Bukti T.IbINT7 : Fotokopi Surat dari Kepoliisian Negara Republik IndonesiaDaerah Sumatera Utara Resort Langkat NomorHalaman 54Perkara No.203/G/2020/PTUNMDNK/654/VII/Res.19/2019/Rekrim tanggal 31 Juli 2019, Perihal :Pemberitahuan hasil Penyidikan.8. Bukti T.IINT8 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), untukPembayaran PBB tahun 1998 an. Wajib Pajak Aminuddin,atas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang letaknya di JI. H.M.Nawi Harahap, Kel.

BAYU MURTI YASA nominal Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 14 Nopember 2019;
50) 1 (satu) lembar kuitansi refund volume beton nominal Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Nopember 2019;
51) 1 (satu) lembar kuitansi nomor: 027/XI/11-19/2019 pembayaran beton K 250/90 M3 nominal Rp. 72.900.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2019;
52) 1 (satu) lembar kuitansi

nomor: 028/XI/11-19/2019 pembayaran sewa concrete pump Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) biaya tambahan concrete pump Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total nominal Rp5.500.000,00 tertanggal 15 Nopember 2019;
53) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Ruko Pasar Desa Karangpucung Tahun 2019;
54) 1 (satu) buah buku cantik warna ungu kombinasi putih cap Gelatik Kembar;
55) 1 (satu) lembar bukti transfer

TASMIHADI DILAM periode Januari 2020 Juli 2020;
122) 2 (dua) lembar laporan transaksi BRI Nomor Rekening 376501028512537 atas nama JEFRI ANDIKA periode transaksi tanggal 01 Nopember 2019 30 Nopember 2019;
123) 1 (satu) lembar kwitansi refund volume beton nominal Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2019;
124) 1 (satu) lembar kwitansi NO.029/X/10-19/2019 nominal Rp900.000,00 (sembilan

Proline Finance Indonesia (Tergugat II Intervensi)berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 19/2019 tanggal 10 April 2019 yangdibuat oleh Kiki Hertanto, S.H., selaku PPAT (untuk SHGB 1568) dan AktaJual Beli Nomor : 20/2019 tanggal 10 April 2014 yang dibuat oleh KikiHertanto, S.H., selaku PPAT (untuk SHGB 1569), dan kemudian dilakukanbalik nama pada tanggal 25 April 2019.

4357/IIl/RES.1.9/2001/Ditreskrimum, tanggal 24Februari 2021, perihal Jawaban Surat Nomor : 073/PF/Dir/II21,tanggal 22 Februari 2021 (fotokopi sesuai asli).LO. 22222222 nnn ne ne nn en nnn n enn nnn n ene n seen Bukti T.II.Intv5.bAkta Perdamaian Bersama Nomor 8, tanggal 12 September 2011,dibuat di hadapan Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta(fotokopi dari fotokopi).oo eeeeeeeees Surat Pernyataan, tanggal 24 November 2020, dibuatoleh Shony Febrimas (fotokopi sesuai asli).Akta Jual Beli Nomor : 19

/2019, tanggal 10 April 2019(fotokopi Sesuai asli).Akta Jual Beli Nomor : 20/2019, tanggal 10 April 2019(fotokopi sesuai asli).

diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tidak PidanaKorupsi, maka apabila penyidikan belum dilakukan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, dan telah dilakukan penyidikan olehKepolisian atau Kejaksaan maka wajib memberitahukan kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitungsejak tanggal dimulainya penyidikan, sebagaimana dikutip :Pasal 50 UU No. 30 / 2002 diubah dengan UU No. 19

/2019 :Ayat (1) : Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KomisiPemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan,sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikanoleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajibmemberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsipaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejaktanggal dimulainya penyidikan.Bahwa berdasarakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, maka penyidik dalammengeluarkan SPDP (Surat

diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002Tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, maka apabilapenyidikan belum dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan telahdilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan maka wajibmemberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan, sebagaimanadikutip :Pasal 50 UU No. 30 / 2002 diubah dengan UU No. 19

/2019 :Ayat (1) : Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KomisiPemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan,sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikanoleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajibmemberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsipaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejaktanggal dimulainya penyidikan.9.

Banten periode tanggal 01/19/2019 s.d. 03/29/2019 yang diperoleh dari handphone merk Lenovo warna hitam milik Agus Kartono dalam kondisi terkunci/locked dan dicetak melalui aplikasi Oxygen Forensic Viewer.

1 (satu) Berkas foto copy dokumen pengajuan tahap I (pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 20% dan alokasi dana gampong (ADG) 20% Desa Juempa Barat Kec Juempa Barat Kab Abdya T.A 2019 Nomor 414.2/19/2019 tanggal 12 April 2019 tentang pengiriman Dokumen Pencairan keuangan gampong, yang sudah terlegalisir.

7.

GIRO 544401001/24/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 121809001/31/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 20000001/31/2019 05725248919 TARIKAN GIRO LOKAL 10000001/31/2019 05725248919 TARIKAN GIRO LOKAL 40000001/31/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 147988002/7/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 31000002/7/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 122690002/12/2019 05725248919 TARIKAN TAPE KLIRING BI 75840002/13/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 136872202/13/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 161116002/19

/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 154610002/19/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 300000002/19/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 300000002/22/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 150000002/26/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 190964003/4/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 160085003/8/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 100000003/11/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 400000003/11/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 31000003/11/2019 05725248919 TARIKAN TUNAI GIRO 137894913/13/2019 05725248919

Banten periode tanggal 01/19/2019 s.d. 03/29/2019 yang diperoleh dari handphone merk Lenovo warna hitam milik Agus Kartono dalam kondisi terkunci/locked dan dicetak melalui aplikasi Oxygen Forensic Viewer.

