Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA),dengan unsurunsurnya sebagai berikut:Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;11Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT terdakwaselaku

pemerintahan dalam arti luas, untuk melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan BupatiHalmahera Utara Nomor: 141/260/HU/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang12Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Kira KecamatanGalela Barat Kabupaten Halmahera Utara secara sah telah dilantik sebagaiKepala Desa Kira Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara,sehingga terhadap unsur setiap Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4(empat) orang, masingmasing merangkap Anggota.(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntutumum.(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf

negara;3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik danmenyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi ataupegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi PemberantasanKorupsi yang melakukan tindak

PimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yangsemuanya adalah pejabat negara.

melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.Ayat (2)Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Cukup jelasPasal 41Yang dimaksud lembaga penegak hukum negara lain, termasuk kepolisian, kejaksaan,pengadilan, dan badanbadan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindakpidana korupsi.Pasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Ayat (1)Yang dimaksud dengan prosedur khusus adalah kewajiban memperoleh izin bagitersangka pejabat

negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal 49Cukup jelasPasal 50Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud dengan dilakukan secara bersamaan adalah dihitung berdasarkan haridan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.Pasal 51Cukup jelasPasal 52Cukup jelasPasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan

mempunyai 4 (empat) orangHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 47/Padt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103115067781002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.05/2007 tentangPerjalanana Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

No. 792 K/Pid.Sus/201310.Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap yang menjelaskan bahwa : Biaya transportasipegawai dan biaya penginapan perjalanan dinasdipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkanbukti pengeluaran yang sah.Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap yang

PER34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap yang menjelaskan bahwa : Pejabat PembuatKomitmen melakukan Pertanggungjawaban Rampung seluruh buktipengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeriyang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada DirektoratKerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia

Per34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat Negara, pegawainegeri dan pegawai tidak tetap ;3.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 45/PMK.05/2007 tentangPerjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat Negara,pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dan Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan No.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; == === = 22229 222 en nnn nnn nnn nanan394. Gubemnur ; 22222 2 5. Hakim ; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan ; 7.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; + 2= 22222 oo nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en nnn4. Gubemur ; 5. Hakim ; = === 2= #22 $25 22225 2222 ===6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ; == 2 $= 22 = non nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn oo7.

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai

Disatu sisi Penggugat adalah Hakim yang diberikan statussebagai Pejabat Negara oleh undang undang dan dipanggil Yang Muliadisaat diruang sidang (meskipun kemudian dinonaktifkan), sehinggamemiliki kKedudukan dan status sosial yang cukup terpandangdimasyarakat, tetapi disisi lain KPKTergugat adalah lembaga PenegakHukum Negara yang disegani dan harapan masyarakat, namun sepertiLembaga Negara/Pemerintah lainnya umumnya tidak memiliki hartakekayaan sendiri, akan tetapi hanya menggunakan uang negara dariAPBN

Disatu sisi Penggugatadalah Hakim yang diberikan status sebagai Pejabat Negara olehundang undang dan dipanggil Yang Mulia disaat diruang sidang(meskipun kemudian dinon aktifkan), sehingga memiliki kedudukandan status sosial yang cukup terpandang dimasyarakat,..., makadapat disimpulkan bahwa Judex Facti dan Judex Juris mengakuikedudukan dan status sosial dari Termohon Peninjauan Kembaliuntuk tetap dipertimbangkan layaknya sebagai Pejabat Negara dandipanggil Yang Mulia di ruang siding;2) Bahwa untuk

Negara);Walaupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diucapkan padatanggal 28 Februari 2012, namun Putusan Judex Facti (PutusanNomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2012) tidakmempertimbangkan kedudukan dan status Termohon PeninjauanKembali, baik itu. sebagai tersangka, Terdakwa, dan kemudiandiberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim sebagaipertimbangan yang fundamental.

Negara;Pertimbangan Judex Juris tentang kedudukan dan status sosialTermohon Peninjauan Kembali tersebut tentu tidak sesuai denganfakta hukum, yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali, yangsebelumnya berstatus atau berkedudukan sebagai tersangka,Terdakwa, dan diberhentikan sementara dari kedudukan sebagaiHakim (Pejabat Negara), kemudian menjadi Terpidana dandiberhentikan secara tidak hormat dari kKedudukan sebagai Hakim(Pejabat Negara).

Negara dan yang dipanggil Yang Mulia di ruangsidang, harusnya memberikan contoh teladan bagi masyarakat danharus mempunyai integritas yang tinggi, tahan akan godaan suap yangHalaman 57 dari 64 hal.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042005 bersamasama dengan YAYUK SEHATI, H.

