Jo Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1225K/Pdt/2004 bahwa pada tahun 2001 secara melawan hak dan mealwan hukumtanah obyek sengketa yang merupakan hak milik sah Tergugat dan Tergugat IIin casu telah dirampas dan dikuasai olen Penggugat in casu.

buktibukti yangdiajukan oleh kedua belah pihak, maka buktibukti tersebut akan dipertimbangkansepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yangdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan " tiaptiapperbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut " ;Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamperkara LindenbaumCohen , konsep perbuatan mealwan

terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yangdibacakan pada tanggal O08 Februari 2018 yang pada pokoknya memohonkeringan hukuman, maka oleh karena itu kiranya pidana yang akan disebutkannanti sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa didalam persidangan iniMajelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun adanya alasanpemaaf yang dapat menghapus sifat mealwan

karena para tergugattidak pernah berniat mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain karenamasih dalam sengketa dan tanah sengketa milik para tergugat maka suratpernyataan penyerahan hak yang dibuat oleh Hendrik Tosi adalah sahsehingga penerbitan sertipikat atas tanah sengketa atas nama para tergugatadalah sah menurut hukum maka para tergugat tidak pernah melakukanperbuatan melawan hak dan melanggar hukum.Bahwa tanah sengketa milik para tergugat maka para tergugat tidak pernahmelakukan perbuatan mealwan

karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. b.tanahnya musnah, maka judex factie sudan mengabaikan UUPAtersebut karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding sudahmenjelaskan dan mengakui bahwa Penguasaan yang dilakukan olehAlmarhum Bapak Husen/Temin terhadap obyek sengketa berdasarkanPembukaan Lahan (ngagum) dalam bahasa sasaknya sejak tahun1960an sehingga pertimbangan hukum judex factie sangat keliru danmelanggar UUPA, serta sangat jelas Perbuatan Para Tergugat/ParaTerbanding yaitu Perobuatan mealwan

Bahwa karenanya PENGGUGAT seharusnya mengajukanGugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa PENGGUGAT salah alamat menjadikan TERGUGAT IV danTERGUGAT V sebagai Tergugat dalam perkara ini karena kedudukanTERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak ada hubungan hukumnyadengan PENGGUGAT dan bahkan TERGUGAT IV dan TERGUGAT Vsama sakali tidak melakukan perbuatan mealwan hukum = yangmerugikan PENGGUGAT.6.

aneh mengapa Penggugat tidak menanyakan secara detailkedudukan hukum dari Tergugat I menempati obyek tersebut sejak awal atausebelum jual beli terjadi, apakah Tergugat I sebagai penyewa, sebagai pemilikataupun lainnya, sehingga kerugian yang dikalim oleh Penggugat tersebut tidakakan terjadi jika Penggugat lebih hati hati dalam membeli obyek SHM No.484,dimana Penggugat seakan akan membeli kucing dalam karung.Bahwa atas apa yang diuraikan oleh Terguagt I diatass, maka jjelas tidak ada unsurPerbuatan Mealwan

Agung RI No. 897K/Pdt/1997 yang pada pokonya menyatakan bahwqa penggabungan gugatan perbuatanmelawan hokum dan wanprestasi dalam satugugatan melanggar tertib beracara, karenakeduanya harus diselesaikan secara sendirisendiri, sehinggha hal tersebut, maka menurutnajelsi hakim gugatan PARA PENGGUGAT yangseperti itu adalah kabur;Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 danPutusan MA No. 879K/pdt/1997 tanggal 29Januari 2001 dijelaskan bahwapenggabungaN Perbuatan Mealwan

Bahwa para Tergugat sekarang ini telah melarang Penggugat untukmenguasai dan mempergunakan tanah sengketa yang penguasaannya didalamtangan Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak dapat lagi mempergunakan danmenikmati seluruh tanaman milik Penggugat di atas tanah obyek sengketa, karenatelah dilarang oleh para Tergugat secara main hakim sediri dan mealwan hukumtanpa adanya gugatan yang diajukan para Tergugat terlebih dahulu melaluiPengadilan ( tanpa ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

JawaTengah dengan batasbatas sebagai;e Sebelah Utara : Jalan Pasar Il Wonosobo;e Sebelah Timur : Tanah milik ahmad;e Sebelah Selatan : Tanah milik willy Budiman;e Sebelah Barat : Tanah milik Santoso;Dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan pokoksengketa ketiga mengenaiApakah tergugat telah malakukan perbuatan mealwan hukum, Karenatelah melakukan jual beli atas obyek sengketa kepada Tergugat IIdihadapan Turut Tergugat II, dan

