mempertimbangkan syarat formilgugatan, yaitu mengenai identitas Para Penggugat yang tidaklengkap dan tidak jelas, yakni permasalahan tempat tinggal ParaPenggugat ;2 Bahwa Putusan a quo keliru mempertimbangkan eksepsi identitasPara Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diamanatkanPasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa jo Pasal 10 huruf (e) dan Pasal 11 huruf (f) dan (m)Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa verifikasi hanyadapat dilakukan terhadap berkas yang diperbolehkan olehketentuan perundangundangan, sehingga berkas Para Penggugatyang sudah dibatasi oleh ketentuan perundangundangan tidakdapat dilakukan verifikasi.;3 Bahwa Majelis Hakim tidak membaca dan mengkaji secaracermat Pasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Pasal 10 huruf ( e ) dan Pasal 11 huruf ( f ) dan (m) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa MAJELIS tidak sependapat dengan keberatandari Tergugat/Pembanding tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaiberikut :1 Bahwa berdasar bukti P 11 dan P 12 telah cukup membuktikanbahwa Para Penggugat adalah penduduk Desa Tayando Yamtel,sehingga hal itu sudah dapat menjadi dasar bagi Penggugat/

yangbersifat prosedur dan substansial serta AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik ;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tersebut pada pokoknya didasarkan pada fakta hukum sebagaiberikut :1 Bahwa dari bukti T6 dapat disimpulkan bahwa Panitia PemilihanKepala Desa dalam melakukan pengumuman pembukaanpendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak mengacu padaketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan

segera disampaikanselambatnyalambatnya hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011(vide bukti P8 = T24) dan hal itu diulangi lagi agar berkas BakalCalon Kepala Desa atas nama Abdullah Renhoat dan WahabRenhoat disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2012 ( videbukti P9 );Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalampoin 3 dan 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuaiketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung Mersada, Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat yang bertempat di halaman rumah terdakwa SABAR JUITAHalaman 6 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

Sdklakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan tidak ikut memukul, ABDULRAHIM KABEAKAN dan kawankawannya

kapasitas saksi dalam acara pelantikan tersebut hanya sebagaianggota ;Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh SABAR JUITAKABEAKAN terhadap ABDUL RAHIM KABEAKAN karena saat itu saksiberusaha menyelamatkan anakanak saksi ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat pesta adat sedang berlangsung,rencananya untuk melantik pengurus Sulang Silima marga Kabeakan ;Halaman 29 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

SdkBAHAGIA KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKAN mendatangi pestaadat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan di tempat berlangsungnyapesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang menjadi korban dalam keributan dan pemukulan tersebut yaitusaksi ABDUL RAHIM KABEAKAN, saksi BAHUNO KABEAKAN, saksiSUNARYO KABEAKAN, saksi RAHMUDIN KABEAKAN dan saksi KASIMKABEAKAN ; Bahwa Terdakwa memukul saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN sebanyak

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Tergugatmemohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini MajelisHakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untukmenyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; sedangkanjawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Turut Terbandingmenolak dan menyangkal sebagian dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 24 Oktober 2013kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya, bahwamenurut Tergugat/Turut Terbanding Bahwa terkait pelantikan

25 ayat (2) Laporan pelaksanaan PemilihanKepala Desa dan berita acara pemilinan disampaikan oleh PanitiaPemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) harisejak pelaksanaan pemungutan suara , selanjutnya sesuai PerdaTulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (3) berdasarkan laporanpelaksanaan pemilinan dan berita acara pemilinan sebagaimanadimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calonKepala Desa terpilin dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;terkait pelantikan

, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalae Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013Tentang ...........Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, KecamatanSumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus17yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atasnama

Anis Wijayanti, yang didasarkan pada Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, Keputusan nomor 09/BPDWN/V/2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih tertanggal 31 Mei2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPDkepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desaterpilin, telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansipenerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Turut Terbanding tidakbertentangan ..........bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertatidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik,dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum

ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIIMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1. YOG!

NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, KecamatanHalaman 3 dari 10, Putusan No. 172/Pid/2014/PT.Bdg.Majalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIIMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT BinYUSUP masuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitamberisikan satu buah botol warna putin yang berisi bensin dan telah ditutupdengan kain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsunglalu terdakwa 1. YOG!

G/2012/PTUN.SMG.pencalonan Kepala Desa, yang diterbitkan tanggal 19September 2012 diterima Penggugat pada tanggal 19September 2012 maka gugatan untuk ketiga surat tersebutmasih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha3.Bahwa pada tahun 2012 dijadwalkan Pemilihan Kepala DesaTemuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang,dengan dimulainya proses pembentukan Panitia PemilihanKepala Desa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)sampai dengan Pelantikan

(FOrmulir.D) jss2nseseseenmeseneerneneneseeesnoene Surat Pernyataan Belum Pernah MengundurkanDiri Dari Jabatan Kepala Desa ( Formulire Surat Pernyataan tidak Diberhentikan Darijabatan Kepala Desa Karena melanggarLarangan Kepala Desa ( Formulir6.Bahwa dasar hukum penolakan pengesahan atas formulirD,E,F yang telah diisi dan diserahkan oleh Penggugat , adalahPasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala

Sehat jasmani dan rohani;e Berkelakuan baik, jujur dan adil;e Belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepalae Tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karenamelanggar larangan Kepala Desa;e Terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yangbersangkutan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhirdengan tidak terputusputus kecuali sebagai Putra Desa;Dan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Imam Santoso,BSc sebagai Kepala Desa Temuireng selama 8(delapan) tahun terhitung tanggalpelantikanDan hal ini juga diterangkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat(1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:Yang dimaksud dengan masa jabatan 10 tahun adalahmasa jabatan yang ditetapkan dengan Peratuiran DaerahKabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata CaraPencalonan, pemilihan, Pelantikan

Bukti P2 : Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNo.18 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa(Foto copy dari Foto copy) ; 3. Bukti P3 : Surat Keputusan Kepala KecamatanPetarukan Kabupaten PemalangNo.851/822/2012 tentang Pengesahanpersyaratan Pencalonan Kepala Desa(Sesuai dengan aslinya) ; 4.

Bukti T 20 : Fotofoto acara Pelantikan Perangkat DesaSampang, bertempat di Balai Desa Sampang, Padatanggal 10 Maret 2018 (fotokopi sesuai denganAS INE) jssar see ceesee enc cmeeee renee necemener es21. Bukti T 21 : Fotofoto Berita Acara Pelantikan Perangkat DesaSampang dan foto Berita Acara Hasil PelaksanaanSeleksi Calon Perangkat Desa Sampang yangditempel di Papan Pengumuman / Mading BalaiDesa Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);22.

Kandik sebagai Kepala Dusun padatanggal 10 Maret 2018 dan saksi hadir; Bahwa saksi di Balai Desa Sampang sebagai MHansip / Litmas yangbersangkutan diangkat dengan SK Kepala Desa Pak Hadi Siswanto;Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG Bahwa tugas seharihari di Desa kalau ada kegiatan desa dipanggiltermasuk pelantikan untuk menjaga keamanannya; Bahwa saksi mengatakan pelantikan dilaksanakan pada jam 09.00 wibsampai dengan jam 11.00 wib siang bertempat di Balai Desa;

Saksi AGUNG WICAKSONO memberikan keterangan padapokoknya : Bahwa Saksi sebagai warga desa dapat undangan pelantikan secara Bahwa pelantikan itu untuk 5 orang pegawai baru di Kantor Balai DesaSAMPANG jn nnn ewww nn nnn een nen tne e nn ne nnn n nn enn nnn n ee nn nee en nen nenenneneeneenne Bahwa saksi mengatakan yang dilantik yaitu Yogi Setiadani, Masroni,Mulyanto, Kandik dan Abdullah Safil; Bahwa saksi diundang oleh ponakannya yaituYOQI; Bahwa yang diundang dalam pelantikan itu setiap peserta mendapat

jatah2(0) aaa Bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018; Bahwa saksi sebagai paman dariYO Ql 2 nne nnn nnn nnn nnn nn nen3.

Dalam konteks perkara ini, seluruhrangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Sampanghingga pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran yang didasarkanpada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Kandik sebagai KadusPanaran telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang danterpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepadamasyarakat (vide Bukti T.18 dan Bukti T.21) selanjutnya merujuk

penggugat didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 1 Mei 2012 dan diperbaiki tanggal 21 Juni 2012, maka jikadihitung sejak tanggal Pelantikan 22 Pebruari 2012 atau tanggal diketahuinya SuratKeputusan Bupati Bima yang menjadi obyek perkara oleh Penggugat yaitu 22Pebruari 2012 dan tanggal perbaikan/resminya gugatan diterima di paniteraPengadila Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Juni 2012 maka telah melampauitenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 UndangUndang

T :Foto Copy Peraturan Bupati Nomor: 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan1 Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 6 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (copy sesuai dengan asl); 2. T :Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara2 Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (copysesuai dengan asli); 3.

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangkamelaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkandalam Obyek Sengketa a quo pada konsideran Menimbang yaitu didasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa;.

Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu PeraturanBupati Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;2.

Dan Pemberhentian KepalaDeSa 5 222 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neee Bahwa berangkat dari pemahaman keberlakuan evaluatif kaidah hukum (incasuPeraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan BupatiBima Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah137Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pemcalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa ;e. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata CaraPelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;. Tergugat 1 sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtelah membuat keputusan tata usaha negara dan tindakan yang sesuaidengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan antara lain: a.

Put.No.33/G/2015/PTUN.Mks.Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;Pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desatelah secara jelas diatur antara lain mengenai Jenis, Mekanisme,Panitia Pemilihan kepala Desa, Tata Cara Pendaftaran Pemilih danPencalonan Kepala Desa, ketentuan mengenai Kampanye dan Masatenang, Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa, Penetapan,Pelantikan, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah atas HasilPemilihan

danPemberhentian Kepala Desa junto Peraturan Bupati Kabupaten SinjaiNomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bukti T.I6: Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah KabupatenSinjat Nomor 9 tahun 2014 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang ditetapkan padatanggal 10 Nopember 2014 oleh Bupati Sinjai; : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Sinjai Nomor54 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa, yang ditetapkan pada tanggal 09 Desember 2014oleh Bupati Sinjai; : Foto copy sesuai asli

Put.No.33/G/2015/PTUN.Mks.2014 junto Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2014Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Bupati Kabupaten SinjaiNomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Tim Sukses AJB danZulhelmi bertempat di Desa Permai Indah Kecamatan Koto Baru,sesampainya disimpang empat koto baru warga sekitar telah ramai dan adasebuah mobil Pickup L300 yang bertuliskan FESBUKER melintang dijalansehingga mobil saksi Fajran dan saksi Hafiz Akbar tidak dapat memasukilokasi pelantikan Tim Sukses AJB dan Zulhelmi, selanjutnya saksi Fajranmemarkirkan mobil miliknya di depan Pos Ojek POKB.wacenonane Bahwa selanjutnya saksi Fajran turun dari mobil miliknya danmenemui warga sekitar

EDWAR telah memukul kakak iparsaksi dan tidak lama kemudian saksi dan Pajri keluar Dari rumah dansaksi berjalan kaki ke rumah Pak William sesampai saksi didepan PosOjek POKB saksi berhenti menemui masyarakat dan saksi berkatatidak usah kita terlalu nian ini hanya acara pelantikan Tim, kemudiansaksi bertemu dengan terdakwa 1,.EDWAR dan saksi bertanyamengapa kamu memukul kakak ipar saya ?

ZAITUN memukul FAJRAN padawaktu itu di bagian kepala belakang FAJRAN;bahwa jauh jarak saksi dengan tempat kejadian pada waktu itu Lebihkurang empat dan lima meter;bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu itu1( satu ) kali menggunakan tangan kanan;bahwa Pada waktu itu ada pelantikan Tim sukses AJB;bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;bahwa Pertama memukul Fajran adalah terdakwa 2.

ZAITUN diBagian kepala belakang FAJRAN;Bahwa jauh jarak saudara dengan tempat kejadian pada waktu ituLebih kurang empat dan lima meter;Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu 1(satu ) kali menggunakan tangan kanan;Bahwa Pada waktu ituada masalah pelantikan Tim sukses AJB;Bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;Bahwa pertama memukul terdakwa 2.ZAITUN memukul samping kirikepala FAJRAN dengan tangan kanannya sebanyak 1( satu ) kalikemudian disusul terdakwa 1.

Selain itu, Keputusan Bupati Tegal yangmenjadi objek gugatan dalam perkara ini merupakanamanat dan telah dibuat sesuai dengan ketentuanketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten TegalNomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo.

HERI18BUDOYO dalam prosesperhitungan suara adalahtidak bertentangan denganketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku, termasuk ketentuanPasal 18 (7) Peraturan BupatiTegal Nomor 13 Tahun 2006tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah KabupatenTegal Nomor O05 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa. Selain itu,penujukan saksi Sdr. HERIBUDOYO oleh Sdr.

Penggugat telahsalah mengerti dan memahamiketentuan Pasal 18 Ayat (7)Peraturan Bupati Tegal Nomor2013 Tahun 2006 tentangPetunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah KabupatenTegal Nomor 05 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang menyebutkanbahwa Warga Desa yang tidakmempunyai hak untuk memilihdan/atau dipilih dilarangikut kampanye.

Selainitu, hak memilih dalamketentuan tersebut telahdijelaskan pengertiannya padaPasal 1 Ayat (17) Peraturan21Bupati Tegal Nomor 13 Tahun2006 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tegal Nomor 05Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desayang menyebutkan bahwa Hakmemilih adalah hak pendudukwarga desa setempat = untukmenentukan pilihan dalampemilihan Kepala Desa.

Hal ini bertentangandengan ketentuan Pasal 34Peraturan Bupati Tegal Nomor13 Tahun 2006 tentangPetunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah KabupatenTegal Nomor 05 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang menyebutkanbahwa Pengaduan~ dan/ataukeberatan atas prosesPemilihan Kepala Desa dapatdiajukan sebelum tahappengangkatan, pelantikan danpengambilan sumpah/janjicalon kepala desa terpilihkepada Bupati atau instansiyang berwenang.

Menyatakan batalSurat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;---------------------------------------------

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----------------------------------------

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara in casuadalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Surat Kepala Desa Mlatiharjo KecamatanGajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : JawabanPermohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018. B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.1.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat No : 011/AMMohon/V/2018,perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desayang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah KabupatenDemak, tertanggal 14 Mei 2018; 10.

Proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi pentahapan penjadwalan danpelaksanaan kelanjutan Pengangkata Perangkat Desa berdasarkan peraturanyang berlaku dengan penanggung jawab Kepala Desa yang prosespelaksanaannya harus sudah selesai sampai dengan pelantikan paling lambatMinggu Kedua Bulan Maret 2018. 9.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan GajahKabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DesaMlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal :Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018; 4.

Menyatakan batalSurat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah KabupatenDemak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal19 Mei2018;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : JawabanPermohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.5.

Bahwa setelah itu Panitia melaksanakan tugas dan keweajibannyaberdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa. (PERBUP yang Terbaru) ;.

Bahwa Penggugat telah melakukan Tugas dan kewajiban melalui beberapatahapan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala DeSa;2nnnnnnn nnn nenHal. 7 dari 52 hal. Putusan No. 144/G/2019/PTUN.SBY.6. Bahwa Kemudian dalam jangka 20 hari Panitia melakukan Penyaringan,dengan penelitian kelengkapan persyaratan terhadap Bakal calon ; Pasal7.

