Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatitu. bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangDOPlAKU j nne nnn nn nnn nn nnn neem enna nn nn enna nn enna nn nena nn nencennanenenansHalaman 3 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.3:Bahwa SKTUN objek gugatan bertentangan Peraturan BupatiPasuruan Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Namun sebaliknya, Camat baru menyampaikan kepadaBupati Pasuruan yaitu melalui surat Nomor : 145/253/424.303/2018,tanggal 27 April 2018, Perihal : Pengangkatan Perangkat DesaBulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan, yaitu setelahadanya protes penolakan oleh warga masyarakat serta setelahdilakukannya pelantikan perangkat desa dengan dipaksakan;18.

Selain itu, tindakanTergugat dapat dikualifikasi adanya konflik kepentingan sehinggamelakukan intervensi kepada Camat Gempol dengan mengajukansurat rekomendasi yang menunjuk satu nama atas nama Arif TeguhRiwayanto dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai denganketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 27 Tahun 2017 tentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa.

Desa Bulusari No. 01 Tahun 2018 tentangHalaman 19 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :1)10)Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri dari : c.

Arif TeQuh; 20222 n nono nnn n nnn nen nn nnn nnnnne naeBahwa sebelum Pelantikan, Saksi ditelpon oleh Ketua Panitia, untukHalaman 31 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.mengedarkan undangan Pelantikan Kepala Dusun ;Bahwa dari dusun Buluhsari yang mengikuti tes ada 5 orang yangmendapat nilai tertinggi; Slamet dan Imam Bukhori dan yang dilantikadalah Slamet nilai yang tertinggi sedangkan yang di dusun JatiPentongan yang dilantik adalah No. 2 ;Bahwa secara pribadi, saksi mendukung

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar,bahwa Penggugat sejak tanggal 12 Maret 2018 mengetahuladanya pelantikan /pengambilan sumpah Perangkat Desa terpilihtahun 2018 dan Penggugat juga di undang, namun Penggugattidak Nadiil. 220 nn anno nnn ne nn nnn ne ncnnnncnsa.

Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 12 Maret 2018mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 termasuk jugaJabatan Sekretaris Desa Mlaten yaitu Tergugat II Intervensi (Sadr.Salafuddin, S.Ag) dan Penggugat juga diundang, namunpenggugat tidak Nadir; nn0n nnn ne nnn nc ncnnnn4.

Calon Perangkat Desaterpilin, tertanggal 13 Maret 2018 (fotocopysesuai dengan aslinya);Daftar NamaNama Undangan PelantikanPerangkat Desa Tahun 2018, tertanggal 13 Maret2018 (fotocoy sesuai dengan aslinya);Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Mlaten,Hari Jumat, Tanggal 16 Maret 2018, Tempat BalaiDesa (fotocopy sesuai dengan aslinya);Halaman 32 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.28.

karena saat ituSaksi ada tugas dinas dari kantor ke Jakarta jadi saat pelantikanSaksi tidakNACI; 2 22222 nn nnn nn nnn nnn nn nen nn nen ene n en nn nen en eeenennnene Bahwa seingat Saksi sebelum pelantikan adapengumuman; Bahwa seingat Saksi pelantikan tanggal 16 # 4Maret2018;Halaman 41 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.

Salafuddin, S.Ag., sebagai sekretaris desa yangditandatangani oleh Kepala Desa tertanggal 13 Maret 2018 dan T26,T28berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Penggugat yang masuk sebagai undanganpelantikan pada tanggal 16 Maret 2018 ; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T25 jo T26 dan T28 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarHalaman 49 dari 55 hal Putusan Nomor:147/G/208/PTUN.Smg.masyarakat mengetahui adanya pelantikan/pengambilan

ADRA dilantik menjadi Kepala Desa Pinggir, sekitar tanggal 21 Juli 2015adapun pelantikan Sdr.

BKS Tergugat tetap sajamelakukan Pelantikan atas Kepala Desa Terpilih ADRA sebagaimanaditerbitkannya Surat Keputusan Nomor 317 /KPTS/ VII/2015, tanggal 14Juli 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir,Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir,Kabupaten Bengkalis ;Bahwa disamping itu Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18Peraturan Daerah Kab.

