Ditemukan 2240 data
19 — 3
identitasnya sesuai dengan yang terteradalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohaniserta Terdakwa dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;Ad.1 Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primer Kesatu,maka pertimbangan tersebut diambil alih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial
Terbanding/Tergugat I : MARTHINUS TUASUUN
Terbanding/Tergugat II : HERMANUS TUASUUN
Terbanding/Tergugat III : ORIGINES TUASUUN
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DI JAKARTA Cq. KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. SERAM BAGIAN BARAT
102 — 46
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menunjukkan kecenderungankeberpihnakan kepada Tergugat (Parsial), tidak obyektif dan tidaksungguhsungguh dalam upaya menggali fakta dan kebenaran dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dariPenggugat/Pembanding tersebut, pihak para Tergugat I,II dan III/Terbanding 1,Ildan Ill serta Tergugat IV/Terbanding IV telah mengajukan kontra memoribanding tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknyamemberikan tanggapan bahwa pertimbangan
untukpengurusan sertifikat tanah a quo, dengan demikian adalah beralasan jika RajaNegeri Rumahkay ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembandingangka 1.2 dan 1.3 mengenai surat bukti, karena syarat formal gugatanPenggugat/Pembanding belum terpenuhi maka surat bukti tersebut tidak perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 2 yangmenyebutkan pertimbangan Majelis Hakim yang menunjukkan kecenderungankeberpihakan kepada Tergugat (Parsial
30 — 20
eksepsi tersebut di atas, Tergugat 2 mohon agar gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onventkelijke Vderklaard/NO;Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca surat gugatan Penggugatdan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa obyek sengketa a quo tersebut sudah diselesaikan secara damai (Soloh)oleh seluruh ahli waris; Bahwa dalam perkara waris tidak boleh diajukan secara parsial
111 — 53
barangtersebut ada barang impor lain yang harus dikenai denda, maka besarnya dendadihitung berdasarkan denda untuk barang impor lainnya tersebut;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, menurut Majelis, sanksi administrasiberupa denda dihitung berdasarkan perbandingan antara kekurangan bea masukdengan jumlah bea masuk yang telah dibayar yang dihitung secara kumulatif didalam satu pemberitahuan pabean, sehingga keputusan Terbanding mengenaisanksi administrasi berupa denda yang dihitung secara parsial
68 — 30
Terminal Niaga Bersatu dengan Parasnath Commodities Pte.Ltd sesuai dengan kontrak nomor : PCPL/TNB/SAPH/01/2013 tanggal 01Mei 2013; bahwa secara yuridis tindakan Para Terbanding bersifat sepihakdan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikanPembanding;Bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dalam mempertimbangkan buktiT.1, T.26 karena bukti tersebut hanya bersifat parsial yang tidak dapatdijadikan suatu regulasi atau dasar hukum;Bahwa sesuai persidangan perkara a quo tidak terdapat
32 — 23
kejadiannya sebagaimana yang tersebut dalam konvensi tersebut, tetapiuntuk menghukumi seorang istri yang nusyuz itu apakah pihak suami dalamhal ini Tergugat Rekonvensi sudah memenuhi semua kewajibannya sebagaiseorang suami dan telah memenuhi semua hakhak istrinya seperti, hakuntuk menerima nafkah yang memadai sesuai Kemampuan suami, hak untukmemperoleh tempat tinggal dan pakaian yang pantas dan hak hak lainnyayang telah ditentukan oleh hukum, tentu harus dilihat secara menyeluruhtidak bisa hanya sebagian/parsial
731 — 276
Dengan kata lain, pandangan Tergugat Iltentang lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial, bukanpandangan terpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHTsebagai suatu system yang saling kaitmengait satu sama lain. Selain itu,Tergugat Il juga mengesampingkan ketentuan Pasal 26 UUHT berikutpenjelasannya.
Bahwa berdasarkan poin 12 dan 13 fundamentum petendi gugatanPenggugat yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan eksekusi melaluiHalaman 18 dari 27 halamanPutusan No. 23/Pdt.G/2014/PN.Kompelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat Il melalui KPKNL adalahtidak sah merupakan pernyataan yang keliru dan secara parsial dalammemahami peraturan perundangundangan (tidak melihat dan mengacupada peraturan perundangundangan lainnya yang terkait).