2.166.039.000,00 (DuaMilyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)dari mana dasarnya untuk melibatkan Kasubag Keuangan kalau yangbertanggung jawab mutlak adalah EW;Bahwa akhirnya cukup jelas tidak ada kerugian negara atas penggunaandana tersebut sebab dikeluarkan sesuai SOP dan perkara sudah dianggapdaluarsa karena diperiksa sejak 19 September 2019 apalagi pasal 2 (1) danpasal 3 UU Tipikor salah satu unsurnya merugikan keuangan negara tidakterpenuhi dan sesuai pasal 40 (1) UU KPK No. 19

/2019 KPK dapatmenghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yangpenyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu palinglama 2 tahun, dana tersebut adalah hak RSUD sesuai alokasi 5% dan yangHalaman 119 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJM22.bertanggung jawab penuh adalah Direktur artinya peruntukannya tidakmelebihi dari 5% tersebut; tanpa dana tersebut program RSUD terhambatartinya dana tersebut merupakan kewajiban negara untuk diberikan keRSUD; kepentingan

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PenggugatNomor 100/160/Hc.a.VIII.19/2019 yang dikeluarkan oleh Pj. KepalaKampung Rama Indra Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30Oktober 2019, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi kode P.7;Halaman 62 dari 140, Putusan Nomor 575/Pat.G/2021/PA.Gsg8.

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PenggugatNomor 100/160/Hc.a.VIII.19/2019 yang dikeluarkan oleh Pj. KepalaKampung Rama Indra Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30Oktober 2019, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi kode P.7;Halaman 62 dari 140, Putusan Nomor 575/Pat.G/2021/PA.Gsg8.

oleh penghulu lalu setelah beres tandatangan format N7 dandengan SK Dirjen diganti dengan format N2 lalu bayar sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masuk ke sistem Simponike bank maka akan muncul nomor Billing, lalu diserahkan ke bagianpengadministrasian/ pendaftaran untuk diverifikasi oleh petugas KUA danmenunggu 10 (sepuluh) hari kerja untuk diprint buku nikah lalu kepalaKUA menugaskan penghulu untuk menghadiri pernikahan tersebut;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19

/2019, apabilaada yang mengajukan pernikahan yang tidak sesuai denganpersyaratan, penghulu wajid mencegah terjadinya pernikahan(pembatalan) secara tertulis;Bahwa untuk pernikahan berbeda bangsa, maka harus ada penerjemahresmi dan saksi penerjemah yang disumpah, dan untuk ijabnya nanti adakesepakatan dan harus dimengerti atau memahami akan bahasa yangakan diijab dan bisa juga mewakilkan ke penerjemah dengan dua saksipenerjemah;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama 20/2019, kalau tidakdihadirkan

5,500,000IDR ABDUL ROHM6825116153 HENDRIK11/16/2018 200,000IDR ABDUL ROHM6825116153 HENDRIK11/19/2018 2,500,000IDR ABDUL ROHM6825116153 HENDRIK11/26/2018 1,200,000IDR ABDUL ROHMHENDRIK11/26/2018 1,250,000ABDUL ROHM6825116153 HENDRIK12/26/2018 700,000IDR ABDUL ROHMHENDRIK1/21/2019 800,000ABDUL ROHM6825116153 HENDRIK1/23/2019 700,000IDR ABDUL ROHM6825116153 HENDRIK7/1/2019 10,000,000IDR ABDUL ROHM/002 /NIAGA RIDWAN3/16/2018 200,000SHOPP TAUFAN3760282641 RIDWAN12/17/2018 100,000IDR TAUFAN3760282641 RIDWAN2/19

/2019 14,000,000IDR TAUFAN3760282641 RIDWAN2/20/2019 500,000IDR TAUFAN3760282641 RIDWAN2/20/2019 500,000IDR TAUFAN3760282641 RIDWAN3/26/2019 100,000IDR TAUFANSANSAN3/18/2019 4,983,550SURYANA Halaman 95 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr BPK 11/28/2018 10,000,000SUHERLAN283082185911/13/2017 IDR SUHERLAN 4,800,000283158328410/24/2018 SUHERLAN 10,000IDR283158328410/30/2018 in SUHERLAN 1,000,000283158328410/30/2018 IDR SUHERLAN 1,000,000283158328411/8/2018 ne SUHERLAN 4,400,000283158328412/

Lebong Tahun 2018 berdasarkan SuratPermintaan dari Kejaksaan Negeri Lebong nomor1289/L.7.17/Fd.1/19/2019 dan Surat Tugas dari Dekan FakultasTeknik Universitas Prof. Dr.Hazairin, S.H.

Bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi uraianmengenai Eksepsi tentang kadaluarsa perkara atas nama Terdakwa MikaelKambuaya, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan ( pasal40 (1) UU No.19/2019 Jo.

Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambontentang pembayaran biaya BBM Loader Mini bulan April 2019 padakegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas /Operasional SebesarRp.12.745,000, (dua belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).Kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendaharapengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambontentang pembayaran biaya BBM untuk speedboat sampah bulan AprilHalaman 22 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMB15)16)17)18)19

)2019 pada kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional Sebesar Rp. 18.840,000, (delapan belas juta delapan ratusempat puluh ribu rupiah).Kwitansi proyek 2 05 2 05 05 15 49 5 2 2 05 03 dari bendaharapengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambontentag pembayaran biaya BBM untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4(empat) bulan Mei 2019 (01 s/d 15 Mel) pada kegiatan penyediaan bahanbakar kendaraan Dinas /Operasional Sebesar Rp.199.941.750, (Seratussembilan pulunh Sembilan