Berdasarkan Nomor:188/02/KEP/435.308.118/BPD/2019, Tertanggal 02 Juni 2019; telahsesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa 5Bahwa Karena Penggugat telah melakukan semua tugas dan kewajibanyang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun2019 tentang Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sebagaimana diurai diatas, maka Penggugattidak termasuk

Putusan No. 144/G/2019/PTUN.SBY.Kabupaten Sumenep, sebagaimana uraian tersebut diatas, dan telahberdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa. (PERBUP yang Terbaru), yang merupakan Pedomandalam pelaksanaan pemilihan Kades ini;.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganPeraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Hal. 17 dari 52 hal. Putusan No. 144/G/2019/PTUN.SBY.(PERBUP yang Terbaru), yang merupakan Pedoman dalam pelaksanaanpemilihan Kade@s ini ; nnn nn nn nnn nn nme nnn nn nn nnnnec.

pengesahan.Paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerrma usulan pengesahansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusantentang pengesahan calon terpilin menjadi Kepala Desa.Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati pada hari kerja paling lambat15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati.Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadapcalon Kepala Desa terpilih dilakukan pengambilan sumpah/janji oleh Bupaiti.Dalam hal calon terpilin

meninggal dunia sebelum pelantikan, prosespemilinan Kepala desa harus dilaksanakan kembali paling lama 6(enam) bulan.6)Dalam hal tertentu, pelantikan dan pengambilan sumpah/janjidapat dilaksanakan oleh Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dariBupati.10.Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang11.berlaku, obyek sengketa juga bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikansengketa

Bahwa obyek sengketa secara jelas melanggar Pasal 66 Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Bogor No.9 Tahun 2006 Tentang Desa, danPasal 28 Peraturan Bupati Bogor No. 30 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, yang mengaturbahwa Kepala Desa terpilin ditetapkan/diangkat berdasarkan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) j+assssessneencsesneseeenrnscnmnncenneecisensee.

Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkatpenjabat Kepala Desa;220bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2006 tersebut diatas maka selama belum ada putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait dengankecurangan kecurangan, pemalsuan ijazah dan dokumen lainnya, makapengangkatan dan pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan, yangartinya tidak ada pembatalan hasil pilkades dan melaksanakanpemilinan ulang kepala desa apalagi pembatalan

Bukti P2 : Undangan Pelantikan Kepala Desa Nornor :147/491 Pern,tertanggal 28 April 2014 (foto copysesuai denganEAS IITYE,)) Jenmm nnn mmm nnn nner ncn Bukti P3Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9Tahun 2006 Tentang Desa (foto copydari foto copy) ; Bukti P4Pasal 28 Peraturan Bupati Bogor Nomor : 30 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Desa(foto copy dari foto Bukti P5: Surat Laporan Hasil Pilkades Bojonggede kepada CamatBojonggede No.11/BPD/I/2014,

Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatitu. bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangDOPlAKU j nne nnn nn nnn nn nnn neem enna nn nn enna nn enna nn nena nn nencennanenenansHalaman 3 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.3:Bahwa SKTUN objek gugatan bertentangan Peraturan BupatiPasuruan Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Namun sebaliknya, Camat baru menyampaikan kepadaBupati Pasuruan yaitu melalui surat Nomor : 145/253/424.303/2018,tanggal 27 April 2018, Perihal : Pengangkatan Perangkat DesaBulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan, yaitu setelahadanya protes penolakan oleh warga masyarakat serta setelahdilakukannya pelantikan perangkat desa dengan dipaksakan;18.

Selain itu, tindakanTergugat dapat dikualifikasi adanya konflik kepentingan sehinggamelakukan intervensi kepada Camat Gempol dengan mengajukansurat rekomendasi yang menunjuk satu nama atas nama Arif TeguhRiwayanto dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai denganketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 27 Tahun 2017 tentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa.

Desa Bulusari No. 01 Tahun 2018 tentangHalaman 19 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :1)10)Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri dari : c.