parapenggugat pada butir No.9, 10, 11,12,13 dan14 yang pada intinya yangmenyatakan :Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT.SMR.Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.23 tertanggal 25 Aprili 2016,Akta Kuasa Menjual No.24 tanggal 25 April 2016 dan Akta Jual BeliNo.94/2016 tanggal 5 Agustus 2016 ditanda tangani para penggugatdalam keadaan tidak merdeka, terpaksa, sehingga mengakibatkanketiga akta termaksud menjadi batal dan perbuatan turut tergugatdapat dikatagorikan sebagai perbuatan mealwan

girikataupun PBB segera disampaikan kepada Pemerintah namunseiring berjalannya waktu mereka hanya menyampaikan Surat IzinPemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) yang dikeluarkan oleh PJTI dan itupun yang sudah kadaluarsa.Berdasarkan uraian diatas, maka dalil PARA PENGGUGAT yangmenyatakn bahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT III dan TERGUGAT IVtelah melakukan penggusuran tanpa melalui mekanisme penggusurandan melakukan penggusuran paksa adalah menngada ada dan tidaksesuai dengan fakta hukum yag ada.Bahwa dalil perbuatan mealwan

perundangundanganyang terkait dengan transfer dana wajib dicantumkan dalamperintah transfer dana;Pada perintah transfer dana palsu pelaku kejahatan dapatmemanipulasi atau memalsukans alsh satu atau lebih elemen di atasdengan tujuan untuk memberikan kentungan materiil bagi dirinyaatau orang lain dengan cara memindahkan atau mengambilsejumlah dana tanpa hak dan kewenangan yang sah menurut hukumatau secara melawan hukum;Bentuk atau cara transfer dana palsu modusnya antara lain;a) Pelaku kejahatan secara mealwan

Sirait sedangkantelah dinyatakan diatas bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengusahaitanah terperkara adalah merupakan perbuatan mealwan hukum maka oleh karena adanyapermohonan Penggugat dalam gugatannya mohon putusan yang seadiladilnya, menurutMajelis Hakim peralihan hak yang telah dilakukan oleh para Tergugat arau siapapunkepada orang lain atau pihak ketiga tersebut terhadap tanahtanah milik Penggugat makasegala bentuk tindakan peralihan maupun yang dilakukan dihadapan Notaris berikut

tanggal 25 Februari 1986 terbitlahSertipikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m2 tercatat atasnama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya,Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.Dalil Para Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwaTergugat dan Tergugat Il yang telah mendaftarkan tanah sengketa dalamkesatuan areal Istana Tampaksiring menjadi sertifikat hak pakai tanpapersetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik Tanah yang sahmerupakan perbuatan mealwan

Pendapat jalan tengah (yang dianut diIndonesia) yaitu melawan hukum itu jika dirumuskan dalam rumusan delikdia harus dibuktikan, tetapi jka dia tidak sebutkan dalam rumusan delikmaka dia tidak perlu dibuktikan tetapi dianggap ada.Bahwa sifat melawan hukum ada 4 (empat) yaitu mealwan hukumumum, melawan hukum khusus, melawan hukum formal, melawan hukummateriil, jika dilihat dari sejarah pembentukan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi melawan hukum yang dimaksudoleh Pembentuk UndangUndang

dalam hal;e Penyaluran dana Koni tidak secara keseluruhanatas dana KONI yang telah diterima oleh KONIKota Binjai dibawah pengawasan Terdakwa ;e Dalam hal penyaluran dana KONI tidakmempunyai laporan pertanggung jawabansehinga mengakibatkan Terdakwa tidak dapatmembuat laporan pertanggung jawabanpenggunaan dana KONI;e Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dnegan faktafakta yangsebenarnya sehingga Terdakwa tidakmempunyai laporan dana penggunaan danaKONI yang akurat;e Ketiga perbuatan mealwan

Bahwa Penggugat sebagai tukang ukur tidak memahami dang mengerti hukummengenai snegketa harta bersama dengan kepemilikan orang lain yang dilindungiUndangundang secara keperdataan, dengan itikat buruk mengakui harta oranglan yang bukan haknya dengan mencampuradukan harta bersama dengankepemilikan orang lam dan itu. merupakan perbuatan mealwan hukum(onrechmatieght daad);4.

Sirait sedangkantelah dinyatakan diatas bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengusahaitanah terperkara adalah merupakan perbuatan mealwan hukum maka oleh karena adanyapermohonan Penggugat dalam gugatannya mohon putusan yang seadiladilnya, menurutMajelis Hakim peralihan hak yang telah dilakukan oleh para Tergugat arau siapapunkepada orang lain atau pihak ketiga tersebut terhadap tanahtanah milik Penggugat makasegala bentuk tindakan peralihan maupun yang dilakukan dihadapan Notaris berikut

Bahwa dalil perbuatan mealwan Hukum dalam Gugatan PARAPENGGUGAT adalah menyesatkan dan tidak dapat diterima.Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Maka sesuai uraian dalam pasal 1365 KUHPer terdapat unsursebagai berikut untuk memenuhi Perbutan