Ditemukan 2484 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 11 April 2011 — YUNUS BAIHAQIE FASHA; AHMAD DENI; AGUS KUSNADI; ERWIN SUPRIADI; DANDI MUGI PERMADI; LAWAN;
PT. CARREFOUR INDONESIA
45 — 19
45 — 19
Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Bipartit danMediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun2004 tentang panitia Penyelesaian Hubungan Industrial(PPHI),dibuktikan dengan nota anjuran No: 567/3133Disnakertertanggal 17 Mei 2010 yang isi anjurannya adalah sebagaiberikut :61. Agar pihak pengusaha mengangkat pekerja (sdr. ErwinSupriadi, sdr. Yunus Baihagie Fasha, sdr. Agus Kusnadi,sdr.Dandi Mugi Permadi, sdr Hermansyah, sdr.
Register : 31-10-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG Tanggal 31 Maret 2015 — Dodi Permana; Daryanti; Abdalah M Khadafi Nasution; Rodiah;
Siti Dzulhijah; , Dkk LAWAN; PT SUJI TECHNO;
104 — 29
104 — 29
Sehingga Pihak Tergugat menolak Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi.Berdasarkan alasanalasan tersebut, adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini, mengesampingkan hasilhasil perundingan baik secara Bipartet maupun Tripartit,dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang demikian tersebut, adalah benar secara hukum.DALAM POKOK PERKARABahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat (termasuk dalam Provisi) di atas merupakan satu kesatuanyang
;Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara Aquosecara Bipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit dan Pegawai MediatorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan surat anjuran No.565/1955/HIsyaker/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 (bukti P34), dan Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 30 September 2013 (bukti P37), maka Majelis Hakimberpendapat para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara Aquo sesuaiketentuan Pasal 3, Pasal
Putus : 04-02-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — DADAN SUPARDAN, DKK VS YUKI IRAWAN
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas pencatatantersebut Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil olen Mediator padaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untukdilakukan pertemuan tripartit sebagaimana Surat Nomor 567/7962/Disnakertrans tanggal 10 Desember 2013 (Bukti P9);Bahwa meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan tripartit namun tidakdicapai kata sepakat untuk mengakhiri permasalahan terkait, maka setelahDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang melaksanakanupaya penyelesaian
Register : 09-05-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Februari 2013 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA,
MELAWAN
PT. PLN (PERSERO),
104 — 37
104 — 37
tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen PekerjaanPembacaan Meter Outsourching berpotensi menimbulkan ketidakstabilanPolitis dan Ekonomis, di dalam UndangUndang Ketenagalistrikan kerapmenimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karenadinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjukrasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Nasionalmaupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaanyang tidak selarasnya Hubungan Industrial Bipartit dan Tripartit
Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat poin 7,8,9 dan 15tidak benar sama sekali karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Hal 113 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel305.K/DIR/2010 hanyalah bersifat pengaturan dan merupakan petunjukpelaksanaan/teknis dalam aspekaspek pengadaan berbagai macambarang dan/atau jasa secara umum dan tidak ada kaitannya denganketidakstabilan politik, polemik, ekspoitasi berkelanjutan, unjuk rasa,bipartit, maupun tripartit.
