Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1780/Pdt.G/2018/PA.Bjn Tanggal 18 Juli 2019 — PEMOHON VS TERMOHON
59 — 8
59 — 8
kembali.Alasan Pemohon itu tidak benar, sebenarnya saudara Pemohonketahuan oleh suami Erlinda telah selingkuh di rumah (wil) tersebut.Pemohon sebenarnya telah dilaporkan ke POLSEK temayang, kalautidak di laporkan mana mungkin pihak POLSEK Temayang bisa tahu dankemudian menghubungi pak Kades Kedungsumber.Kemudian setelah selesai dari POLSEK Temayang sdr Pemohon dan sdrErlinda di mintai keterangannya di balai desa Kedungsumber di hadapanPak Kades Kedungsumber, yang kemudian oleh Pak Kades Pemohondiberi sangsi
Register : 18-12-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1150/Pid.Sus/2017/PN Kis Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ANITA MAGDALENA RAJAGUKGUK,SH
Terdakwa:
Ari Pranoto Alias Ari
26 — 14
ANITA MAGDALENA RAJAGUKGUK,SH
Terdakwa:
Ari Pranoto Alias Ari
26 — 14
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1150/Pid.Sus/2017/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 23-10-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 46-K/PM.II-10/AD/X/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 — Irvan Ilham Jati, Pratu NRP 31110096471291
71 — 40
71 — 40
keperluananggota yang ingin melakukan ijin tersebut dan ada ketentuandan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagiseluruh prajurit di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad,namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijindari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedurperijinan tersebut karena Terdakwa telah jenuh dengan tugasrutinitas satuan.Bahwa alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijinKomandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dantidak betah saat diberi sangsi
Putus : 27-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 336/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 27 September 2016 — JUMAHERI melawan 1. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Pusat di Jakarta, cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Temanggung dll
135 — 76
135 — 76
meminta kepada Turut TERLAWAN I untukmemberikan pengawasan pada TERLAWAN agar TERLAWAN melaksanakan Penjualan Jasa keuangan mentaati Peraturan OTORITASJASA KEUANGAN dalam BAB VII Tentang Peralihan pasal 54 yangberbunyi : Penanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasakeuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajibdi sesuaika dengan kententuan sebagai mana di atur dalam pasal 22paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini,ataupun memberikan Sangsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/PID.SUS/2013/PN.SBY Tanggal 22 April 2014 — Dra. ELLYANTI DWI PURWANI ;
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
83 — 23
83 — 23
132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
.86/Pid.Sus/2013/PN.Sbyyang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan Pasal 122angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD, e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13Februari 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri KeuanganNomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi HasilCukai hasil tembakau dan sangsi
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kis Tanggal 24 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Johan Sandi
30 — 5
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Johan Sandi
30 — 5
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaana Iternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 09-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bln Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ADI WIRATMOKO, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD HUSNI bin RUSDI
59 — 43
ADI WIRATMOKO, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD HUSNI bin RUSDI
59 — 43
koordinasi dengan konsumen jika akan dikembalikandan atau akan tetap dibongkar habis maka akan dibuatkan berita acaranya.Semua minyak yang ada dalam tangki wajib dikuras habis;Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa gaji Terdakwa namun untuk awalgajil sopir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambahuang jalan namun kisaranya uang jalannya saksi tidak tahu;Bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan bahwa harus dilakukan pergantianyang diatur oleh kepala pool yakni saudara Allen;Bahwa ada sangsi
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 826/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
22 — 3
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
22 — 3
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 222/Pdt.G/2017/PN Gin Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
1.I Ketut Adi Putra
2.I Nyoman Jengki
Tergugat:
I Wayan Yanto ,ST
72 — 41
1.I Ketut Adi Putra
2.I Nyoman Jengki
Tergugat:
I Wayan Yanto ,ST
72 — 41
Pernyataan lalai pada dasarnyabertujuaan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada Debituruntuk memenuhi prestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat ataskerugian yang dialami oleh Kreditur.
Pernyataan lalai pada dasarnya bertujuan menetapkantenggang waktu (yang wajar) kepada Debitur untuk memenuhiprestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat atas kerugian yang dialamioleh Kreditur. Menurut undang undang, peringatan (Somatie) Krediturmengenai lalainya Debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (videpasal 1238 KUH Perdata). Jadi lembaga Pernyataan lalai merupakanupaya hukum untuk sampai pada fase Debitur dinyatakan wanprestasi.
Register : 31-10-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK. Tanggal 8 Desember 2014 — dr. H.YUENDRI IRAWANTO,M.KeS
72 — 37
72 — 37
dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumHalaman 21 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.dengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
IRAWANTO,M.Kes memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
Putus : 01-06-2011 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 40 / Pid.Sus / 2011 / PN. Jkt.Ut. Tanggal 1 Juni 2011 — TJIA THAT TJONG alias TJIA TJAT TJHONG alias ATJONG
287 — 206
287 — 206
Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
Register : 17-10-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/G/2013/PHI.PN.BDG Tanggal 8 Januari 2014 — CECEP CAHYADI,A.MD., Cs.; Lawan; PT. Jasa Marga Persero Tbk. Cabang Purbaleunyi
105 — 21
105 — 21
Jasa Marga (persero) Tbk dengan serikat Karyawan JasaMarga.Bahwa PARA PENGGUGAT sejak bekerja di perusahaan TERGUGAT tidak pernahdiberikan sangsi berupa Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga oleh TERGUGAT.Bahwa tanpa alasan hukum yang jelas TERGUGAT telah menjatuhkan Skorsingkepada PARA PENGGUGAT sesuai surat sekorsing yang masingmasing yaitu;1 Surat Keputusan Kepala PT.
Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung perihal penolakan atas sangsi PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 30 April 2013.Fotocopy Surat dari Tommy Afief Noor yang ditujukan kepada PT. Jasa Marga(Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung perihal penolakan atas sangsiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 30 April 2013.Fotocopy Surat dari Dasep Mahpudin yang ditujukan kepada PT.
Putus : 05-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1717 K/Pdt/2013 Tanggal 5 Agustus 2015 — OMAR ISMAIL LUBIS vs CHARLES MIDUK SOMARA LUMBAN TOBING
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi Charles Miduk Lumban Tobingmempunyai itikad tidak baik seharusnya menghormati apa yang dilakukanoleh Bapaknya yaitu Jual Beli Tanah tersebut adalah hasil harta bersamaperkawinan antara Sinmar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolondengan menandatangani Akta Jual Beli tersebut;Bahwa apabila Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan putusan pengadilanmaka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili untuk memberikan sangsi kepada Tergugat Hal. 3 dari 28 hal
Register : 10-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 76/Pid.B/2019/PN Tjp Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL
Terdakwa:
OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI Bin TAHARMAN
118 — 17
AMRIZAL
Terdakwa:
OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI Bin TAHARMAN
118 — 17
Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yangberasal dari
Register : 09-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
OKTAVIANUS SAMBEKA
150 — 93
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
OKTAVIANUS SAMBEKA
150 — 93
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Register : 04-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN LSK Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB
2.ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI
33 — 2
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB
2.ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI
33 — 2
Moeljatno, SH, menyebutkan yangdimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sangsi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adahubungan yang erat pula.
Register : 13-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 24-03-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pdt/2015 Tanggal 24 Maret 2015 — MAULIDAH, dkk vs H. RUSNADI
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.295 K/Padt/20154.3.4.4.4.5.4.6.e Bahwa Kasir toko itu adalah Ma (26) perempuan yang tinggal dijalan RTA Milono Komplek Bama Raya;e Bahwa Hj.Juairiah telah membuat Pengaduan kepada DewanPers yakni Pengaduan mengenai Hajjah Juairiah yang merasatelah diperdayai oleh saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan Perbuatan saya yang tidak mengklarifikasi terlebihdahulu kepada Saudari Maulidah sebelum menerbitkan beritatentang Kasir Toko dilaporkan ke Polisi;e Bahwa Saya telah mendapat sangsi dari
Register : 24-06-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 120/Pid.B/2014/PN Kln Tanggal 11 Agustus 2014 — A. NUGROHO ARIPAHLEVIANTO
107 — 21
107 — 21
Selanjutnya Terdakwa saksi beri sangsi berupa penurunanDP3 ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ) yang selanjutnya saksimembuat Laporan Pengaduan pada tanggal 8 januari 2014 dan LaporanPolisi No. Pol: LP/ B/ 145/ IV / 2014 / Res Klaten / Jateng, tanggal 07April 2014. di Polres Klaten tentang dugaan Tindak Pidana PemalsuanKUTIPAN AKTA KLEHIRAN. Bahwa di Disdukcapil Kab. Klaten ada 3 bidang / bagian dan satusekretariat diantaranya : Sekretariat di jabat oleh UTAMI SETYANINGSIH, SH.
Putus : 12-05-2005 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 62-K/PM.II-09/AD/V/2005 Tanggal 12 Mei 2005 — Pratu RUDIANTO
70 — 31
70 — 31
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Yon Armed13/2/1 Kostrad atau militer umumnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga