Ditemukan 2482 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti triparteit tripartid triparti trimartia tripastia
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 19-10-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.MIRMAN
2.DEDE SUBAKTI
3.Elman Edison
4.ARI PRASETYO SARWOKO
Tergugat:
PT BENGKULU MANDIRI
95 — 53
  • Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanyadapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskanhubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebuttidak menghasilkan kesepakatan.Artinya PHK dari Tergugat belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 25-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk
Tanggal 24 Oktober 2019 — 1.Nurul Anisa Oktaviani 2.Agustin Ismania lawan PT. DAHLIA DEWANTARA
258 — 126
  • permasalahankepada LBH FHUKATANKSBSI sehingga diupayakan penyelesaianmelalui perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali melalui surat Nomor010/LBH/F HKTKSBSI/I/2018 Tertanggal 24 Januari 2018 dan suratNomor 011/LBH/F HKTKSBSI//2018 Tertanggal 19 Februari 2018, namunTergugat tidak bersedia bertemu sehingga upaya perundingan bipartitdianggap gagal sehingga perselisihan kami limpahkan pada DisnakertransKota Bandar Lampung;Bahwa setelah dilakukan Pemanggilan Penggugat dan Tergugat sertadilakukan pertemuan tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
SOFIAN PULUNGAN
Tergugat:
PT. BERDIKARI INSURANCE
64 — 25
  • kerja berturutturut) dan menghukum Tergugatsecara tunai dan seketika membayar kepada Penggugat hakhak Penggugatsebagai akibat hukum dari PHK tersebut yaitu uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, pengobatan danperawatan yang keseluruhannya Jumlah total Rp. 200.603.646,;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit (Bukti T43) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-01-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
ABDUL HAKIM, DKK
Tergugat:
PT. INTERNUSA FOOD
60 — 29
  • putusan ini dan untuk singkatnya tidak dimuat disini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPetitum ke2 Para Penggugat yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentuantara Tergugat dengan Para Penggugat, berubah menjadi perjanjian kerja waktutidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkatBipartit (Bukti P18 s/d P20) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI Smr
Tanggal 5 Agustus 2015 — PT. UNITED COAL INDONESIA melawan PEKERJA PT. UNITED COAL INDONESIA {FIRHAN KALANGI DKK (55 Orang)}
107 — 30
  • Gugatan Para Penggugat Premature :Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Premature karena pihakTergugat sudah membayarkan gaji Para Penggugat sebelum gugatan inidiajukan sesuai dengan anjuran Mediator pada saat dilakukan Tripartit diDisnaker Kota Samarinda dan Tergugat juga sudah memanggil ParaPenggugat untuk bekerja kembali, karena kegiatan operasional di PT UnitedCoal Indonesia sudah beroperasi normal kembali dengan Internal Memo49Nomor : UCVHRD/JKT/VIIV2014/09, yang pada pokoknya memberitahukankepada
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 110/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
PT. Sari Keramindo International diwakili oleh: Fiona Pusparani Bratanata ( Direktur Utama)
Tergugat:
Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Binwasnaker & K3 Kemennaker RI
Intervensi:
Abdul Samad. dkk (156 orang)
355 — 166
  • dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka atas perselisihanterkait upah antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, telahdilakukan perundingan bipartit dan telah menghasilkan kesepakatan yangdituangkan dalam Perjanjian Bersama, sehingga langkahlangkahperundingan bipartit tersebut merupakan langkah penyelesaian perselisihanhubungan industrial sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Inddustrialapabila perundingan bipartit dan tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
75 — 24
  • pada tanggal 22 Mei 2018 denganmenyatakan putus hubungan kemitraan dengan Penggugat (Bukti P18);Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih datang ke Perusahaanuntuk melakukan kegiatan namun tidak diizinkan masuk dan pekerjaanPenggugat telah digantikan dengan pekerja lain, dan terhadap masalah iniberdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihak telah mengupayakanpenyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkat Bipartit (Bukti P19, Bukti T6, T7) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 22-08-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn
Tanggal 9 Oktober 2014 — - SETIANI (PENGGUGAT I) - SUHERY (PENGGUGAT II) - SHELLA PRATOWO (PENGGUGAT III) - MILAWATI (PENGGUGAT IV) - RINI HAMDANI (PENGGUGAT V) - SUMARTINI (PENGGUGAT VI) - ERMAWATI (PENGGUGAT VII) - RAHMADANI (PENGGUGAT VIII) - SURYANI (PENGGUGAT IX) - KELANA ADI SANJAY (PENGGUGAT X) - BOY NANANG (PENGGUGAT XI) - SITI AISAH (PENGGUGAT XII) - HIDAYAT (PENGGUGAT XIII) - HARUN MATONDANG (PENGGUGAT XIV) - RIZAL YUSALDI (PENGGUGAT XV) - MUHAMAD RIDWAN (PENGGUGAT XVI) - EFFENDI (PENGGUGAT XVII) - ROSLINA PERANGIN ANGIN (PENGGUGAT XVIII) - SHELLA MIRANDA (PENGGUGAT XIX) - SAIDI (PENGGUGAT XX) - SUNARDI (PENGGUGAT XXI) - SUSWIADI (PENGGUGAT XXII) - Drs.H.ISMED (TERGUGAT)
