Ditemukan 2302 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-06-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 Oktober 2015 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT
9343
  • Warga Desa Air Limau mengadakan rapat pada tanggal 20 April untukmenindak lanjuti tidak adanya tanggapan surat penolakan atas KeputusanTergugat Aquo, hasil rapat tersebut warga air limau menyampaikan aspirasikepada Badan Permusyawaran Desa (BPD) untuk melakukan upayapenolakan Keputusan Tergugat Aquo, dalam hal ini Badan PermusyawaranDesa (BPD) merupakan salah satu lembaga Pemerintahan Desa yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapbkan secara demokratis
    Melakukan pengawasan kinerjaHal 35 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUNPLGKepala Desa, serta anggota Badan Permusyawaran Desa merupakan wakildari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 danPasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,dengan demikian dapat mewakili kKepentingan masyarakat Desa Air Limau,menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berdasarkan
Register : 19-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 345/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
184
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi:Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 791.000,(tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis PengadilanAgama Bangil yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2018miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 hijriyah, oleh kamiMOH. RASID, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H.
Register : 13-11-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2015/PTUN-BNA
Tanggal 12 April 2016 — IBNU HAKIM lawan BUPATI ACEH TENGGARA
8723
  • mengundang Seluruh PerangkatDesa dan Tokoh Agama desa untuk membahas mengenai permasalahan tersebut(vide bukti T8) ;Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2015, Camat Lawe Sumur telahmengadakan rapat dengan seluruh perangkat desa dan tokoh agama desa TerutungMegara Lawe Pasaran namun tidak ada kesepakatan meskipun pihak kecamatansudah memberikan solusisolusi (vide bukti T9) ;Bahwa kemudian setelah diadakan rapat antara Camat Lawe Sumur dengan SeluruhPerangkat Desa dan Tokoh Agama, kemudian Badan Permusyawaran
Register : 05-03-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 11 Juli 2013 —
403
  • (lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
Register : 11-02-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 03/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 6 Mei 2014 — LA HUSNI BUTON, Sebagai Penggugat Melawan BUPATI BURU
9732
  • Bupati Buru Nomor 141313Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sanleko danPengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Sanleko Kecamatan NamleaKabupaten Buru Periode 20122018 ditetapkan pada tanggal 6 November2012, maka masa jabatan Penggugat seharusnya berakhir 6 November2018, dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telahcacat hukum dan harus dibatalkan;9) Bahwa Penerbitan Objek Sengketa, yang dikeluarkan tanggal 6 November2013 oleh Tergugat didasarkan atas Surat Laporan Badan Permusyawaran
Register : 16-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA TERNATE Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Tte
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9034
  • Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.076.000.00 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.
Register : 05-04-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
145
  • Mutah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Dalam Konpensi dan Rekonpensi.Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi membayar biaya perkarasejumlah Rp. 966.000,(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis PengadilanAgama Bangil yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 hijriyah, oleh kamiMOH. RASID, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H.
Register : 20-09-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
AHMAD WAHIB
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN PATI
Intervensi:
ZAENAL ARIFIN
329338
  • olehmasyarakat, Panwas Kecamatan, Koramil (bukti T12, bukti T13 = T 114,keterangan saksi Ady Pramono) dan telah dilaksanakan penghitungan suaradihadapan para calon Kepala Desa, para saksi, dan masyarakat yang hadir,dengan hasil penghitungan suara Zaenal Arifin memperoleh suara 1151 suara,Ahmad Wahib 952 suara, dan berdasarkan' Berita Acara NomorPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 110 dari 12031/ba.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Zaenal Arifin memenuhisyarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaran
    Tindakan yangdigugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/ atauAUPB;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajaribukti surat para pihak, keterangan saksi dari para pihak dan pengakuan parapihak yang bersengketa yang menjadi fakta hukum dalam pemeriksaansengketa in /itis; dimana tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang membatalkan/ menyatakan tidak sah Keputusan CamatWinong Nomor 141.2/19/2019 Tentang Penetapan dan Peresmian AnggotaBadan Permusyawaran
Putus : 05-03-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 56/PID/TPK/2013/PNTK
Tanggal 5 Maret 2014 — DIDI ARYADI
19956
  • (lima ribu rupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri KelasI A Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 4Maret 2014 dengan susunan Majelis; SUTAJI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) dan A.,BAHARUDDIN NAIM SH.MH. (AdhocTipikor) masingmasing sebagai hakim anggota.
Register : 27-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 39/Pid.B/2021/PN Rap
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SYMON MORRYS, SH
Terdakwa:
1.TAJUIT
2.SUPRONO
3.JUMANGIN
11933
  • Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 olehkami Muhammad Alqudri, S.H,.selaku Hakim Ketua Sidang, Welly Irdianto,S.H., dan Khairu Rizki, S.H,. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, dalam persidanganyang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim
Putus : 24-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGAJKT.PST
Tanggal 24 Februari 2016 — Tuan GUNAWAN >< Tuan TONI, Dkk.
993556
  • EKSEPSI:Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;B DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .DALAM REKONPENSI: Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;Hal 65 dari 66 hal Put.No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.NiagaJKT.PSTDALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSL: Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksirsebesar Rp. 716.000, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran
Register : 09-12-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 18 April 2017 — A. SABIRIN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG M. PADELI
12730
  • memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat,kenal dengan Tergugat danTergugat II Intervensi serta tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaandengan mereka ; Bahwa saksitidakkenal dengankuasaPenggugat, kuasa Tergugat dan kuasaTergugat II Intervensi sertatidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;Bahwa saksi disuruh untuk jadi saksi oleh Tergugat II Intervensi; Bahwa saksi dijadikan saksi karena masalah ojek ; Bahwa saksi kenal dengan Ketua Badan Permusyawaran
Register : 04-11-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 91/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
MUSIDI
Tergugat:
Kepala Desa Sidodadi
376276
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 447.500, (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Hal. 63 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.SmgDemikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariKamis tanggal 04 Maret 2021 oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H.
Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 927/Pdt.G/2016/PN.Tng.
Tanggal 5 Juli 2017 — MILA CHRISTIANA lawan PT. Griya Citra Lestari, Dkk
123294
  • Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 oleh kamiMAHMURIADIN, SH. sebagai Ketua Majelis, DIDIT SUSILO GUNTONO,SH.MH dan HALOMOAN SIANTURI, SH.MH masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
Drs. SAIFUL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
FAHRIZAL. SP
328156
  • peraturan perundang undanganyang berlaku dan asasasas umu pemerintahan yang baik.2.1 Bahwa Penggugat dapat kehilangan haknya tidak dapat menjalanimasa jabatan penuh selama 5 (lima) tahun sebagai AnggotaDPRD Kota Samarinda, karena diberhentikan antar waktu danpenggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kota Samarindakarena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikansebagaimana dimaksud :Pasal 405 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf i, Undang UndangNomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaran
Putus : 15-04-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 107/Pid.B/2014/PN.JKT.UTR
Tanggal 15 April 2014 — RANGGA SETIAWAN Bin ALIMAN
4930
  • Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima riburupiah) ;59Demikian diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaUtara pada hari:SENIN, tanggal14 April 2014,oleh:SUPRIYONO, SH.M.Hum., sebagaiHakim Ketua Majelis, JEFERSON TARIGAN, SH. MH., dan BONAR HARIANJA,SH. MH., masing masing sebagai Hakim Anggota.
Register : 17-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
330207
  • FAQIH;16.Bahwa, setelah semua tahapan penjaringan Bakal Calon KepalaDesa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, KabupatenBangkalan dilakukan oleh Penggugat, kemudian Penggugatmenetapkan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala DesaTanah Merah Laok yang berhak di Pilih tertuang dalam Berita AcaraNo. 188/41/BA/P2KD/04/2021 tanggal 9 April 2021 denganmengetahui Badan Permusyawaran Desa Tanah Merah Laok dalamhal ini Ketua Badan Permusyawaratan Desa H.
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 5 Juli 2011 —
5418
  • ., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara lain berisi Panitia Ajudikasi Tingkat Desayang susunannya meliputi: 1. Pengawas Aspiyak (Ketua BPD), 2. Ketua EdyMuchlison (Kepala Desa), 3. Sekretaris M. Anwar (Sekretaris Desa), 4. BendaharaMujib (Kaur Kesra & Pembangunan), 5. Pelaksana Teknis Lapangan/Perdusun, denganperincian pengeluaran biaya : 1. Untuk Ketua RT Rp.10.000, 2. Untuk BPDRp.10.000, 3. Untuk Camat Rp.5.000, 4. Untuk meterai Rp.12.000, 5.
    Sos., mengundangdan dihadiri oleh pengurus BPD dan Ketua RW, Ketua RT, perangkat Desa, KepalaDusun untuk mengadakan rapat desa sehingga membuat Peraturan Desa (PERDES)Jambewangi Nomor: 02 Tahun 2005 yang semula tertanggal 02 Agustus 2005sehingga direfisi menjadi taanggal 02 Juli 2005, tentang Biaya Pensertipikatan TanahDalam Rangka Proyek LMPDP (Ajudikasi) Tahun 2005, yang ditandatangani olehTerdakwa EDY MUCHLISON, S.Sos., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 151/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
1.UJANG KURNIAWAN
2.LUKMAN SUHARTO
3.PRAYITNO
Tergugat:
1.Kepala Desa SRUNI
2.Sekretaris Desa SRUNI
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
4.PT. TARGET SUKSES PROPERTI
Turut Tergugat:
1.CAMAT, KECAMATAN GEDANGAN
2.SUWARNO HS
3.BAMBANG UTOMO
5320
  • warga desa juga sudah dikumpulkan untuk diberikanpenjelasan mengenai penggunaan uang hasil sewa tanah desa tersebut;> Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut sampai sekarang masihberlaku dan tidak pernah dibatalkan;> Bahwa terhadap uang hasil sewa tersebut saksi selaku Kaur Keuanganada catatannya yaitu sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam jutarupiah) yang diterima oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh SaifulImmadudin;> Bahwa pada saat disewakan sudah dilakukan musyawarah denganBadan Permusyawaran
Register : 11-11-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 52/G/2015/PTUN-SRG.
Tanggal 27 April 2016 — H. MAHYAR dkk melawan 1. BUPATI SERANG 2. HJ. ETI JARNIYAH
11952
  • denganUndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan PerubahanKedua atas undangundang Nomor 9 tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;ili) UndangUndang Nomor 9 tahun 2014 tentang Desa;iv) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang PeraturanPelaksana UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentangPemilinan Kepala Desa;vi) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentangBadan Permusyawaran