;Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor:005/22/424.303.2.06/2020 tanggal 6 Nopember 2020 Perihal:Undangan, dengan Acara Pelantikan Perangkat Desa Ngerong,namun ternyata Undangan tersebut tidak jadi dilaksanakan tanpaada alasan yang jelas;Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.Sby.11.Memperhatikan bahwa dalam Undangan tersebut disebutkanbahwa pelantikan akan dilaksanakan tanggal 9 Nopember 2020yang artinya Keputusan terkait pelantikan perangkat desaharusnya sudah diterbitkan

Jadi Jemik Sadiman dan Sadiman adalah satu orang yangsama, berdasarkan Penetapan Pengadilan;Bahwa, Kepala Desa Ngerong selaku Tergugat menjalankan tugasdalam Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa hinggasampai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Perangkat Desa sudahsesuai prosedur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 jo.Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian PerangkatDesa;Bahwa, Kepala Desa Ngerong selaku

Bahwa, Proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat DesaNgerong diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Desa Desa Ngerong Nomor 5Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;.

Pasal 18Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa,dinyatakan bahwa:Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.Sby..

Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 20 Peraturan Bupati PasuruanNomor 27 Tahun 2017 jo.

Dengan memperhatikan azasHalaman 38 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG.hukum = administrasi The General Prinsiple of GoodAdministration agar pelayanan masyarakat di Desa Karangsalamdalam kasus a quo, maka Pelantikan Perangkat Desa untuk segeradilaksanakan.

sehingga melanggar dan merugikan kepentinganumum dan pelayanan publik ; Kepala Desa yang semestinya melaksanakan pelantikan dan pengambilansumpah telah secara terang dan nyata tidak melaksanakannya tanpa alasanyang jelas.

dan pengambilan sumpah,sebaliknya Kepala Desa mempersilakan dan menyerahkan tanggung jawabhukum pelantikan pada Bupati Banjarnegara.

Menurut Majelis Hakim,Halaman LOL dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG.pernyataan Kepala Desa tersebut adalah merupakan pernyataan yang tegas danmempunyai implikasi hukum terkait dengan sikap penolakan pengangkatan,pengambilan sumpah dan pelantikan calon perngkat desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T I 13 berupa Surat BupatiBanjarnegara Nomor: 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepadaCamat Susukan perihal Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa KarangsalamKecamatan Susukan

, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa alasanBupati Banjarnegara untuk mengambil alih kewenangan pelantikan tersebutadalah dikarenakan Kepala Desa tidak mau melaksanakan pelantikan PerangkatDesa terpilih dan untuk menghindari kekosongan Perangkat Desa yang terlalulama serta menghindari terhambatnya pelanyanan pelayanan pada masyarakat ;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundangundangan terkait, di antaranya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, PeraturanPemerintah Nomor 72

Tipik or/2014/PT.AMB. 2.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (3) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah(KegiatanRapat rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah)Rp. 138.440.000. (4) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan rapatrapat kelengkapan Dewan)Rp.13.600.000. (5) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD) Rp. 306.200.000. 3.Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan danPelantikan Anggota

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarAp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeN.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000.

Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesaruntukRp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporanpertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal daribelanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesarRp. 250.000.000.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventie N.

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

MUSLIM ISTIQOMAH; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Tebing Tinggi Kota Kota TebingTinggi tepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) KotaTebing Tinggi diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingatihari lahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NadhatulUlama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalahWalikota Tebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan SekotaTebing Tinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota TebingTinggi,

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi ZULPAN NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidanganyakni mengenai keributan yang terjadi pada saat acara tablighakbar tausiyah kebangsaan memperingati hari ulang tahunNahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IPNU dan IPPNU;Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tbt Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27Februari 2019, sekira pukul 11.40 Wib di Jalan Sutomo, KelurahanRambung, Kecamatan

Saksi RIZKI RAMADHAN alias RISKI alias IOT, di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidanganyakni mengenai keributan yang terjadi pada saat acara tablighakbar tausiyah kebangsaan memperingati hari ulang tahunNahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IPNU dan IPPNU; Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27Februari 2019, sekira pukul 11.40 Wib di Jalan Sutomo, KelurahanRambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing

mempertimbangkan syarat formilgugatan, yaitu mengenai identitas Para Penggugat yang tidaklengkap dan tidak jelas, yakni permasalahan tempat tinggal ParaPenggugat ;2 Bahwa Putusan a quo keliru mempertimbangkan eksepsi identitasPara Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diamanatkanPasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa jo Pasal 10 huruf (e) dan Pasal 11 huruf (f) dan (m)Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa verifikasi hanyadapat dilakukan terhadap berkas yang diperbolehkan olehketentuan perundangundangan, sehingga berkas Para Penggugatyang sudah dibatasi oleh ketentuan perundangundangan tidakdapat dilakukan verifikasi.;3 Bahwa Majelis Hakim tidak membaca dan mengkaji secaracermat Pasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Pasal 10 huruf ( e ) dan Pasal 11 huruf ( f ) dan (m) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa MAJELIS tidak sependapat dengan keberatandari Tergugat/Pembanding tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaiberikut :1 Bahwa berdasar bukti P 11 dan P 12 telah cukup membuktikanbahwa Para Penggugat adalah penduduk Desa Tayando Yamtel,sehingga hal itu sudah dapat menjadi dasar bagi Penggugat/

yangbersifat prosedur dan substansial serta AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik ;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tersebut pada pokoknya didasarkan pada fakta hukum sebagaiberikut :1 Bahwa dari bukti T6 dapat disimpulkan bahwa Panitia PemilihanKepala Desa dalam melakukan pengumuman pembukaanpendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak mengacu padaketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan

segera disampaikanselambatnyalambatnya hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011(vide bukti P8 = T24) dan hal itu diulangi lagi agar berkas BakalCalon Kepala Desa atas nama Abdullah Renhoat dan WahabRenhoat disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2012 ( videbukti P9 );Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalampoin 3 dan 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuaiketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, dalam proses Pemilihan Kepala DesaSale Baru mulai dari Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara,dan Penetapan banyak melakukan perlanggaranpelanggaran PeraturanPerundangUndangan, terutama Peraturan Bupati (PERBUB) KabupatenMandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;.

Bronjong (TPSII) dan Bulung Gadung (TPSIII) tidak pernah ikutdalam musyawarah pembentukan panitia, akan tetapi tibatiba saja adapanitia yang ditunjuk oleh Tergugat Il sebagai panitia, kemudian adaanggota panitia di Desa Induk/Sale Baru masih berusia 19 (Sembilanbelas) Tahun, yang seharusnya seorang panitia minimal berusia 21 (duapuluh satu) Tahun, hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Ayat (2) hurufc PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi : Berumur paling rendah 21 Tahun;2) Tergugat tidak mengumumkan Daftar Pemilin Sementara (DPS) dantidak ada perbaikan, hal tersebut telah melanggar Pasal 21 Ayat (2),PERBUB Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN MdlPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, berbunyi: Pendaftaran, Penyusunan dan penetapanDaftar Pemilin Sementara (DPS) dilaksanakan

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Jo;> Pasal 69 Ayat 1 Perbub.

Mandailing Natal No.19 Tahun 2016 tentangJuknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;yang kedua aturan tersebut sebagai aturan khusus (lex specialis) dalammemproses sengketa Pemilinan Kepala Desa, dimana secara jelas dantegas tercantum bahwa sengketa/perselisihnan yang dapat diajukan kePengadilan Negeri, adalah sengketa/perselisihnan tentang HASILPEMILIHAN.

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung Mersada, Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat yang bertempat di halaman rumah terdakwa SABAR JUITAHalaman 6 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

Sdklakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan tidak ikut memukul, ABDULRAHIM KABEAKAN dan kawankawannya

kapasitas saksi dalam acara pelantikan tersebut hanya sebagaianggota ;Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh SABAR JUITAKABEAKAN terhadap ABDUL RAHIM KABEAKAN karena saat itu saksiberusaha menyelamatkan anakanak saksi ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat pesta adat sedang berlangsung,rencananya untuk melantik pengurus Sulang Silima marga Kabeakan ;Halaman 29 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

SdkBAHAGIA KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKAN mendatangi pestaadat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan di tempat berlangsungnyapesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang menjadi korban dalam keributan dan pemukulan tersebut yaitusaksi ABDUL RAHIM KABEAKAN, saksi BAHUNO KABEAKAN, saksiSUNARYO KABEAKAN, saksi RAHMUDIN KABEAKAN dan saksi KASIMKABEAKAN ; Bahwa Terdakwa memukul saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN sebanyak

Dengan Nomor Imei I : 365755066721670;

Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

Demikianjuga acara selanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU tidakdapat dilaksanakan; Bahwa akibat dorongandorongan terdakwa dan temantemannyamenyebabkan salah satu Personil yang melaksanakan pengamanan TablikAkbar an.