79 — 10
  • telah berulangkali secara lisan maupunHalaman 61 dari 86Putusan No. 63/Pdt.SusPHI/2014/PHI.Mdntulisan serta melakukan aksi unjuk rasa, memohon supaya Tergugat dapatmelakukan pembayaran hak hak para Penggugat;Menimbang, bahwa perselisihan ini juga telah pernah diupayakanpenyelesaiannya melalui sidang Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan selanjutnya Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 3586/DTKTR/2013 (vide bukti P1) sebagai hasil dari penyelesaian secara Mediasiditingkat Tripartit
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 24-03-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 29 / G / 2013 / PHI / PN.KPG
Tanggal 24 Maret 2014 — - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk LAWAN - RONI HADIAN,
37 — 20
  • Perundingaan WV : tanggal 30 Mei 2013, TERGUGAT tidak hadir dalamperundingan tersebut.Bahwa perundingan perundingan tersebut tidak tercapai kata sepakat antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT pada tanggal 15 Juli2013 mencatatkan perselisinan PHK pada Disnakertrans Kabupaten Ngada untukkemudian dilakukan mediasi secara Tripartit oleh Mediator DisnakertransKabupaten Ngada ;Bahwa selanjutnya dikarenakan masih tidak ditemukan kata sepakat dan titik temuantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 19-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk
Tanggal 24 Oktober 2019 — APRELINA, lawan PT DAHLIA DEWANTARA
262 — 50
  • permasalahankepada LBH FHUKATANKSBSI sehingga diupayakan penyelesaianmelalui perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali melalui surat Nomor010/LBH/F HKTKSBSI/I/2018 Tertanggal 24 Januari 2018 dan suratNomor 011/LBH/F HKTKSBSI//2018 Tertanggal 19 Februari 2018, namunTergugat tidak bersedia bertemu sehingga upaya perundingan bipartitdianggap gagal sehingga perselisihan kami limpahkan pada DisnakertransKota Bandar Lampung;Bahwa setelah dilakukan Pemanggilan Penggugat dan Tergugat sertadilakukan pertemuan tripartit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — 1. ANGGA PRILAHA, DKK VS PT. BEKASI METAL INTI MEGAH
58 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BMIM yaitu lbu Karini Mardijanto untuk melakukanperundingan secara Tripartit di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimengingat hingga surat tersebut dilayangkan Tergugat DR masih belumbersedia untuk melakukan perundingan dengan Para Penggugat DR;Bahwapada tanggal 18 Januari 2016 Para Penggugat DR melalui PUK SPLFSPMI PT.
    BMIM menyampaikan surat Nomor 036/PUKSPL/FSPMI/PT.BMIM/I/2016 yang inti dari isi surat tersebut memintakembali kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi agar memanggil kembaliTergugat DR untuk dapat melakukan perundingan secara Tripartit terkaitperselisihan yang hingga saat ini belum ada kesepakatan dikarenakan pihakperusahaan masih tidak mau melakukan perundingan;Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Para Penggugat DR melalui PUKSPL FSPMI mengirim surat No:039/PUK SPL/FSPMI/PT.BMIM/II/2016menyampaikan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
123 — 84
  • dilakukan Rapat Internal PanjaPengupahan Komisi IX DPR RI dengan Tenaga Ahli BidangKetenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan hasil kesimpulan sebagaiberikut :1) Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk MENCABUT PP No.78Tahun 2015 Tentang Pengupahan;2) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk MEMBUAT PeraturanPemerintah YANG BARU dengan formula baru yang tidakbertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;3) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak meninggalkankewenangan daerah (tripartit
    ), baik berunding (tripartit), penetapanKebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penentuan Inflasi dengan persatutahun sekali;4) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk menyelesaikanPeraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang baru dalam jangkawaktu 3 (tiga) bulan dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepadaseluruh pemangku kepentingan;Bahwa meskipun Panja Komisi IX DPR RI sudah memberikankesimpulan dan rekomendasi tersebut kepada Pemerintah, namumHalaman 15 dari 1386 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Khusus PHI
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Agustus 2019 — 1. Andreas Ratu Hegi. 2. Kornelius Here Lawan PT. Citra Golden Tunggal (VIZ)
141 — 67
  • DUTA PUTRA LEXINDO mulai tanggal 16 Juli2018 dan PENGGUGAT II di PT.Dunia Lampu sebelum adanya putusantentang hal hal yang menyangkut persoalan hubungan industrial dengan pihakPT.Citra Golden Tunggal selesai.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan langkah langkah BIPARTITterhadap PENGGUGAT dan PENGGUGAT II pada tanggal 6 juni 2019,dengan hasil sepakat untuk TIDAK SEPAKAT.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan Langkah TRIPARTIT denganPENGGUGAT Beserta DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA Pangkalpinangpada bulan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-09-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 282/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
1.ELSYA TRI SUCI
2.SONDANG AGUSTINA PANGARIBUAN
3.LISMAYANTI SINURAT
4.MARIEL AVERLINA HUTABARAT SE
5.HEPIN SITUMORANG
6.VINSENSIUS EVA ASTUTI S
7.LINDAWATI NAIBAHO
8.RICI VILOLA
9.PERUBAHAN LAIA
10.SISKUPU HAKAS
11.WIWIN INDRAYANTI
12.JENRI ANTO SITUMORANG, S.Kom
13.SIMSON SIHOMBING
14.ANTONI PURBA
15.MORA BERNATH SIAHAAN,
16.SYAHNIAR NASUTION
17.SHAFA ULWIYA
18.HERI PRANATA LBS
19.MUHAMMAD FADHILA
20.SURIANTO
21.AHMAD EKA JUNAIDI
22.EVA SOLINA MANURUNG, AM.Kep
23.NABUNKADNEZAR SIREGAR
24.LUCIANA SIMANJUNTAK
25.FERI YUDO HARIARA GULTOM
Tergugat:
RUMAH SAKIT MARTHA FRISKA MEDAN
145 — 34
  • (enam) bulan terhitung mulaitanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 25 April 2020, sebagaimana termaktubdalam Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2019, dan berlanjut sampaibulan Juli 2020, hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada ParaPenggugat;Bahwa atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat secara sepihak terhadap Para Penggugat maka dilakukanperundingan bipartit, namun dalam perundingan antara Penggugat dan Tergugattidak tercapai kesepakatan, selanjutnya dilakukan Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
117 — 20
  • Oleh karenanya dapat dipastikanbahwa tidak pernah ada perundingan Bipartit maupun Tripartit antaraPenggugat dengan Tergugat. Dengan demikian sepantasnya gugatanPenggugat dinyatakan prematur.4.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 05-09-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 24 Februari 2014 —
49 — 19
  • (ayat 2) 66 Menimbang, bahwa adanya keharusan atau kewajiban untuk melakukanmediasi atau proses tripartit lainnya sebelum dilalukannya gugatan kepengadilan hubungan industrial ditunjukkan melalui Pasal 5 dan Pasal 83 ayat(1) undangundang tersebut, yang menyebutkan bahwa Dalam halpenyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, makasalah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan HubunganIndustrial.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-08-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. ROSID, DKK VS PT DIAMOND COLD STORAGE
126 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perselisihan PHK tersebut telah diupayakanperundingan Bipartit, dimana melalui Kuasa Hukum Penggugat telahmengirimkan surat ajakan perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Surat ajakan perundingan Bipartit tanggal 12 September 2014, Nomor070/ADVK/IX/2014; Surat ajakan perundingan Bipartit tanggal 23 September 2014, Nomor072/ADVK/IX/2014;Namun upaya untuk perundingan Bipartit tersebut gagal, karena pihakTergugat tidak mau diajak untuk berunding;Bahwa selanjutnya telah dilakukan perundingan Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Januari 2017 —
122 — 47
  • Februari 2015;Official Receipt (Nota Pembayaran) dari Sekolah ChildrenDiscovery House, Montessori;Terjemahan Resminya dalam bahasa Indonesia OfficialReceipt (Nota Pembayaran) dari Sekolah ChildrenDiscovery House, Montessori;Putusan Mahkamah Agung No. 286 K/Pdt.SusPHV/2013;Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011;Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUUX1IV/2014;Tanda Terima Dokumen tertanggal 15 Maret 2016;Tanggapan atas Permohonan Penyelesaian/PencatatanPerselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT UNITED COAL INDONESIA VS FIRHAN KALANGI, DKK
112 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Gugatan Para Penggugat Premature:Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Premature karenapihak Tergugat sudah membayarkan gaji Para Penggugat sebelum gugatanini diajukan sesuai dengan anjuran Mediator pada saat dilakukan Tripartit
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DIREKTUR UTAMA PT. PEGADAIAN (Persero), LAWAN PAULUS ZACHARIAS, SE
162 — 83
  • yang sangatmerugikan Tergugat; Atas dasar uraian fakta hukum tersebut, maka kami mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenanmenyatakan bahwa Tergugat haruslah dinyatakan tidak beraslah dan dalildalil gugatanPenggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.Bahwa tidak benar dalildalil Penggugat pada butir: 13 s/d 17, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ini telah dilakukanpenyelesaian secara bipartit dan tripartit