, penerimaan dana tersebut tidak diperbolehkan, sebagaimna diaturPasal 9 yang menyatakan : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkapHal. 70 dari 82 hal.

No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang berdasarkan alat bukti surat Hasil Pemeriksaan BPK R.Perwakilan Provinsi Kaltim No.02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tangga 14 Januari2010 bahwa pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan danAnggota DPRD tahun 2005, merugikan kKeuangan Negara/Daerah sebesarHal. 73 dari 82 hal. Put.

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan danAnggota DPRD menyatakan bahwa penganggaran atau tindakan yangberakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini,dinyatakan melanggar hukum dan ketentuan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai Tidak

Selanjutnyaberdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRDmenyatakan bahwa penganggaran atau tindakan yang berakibatpengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain di luarketentuan yang ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakanmelanggar hukum; dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri KeuanganRI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang PerjalananDinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil

danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan kegiatan yang telahdibiayai perjalanan dinas tersebut sebagian besar telah dilaksanakansebelumnya sehingga Terdakwa sebagai Anggota DPRD yangmenyadari tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya sebagaimanaketentuanketentuan dimaksud seharusnya menolak pembayaran

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa :"Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dun kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama

Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang menyatakan bahwa :*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

Selain itu perbedaan tanda tangan merupalkewenangan internal pejabat negara asal (Country of Origin);bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyampailSurat Nomor S3138/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 11 Juli 2014, Perihal: PenjelaTertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikua.b.e.d.2. bahwa atas importasi tersebut dilakukan penetapan sebagai berikut:Jenis barangJumlah barangNegara

ASEANChina Free Trade Area);2. bahwa produk yang Pemohon Banding impor termasuk dalam skema tarif preferedalam rangka FTA (Free Trade Area) dengan dasar hukum PMK235/PMK.011/2(tanggal 23 Desember 2008, jenis Surat Keterangan Asal adalah Form E;. bahwa Form E yang telah diterbitkan oleh negara asal (Country of Origin) adalah bedan perihal perbedaan pada tanda tangan dan stempel merupakan hal yang wajar karstempel menggunakan stempel basah, selain itu, perbedaan tanda tangan merupalkewenangan internal pejabat

negara asal (Country of Origin), telah sesuai den:Wholly Obtained yang menunjuk Rule 3 dari OCP FTA yaitu:a) bahwa suatu pihak wajib memberitahukan kepada seluruh pihak lainnya mengenama dan alamat masing masing otoritas penerbit dan wajib memberikan contanda tangan dan contoh stempel resmi dan contoh stempel perbaikan, apabila ayang digunakan oleh otoritas penerbit dimaksud;b) bahwa informasi dan contoh contoh di atas wajib diberikan kepada seluruh pillainnya pada persetujuan dan suatu salinan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal14 Maret 2011tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai TidakTetap. Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapyang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas PeraturanBupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal14 Maret 2011 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinasluar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinasdilampirkan dokumen

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal14 Maret 2011tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap. Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapyang telah melakukan perjalanan dinas wajiob menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .

Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Negara;3. Eksepsi kompetensi absolut;4. Eksepsi kurang pihak;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Risalah Lelang bukan objek tata usaha negara;2. Eksepsi kompetensi absolut;Halaman 2 dari 6 halaman.

43 tahun 1999 tentangPerubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalahsetiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana yangdimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara adalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penyelenggara Negara itu meliputi Pejabat Negara pada LembagaTertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara dan atau Pejabat lainyang memiliki tugas strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negeri sesuai ketentuan Peraturan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU KKN), yang termasukpenyelenggara negara adalah (1) pejabat negara pada LembagaTertinggi Negara, (2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3)Menteri, (4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan(7) pejabat lain yang memiliki fungsi setrategis dalam kaitannya denganpenyelenggara

negara bertanggung jawab kepada yangmengangkat, pengunduran diri pejabat negara juga ditujukan kepada yangmengangkat ;Bahwa ada ketentuan dalam suatu UndangUndang yang mengatur secaranormatif mengenai apa itu pejabat negara, dengan jabatan misalnya eselon1 s/d 5, atau pejabat negara hanya eselon 1 atau 2 atau sampai denganeselon 5, secara normatif ada UndangUndang yang mengaturnya tapi ahlilupa, siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara kalau kitamengacu UndangUndang No. 28 tahun 1999 disebutkan

disitu diantaranyaadalah, pejabat negara yang ada di lembaga tinggi negara disebutkan,walaupun sekarang tidak ada istilah lembaga tinggi negara, pejabat yangduduk di lembaga tinggi negara, termasuk eselon 1 ;Bahwa yang disebut pejabat negara limitatif, karena membawa konsekwensihakhak protokoler dan hak keuangan, jadi tidak bisa sembarangan ;Bahwa kalau di lingkungan eksekutif jabatanjabatan itu berjenjang, adaeselonisasi itu tergantung masa kerja, disamping juga kompetensi disituberbicara, jadi

