Ditemukan 875933 data
84 — 7
Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;3. Menyatakan putusan sela ini sekaligus sebagai putusan akhir;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan pulih lima ribu rupiah);
Andi Darmawan
42 — 11
MENETAPKAN
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
1.PRIYANI
2.Siti Rohaya, S.E.
3.Tuti Herlinda
4.Komarudin
Tergugat:
PT. KAM AND KAM
39 — 24
M E N G A D I L I:
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
125 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya membuka kembali sidang dan memutus gugatan dalam pokok perkara tersebut;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengirim putusan tersebut kepada Mahkamah Agung;3. Menetapkan biaya perkara kasasi ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini;
PUTUSAN SELANomor 888 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:NY RANI INDRAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia selakuDirektur CV Meterindo, beralamat di Jalan Jemur Wonosari JE.Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSuhandi, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Perumahan BluruPermai Blok FH, Nomor 24 Kabupaten
Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya membuka kembali sidang dan memutus gugatan dalam pokokperkara tersebut;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya mengirim putusan tersebut kepada Mahkamah Agung;3.
18 — 9
Kediri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 3879/Pdt.G/2014/ PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Desember 2014;3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
berita acara sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus
Kediri tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 3879/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Desember 2014;3.
DIENI MARTINI
Tergugat:
PT ASTRA SEDAYA FINANCE
43 — 74
Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Mengadili secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.891.000,-(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
46 — 4
- Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 202/PDT.G/2023/PN Mks.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
78 — 12
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.056.000,- (lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
132 — 52
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Simeulue Tahun 2017 adalah cacat secara Administrasi, MenyatakanBatal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Independen PemilihanKabupaten Simeulue Nomor 35/HK.04.1Kpt/1109/KIPKab/IIl/2017 TentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilin dalam PemilihanBupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017, dengandemikian sengketa a gqou dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata UsahaNegara Pemilihan sehingga kewenangan memeriksa, memutus
danmenyelesaikannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana Sengketa aquo di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh maka menjadi kewenangan wilayahPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus danmenyelesikannya;Menimbang, bahwa mencermati uraian tersebut Ketua Pengadilanberpendapat bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 12 April 2017 olen YUSRI ARBI, S.H, M.H.
98 — 43
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);
Sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, Tergugatldengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranyaberkenan terlebih dahulu memberikan putusan yang menyatakanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadiliserta memutus perkara ini.Pasal 133 H.I.R.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;Dalam Eksepsi:1. Menyatakan eksepsi Tergugat! tepat dan beralasan;2.
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang secara relativememeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo obyeksengketa adalah berupa sebidang tanah yang terletak diantaradua kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manismata3Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (benda tidak bergerak),sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 1 dandimohonkan pada petitum 2, maka sesuai dengan Pasal 118 HIRdan Pasal 99 Rv, Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara. aquo.Bahwa
gugatan Penggugat,;Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalammemeriksa dan memutus perkara benda tetap, berlaku 2 ketentuanyaitu ketentuan yang diatur dalam HIR dan R.Bg., yang berisisebagai berikut:1.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenangmemeriksa dan memutus gugatan Penggugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.
RITA SARAH
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.Kepala Dinas Sumber Daya Air Provensi DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Administrasi Jakarta Barat
65 — 10
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).;
1.Paulus Prayitno Wibowo
2.Linawati Limawidjaya
Tergugat:
PT BASF Indonesia
Turut Tergugat:
Bank Shinhan Indonesia
20 — 12
MENGADILI:
- Menerima Eksepsi Turut Terlawan ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas I B tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.323.500,00 ( tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
40 — 0
1.Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut di atas ;2.Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak berwenanng untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;3.Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.
119 — 59
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.PLK ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).
Dengandemikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus danHalaman 5 dari 6 hal.
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 32/G/2016/P TUN.PLK ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,00(Seratus lima puluh enam ribu rupiah). Demikian ditetapbkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh H.BAMBANG WICAKSONO,SH.
87 — 18
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa serta memutus perkara para pihak.3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
Bahwa mengenai keberadaan penerbitan sertipikat HM. 68 Tahun 1998, atasnama JAFAR yang dimaksud diatas seharusnya ditujukan atau digugatmelalui Pengadilan TUN.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat IV (empat) melaluikuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini denganamar putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menerima eksepsi Turut Tergugat 4 (empat) untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAMenolak gugatan untuk seluruhnya dan atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat
11 — 2
Memutus perkara dengan verstek;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);
Memutus perkara dengan verstek;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biayaperkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.701.000, (tujuh ratus saturibu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H., oleh HakimPengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MHsebagai Ketua Majelis dan Hj. Sri Murtinah, SH, MH serta Hj.
14 — 5
Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut: Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
12 — 4
Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut: Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
kurang dua bulan,dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat danTergugat tidak ada lagi komunikasi ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 20150045 halaman 2 dari 11 halamanuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilihnnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
IKA ARTA SUKSES SENTOSA,
Tergugat:
1.BENETECH Inc
2.PT. COGINDO DAYABERSAMA,
3.PT. INDONESIA POWER
191 — 117
MENGADILI :
- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
1.H. BADRUD TAMAM
2.H. AUNUR ROFIQ
Tergugat:
1.RAHMAD SUMANTRI
2.PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
3.SUTARJO, S.Pd
58 — 14
MENGADILI:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);