181 — 10
barangtersebut ada barang impor lain yang harus dikenai denda, maka besarnya dendadihitung berdasarkan denda untuk barang impor lainnya tersebut;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, menurut Majelis, sanksi administrasiberupa denda dihitung berdasarkan perbandingan antara kekurangan bea masukdengan jumlah bea masuk yang telah dibayar yang dihitung secara kumulatif didalam satu pemberitahuan pabean, sehingga keputusan Terbanding mengenaisanksi administrasi berupa denda yang dihitung secara parsial
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) juga salahmenerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukumsebagaimana mestinya, knususnya hukum pembuktian karena hanyamemberikan penilaian hukum secara parsial terhadap buktibukti yangdiajukan oleh para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi yaituhanya memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi ke 3yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi,padahal para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi selainmengajukan
saksi ke tiga, juga mengajukan saksi 1, 2 dan 4 serta alatbukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4;Demikian pula judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) hanyamemberikan penilaian hukum secara parsial terhadap buktibukti yangdiajukan oleh para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi yaituhanya memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti T.2 danketerangan saksi ke 2 yang diajukan oleh para Tergugat sekarangpara Termohon Kasasi, padahal selain bukti T.2 dan saksi ke 2 paraTergugat
Terbanding/Penuntut Umum : H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
461 — 68
saksi dari Pihak Kepolisian yang menangkap hanyamenjelaskan mendengar dari keterangan Sopir Himad dan Erik bahwakayu dalam container tersebut adalah kayu berasal dari Tasmin, dankke2 saksi dari Kepolisian tersebut melihat dan memeriksa surat asalusul kayu yang di terbitkkan dan di tanda tangani oleh Saksi bernamaAsrin;Bahwa keterangan Saksi Hikmad dan Saksi Erik tidak dapatmenjelaskan dan membuktikan secara detail adanya komunikasianatara ke2 saksi dengan Terdakwa Tasmin, hanya sebagaipengakuan parsial
Terhadap keterlibatan Terdakwamembantu menerbitkan Surat maka Harus di lihat secara Holistik tidakdengan Parsial, bahwa Surat yang di cetak tersebut adalah dikarenakandari 5 desa pada wilayah Asera tersebut hanya Terdakwa lah yangmempunyai alat elektronik Laptop dan mesin Printer untukm mencetakSurat sebagaimana kecurigaan dari Majelis Hakim, yang berhakmengeluarkan surat tersebut adalah kepala Desa Asemi Nunulai yangmana di bukytikan adanya Kop Surat Desa Asemi Nunulain dan Tandatanagn dari Kepala
69 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Judex Factie tidak lengkap dan bersifat sepihak (parsial/pilin kasih) yang notabene dapat dilihat pada Putusan PT dalam perkara aquo pada halaman 7 pada paragraf III yang pada intinya bahwa saksisaksiyang bernama Sukamto, Subadi Waluyo, Abdul Mukti tidak mengetahuiapakah obyek sengketa aquo adalah didapat dalam perkawinan antara Bisridan Kasripah.
Di sini telah jelas bahwa majelis bersikap parsial denganmenyelewengkan atau menafsirkan yang jauh dari fakta yang diterangkansaksisaksi aquo oleh karena saksisaksi aquo tidak pernah menerangkanhal seperti tersebut di atas, sebaliknya saksisaksi tersebut di atas dengantegas menerangkan bahwa obyek sengketa aquo adalah milik dari Bisri BKasripah.
