masalah mendidik anak ; mereka telah pisah rumah sejak 6bulan yang lalu ; saksi telah berupaya menasehati Termohon saja,namun tidak berhasil ; saksi tidang sanggup lagi merukunkan merekaMenimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24Januari 2017, Termohon menyerahkan hasil musyawarah secara tertulistertanggal 15 Januari 2017 yang ditandatangani oleh XXX (Ibu kandungTermohon) ;Menimbang, bahwa selanjutnya pula pada persidangan tanggal 31Januari 2017, Pemohon menyerahkan Surat Keterangan NomorUM

Fotokopi Surat Perpanjangan Sertifikat Kapal Samudra X, NomorUM.002/39/9/DK/2020, tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda T4;5. Fotokopi Surat Perpanjangan Sertifikat Tongkang Citra Murni NomorAL.501/204/15/DK19, tanggal 22 November 2019, diberi tanda T5;6. Fotokopi Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang,No:AL.501/96/15/ksop.BtM/19, diberi tanda T6;Halaman 22 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btm7.

Nomor 45 Tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat EdaranBAKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, karenanya pemeriksaan terhadap gugatanPenggugat dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilberkedudukan sebagai Tergugat, telah memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari pejabat berwenang dengan surat NomorUM

(fotokopi dari fotokopi);Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BalaiPengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi JawaTengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta NomorUM.002/11/4/BPTDX/2021 tanggal 17 Maret 2021(fotokopi print out);Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 70/G/2021/PTUN.JKT.12. Bukti T12 : Berita Acara Pembatalan Tender Nomor : BA.08/RTPTU/BLPPBMN/III/2021 dan Pengumuman PembatalanTender Nomor : PM.04/RTPTU /BLPPBMN /Ill /2021.(fotokopi print out);13.

;Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/O1A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapatpersiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden diPropinsi NTT Tahun 2011;Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 1 18/Pid.SusTPK2014/PN.Kpg43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)53)Foto copy surat PPK Nomor :30/PKPRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember2012 perihal Himbaun dan penegasan.;1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT besertalampirannya.

Jumari bersama PejabatPPK telah menandatangani Berita Acara PHO yang bersifat fiktif NomorUM.02.03/SATKERPRNTT/PPKBELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012yang menyatakan seolaholah padahal tidak benar progress fisik pekerjaan PaketKabupaten Belu4 telah mencapai 100% dan baru mencapai 12,807% dan itupun, tidakada rumah selesai siap huni. Selanjutnya,dengan mengabaikan faktafakta demikian, olehSaksi Dr.

;Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/O1A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapatpersiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden diPropinsi NTT Tahun 2011;Foto copy surat PPK Nomor :30/PKPRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember2012 perihal Himbaun dan penegasan.;1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT besertalampirannya.

Nomor : UM.001/IX/2/D.22014, kepada Ibu Chaidir Nien Latief(Penggugat), Jin Cipunegara No.31 perihal surat Teguran II (Vide Bukti P10),dijelaskan Ibu Chaidir Nien Latief (Penggugat) belum melakukan kewajibanmembayar sewa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesarRp,40..343.728,00 (empat puluh juta tigaratus empat puluh tiga ribu tujuh ratusduapuluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa surat atas nama Vice Presdent Daerah Operasi 2Bandung, Manager Pengusahaan asset, tertanggal 29 Oktober 2014 NomorUM

Nomor : UM.001/IX/2/D.22014, kepada lou Chaidir Nien Latief(Penggugat), Jin Cipunegara No.31 perihal surat Teguran II (Vide Bukti P10),dijelaskan lou Chaidir Nien Latief (Penggugat) belum melakukan kewajibanmembayar sewa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesarRp,40..343.728,00 (empat puluh juta tigaratus empat puluh tiga ribu tujuh ratusduapuluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa surat atas nama Vice Presdent Daerah Operasi 2Bandung, Manager Pengusahaan asset, tertanggal 29 Oktober 2014 NomorUM

DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1).1 (satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.2).1 (satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomorUM.003/41/2/DJPL11, nomor 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan KoperasiTenaga Kerja

DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1). 1 (satu) bundle fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.2).1 (satu) bundle fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomorUM.003/41/2/DJPL11, nomor 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan KoperasiTenaga Kerja

Kantor Unit Penyelenggara Bandar UdaraMatahora Wakatobi telah melaksanakan tugasnya sesuai denganperaturan perundanganundangan yang berlaku yaitu antara lainSurat Rencana Pemutusan Kontrak NomorUM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015, SuratPemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31Desember 2015, Surat Tuntutan Pencairan / Klaim NomorKU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, Surat PernyataanWanprestasi tanggal 5 Januari 2016, dan Perbuatan Melawan Hukumyang dilakukan oleh