Bengkalis Nomor: 05 Tahun 2008 Tentang Tata CataPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa karenajelas jelas terbukti secara hukum atas pertimbangan majelis hakimPengadilan Negeri Bengkalis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pinggirtidak jujur, sebab adanya unsur politik uang dan pencoblosan yang tidak12.13.14.benar lalu disahkan oleh Panitia Pemilihan untuk kepentingan calon KepalaDesa ADRA ;Bahwa dalam gugatan ini perlu dijelaskan mengenai proses persidanggugatan pemilihan Kepala

Bukti T6 : Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan initidak mengajukan saksi cukup dengan bukti surat yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmenyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 10 Desember 2015yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang18merupakan

dengan mengacu pada ketentuan sebagaimanadisebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai mengesahkan,pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa kewenangan atributifnya dimilikioleh Bupati Bengkalis untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah prosuder dan subtansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai

Oktober 2013 atau setidaktidaknya pada akan dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor CamatTambang S2 Sungai Pinang Kecamatan Tambang KabupatenKampa SW edatcidatoe pada suatu tempat yang masih termasukdal yr hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dengan terangn dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanwe adap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara antara lain, sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan

IZUL BALANG (masingmasing termasuk dalamdaftar pencarian orang/DPO) dan kurang lebih 100 (seratus) orangwarga masyarakat dari Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai dan Desa Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadiPenjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Qo0.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan Sadr. RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa A i oleh saksiRAKHMAT selaku Camat Tambang yang mewakilf Bupati Kampar.Disebabkan adanya pihakpihak are tidak menginginkanpelantikan tersebut, lalu san sap SOPIAN Als ANDI BinZAILIS bersamasama dengan s ners YANI Als RAHMAT BinAMIR HUSIN dan saksi ARDI UTRA Als IPUT Bin MAIULIS(masingmasing dilaku Ae om secara terpisah) serta Sdr.NAZRI dan Sar.

IZ (masingmasing termasuk dalamua dan kurang lebih 100 (seratus) orang daftar pencarianwarga masyara ri Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai a Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk han pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadija Sementara Kepala Desa Aur Sati. Setelah wargarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya saksi AHMAT YANI Als RAHMAT dengan menggunakan menggunakanQ pengeras suara/TOA (termasuk dalam daftar pencarian barang)langsung menyampaikan orasinya.

Dengan Nomor Imei I : 365755066721670;

Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

Demikianjuga acara selanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU tidakdapat dilaksanakan; Bahwa akibat dorongandorongan terdakwa dan temantemannyamenyebabkan salah satu Personil yang melaksanakan pengamanan TablikAkbar an.

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 005/6718/BKPP/2012, tanggal 6November 2012 perihal Undangan pelantikan an. Herry Tua ButarButar,SEs1. Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/ WKTHN.2012, perihal Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PejabatStruktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan salahsatunya an.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 an. HerryTua ButarButar, SE.;4. Bahwa berdasarkan pada uraian, fakta dan landasan hukum pada angka 3tersebut, maka sangat jelas kronologisnya bahwa penerbitan objek gugatan olehTergugat II didasarkan pada usulan dari KPU Kota Pematangsiantar sesuaidengan Peraturan Perundangundangan;5.

Herry Tua ButarButar, SE., yang diajukan dipersidangan untuk membuktikan bahwa SuratUndangan untuk mengikuti pelantikan kepada Penggugat telah diterimaoleh Asnah Tarigan sebagai Kasubbag Umum pada Komisi PemilihanUmum Kota Pematangsiantar yang merupakan bawahan dari Penggugat diSekretariat Komisi Pemilihan Umum.

