Ditemukan 19122 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Penelusuran terkait : Tipikor
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap
Tanggal 9 Maret 2017 — - GERSON WENDA, S.Th., MM - LUCAS KUBELA, SH
13045
  • Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejaktanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Npember 2014;Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura:3.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengantanggal 17 Desember 2014;3.2.
    Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dari Penahanan RumahTahanan Negara menjadi Penahanan Kota, sejk tanggal 17 Desember2014;Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura:4.1.
    Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KantorPutusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.
    Putra Perkasa;Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.
    SUYAHYO, SH., MHNIP. 19580309 197903 1 002Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP. Hal. 52
Putus : 04-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 4 Agustus 2015 —
7715
  • Ditingkat Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;Hal dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETerdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: H.A.Lawali Hasibuan, SH dan Alfahmi Khairi Manurung, SH,Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.A.Lawali Hasibuan, SH & Rekan, alamat Jl.
    Barumun KabupatenPadang Lawas, belum dilasanakan;Hal 33 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETanggapan terdakwa:Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.6.
    Dana Alokasi Khusus (DAK).Hal 73 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket Pembangunan Kantor BupatiRp 5.188.200.000, 99%2. Pembangunan Gedung Rp 3.328.800.000, 99%DPRD b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket 1.
    NamunHal 77 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEhal tersebut tidak dilakukan terdakwa.
    DWI DAYANTO, SH, M.H.YUSRA, SH, M.Hum.Panitera PenggantiSAIDUL AMNI, SH, MHHal 101 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE
Putus : 12-03-2012 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 34/PID.SUS/2011/PN. Mks
Tanggal 12 Maret 2012 — - Ir. ANDI MAKKARAU MAPANGARA vs. - JPU
9818
Register : 07-03-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 05/TIPIKOR/2014/PTY
Tanggal 7 April 2014 — NURJANAH, SPd
5731
  • 05/TIPIKOR/2014/PTY
    PUTUSANNo. 05/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa; 20+ 32222 noo nnn eon nnn cen nr ence en coe nn ee ncnNama lengkap : NURJANAH, SPd ;Tempat lahir : Klaten ;Umur atau tanggal lahir: 45 tahun / 25 Maret 1968. ; Jenis kelamin : Perempuan.
    ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 29 Desember 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 30Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 29Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014; Hakim.......::00.
    :eeeeece eres Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 7 Pebruari 2014sampai dengan tanggal 8 Maret 2014. ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014. ; Telah membaca : 22222 noe ee nnn1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014No.05/TIPIKOR/2014/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yangmengadili perkara Terdakwa ini di tingkat banding ;2.
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 —
5649
  • Ogan Komering UluSumatera SelatanPendidikan : SLTA (Tamat)PENAHANAN TERDAKWA:12Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 22April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 12Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015;Halaman dari
    278Putusan Nomor. 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg5Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus2015;Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengantanggal 09 September 2015;Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
13537
  • Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi Penyalagunaan Wewenang berarti diaHalaman 199 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNsebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk Penyalagunaan Wewenangkalau misalnya dia melakukan kejahatan yang lain maka dia disebutdengan Penyalah gunaan Wewenang Kejahatan yang lain tetapi ituberlaku pada Pejabat Publik.Bahwa dalam hal Subjek Hukum Pasal 2 ayat 1 Undangundang Tipikor
    sudah tahu resiko bahwa PT itunanti seperti apa oleh sebab itu dalam Undangundang disebutkan jugasupaya menguasai 51% maksudnya supaya dia dapat mengendalikankemungkinankmungkinan yang terjadi dan sebagainya jadi pandanganAhli apapun modal apapun kalau sudah masuk dalam suatu PT maka diamasuk secara Private kalaupun misalnya dijual pada Publik itupun tetapstatusnya dalam Badan hukum PT.Bagaimana dengan Pegawai yang bekerja dan seterusnya itukan penetuanstatus yang ada didalam Undangundang dari TIPIKOR
    AKHMAD SAHYUTI, SH.MHbertindak sebagai Ketua Majelis, SRIWAHYUNI BATUBARA,SH.MH danDENNY ISKANDAR,SH.MH, Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 3 Agustus 2017, oleh Ketua MajelisHalaman 335 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNtersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantuoleh LEONARDUS SINAGA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut
    AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.DENNY ISKANDAR, SH.MH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH.MH.Halaman 336 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDN
Putus : 05-05-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Mei 2015 — - SAIFUL NURAIN
8718
Register : 27-08-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 52/Pid.Tipikor/2012/PN.AB
Tanggal 20 Agustus 2014 — ADJI ANGKOTASAN
7340
  • TIPIKOR/2012/PN.ABBahwa terdakwa sudah mencairkan seluruhnya dan yang mencairkan uangadalah isteri terdakwa yaitu Halidja Tuasikal.