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

DALAM EKSEPSI.1.Tentang Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tidak Berwenang MengadiliGugatan A quo (Eksepsi Kompetensi Absolut).> Bahwa mengingat ketentuan Pasal 50 Ayat 4 s/d Ayat 10:Peraturan Daerah Kab.Mandailing Natal No.02 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa. Jo;> Pasal 69 Ayat 1Perbub.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagai Peraturan Khusus dalamPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal.Adapunkualifikasi Perobuatan Melawan Hukum yang dilakukan ParaTerbanding sebagai berikut :a.

dan Pemberhentian Kepala Desa;2) Peraturan Bupan Nomor 19 Tabun 2016 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; Bahwa khusus untuk menyelesaikan Perselisihan Kepala Desa diKabupaten Mandailing Natal sudah sangat jelas diuraikan di dalamPasal 50 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing NatalNomor 02 Tabun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyiGUGATAN TERHADAP

Mandailing Natal No.02 Tahun 2016tentang Tata cara Pencalonon, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yaitu :"keberatan sebagaimano dimaksud pada ayat (4) HANYA BERKENAANDENGAN HASIL PENGITUNGAN SUARA YANG MEMPENGARUHITERPILIHNYA CALON KEPALA DESA";2.

MANDAILING NATAL No.2Tahun 2016 Tentang : Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, secara tegas menyatakan> Pengadilan Negeri memutus perkara gugatan terhadap hasil pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desa yangbersangkutan.

Tergugatmemohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini MajelisHakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untukmenyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; sedangkanjawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Turut Terbandingmenolak dan menyangkal sebagian dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 24 Oktober 2013kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya, bahwamenurut Tergugat/Turut Terbanding Bahwa terkait pelantikan

25 ayat (2) Laporan pelaksanaan PemilihanKepala Desa dan berita acara pemilinan disampaikan oleh PanitiaPemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) harisejak pelaksanaan pemungutan suara , selanjutnya sesuai PerdaTulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (3) berdasarkan laporanpelaksanaan pemilinan dan berita acara pemilinan sebagaimanadimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calonKepala Desa terpilin dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;terkait pelantikan

, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalae Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013Tentang ...........Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, KecamatanSumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus17yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atasnama

Anis Wijayanti, yang didasarkan pada Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, Keputusan nomor 09/BPDWN/V/2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih tertanggal 31 Mei2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPDkepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desaterpilin, telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansipenerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Turut Terbanding tidakbertentangan ..........bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertatidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik,dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum

dan pemberhentian perangkat desa,peraturan daerah kabupaten dompu nomor 12 tahun 2013 tentangperubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten dompu nomor 17tahun 2011 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan,pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14 ayat ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c karena a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;b) berhalangan tetap;c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;d) melanggar

dan pemberhentian perangkat desa,peraturan daerah kabupaten dompu nomor 12 tahun 2013 tentangperubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten dompu nomor 17tahun 2011 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan,pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14 ayat ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c karena a. uSia telah genap 60 (enam puluh) tahun;b. berhalangan tetap;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;d. melanggar

mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa dalam PerdaNomor 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desadiatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a s/d k.Bahwa pada pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengaturtentang mekanisme pangankatan Perangkat Desa.Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Bupati Dompu H.BAMBANG M.

);Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Pperangkat Desa (fotokopi dariPutusan Nomor 45/G/2018/PTUN.MTRHalaman 78fotokop! );25. Bukti P 25 : Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02tahun 2015 tentang Tatacara Pengangkatan, danPemberhentian Perangkat Desa (fotokopi darifotokop!

Bukti T56 2011 tentang = Tatacara Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Pperangkat Desa (fotokopidari fotokopi );Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor12 tahun 2013 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu57. Bukti T57 Nomor 17 tahun 2011 tentang TatacaraPencalonan, Pemilinan,Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian PperangkatDesa (fotokopi dari fotokopi );Surat Pernyataan BPD Nomor : 10/BPD/X/2018 tertanggal 08 Oktober 2018( Fotokop!

Jika kewajibantersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi, sehingganorma a quo patutlah dimaknai sebagai formil dari pengangkatan PNSdengan harus melakukan pelantikan dan pengangkatan sumpahj/janjikepada Tuhan Yang Maha Esa, jika hal tersebut tidak dilakukan makaPNS yang akan diangkat tidak mempunyai kekuatan dan status hukumsebagai pejabat pengawas dan tidak merupakan bagian dariKeputusan a quoBahwa pada tanggal 26 Desember 2019 dalam upacara pengambilandan pelantikan sumpah/janji

Adapun Berita Acara Pengucapan Sumpah/JanjiJabatan Pelantikan Pejabat Eselon Illa dan Eselon lV.a diHalaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.

(Fotokopi dari fotokopi);Badan Pegawai Negara Tata Cara Pelantikan Dan PengambilanSumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

JKT.disampaikan tentang adanya pelantikan sudah terpenuhi dengan hadirnyaPenggugat.

dapat dilakukan sepanjang Penggugat telah menerima dan telah pulahadir di dalam pelantikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang ada dan terhadap dalil gugatan diatas haruslahdinyatakan ditolak.

penggugat didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 1 Mei 2012 dan diperbaiki tanggal 21 Juni 2012, maka jikadihitung sejak tanggal Pelantikan 22 Pebruari 2012 atau tanggal diketahuinya SuratKeputusan Bupati Bima yang menjadi obyek perkara oleh Penggugat yaitu 22Pebruari 2012 dan tanggal perbaikan/resminya gugatan diterima di paniteraPengadila Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Juni 2012 maka telah melampauitenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 UndangUndang

T :Foto Copy Peraturan Bupati Nomor: 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan1 Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 6 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (copy sesuai dengan asl); 2. T :Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara2 Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (copysesuai dengan asli); 3.

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangkamelaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkandalam Obyek Sengketa a quo pada konsideran Menimbang yaitu didasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa;.

Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu PeraturanBupati Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;2.

Dan Pemberhentian KepalaDeSa 5 222 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neee Bahwa berangkat dari pemahaman keberlakuan evaluatif kaidah hukum (incasuPeraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan BupatiBima Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah137Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pemcalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Rachwini ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Amir ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1822/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Amir ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Moh.Zuhdi ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Moh.Zuhdi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

t Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Istiqomah ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Halima ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1709/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1918/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Halima ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1814/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati SumenepNomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.03 1/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Musyaffak ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.LiesMegawati ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1681/444.031/2001, tanggal 6April 2001 An. Lies Megawati;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1890/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Rachwini ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Moh.Amir ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1717/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.Amir ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1926/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

t Pernyataan Pelantikan Nomor :821.2/1733/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Surat PernyataanMenduduki Jabatan Nomor : 821.2/1942/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.Supariyadi ;Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1838/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Supariyadi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor :821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Mugianingsih ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1501/444.031/2001, t!

Mugianilgsih ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor821.2/31/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Istipomah ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1673/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Istiqomah ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1882/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Selain itu, Keputusan Bupati Tegal yangmenjadi objek gugatan dalam perkara ini merupakanamanat dan telah dibuat sesuai dengan ketentuanketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten TegalNomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo.

HERI18BUDOYO dalam prosesperhitungan suara adalahtidak bertentangan denganketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku, termasuk ketentuanPasal 18 (7) Peraturan BupatiTegal Nomor 13 Tahun 2006tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah KabupatenTegal Nomor O05 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa. Selain itu,penujukan saksi Sdr. HERIBUDOYO oleh Sdr.

Penggugat telahsalah mengerti dan memahamiketentuan Pasal 18 Ayat (7)Peraturan Bupati Tegal Nomor2013 Tahun 2006 tentangPetunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah KabupatenTegal Nomor 05 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang menyebutkanbahwa Warga Desa yang tidakmempunyai hak untuk memilihdan/atau dipilih dilarangikut kampanye.

Selainitu, hak memilih dalamketentuan tersebut telahdijelaskan pengertiannya padaPasal 1 Ayat (17) Peraturan21Bupati Tegal Nomor 13 Tahun2006 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tegal Nomor 05Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desayang menyebutkan bahwa Hakmemilih adalah hak pendudukwarga desa setempat = untukmenentukan pilihan dalampemilihan Kepala Desa.

Hal ini bertentangandengan ketentuan Pasal 34Peraturan Bupati Tegal Nomor13 Tahun 2006 tentangPetunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah KabupatenTegal Nomor 05 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang menyebutkanbahwa Pengaduan~ dan/ataukeberatan atas prosesPemilihan Kepala Desa dapatdiajukan sebelum tahappengangkatan, pelantikan danpengambilan sumpah/janjicalon kepala desa terpilihkepada Bupati atau instansiyang berwenang.

Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kewajibanTergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atasSurat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas namaPenggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Bahwa sebagai rangkaian peraturan perundangundangan yang mewajibkanTergugat untuk tunduk pula atas ketentuan pasal 30 ayat (1) PerdaKabupaten Tuban No. 10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan Kepala Desaterpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggalpenerbitan Keputusan Bupati, maka gugatan in litis menjadi mengikat pulamewajibkan kepada Tergugat untuk segera melantik Penggugat sebagaiKepala Desa terpilih;10

Dan Pelantikan Kepala Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 Tentang PeraturanPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan danPelantikan Kepala Buku Pedoman Pemilihan dan Pelaksanaan Kepala Desa Tahun 2013Kabupaten2.