40 — 4
dilakukan,sehingga oleh karenanya unsur ini bersifat accessoir terhadap unsur tersebut, namunmeskipun demikian pertimbangan unsur ini ditempatkan secara terpisah, oleh karenaHalaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Kagunsur ini merupakan salah satu unsur pembentuk delik yang mutlak harus terpenuhiuntuk terwujudnya rumusan delik secara utuh ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial
yang sudah dipegangnya kearah saksi korban DARMAWI BINSAWTIN, dimana Saksi Korban DARMAWI BIN SAWTIN merasa terancamkeselamatannya serta merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut sertamerasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut maka disimpulkan bahwaperbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi sebagian anasir perbuatan yangditentukan oleh unsur ini dimana oleh karena pola kualifikasi unsur ini adalah bersifatalternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama yang telah disetujuioleh Pengadilan tingkat banding halaman 29, yang pada intinya menyatakan, bahwapenderita tuna rungu bukanlah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untukmelakukan tindakan hukum, adalah tidak tepat; Karena Majelis Hakim hanya melihatPasal 1320 KUHPerdata secara parsial.
133 — 66
harta yang dikuasai Tergugat saja yangdiletakkan sita sebagaimana yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama, mengingat harta bersama juga ada yang dikuasai Penggugat yangnilainya sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimanayang didalilkan Tergugat dalam jawabannya, dan ini tidak dibantah Penggugat.Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menggali danmendalami objek apa saja yang dikuasai Penggugat tersebut, sehinggapeletakkan sita tidak dilakukan secara parsial
22 — 6
Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Tolitoli, knususnya dalam pokok perkara sangat parsial, danHalaman 5 dari 10 Halamanterkesan dibuatbuat / direkayasa, sehingga putusannya pun menjadi tidakadil, dan membingungkan. 222202 noone ne nen nn nn nn nee.
583 — 282
penandatanganan kontrak)antara Pemohon dengan Termohon, negara Termohon (BVI) belummenerapkan dan/atau mengikatkan diri (meratifikasi) Konvensi New York 1958,maka Termohon tidak dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri ataskonvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan atas putusanarbitrasi asing (memanfaatkan putusan arbitrasi asing) ; Sudah semestinya seluruh pihak baik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat danPerwakilan Diplomatik R.I. di Inggris tidak secara gegabah dan sembronoSecara Parsial
101 — 352
usahaPerkebunan yang berada dalam kawasan hutan atau yangmenggunakan lahan hutan maka seharusnya Tergugat dalam rangkaperubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus dilakukanmelalui permohonan pelepasan kawasan hutan kepada MenteriKehutanan berdasarkan ketentuan Pasal 7 point b dan Pasal 8Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutanyang berbunyi secara lengkap sebagai berikut:Pasal 7:" Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial
Pelepasan Kawasan HutanPasal 8:Ayat 1:" Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan";Ayat 2:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:a. Menteri atau pejabat setingkat Menterib. Gubernur atau Bupati/malikotac. Pimpinan Badan Usaha; ataud. Ketua Yayasan3. Ulasan Lanjutan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugatdan Turut Tergugat. a.
125 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangannya dengan MengenyampingkanFaktafakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan dan BersikapParsial;Dalam pertimbangan hukumnya pada pada halaman 42 alinea ketiga JudexoeFactie menyatakan bahwa: telah terbukti Penggugat diputus hubungankerjanya oleh Tergugat I (M&S Apparel) sebelum habis masa kontrak....dst;Judex Facti telah melebihi kewenangannya dalam mengambil pertimbanganhukumnya tersebut dengan mengenyampingkan faktafakta hukum yang telahterungkap dalam persidangan in casu serta bersikap parsial
