Ditemukan 2286 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wilayahnusa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
171 — 73
  • WilayahDesa Passo dalam perencanaan Tata Ruang Kota Ambon diperuntukan bagiKawasan bisnis dan Terminal Ordo 2 yang dituangkan dalam Perda Kota Ambon.Sesuai dengan KEPMENHUB (lupa nomor dan tanggalnya) persyaratan luas lahanminimal untuk Terminal Transit Type B seluas 3 Ha;Terkait dengan lokasi tanah Terminal: melakukan survey drainase kota yang sudahada yang bermuara pada sungai didekat lokasi terminal sehingga loklasi site tidakberbatasan dengan tepi pantai.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
252 — 509
  • WilayahDesa Passo dalam perencanaan Tata Ruang Kota Ambon diperuntukan bagiKawasan bisnis dan Terminal Ordo 2 yang dituangkan dalam Perda Kota Ambon.Sesuai dengan KEPMENHUB (lupa nomor dan tanggalnya) persyaratan luas lahanminimal untuk Terminal Transit Type B seluas 3 Ha;Terkait dengan lokasi tanah Terminal: melakukan survey drainase kota yang sudahada yang bermuara pada sungai didekat lokasi terminal sehingga loklasi site tidakberbatasan dengan tepi pantai.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
103 — 30
  • Dan lahan tersebut terletak di WilayahDesa Wargakerta Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya ;Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2012 di Dinas Pertanian dan TanamanPangan Provinsi Jawa Barat ada Kegiatan Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) danPompa Air kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen APBD Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2012 ;Bahwa peran saksi sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) MITRAKARYA MUKTI Desa Wargakerta Kec.Sukarame Kab.Tasikmalaya adalah pihak yangmengajukan proposal dan
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
849 — 654
  • SPS2 masuk di wilayahdesa Saksi dan tidak melihat terjadinya kebakaran, tetapi Saksi melihatada asap, Saksi bertanya sama buruh harian lepas, itu asap dimanakatanya asap di PT. SPS2;> Bahwa pada malam malam terjadinya kebakaran ada warga Saksi yang ikut memdamkan api, mareka membawa peralatan seperti timba,ember, keepsolo, dan lainlain.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3000 — 1563
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Ketentuan..SK No 050855 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 355 Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 17Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lainsesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tugas:a. membantu Pemerintah Pusat dan/ atau PemerintahDaerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayahdesa berdasarkan asas kemanfaatan umum dandengan memperhatikan kepentingan desa lain;b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
115 — 22
  • benar/ tidak validsehingga menyalahi aturan dan melanggar hukum ;Bahwa kalau dalam BLMP RR Susulan wilayah Jambu Kidul terdapatpenyimpangan karena KMW dan Fasrum tidak melakukan verifikasi di lapangan,tetapi KMW di kantor hanya meneliti formulirnya saja;Bahwa yang berhak mendapat bantuan BLMP RR Susulan itu didasarkan ataskriteria dan harus diverifikasi ;Bahwa Usulan dari desa Jambu Kidul itu 170 rumah, kemudian baru diverifikasi ;Bahwa Fasrum dan KMW tidak malakukan verifikasi di lapangan untuk wilayahDesa