    TIPIKOR/2012/PN.ABtidak bisa menyelsaikan pekerjaannya . Meskipun sampai dengan tanggalberakhirnya kontrak 27 Oktober 2008 terdakwa tidak bisa menyelesaikabpekerjaannya namun sebaliknya Syukur Puasa selaku PPTK dan Ir.
    TIPIKOR/2012/PN.ABOktober 2008 masih ada kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan olehCV.
    TIPIKOR/2012/PN.ABMenimbang, bahwa UU No. 01 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
    TIPIKOR/2012/PN.AB(tiga ribu) anakan jeruk yang harus diterima oleh kelompok taniReswari, beserta pupuk cair (Agrocil) sebanyak 20 liter dengan nilaisebesar Rp. 2.910.000, dan Hand Sprayer sebanyak 2 unit dengannilai sebesar Rp. 630.500.
Register : 19-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK
Tanggal 11 September 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
16391
  • banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut telah dijukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Undangundangsehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut umum pada pokoknya mengemukakan alasanalasan keberatansebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama kurang jeli dalammemahami rangkaian perbuatan Terdakwa dan tidak membahasperbuatanperbuatan Terdakwa
    Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK(enam) bulan dirasa masih terlalu ringan sehingga tidak mencerminkanrasa keadilan masyarakat;Bahwa atas alasanalasan keberatan tersebut diatas Jaksa PenuntutUmum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menerima permohonan banding dariPenuntut Umum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan yang disampaikan oleh JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tipikor tingkatbanding perlu mengemukakan pendapat
    sebagai berikut :Bahwa memang benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasiunsur bersifat melawan hukum dalam dakwaan primair,akan tetapiserangkaian perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, sematamata dilakukan karena tugas dan jabatanTerdakwa sebagai seorang Rektor Universitas Palangka Raya, sehinggaMajelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dankesempatan atas jabatan yang telah diembannya;Bahwa oleh karena itu majelis hakim tipikor tingkat
    banding berpendapatterbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan subsidair sebagaimana putusan Majelis Hakim Tipikor tingkatpertama adalah sudah tepat;Bahwa mengenai besarnya uang pengganti majelis tingkat bandingsependapat dengan putusan majelis Hakim Tipikor tingkat pertama,karena secara factual uang sebesar Rp 747.750.000,(tujuh ratus empatpuluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telahdigunakan oleh Terdakwa untuk pengadaan antara lain: membeli
    danmemperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka MajelisHakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayasependapatdengan Putusan Majels Hakim Tipikor tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan SubsidairJaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akanmemperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatunkan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh
Register : 21-02-2012 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN.MDO
Tanggal 14 Februari 2012 — ANDRI ANDREAS GAGHAUBE
9423
  • Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga: oleh MajelisHakim tersebut di atas dengan dibantu oleh : Detje Wior, SH. dengan dihadirioleh: IKWAN RUITAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahunaserta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.Hakim Anggota Hakim KetuaVERRA L.LIHAWA,SH.MH. NOVRRY T.OROH SH.Hakim Ad HocNICH SAMARA, SH. MH. Panitera PenggantiDETJE WIOR, SH.53
Register : 18-09-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2016 —
8749
  • dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi; tetapi apabila dakwaan primair tidak terbuktimaka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor
    Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor)mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang ;2.
Upload : 06-09-2012
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/Tipikor.Banding/2012/PT.Jpr.
ALFARIS MAMBRAKU Bin GERARD MAMBRAKU URBATA
9430
  • Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR Il. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini: IH.
    Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 16 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 18 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kab. Raja Ampat;Dokumen surat pemberitahuan Tim Teknis Kabupaten DinasPendidikan dan Pengajaran Kab.
    Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR22 Sekolah Baru (USB) 2004;Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKab. Raja Ampat kepada Kepala BNI Cab.
    Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR30UNTUK SALINAN YANG RESMIWAKIL PANITERA,Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H. NIP. 19600922 198303 2 001PENGAI
Register : 30-04-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 4 Juni 2013 — SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN
6133
  • - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Demak dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; --------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut;------------ Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;------ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
    5 Desember 201 2;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Desember 2012 sampaidengan tanggal 3 Pebruarii 2013 5Perpanjangan ( ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ; Perpanjangan ( II ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal27 Maret 2013 sampai
    Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tertanggal
    memori banding tertanggal 1 Mei 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 2 Mei 2012;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 7 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkasperkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
    Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor 111/Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg.
    Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itupertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebutdiambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim TipikorTingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa atas hal hal yang dipertimbangkan diatas,maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor
Putus : 22-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 22 April 2013 — SUGITO SAIDAN Bin SAIDAN dkk
7424
  • (Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Hal. 108dari 152 hal. Ptsn Pkr No. 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk. Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukantanpa kewenangan atau juga melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengankewenangannya.
Register : 25-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 20 Februari 2013 — H. KUSWADI bin BASRI
4733
  • - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; - Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
    ,alamat Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012 nomor : 050/SuKaPid.Tpk/LOMAP/XII/2012 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang denganRegister Nomor : 543/PID/K.Kh/2012/PN.Smg. tanggal 19 Desember 2012 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang
    Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada pada tanggal 07 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 11 Pebruari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan
    Negeri Semarang pada tanggal 13 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan NegeriSemarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal 03Januari 2013 ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat
    Tunjungrejo, Margoyoso, Pati ; 7 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biayaperkarasejumlah Rp. 5.000,00 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Semarang setelah memperhatikan dengan seksama MemoriBanding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, ternyata tidak terdapat halhal baru yang dapat membatalkanputusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan tidak merupakan halhal yang dapat dipertimbangkan lebih
    lanjut karena telah dipertimbangkan olehHakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkatpertama tersebut dinilai sudah proporsional, tepat dan benar, untuk itu putusanHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang ini harusdipandang sebagai tanggapannya ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012
Putus : 23-02-2012 — Upload : 19-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 23 Februari 2012 — BAMBANG BARMANTO Bin RINTO DARMONO
7945
  • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 66/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut ;--- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dalam peradilantingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : urta N : BAMBANG BARMANTO Bin RINTODARMONO ;DEM AMANG peesesssenessscenesenesnerensnencenenensenenenseene37 tahun / 18 Juni 1974 ;Lakilaki ;Indonesia ;Dukuh Kalinanas RT.02 RW.05 Desa Kalinanas,Kecamatan Wonosegoro,
    Pengacara yang berkantor padaKantor Law Office & Legal Consultant yang beralamatdi Jalan Erowati Utara No. 200 Semarang ; berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 17 OktoberPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19Desember 2011 Nomor : 66/Pid.Sus/2011/PNTIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa
    (Lima RibuMenimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa PenuntutUmum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusanpada tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 66/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang amar putusanberbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAMBANG BARMANTOBIN RINTO DARMONO tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI SECARA BERLANJUT ;2.
    ) pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 19 Desember 2011 Nomor :66/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut ;e Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribulima ratusUID) fmm = nnn nn nnn nnn nn nnnDemikian diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang padahari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012 oleh KORNELSIANTURI, SH.MH., sebagai
    Hakim Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang masingmasing sebagai Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Pebruari 2012Nomor : 02/Pen.Pid.Sus/2012/PT TPK Smg. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23PEBRUARI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut sertaANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.
Register : 24-10-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap
Tanggal 17 September 2019 —
316118
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
116263
Putus : 28-09-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 28 September 2015 —
86180
Putus : 20-05-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Mei 2015 — PIDANA - ALBOIN SIAGIAN,SE
530