Upload : 21-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 90/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Srg SINTYA DARMALI
Lawan
PT. PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL ATAU PEI
448 — 797
448 — 797
pertemuan tanggal 20 Juni 2019(IM/HCHC/58/V1I/2019), dengan ini diinformasikan bahwaPENGGUGAT tidak akan menghadiri undangan TERGUGATkarena belum jelas maksud dan tujuan agenda pertemuantersebut.20.Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 PENGGUGAT menunjukkuasa hukum Christina Rini & Partners (Advocates and LegalConsultants) untuk mendampingi dan atau mewakili PENGGUGAT sertamembela kepentingan PENGGUGAT dalam tingkat Bipartit denganTERGUGAT, maupun andaikata harus membawa kasus PENGGUGATsecara Tripartit
Register : 06-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel. Tanggal 2 Maret 2016 — 1. Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI, alamat Graha Cempaka Mas A2/6/9 Jln. Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus, disebut sebagai PEMOHON I;
2. CHARLY SIANTURI, alamat Graha Cempaka Mas A2/12/8 Jln. Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus, disebut sebagai PEMOHON II;
3. Tuan HAji BOYAMIN SAIMAN, pekerjaan Swasta, Jabatan Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jln. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw.04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
Tuan SUPRIYADI, pekerjaan Swasta, jabatan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jln. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, keduanya disebut sebagai PEMOHON lll;
212 — 246
212 — 246
Atas fasilitasi Disperum Pemprov DKImelalui Kesepakatan Tripartit maka PPRS pimpinan AgusIskandar sudah dihentikan melalui RULB (20 september 2013)dan telah dibentuk kepengurusan baru dibawah pimpinan Sdr.Tonny Soenanto Palmer Situmorang.
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 2 Agustus 2011 — HAMZAH AN; M. ALI IMRON; KARNAN; ENDANG WAHYU; JAJAT SUDARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR KEUANGAN DAN; ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN
116 — 32
116 — 32
setempat.(2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.Bahwa dari ketentuanketentuan sebagaimana terurai tersebut diatas, dapat ditarikkesimpulan bahwa pengajuan gugatan mengenai sengketa Perselisihan HubunganIndustrial sebelum diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial wajib diselesaikanterlebih dahulu melalui perundingan yang ditempuh secara bipartit dan tripartit
Penggugat tersebut;11.12.13.14.bahwa ditolak dalil Para Penggugat pada point XIII posita gugatannya karenabagaimana mungkin Tergugat III dapat dikatakan telah menerima sebagian isi dariAnjuran Nomor : 567/2512Disnaker yang dikeluarkan Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Bandung sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut kalau Tergugat III sendiritidak pernah menerima dan/atau mengetahui keberadaan Anjuran tersebut karenamemang faktanya Tergugat II tidak termasuk para pihak yang terkait dalamperundingan Tripartit
Register : 17-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG Tanggal 12 Mei 2015 — PT. SUKANDA DJAYA; LAWAN; BEJO SUSANTO; KUSMANA;
HENI PUSPASARI; DINDIN KURNI; TOTO TRIHANANTO, DKK;
98 — 19
98 — 19
Rudi Hermawan WorkerMenimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil bantahannya, maka Tergugatmengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup (T1,1T2,T3,1T4,T5,T6,T7) danmenghadirkan satu orang saksi ahli yang mengaku bernama MARSANA, yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah;Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara AQuo pada tingkat Tripartit dan pegawai Mediator DisnakerTrans Kota Cimahi telahmengeluarkan Surat Anjuran No.560/1313/Disnakertransos, tanggal 25 September2014
Putus : 16-03-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Tanggal 16 Maret 2016 — LIM KOK TJIONG >< PT. PULAU SEROJA JAYA
114 — 132
114 — 132
TentangKetenagakerjaan, oleh karena uang penggantian hak terkait erat dengan uangpesangon dan uang penghargaan masa kerja yang dalam perkara ini berjumlahNIHIL (Rp. 0,) maka Penggugat juga TIDAK BERHAK memperoleh UangPenggantian Hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau dengan kata lain besaran uangpenggantian hak adalah 15% x Rp.0 = Rp. 0, / NIHIL;20 Bahwa dalil Penggugat pada angka 23 s/d 24 halaman 9 dan 10 di dalamGugatannya adalah mengenai proses tripartit
Register : 29-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. Tanggal 11 Maret 2019 — WASPADA SASANING TAWANG; Melawan; PT. HOLCIM INDONESIA Tbk.;
100 — 59
100 — 59
alasan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diriBahwa oleh karena pada saat berlangsungnya perundingan Bipartit,Tergugat mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : 006/OHRIR/III/2018tertanggal 28 Maret 2018 dan Surat Nomor: 008/OHRIR/IV/ 2018 tertanggal3 April 2018 yang ditindaklanjuti oleh Terggugat dengan mengeluarkan suratPemutusan Hubungan Kerja Nomor: 010/OHRIR/I/IV/2018 tertanggal 06April 2018, sehingga Penggugat melalui Serikat Pekerja Holcim Indonesia(SPHI) mengajukan Permohonan perundingan Tripartit
Register : 16-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 377/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
Debora Rembulan Hutagaol
Tergugat:
PT MUSTIKA PUTRI DELI PT MPD
91 — 26
Debora Rembulan Hutagaol
Tergugat:
PT MUSTIKA PUTRI DELI PT MPD
91 — 26
pihak TERGUGAT mengancam akanmelaporkan PENGGUGAT kepada pihak yang berwajib dengan tuduhanpalsu yang mana sampai saat ini tidak pernah terbukti tuduhan tersebut;Bahwa atas tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung melakukanfitnah sebagai salah satu cara dari TERGUGAT untuk memenuhikewajiban hukumnya terhadap PENGGUGATmaka PENGGUGAT telahmengajukan Surat Permohonan Mediasi kepada Dinas TenagaKerjakota Medan agar permasalahan PENGGUGAT denganTERGUGAT dapat diselesaikan melalui proses Mediasi secara Tripartit
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 138/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
228 — 97
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
228 — 97
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat hanya dalam satuperusahaan.Bahwa, penyelesaian Perselisihan PHK dilakukan dengan cara bipartitkemudian tripartit hingga akhirnya jika tidak mencapal kesepakatan,maka sesuai dengan Pasal 5 UU 2/2004 dapat mengajukan gugatankepada Pengadilan Hubungan Industrial.Bahwa dalam hal penyelesaian Perselisinan PHK terjadi kesepakatanoleh Para Pihak, maka sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1)UU Penyelesaian PHI dibuat suatu Perjanjian Bersama dandidaftarkan di
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat:
AGIS SUGIA.DKK
Tergugat:
PT. MANDIRI JAYA PERKASA UTAMA
55 — 11
AGIS SUGIA.DKK
Tergugat:
PT. MANDIRI JAYA PERKASA UTAMA
55 — 11
Status hubungan kerja apakah ParaPenggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, belum pernahdirundingkan secara bipartit maupun tripartit melalui mediasi oleh ParaPenggugat dan Tergugat.Bahwa Para Penggugat secara sepihak, tanpa pernah memberitahu danmelakukan perundingan terlebin dahulu dengan Tergugat,telah memintaPetugas Pemeriksa Pengawas Ketenagakerjaan Kotamadya Jakarta Utarauntuk memeriksa status hubungan kerja, sehingga Petugas PengawasPemeriksa Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
Putus : 17-12-2015 — Upload : 06-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 17 Desember 2015 — PDAM TIRTA BENTENG VS A. SYARIFUL ADZIM, S.Kom
145 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Gugatan:Bahwa dasar pengajuan gugatan a quo melalui Pengadilan Hubungan IndustrialKota Tangerang didasarkan pada halhal sebagai berikut:leBahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat setelah melalui prosesBipartit dan Mediasi/Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan olehUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI), hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannyaAnjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas KetenagakerjaanKota Tangerang
Upload : 24-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/PDT.SUS/2011 M. IWAN RIDWAN, DKK.; TOSHIO SHIOKAWA, PT. ONAMBA INDONESIA
105 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Onamba Indonesia adalah llegal (tidak sah), pihak yang melakukan mogokkerja menyatakan bahwa mogok kerja adalah Legal.Bahwa setelah dilakukan Perundingan Tripartit yang dimediasi oleh DinasTenaga Kerja Karawang pada tanggal 02 Nopember 2010, tetap tidak tercapaiHal. 15 dari 65 hal. Put. No. 459 K/Pdt.Sus/2011kesepakatan sebagaimana perundinganperundingan sebelumnya. Dimanamasingmasing pihak tetap pada pendiriannya. Pihak Management PT.
Register : 06-03-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/G/2014/PHI/PN.BDG Tanggal 23 Juni 2014 — SONY SULISTRIYANA; SIGIT SUGIHARTO; ATAM TAMIMI; HENY SULISTIYAWATI; SUKENDAR; L AWAN; PT. DREAM SENTOSA INDONESIA;
72 — 11
72 — 11
Bahwa dengan kejadiankejadian tersebut diatas pihak serikat pekerjaIndonesia Baru mengadakan perundingan secara Bipartit dengan pihakperusahaan Tergugat, namun hasilnya tidak ada kesepakatan terkaitpermasalahanpermasalahan tersebut;10.Bahwa pada tanggal 11 November 2013 permasalahan mutasi,intervensi, dan penekanan dalam bentuk memutasikan para anggota danpengurus serikat pekerja Indonesia Baru dibawa ke Tripartit /mediasi;11.Bahwa pada tanggal 12 November 2013 Federasi Serikat PekerjaIndonesia Baru
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/PDT.SUS/2009 SOETRISNO, DRS., BE, DKK.; YAYASAN BINA MANDIRI
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, anggota SEPAKAR meningkatkan perundingan keforum TRIPARTIT di tengahi oleh lembaga resmi yang relevan, yaituDISNAKER.Bahwa kemudian anggota SEPAKAR mengusulkan forum dialogdengan Yayasan, untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.Bahwa untuk menjadi perhatian pada tanggal 17 Januari 2007 ParaPenggugat mengajukan surat (Bukti P8) kepada Tim PengawasDisnaker untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan denganmasalah sistem penggajian di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa danDesain
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/PDT.SUS/2010 AGUSTINUS NAIMENA, DKK.; PT. WAHYUNI MANDIRA
48 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 29 Oktober 2008 pengurus SBSI menyurati Tergugat dengansurat nomor : 036/PKFSB SBSI/WM/SEK/X/2008 dengan perihalpengajuan bipartit ke dua terhadap 7 ( tujuh ) tuntutan pada angka 5tersebut di atas namun Tergugat tidak merespon (Bukti P5 ).Bahwa berdasarkan pengajuan bipartit sebanyak 2 kali tersebut di atas, makaPengurus SBSI tanggal 12 Nopember 2008 mengajukan tripartit ke Disnakertrans Kab.OKI dengan surat nomor : 045/PKFSB SBSI/WM/SEK/XI/2008 ( Bukti P6 ) untukperundingan tanggal 26 Nopember
Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mks Tanggal 9 Februari 2017 —
61 — 23
61 — 23
PLN (Persero) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa dalam rapat mediasi hanya dihadiri oleh TERGUGAT Il, namunTERGUGAT tidak hadir, dan dalam pertemuan tersebut tidak adakesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Il,Bahwa dalam rapat TRIPARTIT (Mediasi), Mediator memberikankesimpulan dalam pertimbangan hukumsebagai berikut :a. Bahwa praktek Outsourcing oleh PT.
Register : 15-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 103/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST. Tanggal 15 Juli 2019 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk >< GUSRINA PERMATA SARI
143 — 58
143 — 58
adalahPHK murah, dan seharusnya memang tidak perlu dipenuhi, karenasesungguhnya bukan pesangon yang dikehendaki oleh Tergugat, itu hanyalahsebuah bentuk protes atas perlakuan sewenangwenang dan tidak adil.Bahwa Penggugat sekali lagi menggunakan dasar PKB 20182020 sebagaidalilnya, maka sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa PKB Periode 20182020tidak dapat diterima karena tidak sah dimana tatacara pembuatan danpendaftarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa perselisihan ini sudah sampai Tripartit