Peng guilt fa=neaseme enemies renee nent nnmenemimnmenreeitmetnes Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat Kota T egal. ; Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus disebabkan Tergugatselingkuh dengan wanita lain. ; Bahwa sejak bulan Pebruari

PENGQUGaL Sass esesse ener eetneeeeneneeteeeenenEBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat Kota T egal. ;Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus disebabkan Tergugatselingkuh dengan wanita lain.

kesempatan oleh Majelis Hakim;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumahPenetapan Nomor 16/Padt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 8 hal.orangtua Pemohon Il, Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan,Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon putusan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal

Pasal1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yangmengikat (bindende) dan sempurna (volledig), sehingga berdasarkan haltersebut Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untukmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan daliltersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /

egal standinguntuk mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernamaDani bin Rajidin dengan Tarisa binti Abd.Hadi, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calonpengantin sebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedangpernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanyatelah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 946/Pdt.G/2021/PA.BlaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi

CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupaFotokopi paspor nomor C1819190, atas nama TUTI KOMALA Binti

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

Halaman 7 dari 13Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan

akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon II ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon

S tersebut dinilai olehMajelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangansebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal standing) Pemohon;Putusan Nomor 119/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapanahli

Saat ini Pewaris meninggal dunia, maka Pemohon sebagai istri dari Pewarisyang telah meninggal dunia (Sulaiman S. bin Suli) mempunyai kedudukanhukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebutPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.3 yangaslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkandengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat buktitersebut

Sbin Suli, sehingga Pemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermohonagar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sulaiman. S bin Suli untuk keperluanmencairkan tabungan atas nama M.

bantahannya, namun Termohon tidakmengajukan buktibukti;Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon dan Termohontetap pada permohonannya dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukanhukum (/egal

perpecahan yang memuncakyang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukanhukum untuk mengajukan permohonan ini, dan selanjutnya eksepsi Termohonharus ditolak;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelisterlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamauntuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (/egal

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak,untuk menentukan kehidupan berikutnya;Menimbang, bahwa dari kesimpulannya, baik Pemohon maupunTermohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembaili;Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa: Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal

., akan tetapi berdasarkanlaporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaragugatan Penggugat, Majelis perlu terlebin dahulu mempertimbangkanmengenai: Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatanPenggugat dan kedudukan hukum (/egal standing) Penggugat a quo;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadiUndangUndang

No. xx/Pdt.G/20xx/PA.Murkedudukan hukum (/egal/ standing) untuk bertindak sebagai pihak di hadapanPengadilan;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukanhukum (/egal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan a quo,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

yangtembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding IIdan Turut Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Bdg.Urusan Agama Kecamatan Sukasari, sedangkan Pemohon pada saat inisudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama lagi, olehkarena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum IslamPemohon tidak berhak mengawasinya, oleh karena itu sudah tidakmempunyai /egal standing untuk mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan

Penggugat tidak mempunyai /egal standing;2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;3. Gugatan Penggugat daluwarsa;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);2. Gugatan kabur (obscuur libel);3. Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak mempunyai /egal standing;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta, dengan Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.YK.

Pasal61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, mempunyai /egal/ standing untukmengajukan banding;Menimbang, bahwa pada Tingkat Banding Pembanding telahmemberikan Kuasa khusus kepada , S.u.Advokat/Legal Consultants Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) pada Kantor Hukum I, SH & REKANberalamat di QM, Kota Tarakan, Provinsi KalimantanUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.11/SK.u

pertimbangan tersebut di atas makakedudukan U, 2 S.H, )sselaku = kuasa) hukum dariPembanding yang menandatangani Akta Permohonan Banding untukberperkara di Pengadilan Tingkat Banding dipandang tidak memenuhisyarat formil untuk bertindak sebagai Advokat/kuasa hukum untukmewakili kepentingan Pembanding (qi), sehingga dengandemikian permohonan banding atas putusan cerai talak yang diajukan diPengadilan Tinggi Agama Samarinda, dipandang telah diajukan olehorang yang tidak berkompeten atau tidak mempunyai /egal

98 UndangundangPerseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mrhmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sehinggadapat dikatakan direksi atau pemimpin (pengurus) badan hukum berkedudukandan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (/egal

mandatory) mewakilikepentingan badan hukum yang bersangkutan;Menimbang, bahwa kedudukan Muhammad Syuhrawardi untuk mewakiliPenggugat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam mengajukan gugatan incasu adalah sah dan mengikat sepanjang dapat ditunjukkan adanya suratkuasa dari direksi perseroan (/egal mandatory) yang juga sesuai denganketentuan dalam anggaran dasar;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara a quo yaitu SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2020 bertindak sebagai pemberi kuasa adalahMuhhamad

direktur utama;Menimbang, bahwa jika memperhatikan Surat Kuasa Khusus dalamperkara a quo telah jelas jika Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syaratHalaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mrhdan formalitas Surat Kuasa Khusus karena Muhammad Syuhrawardi tidakmenjabat sebagai Direktur atau salah satu anggota direksi PT Adira DinamikaMulti Finance Tbk sehingga tidak berhak mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan dan juga tidak memiliki /egal

tertanggal 12 Mei 2020, yang berisi, Jaelani (selaku AreaLoan Recovery Manager area Kalimantan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk)memberikan kuasa kepada Muhammad Syuhrawardi (Selaku Recovery OfficerArea Banjarmasin 2) untuk pada pokoknya mewakili kKepentingan Pemberi Kuasauntuk melaporkan Debitur/Nasabah yang terlampir, mengenai kasus fidusia yangtelah di kredit di PT Adira Dinamika Multi Finance Tok Cabang Banjarmasin;Menimbang, bahwa Muhammad Syuhrawardi beserta Kuasa Hukumnyamendalilkan memiliki egal

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo. karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hartani, akan tetapi ayahkandung serta kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia sedangkanPemohon tidak mempunyai saudara laki laki sehingga yang harus bertindaksebagai wali nikah adalah paman Pemohon (saudara laki laki dari ayakPemohon) yang

Hairani ; Bahwa paman Pemohon tersebut menolak untuk menjadi wali nikahPemohon dengan alasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidaksesuai dengan syariat Islam; Bahwa bila wali nikah enggan menikahkan, maka calon mempelaiperempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepadaPengadilan Agama (vide Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 139); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal

Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal standing) dalam permohonan a quo (/egitima persona standiin judicio); Bahwa bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan calon suaminya telahmengajukan permohonan kepada

tak terpisahkan dariuraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan di Wilayah Hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten KotawaringinTimur, pada tanggal 25 Mei 2014, namun pernikahan tersebut belum tercatat diKantor Urusan Agama, oleh karenanya, Para Pemohon memiliki /egal

kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidakmemenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal