pdt/2013Penegasan Hak tanpa didukung oleh buktibukti lain untuk keabsahannya,tidak cukup mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti;Bahwa dalil sanggahan Tergugat bahwa tanah in litis bukan milikPenggugat/Pemohon Kasasi adalah bukan hanya dalil sangkalan akan tetapisekaligus

disertai dengan Pernyataan Penegasan Hak atas tanahterperkara, sebagaimana diajukan pada sertifikat hak pakai No. 2/1980 yangtelah daluwarsa sebagai alat bukti Tergugat (T11);Bahwa oleh karena itu proses lahirnya Sertifikat Hak Pakai No. 2/1980 yangsudah daluwarsa tersebut adalah mutlak dalam hukum pembuktian untukdibuktikan sendiri akan keabsahannya, yang harus dibebankan kepadaTergugat ;Bahwa riwayat asalusul tanah Surat Keterangan Penguasaan TanahNo. 593.2/116/BU/2005 tanggal 26 Oktober 2005

bukti tertulis Begin Van Schrifteljk Bewijs sebagaimanadimaksud pada Pasal 291 R.og maka untuk mendukung sebagai alat buktiyang berkekuatan hukum, maka masih harus dibuktikan keabsahannyadengan beban pembuktian yang diwajibkan kepada Tergugat , Il, Ill dan IVtersebut;Bahwa berdasar pada faktafakta tersebut, tidak terlawannya kekuatan buktiSertifikat Hak Pakai No. 2/1980 yang telah daluwarsa tersebut karenakekeliruan Judex Facti yang tidak membebani pembuktian pada Tergugat maka dalam putusan a quo

Sedangkan siap yangmenunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut itu tidak usah mempertunjukkansuatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisanyang didasarkan kepada itikad yang buruknya.Bahwa di dalam persidangan telah diungkapkan oleh para saksi dan diakuisendiri oleh para tergugat jika penguasaan atas tanah tersebut karena dibelidari Hj.

Tanri pada tahun 2006, artinya Penguasaan Para tergugat tersebut jikadihitung sampai pada masuknya gugatan baru berjalan 14 tahun, belum cukup30 tahun sebagaimana dimaksudkan pada pertimbangan Majelis tersebut.Karena syarat daluwarsa menurut Hukum acara Perdata adalah penguasaanminimal 30 tahun secara berturutturut oleh orang yang menjadi pihak dalamberperkara.Bahwa adapun klaim soal pernah dikuasai oleh pihak lain yakni Hj.

Bahwa atas Putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sudahtepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwaguagatan penggugat mengandung cacat formil dimana gugatanPenggugat telah lewat waktu (daluwarsa), hal itu telah tepat dan benarserta berdasar hukum sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 1967Kitabd UndangUndang Hukum Perdata Segala tuntutan Hukum, baikyang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapuskarena DALUWARSA dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkanSiapa

yang menunjukan akan adanya Daluwarsa itu tidak usahmempertunjukan suatu atas hak lagi3.

GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTUPENGAJUAN GUGATAN (DALUWARSA).1. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat TELAH berakhir dengan seketika setelah terpenuhinya jangka waktusebagaimana diperjanjikan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antaraTergugat dengan masingmasing diri Para Penggugat;2.Bahwa Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa sebagaimanaditentukan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo.

) sehingga patut danlayak bagi Majelis Hakim Yang Mulia perkara a quo untuk menolakGugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Gugatan ParaPenggugat telah lewat waktu (Daluwarsa).

Apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, tergugat dapatmengajukan eksepsi agar gugatan disingkirkan atau digugurkan.; Menurut Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketiga, karanganProf. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., yang diterbitkan oleh Liberty,pada halaman 83 alinea kedua dan ketiga yang menyatakan:Seseorang yang mempunyai sesuatu hak atau hubungan hukum dapatmengajukan tuntutan hak.

UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah patut dan layakserta berdasarkan hukum Majelis Hakim Yang Mulia perkara A quomenyatakan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa).Hal lewat waktu (Daluwarsa) ini dikarenakan masingmasing ParaPenggugat baru mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan IndustrialPemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial DKIJakarta setelah lewat jangka waktu yang ditentukan oleh UUKetenagakerjaan lebih dari 1 (Satu

Bahwa dengan lewat waktunya (Daluwarsa) Gugatan yang diajukan olehPara Termohon Kasasi, maka berdasarkan hukum Para Termohon Kasasitelah kehilangan hak untuk menuntut sebagaimana halhal yang didalilkanoleh Para Termohon Kasasi didalam Gugatannya;7.