mengadakan pendugadugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;2 Tidak mengadakan penghatihatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam Pasalpasal KUHP ialahkesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/grove schuld), meskipun ukuran grove schuld/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/dolus namun untuk Kelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalammasyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto

Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapatdipergunakan sebagai alat bukti.Putusan hakim yang telah mampunyai kekuatan hukum yang tetap dapatdipergunakan sebagai alat bukti (bewijs, evidence) oleh pihakpihak yangbeperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkandalam putusan Itu, Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret(concreto) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar,sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antarapihakpihak yang beperkara

Lamintang, SH (dalam bukunya : DelikDelik Khusus Tindak Pidana Tindak Pidana Melanggar NormaNorma kesusilaan dan NormaNorma Kepatutan, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.352), katakata turut serta atau dee/nemen jangan diartikan sebagaikeikutsertaan atau deelneming seperti yang dimaksudkan didalamketentuanketentuan pidana yang diatur dalam pasalpasal 55 dan 66 KUHP,melainkan harus diartikan dalam pengertiannya umum menurut bahasaseharihari, hingga orang yang in concreto berjudi itu juga dapat disebutsebagai

Semuanya harus dilihat itu concreto. Yang pasti, jangka waktu itutidaklah harus sedemikian lamanya, supaya debitur yang selama inienakenakan saja tidak membuat persiapanpersiapan bisamenyelesaikannya, kalau ia baru mulai sejak ada somasi (demikianpendapat HR 11 Januari 1934, NJ. 1934, 310). Kalau membangun rumahbutuh 6 bulan, maka sesudah ia tinggal diam selama 5 bulan, tidak harusdiberikan waktu 5 bulan lagi untuk menyelesaikannya;.

eratdan bergantung pada putusan mengenai apakah Penggugatadalah ahli waris yang sah dari Yohana Sampow yang adalahpewaris dari tanah sengketa aquo, akan tetapi mengingatadanya asas ultra petitum partium, dimana hakim tidakboleh memutus melebihi dari apa yang dituntut, makadengan tidak dituntutnya oleh Penggugat mengenaikeabsahan Penggugat sebagai abhli waris dari YohanaSampow, dengan begitu tuntutan Penggugat selebihnyamengenai kepemilikan atas tanah sengketa terlalupremature untuk dikabulkan.In concreto

., dalam bukunya DasarDasar HukumPerikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UndangUndang), CV.Mandar Maju, hal. 11 in concreto, dalam hal Tergugat mengasumsikanPenggugat telah mengalinkan tenaga listrik kepada pihak lain denganmendasarkan kunjungan yang dilakukannya pada tanggal 23 Januari 2009kepada Penggugat, maka tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugatadalah mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor:1673 PJ/063/APJSDA/2004, beserta addendum Jual Beli

Mandar Maju, hal. 11 in concreto, dalam hal Termohon Kasasi mengasumsikan PemohonKasasi telah mengalinkan tenaga listrik kepada pihak lain denganmendasarkan kunjungan yang dilakukannya pada tanggal 23 Januari2009 kepada Pemohon Kasasi, maka tindakan yang seharusnyadilakukan oleh Termohon Kasasi adalah mengakhiri Perjanjian Jual BeliTenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor : 1673 PJ/063/APJSDA/2004,beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA PerubahanDaya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ

Di situ termasuk segala pertaruhan tentangkeputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara merekayang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikan pertimbangannyaberkaitan terhadap materi perbuatan terdakwa dalam kasus in concreto, apakahkemudian dapat memenuhi seluruh unsure yang didakwakan dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta yang

selanjutnya telah tidak terdapat alat bukti yangmenunjukkan fakta terkait tempat dan waktu shabu tersebut dibeli Terdakwadari seseorang bernama Ari, serta telah tidak terdapat alat bukti yangmenunjukkan fakta terkait tempat dan waktu Shabu yang telah dipaketpakettersebut dijual Terdakwa kepada orang lain;Menimbang, bahwanamun demikian terlepas apakah kemudiankristal berwarna putih yang kemudian oleh saksi dan Terdakwa disebutdengan istilah shabu a quo adalah narkotika ataupun tidak, namun dalamkasus in concreto

(tujuan hakiki dari perbuatanpelaku dan mens rea : niat pelaku) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkanapa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggarhukum pidana.

(tujuan hakiki dari perbuatanpelaku dan mens rea : niat pelaku) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof.Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidana hakim bertugasHalaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgrmenerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatuperbuatan melanggar hukum pidana.

tidak dapat melampirkan surat hakkepemilikan atau surat kuasa dari pemegang' hakkepemilikan, oleh karena dalam kenyataan sebenarnya(in concreto) areal yang dimohonkan oleh PenggugatIl menjadi lahan parkir tersebut adalah hak atasbagian bersama, benda bersama, dan hak atas tanahbersama Perhimpunan Penghuni' rumah Susun (PPR9Apartemen Mediterania Palace Residences (vide T5A,T5B, T5C, dan T5D) ; Hal. 31 dari 84 hal.