Cipta Wahana Konsultan.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor :KU.08.08/PPKPKP/323/V1V/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PTVikri Abadi Group.1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015.1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03 tanggal17 November 2014.1 (satu) bundel Buku Direksi.DISITA dari Wahyudi Hidayat1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua(FHO) tanggal

Cipta Wahana Konsultan.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor :KU.08.08/PPKPKP/323/VIV2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PTVikri Abadi Group.1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015.1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03 tanggal17 November 2014.1 (satu) bundel Buku Direksi.DISITA dari Wahyudi Hidayat42.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua(FHO)

Fotokopi Ringkasan Rekam Medis NomorUM.01.05/X.13.17.3.2/ 044/2019, Nomor Rekam Medik0001598063 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Hasan SadikinBandung tanggal 24 Juni 2019 (bukti P.5);6. Fotokopi print out foto penganiayaan (bukti P.6);7. Fotokopi Foto HP yang dirusak (bukti P.7);Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebutdi atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di mukasidang yaitu sebagai berikut :1. DR. Sutarinda Z, S.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) KeputusanBersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM.008/41/2/DJPL=11, Nomor 93/DJPPK.

Putusan Nomor 173 K/TUN/2016pekerjaan proyek pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi Kalija Ruas KepodangTambak Lorok merupakan pekerjaan yangmenyangkut kepentingan umum yang dilaksanakan oleh PT PGASSolution, maka penetapan tersebut tidak dapat dijalankan dan PemohonKasasi telah menyampaikan baik secara lisan dalam persidanganmaupun tertulis melalui surat Kepala Biro Hukum dan KSLN NomorUM.007/22/10 Phb.2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal PermohonanPembatalan Atas Penetapan Penundaan Pengadilan

Potongan pajak sebesar Rp. 370.955.014,.e Bahwa setelah pekerjaan telah dibayarkan sebesar 100 %namun pekerjaan hanya selesai 65,03 % pada berakhirnyakontrak tanggal 28 Desember 2012 selanjutnya TerdakwaIr.G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT.Nugraha Adi Taruna dansaksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT.MitraParahiyangan Raya tetap melanjutkan pekerjaan di tahun 2013sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013berdasarkan Change Contrak Order (CCO) NomorUM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03

., dkk, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 27 Maret 2018, NomorUM.02.03/015415/010, selanjutnya disebut TurutTerbanding semula Turut Tergugat Il ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukansurat gugatan tertanggal 9 Januari 2018 yang telah diterima dan telah puladidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Januari 2018dengan

botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudahdicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api;e Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak denganledakan yang cukup kuat;e Berdasarkan uji kepakaan terhadap BB, banwa handak/ bomb yang disitaoleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harusdengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenishandak low explosive;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Surat Keterangan NomorUM

Penta Stone Abadi melalui Surat NomorUM.331/19/07/KPM.TPK18 tertanggal 18 Mei 2018 (Bukti PR6b)mengenai adanya Penjualan Batu Split olen Tergugat Rekonpensidari lahan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten SerangBanten yang notabeneadalahn Lahan Wilayah Izin UsahaHalaman 38 Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.DKI23.24.Pertambangan Operasi Produksi (WIUP) yang dimiliki oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi;Bahwa PT.

adanya bukti eksibitumyang dilakukan oleh Syahbandar pada tanggal 26 Desember 2010,maka sudah sepatutnya bahwa Bukti T22 dan Bukti T23 tidakdipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memeriksa dan memutusperkara a quo;Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Halaman 7577,Putusan PN Serang, yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa Penggugat menyatakan KMP Rosmala tidak jelasstatus hukumnya dengan mendasarkan pada surat keterangan NomorUM

2011 tanggal 19 September2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaanyang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka;Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VIV2011 tanggal 5Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitiapengadaan;Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.Hubkominfo /VIV/2011tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaan Keabsahanljasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere;2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere NomorUM

2011 tanggal 19 September2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaanyang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka.Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VI/2011 tanggal 05Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada PanitiapengadaanSurat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.Hubkominfo/VW2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaanKeabsahan ljasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere.2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere NomorUM

Berdasarkan Nota Dinas NomorUM.002/27/5/BU15, tanggal 23 Desember 2015, tentang PenyampaianKeputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2084 Tahun 2015, tanggal14 Desember 2015, disebutkan pada pokoknya bahwa dalam halterdapat keberatan terhadap objek sengketa, maka Penggugat dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.Seharusnya yang menjadi perhatian TERGUGAT dan KementerianPerhubungan Republik Indonesia adalah terlaksananya prosespemeriksaan disiplin sesuai prosedur yang dijadikan dasar