Arif TeQuh; 20222 n nono nnn n nnn nen nn nnn nnnnne naeBahwa sebelum Pelantikan, Saksi ditelpon oleh Ketua Panitia, untukHalaman 31 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.mengedarkan undangan Pelantikan Kepala Dusun ;Bahwa dari dusun Buluhsari yang mengikuti tes ada 5 orang yangmendapat nilai tertinggi; Slamet dan Imam Bukhori dan yang dilantikadalah Slamet nilai yang tertinggi sedangkan yang di dusun JatiPentongan yang dilantik adalah No. 2 ;Bahwa secara pribadi, saksi mendukung

;Bahwa atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab bahwaPenggugat tidak tahu, tetapi Penggugat mengakui bahwa Penggugatbaru menerima informasi bahwa ada undangan kepada Penggugat untukmenghadiri pelantikan kepala sekolah ;Bahwa pada waktu itu yang ada dalam pikiran Penggugat adalah bahwaPenggugat hanya diundang untuk menghadiri pelantikan kepala sekolahdari sekolah dasar yang lain karena informasi yang Penggugat terimaSurat udangan tersebut tidak ada menyebutkan dan atau menjelaskauntuk menghadiri

pelantikan terhadap diri Penggugat sebagai Kepala SDNegeri lain atau Pemberhentian dan atau Pengangkatan Penggugat diposisi atau jabatan lainnya ;Bahwa yang bersangkutan (sdr.

yang kemudian Penggugat jawab dengan jawaban iya ;Bahwa Penggugat dan temannya kemudian disuruh untuk mengikutibarisan yang sudah ada, yang mana pada saat itu Penggugat benarbenar melihat, mendengar dan merasakan bahwa pada saat gladi bersihSampai prosesi acara resmi nama Penggugat tidak ada disebut danPenggugat tidak ada diberikan surat tanda pelantikan sebagai peserta,kecuali pelantikan tersebut hanya diberikan kepada 2 orang yaitu untukHalaman 8 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn20.21.22.23.Kepala

maksud dari undangan pelantikan itu belumjuga didapat oleh Penggugat, sehingga Penggugat pun berinisiatif danmemberanikan diri untuk menanyakannya kepada Kepala BagianKepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu Drs.

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah MendudukiJabatan Nomor : 821.2/1279 tertanggal 15 Januari 2019 yangditandatangani oleh Plt.

Kenyataannyadi Negeri Watludan tidak terdapat adanya pemilinan langsung akantetapi memberlakukan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, jo.

Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimanadiatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan,dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri , haruslah dimaknai bukanterhadap proses penetapan kepala pemerintah negeri sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri akan tetapi,merupakan mekanisme

Bahwa seluruh tahapan pencalonan maupun syarat calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah KabupatenHalaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABNMaluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah terpenuhidan telah sesuai, dan karenanya seluruh mekanisme dan prosedurtentang tata cara pencalonan dan pelantikan Kepala Pemerintah NegeriWatludan masa tugas 20202026 telah dilakukan sesuai denganperaturan

Bukti T5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat MatarumahPerintah Wurlianty Nomor 020/MW/VIII/2020Perinal Keberatan Terhadap Pelantikan danPengesahan Kepala Pemerintah Negeri WatludanKecamatan TNS atas nama Rony Amrosila padaSabtu 30 Mei 2020, tanggal 5 Agustus 2020;6.

Kepala Pemerintahan NegeriWatludan pada tanggal 30 Mei 2020;Bahwa saksi menyatakan Matarumah Parentah Wurlianty mengirimkan surat keberatan atas proses pelantikan Kepala PemerintahanNegeri Watludan pada tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima padatanggal 6 Agustus 2020;Bahwa saksi menyatakan pelantikan didasarkan pada putusanPengadilan Negeri Masohi Nomor 29 yang putus pada tanggal 3Maret 2020;Bahwa saksi menyatakan tetap mengikuti peraturan negeri walaupunada kesalahan di dalam peraturan negeri karena

pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13); 37) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12); 38) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil

selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11); 39) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);40) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16

September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09); 41) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08); 42) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp

.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07); 43) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06); 44) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh

(Danramil 0822/03); 47) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);48) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822

14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaOlehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan

penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 Septemberuu)vv)XX)yy)ZZ)62013 sebesar Rp.1.180.000 diterima olehKapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tg!

Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; danfi Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.Bahwa secara teknis dalam menghadapi pelaksanaanpengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso dari pihakPemkab.

pelantikan On Call Koramil selama 2hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 236)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)93hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan

olehKapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2hari tg!

Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 005/6718/BKPP/2012, tanggal 6November 2012 perihal Undangan pelantikan an. Herry Tua ButarButar,SEs1. Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/ WKTHN.2012, perihal Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PejabatStruktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan salahsatunya an.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 an. HerryTua ButarButar, SE.;4. Bahwa berdasarkan pada uraian, fakta dan landasan hukum pada angka 3tersebut, maka sangat jelas kronologisnya bahwa penerbitan objek gugatan olehTergugat II didasarkan pada usulan dari KPU Kota Pematangsiantar sesuaidengan Peraturan Perundangundangan;5.

Herry Tua ButarButar, SE., yang diajukan dipersidangan untuk membuktikan bahwa SuratUndangan untuk mengikuti pelantikan kepada Penggugat telah diterimaoleh Asnah Tarigan sebagai Kasubbag Umum pada Komisi PemilihanUmum Kota Pematangsiantar yang merupakan bawahan dari Penggugat diSekretariat Komisi Pemilihan Umum.

Bukti T.J19 merupakan foto copy sesuai aslinya Surat WalikotaPematangsiantar Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 November 2012Perihal Undangan, kepada Saudara Herry Tua ButarButar, SE. yangdiajukan dipersidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat telahdiundang secara baik sebelum dilaksanakannya prosesi pelantikan bagi PNSyang diangkat dalam jabatan dilingkungan pemerintah kotaPematangsiantar.Bukti T.I20 adalah foto copy Surat dari Penggugat tanggal 12 November2012 perihal Penolakan Undangan Pelantikan

saudara Herry Tua ButarButar, SE. masih menjadi PNS PemerintahKota Pematangsiantar sehingga wajib mentaati/patuh terhadap segalaketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantarsampai status kepegawaian selesai dan resmi/sah statusnya menjadi PNSSekjen KPU.Bukti T.I23 adalah foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaantentang Penolakan Undangan Pelantikan An.

pada 4 TPS tersebut;Bahwa Saksi tahu adanya perintah Bupati untuk melakukan pemilihansuara ulang pada 4 TPS tersebut karena saksi dan beberapa tokohmasayarakat bertemu Bupati untuk minta klarifikasi mengapa tidakdilakukan pelantikan calon terpilih;Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.

pemenang tidak dilaksanakan karena adanyakecurangan pada 4 TPS yang diperintahkan untuk pemilihan suara ulangoleh Bupati namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya sweri olehmassa pemenang Pilkades Pancratius Battfutu;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan tidak ada Pelantikan, pada tahun 2018kembali diadakan Pilkades;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan sebelum pilkades 2018 ada pejabat yangditunjuk oleh Bupati tepatnya kapan saksi lupa namun pada tahun 2016yang menjabat adalah Bapak Kornelis Fanumby yang

tidak ada masyarakat yang komplain;Bahwa pada saat pelantikan Kades olilit, saksi tidak hadir;Bahwa perintah Dirjen Bina Pemerintahan Desa agar Desa Oliilitdiikutsertakan dalam Pilkades terdekat saksi tidak linat bukti fisik;Bahwa isi lengkap perintah dirjen tersebut saksi tidak tahu namun pointerakhirnya saksi tahu yang menyatakan bahwa Pilkades Olilitdiikutsertakan dengan Pilkades terdekat;Bahwa Saksi tahu Pilkades Olilit tahun 2015 namun saksi tidak tahu siapaketua panitianya;Bahwa tidak adanya

Bahwa karena tidakdilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun 2015tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara Barat/KabupatenKepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selaku Kepala Desa OlilitRaya pada waktu itu.

Bahwa karenatidak dilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun2015 tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku TenggaraHalaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.Barat/Kabupaten Kepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selakuKepala Desa Olilit Raya pada waktu itu.