Mandar Maju, Bandung, 1990,hal.352; katakata "turut serta" atau "deelnemen jangan diartikan sebagaikeikutsertaan atau "deelneming" seperti yang dimaksudkan didalamketentuanketentuan pidana yang diatur dalam pasalpasal 55 dan 66 KUHP,melainkan harus diartikan dalam pengertiannya umum menurut bahasa seharihari, hingga orang yang in concreto berjudi itu juga dapat disebut sebagai telahturut serta berjudi;Menimbang, bahwa tentang jenisjenis permainan mana dan tentangperbuatanperbuatan yang bagaimana,

tersebut (UndangUndang No. 31 Tahun 1999 PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi) sedapat mungkin diartikan sebagai perbuatanmelawan hukum secara formil, karena menurut Pemohon Kasasi haltersebut bertentangan dengan pasal 28 huruf D ayat (1) UNDANGUNDANG RI tahun 1945, bertentangan dengan ASAS LEGALITASsebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP danbertentangan dengan HUKUM IN CONCRETO

No. 1539 K/Pid.Sus/2011formil yang merupakan penegasan terhadap asas legalitas dankepastian hukum pidana di Indonesia.Selanjutnya, kita berkewajiban untuk memperhatikan dan mentaatiASAS LEGALITAS sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1)KUHP dan HUKUM IN CONCRETO melalui putusan MAHKAMAHKONSTITUSI NO : 003/PUUIV/2006 yang diputuskan pada hari senin24 juli 2006 sebagai acuan dalam membahas Putusan PENGADILANTINGGI TINDAK PIDANA KORUPS!

BANDUNG dalam perkara tindakpidana korupsi No. 17/TIPIKOR/2011/PTBdg tanggal 23 Mei 2011 Joputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor434/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 02 Maret 2011.Lebih lanjut, sesuai ASAS LEGALITAS sebagaimana dijelaskandalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan HUKUM IN CONCRETO melaluiputusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 003/PUUIV/2006, PemohonKasasi menyampaikan pemahaman yang berkaitan dengan :1. Azas legalitas mengandung 3 pengertian :a.

Penggugat dalammerumuskan posita terdapat sebagian dalil yang merupakan unsur unsur PMH dalam Gugatan, sehingga gugatan penggugat menjaditidak konkret (in concreto) ;2.

., hanya apabila dalam keadaan in concreto adakeseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan/konsensus yangsah antara para pihak. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka Pasal 1338 B.IV.tidak berlaku sangat tidak adil dan isinya banyak yang bertentangan denganperaturan perundangundangan oleh karena itu harus dinvatakan batal demihukum atau setidaktidaknya harus direvisi agar tidak bertentangan dengan rasakeadilan dan hukum yang berlaku, sebab menurut ahli hukum Dr.

tergantung dari kKedudukan yang seimbangantara para pihak (gelijkwaardigheid van partijen).Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2019/PN TngDi samping itu meskipun keseimbangan dan kesesuaian kedudukanpara pihak itu ada, namun dalam pelaksanaan yang tercapai suatu hasil yangtidak seimbang dan tidak sesuai (tidak patut dan adil, ongelijkwaardigheidvanresultaat).Dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tersurat didalam Pasal 1320 B.W., hanya apabila dalam keadaan in concreto

makanilai Kekuatan surat tersebut terletak pada isi dan tandatangan surat tersebutsepanjang sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dengan adanya tandatangan dari orang yang mengakui isi surat pengakuan tersebut menjadikan buktisurat aquo tidak lumpuh atau gugur karena secara esensial merubah maksud materiHal. 13 dari 21 hal.Putusan No.76/Pdt.G/2017/PN.Rbiisi surat tersebut, bahkan dalam jawabannya Tergugat Il, menyatakan bahwa benartanah sengketa telah dibagikan secara lisan maka secara concreto

diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayahHukum di mana dilakukan perbuatan perbuatan untuk melaksanakankeputusan hakim ;Menimbang,bahwa terhadap syarat poin 2 pasal 206 ayat (6)Rbg olehMajelis akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan para Pembantahyang tertera identitas maupun alamat para pembantah maupun para terbantahbeserta obyek yang disengketakan, maka senyatanya terhadap gugatanbantahan para pembantah adalah secara concreto

Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan MelawanHukum dalam gugatan jika yang terjadi in concreto secara realistisadalah wanprestasi;Cc. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasisedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalahPerbuatan Melawan Hukum;d. Akan tetapi dimungkinkan menggabungkan ataumengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan dengan syearatharus tegas pemisahannya dst....

P.A.F LAMINTANG, SH. didalambukunya yang berjudul DelikDelik Khusus turut serta dalam rumusantindak pidana ini tidak hanya dapat diartikan sebagai keturutsertaan(deelneming) saja seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuanpidana seperti yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, melainkan harusdiartikan dalam pengertian secara umum dalam bahasa seharihari, hinggaorang yang in concreto berjudi itu juga dapat disebut telah turut sertaberjudi;Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan

Kerugian Immaterii), adalah merupakan ganti rugi pemWihankeadaan seperti semula;Dari uraian fakta hukum tersebut di atas, pada dasarnya berbedaatau tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum, ditinjau dari sumber hukum, bentuk, maupun wujudnya,oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan: Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganperbuatan melawan hukum dalam formulasi gugatan; Secara hukum adalah sangat keliru merumuskan daliperbuatan melawan hukum, jika in concreto

Bahwa dari fakta hukum tersebut , terkhusus yang menyangkut mengenaisegala sikap dan perbuatan Tergugat secara "in concreto" adalah termasukperbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdata, dan Penggugatberhak menuntut ganti rugi berupa :8.1.Materiil, berupa kerugian penggugat atas lewatnya waktu, biayaoperasional dengan rincian sebagai berikut :1) Pembayaran rekening PDAM Blok E 21 selama 21 bulan ( mulaibulan Pebruari 2014 s/d Oktober 2015 ) total Rp. 1.356.345,( satu juta, tiga ratus lima puluh