Kepala Desa Pasal 29 ayat (8) yang berbunyiCalon Kepala Desa terpilin disampaikan oleh BPD kepada Bupati melaluiCamat, untuk disahkan sebagai Kepala Desa terpilih paling lama 3 (tiga) harisetelah pelaksanaan Pemilihan KepalaOeBahwa Penggugat kurang mengetahui dan memahami Isi materi dariPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa karena tetapngotot minta dilantik Tergugat terobukti dengan menyampaikan surat kepadaTergugat

Hal ini bertentangandengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (3) TentangPeraturanPelaksanaan.......Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yangberbunyi BPD menyampaikan hasil pemilihnan Kepala Desa kepada Bupatimelalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihanKepala Desa denganmelampirkan:a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala DesaTerpilin;b.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa ;e. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata CaraPelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;. Tergugat 1 sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtelah membuat keputusan tata usaha negara dan tindakan yang sesuaidengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan antara lain: a.

Put.No.33/G/2015/PTUN.Mks.Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;Pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desatelah secara jelas diatur antara lain mengenai Jenis, Mekanisme,Panitia Pemilihan kepala Desa, Tata Cara Pendaftaran Pemilih danPencalonan Kepala Desa, ketentuan mengenai Kampanye dan Masatenang, Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa, Penetapan,Pelantikan, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah atas HasilPemilihan

danPemberhentian Kepala Desa junto Peraturan Bupati Kabupaten SinjaiNomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bukti T.I6: Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah KabupatenSinjat Nomor 9 tahun 2014 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang ditetapkan padatanggal 10 Nopember 2014 oleh Bupati Sinjai; : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Sinjai Nomor54 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa, yang ditetapkan pada tanggal 09 Desember 2014oleh Bupati Sinjai; : Foto copy sesuai asli

Put.No.33/G/2015/PTUN.Mks.2014 junto Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2014Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Bupati Kabupaten SinjaiNomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acara TabligAkbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke93dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (lIkatanPelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.

Demikian juga acaraselanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU tidak dapatdilaksanakan;Bahwa akibat dorongandorongan terdakwa dan temantemannyamenyebabkan salah satu Personil yang melaksanakan pengamanan TablikAkbar an.

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (lIkatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wibdi Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temantemannyaacara selanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU padaacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir NahdatulUlama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar NadhatulUlama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) tidak dapatdilaksanakan.4.

Tim Sukses AJB danZulhelmi bertempat di Desa Permai Indah Kecamatan Koto Baru,sesampainya disimpang empat koto baru warga sekitar telah ramai dan adasebuah mobil Pickup L300 yang bertuliskan FESBUKER melintang dijalansehingga mobil saksi Fajran dan saksi Hafiz Akbar tidak dapat memasukilokasi pelantikan Tim Sukses AJB dan Zulhelmi, selanjutnya saksi Fajranmemarkirkan mobil miliknya di depan Pos Ojek POKB.wacenonane Bahwa selanjutnya saksi Fajran turun dari mobil miliknya danmenemui warga sekitar

EDWAR telah memukul kakak iparsaksi dan tidak lama kemudian saksi dan Pajri keluar Dari rumah dansaksi berjalan kaki ke rumah Pak William sesampai saksi didepan PosOjek POKB saksi berhenti menemui masyarakat dan saksi berkatatidak usah kita terlalu nian ini hanya acara pelantikan Tim, kemudiansaksi bertemu dengan terdakwa 1,.EDWAR dan saksi bertanyamengapa kamu memukul kakak ipar saya ?

ZAITUN memukul FAJRAN padawaktu itu di bagian kepala belakang FAJRAN;bahwa jauh jarak saksi dengan tempat kejadian pada waktu itu Lebihkurang empat dan lima meter;bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu itu1( satu ) kali menggunakan tangan kanan;bahwa Pada waktu itu ada pelantikan Tim sukses AJB;bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;bahwa Pertama memukul Fajran adalah terdakwa 2.

ZAITUN diBagian kepala belakang FAJRAN;Bahwa jauh jarak saudara dengan tempat kejadian pada waktu ituLebih kurang empat dan lima meter;Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu 1(satu ) kali menggunakan tangan kanan;Bahwa Pada waktu ituada masalah pelantikan Tim sukses AJB;Bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;Bahwa pertama memukul terdakwa 2.ZAITUN memukul samping kirikepala FAJRAN dengan tangan kanannya sebanyak 1( satu ) kalikemudian disusul terdakwa 1.