tersebut tidak dapatdijadikan sebagai bukti, karena satu saksi bukan saksi, keterangan saksi Kim BoYoong tersebut merupakan saksi de auditu, dikarenakan saksi hanyaberdasarkan kepada cerita dari Termohon Kasasi semata dan tidak melihat danatau menyaksikan langsung atas kejadian yang sebenarnya, mengingatsebagaimana keterangan dari saksi Kim Il Tae dan saksi Christina yangmenerangkan bahwa tidak pernah ada/terjadi pengusiran dan atau pemaksaandari Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi;Bahwa sikap parsial
M&S Apparel Indonesia)Direkturnya Park Kyong Suh;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya Judex Factie baik dalampertimbangan hukumnya maupun putusannya membebankan kewajibanpembayaran sebagaimana tuntutan dari Penggugat/ Termohon Kasasi adalahkepada Tergugat II/Pemohon Kasasi II (M&S Corporation Korea) bukankepada Tergugat I/Pemohon Kasasi I (PT.M&S Apparel Indonesia);Dengan mendasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka Judex Facti telahtelah bersikap parsial, mengenyampingkan buktibukti
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp461.000.000,00 yang kemudian dikembalikan oleh SaksiYOYON ROHMAN sebanyak 2. kali masingmasing sebesarRp100.000.000,00 pertimbangan Majelis Hakim ini didasarkandiantaranya dari keterangan Saksi RINA AWALINA dan EDWARD CMEDY RATOE, sehingga yang diterima oleh Terdakwa adalahpengembalian pinjaman, dan Terdakwa tidak terbukti telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain.Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut tidak berdasarkan kepadafakta persidangan yang komprehensif dan memandang fakta hukumsecara parsial
atas kertas, benda fiktikapapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yangberupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda,angka atau perforasi yang memiliki makna.Bahwa selain keterangan saksi, keterangan, ahli serta sebagian dariketerangan Terdakwa sendiri terdapat petunjukpetunjuk yang terungkapdalam persidangan berupa faktafakta yang timbul dari persesuaianketerangan saksisaksi, dalam hal ini menurut hemat kami Majelis Hakimmelakukan langkah interpretasi secara parsial
dinyatakan tidak terbukti bersalah, adapun baik keterangan saksi,keterangan ahli, barang bukti dalam perkara tersebut sama dan salingberkaitan sehingga menimbulkan fakta hukum yang sama dan berkaitanpula namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan faktafaktahukum dimaksud.Bahwa dari uraianuraian diatas telah nyata adanya kekeliruan yangnyata dari Majelis Pengadilan Negeri Garut, dengan tidak menerapkanhukum pembuktian secara tepat dan benar serta cenderungmemperhatikan faktafakta hukum secara parsial
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
387 — 299
Pada tanggal 5 Maret 2014, Gordon Smith LLB (Hons) BE (Civil) FCIArbFIEAust (PEMOHON EKSEKUATUR) selaku arbiter dalam perkaratersebut, telah mengeluarkan Putusan Parsial SIAC ARB No. 139 Tahun2011 dan No. 53 Tahun 2013 ("Putusan Parsial SIAC tanggal 5 Maret2014) yang isinya menyatakan sebagai berikut:19.0 This Partial Award655.
Inthe event the parties are unable to agree, parties are at liberty toapply.Teriemahan resminva adalah sebagai berikut:19.0 Putusan Parsial Ini655. Oleh karena itu, saya membuat dan menerbitkan Putusan Parsial inidan mengarahkanagar Pemohon dan Para Termohon menyelesaikanjual beli Saham Jual Perdana dan Saham Opsi Jual Lanjutan.20.0 Bunga dan Biaya656.
Untuk alasan yang dinyatakan di atas, setelah mempertimbangkanpengajuan masingmasing pihak, saya membuat dan menerbitkanPutusan Akhir ini sebagai berikut:(1) Para Termohon harus membayar kepada Pemohon sejumlahS$367,124.98 sebagai bunga sederhana yang dihitung dengan sukubunga 5.33% per tahun, atas jumlah S$2,067,000.00 danS$1,430,000.00, yang bertambah masingmasing dari tanggal 18 Oktober2011 dan 19 Oktober 2012, hingga tanggal Putusan Parsial, tanggal 5Maret 2014;(2) biaya, ongkos dan pengeluaran
(Putusan Parsial SIAC tanggal 5 Maret 2014 dan Putusan Akhir SIAC tanggal 26September 2014 untuk selanjutnya secara bersamasama disebut sebagaiPutusan Arbitrase Internasional SIAC)34.Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Putusan ArbitraseInternasional SIAC yang menghukum Linktone International Limited (incasu TERGUGAT Il), Linktone Ltd. (in casu TERGUGAT Ill) dan PTMedia Nusantara Citra Tbk.