kalau tidak demikian akan menumpuk pada satu tangan,itulah sebabnya dalam hukum administrasi itu ada jenjang kepegawaian,sama dengan eselonering, yang mana disebut eselon 3 ada sesuai denganmasa kerja dan kepangkatannya, dan seterusnya, pejabat negara adalaheselon 1, hal itu diatur dalam penjelasan UndangUndang 28 tahun 1999 ;Bahwa dalam UndangUndang itu bagian penyelenggara negara, untukpejabat negara ada UndangUndang yang secara limitatif dan normatifmengatur bahwa pejabat negara hanya bisa eselon

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3. Menteri ;4. Gubernur ;5. Hakim ;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; dan7.

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor : 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 327 ayat (1)KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa WELLY M DIMOE DJAMLILS.Pdpada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, memberitahukan atau mengadukanbahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan,perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220KUHP;ATAUHal 5 dari 27 hal Putusan No.68/PID.B/2016/PN.KpgKETIGA :Bahwa ia Terdakwa WELLY M DIMOE DJAMLS.Pdpada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja menyerang kehormatanatau nama baik seseorang yakni saksi korban DR. JEFRIRSTSON R.

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/PenasehatHukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukanSaksisaksi sebagai berikut :1. Saksi korban :DR. JEFIRSTSON R RIWU KORE M,H.

karena pada waktu Laporan itu dibuatbertepatan dengan proses pemilihan anggota legislatifTahun 2014 dan saksi sebagaisalah satu caleg dari Partai Demokrat untuk daerah Pemilihan NTT II yang meliputiPulau Timor, Rote, Sabu dan Sumba;Bahwa monitoring pemberian beasiswa merupakan tugas Komisi X;Bahwa ada surat dari Bawaslu yang menyatakan bahwa LaporanTerdakwa tidakmemenuhi syarat untuk ditindak lanjuti;Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi merasa difitnah sehingga namabaik saksi sebagai pejabat

Negara dan nama baik keluarga tercemar;Atas keterangan saksi tersebutTerdakwa menyatakan tidak memfitnah danmencemarkan nama baik saksi korban, Terdakwa membuat Laporan pengaduan kepihak Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai amanat dari UU No. 8 Tahun2012 Tentang Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Terdakwa selakuwarga negara berhak melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran pemilu;.

DANIEL SILVANUS DUDUNG pada tanggal 07 Juni2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Terdakwa IV JHON PATASIK KADANG pada tanggal Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyetujui menggunakandan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut bertentangandengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap.

Dalam hal ini para istri anggota DPRD Kabupaten Tana Torajabukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapat melakukan perjalanandinas atas beban negara;Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajaterdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesarRp634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus riburupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten TanaToraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten

Negara, Pegawai Sipil danPegawai Tidak Tetap.

Para isteri anggota DPRD Kabupaten Tana Torajabukan pejabat negara atau Pegawai Negeri yang dapat melakukanperjalanan dinas atas beban negara;Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Sulawesi Selatan telah mengambilkesimpulan atas pembayaran Biaya Pemberdayaan Perempuan TahunAnggaran 2003 tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggarketentuan perjalanan dinas dan merugikan keuangan negara / daerahKabupaten Tana Toraja.

Masin menurut Mahkamah Konstitusi kualifikasi Hakim Ad Hocapakah sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakanhukum terbuka (open legal policy) yang sewaktuwaktu dapatdiubah pembentuk undangundang sesuai dengan tuntutankebutuhan dan perkembangan.

Dengan demikian, penentuankualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk Hakim Ad Hocsepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undangundang.Adanya perbedaan antara Hakim Ad Hoc dan hakim karir, tidakserta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimanadimaksud Pasal 281 Ayat (2) UUD1945.

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor : 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yaitu bertindak/melakukanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan wewenang dankewajibannya selaku pejabat negara ;4. Menghukum Tergugat untuk mencabut kembali surat pencabutannyaterhadap 3 (tiga) surat yaitu 1.Surat Permohonan Hak yang telahdiketahui oleh Sekretaris Kelurahan Pisang Candi; 2.Surat KeteranganPenguasaan tanah negara yang dikuasai oleh Pemohon dan 3.

Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansiHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2020/PT PTKnegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (Satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yangberisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut. Berdasarkan LaporanHasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP20.107.99.20.06.0455.Ktanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun,SF,Apt, selaku Plt.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh Titis Khulyatun, SF, Apt, selaku Plt.