Bukti T.J19 merupakan foto copy sesuai aslinya Surat WalikotaPematangsiantar Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 November 2012Perihal Undangan, kepada Saudara Herry Tua ButarButar, SE. yangdiajukan dipersidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat telahdiundang secara baik sebelum dilaksanakannya prosesi pelantikan bagi PNSyang diangkat dalam jabatan dilingkungan pemerintah kotaPematangsiantar.Bukti T.I20 adalah foto copy Surat dari Penggugat tanggal 12 November2012 perihal Penolakan Undangan Pelantikan

saudara Herry Tua ButarButar, SE. masih menjadi PNS PemerintahKota Pematangsiantar sehingga wajib mentaati/patuh terhadap segalaketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantarsampai status kepegawaian selesai dan resmi/sah statusnya menjadi PNSSekjen KPU.Bukti T.I23 adalah foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaantentang Penolakan Undangan Pelantikan An.

;Bahwa atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab bahwaPenggugat tidak tahu, tetapi Penggugat mengakui bahwa Penggugatbaru menerima informasi bahwa ada undangan kepada Penggugat untukmenghadiri pelantikan kepala sekolah ;Bahwa pada waktu itu yang ada dalam pikiran Penggugat adalah bahwaPenggugat hanya diundang untuk menghadiri pelantikan kepala sekolahdari sekolah dasar yang lain karena informasi yang Penggugat terimaSurat udangan tersebut tidak ada menyebutkan dan atau menjelaskauntuk menghadiri

pelantikan terhadap diri Penggugat sebagai Kepala SDNegeri lain atau Pemberhentian dan atau Pengangkatan Penggugat diposisi atau jabatan lainnya ;Bahwa yang bersangkutan (sdr.

yang kemudian Penggugat jawab dengan jawaban iya ;Bahwa Penggugat dan temannya kemudian disuruh untuk mengikutibarisan yang sudah ada, yang mana pada saat itu Penggugat benarbenar melihat, mendengar dan merasakan bahwa pada saat gladi bersihSampai prosesi acara resmi nama Penggugat tidak ada disebut danPenggugat tidak ada diberikan surat tanda pelantikan sebagai peserta,kecuali pelantikan tersebut hanya diberikan kepada 2 orang yaitu untukHalaman 8 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn20.21.22.23.Kepala

maksud dari undangan pelantikan itu belumjuga didapat oleh Penggugat, sehingga Penggugat pun berinisiatif danmemberanikan diri untuk menanyakannya kepada Kepala BagianKepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu Drs.

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah MendudukiJabatan Nomor : 821.2/1279 tertanggal 15 Januari 2019 yangditandatangani oleh Plt.

Putusan Nomor 528 K/TUN/20174.2.4.3.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian KepalaDesa, Panitia Pemilinan Kepala Desa terdiri dari: Panitia Penanggung Jawab (berkedudukan di tingkat Kabupaten)yang mempunyai tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pemilinan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa;Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calonKepala Desa Kaimear sesuai adat kebiasaan

dan hukum adat LarvulNgabal, sebagaimana juga diatur dalam pasal 11 huruf (f), dan huruf(g) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desaadalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yangmemenuhi syarat:(f).

Pada tahapantahapan pilkades Kaimear khusussampai tahapan pemilihan sudah dilaksanakan sesuai prosedur oleh PanitiaPemilinan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,oleh karena itu prosesnya harus tetap dinyatakan sah.

Sehingga dengan pertimbangan bahwa pemerintahan harus tetapberjalan untuk menjawab kekosongan pemerintahan di Desa Kaimear yangdefinitif sehingga sangat perlu untuk dilakukan pelantikan Kepala Desaterpilih, maka BPMPD Kota Tual mengambil tindakan daninisiatifsecepatnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya kemudianpenyampaian laporan secara langsung kepada Walikota Tual melaluiSekretaris Daerah Kota Tual cg.

Terdakwa ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa datang lagi ke Toko ADA JADI, saat bertemu dengan Saksi korban ALMANMAULANA, terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) pasang sandal dan (satu) pasangsepatu seharga Rp. 590.000, (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saatsaksi korban ALMAN MAULANA menagih pembayaran, termasuk sisa uang pembayaransepatu dan sandal yang diambil terdakwa sebelumnya, dijawab oleh terdakwa Pokoknyananti dilunasi setelah acara pelantikan

, Pelantikan Anggota DPRD Kota Prabumulihtanggal 27 September 2014, sehingga saksi korban ALMAN MAULANA percaya lalumenyerahkan sepatu dan sandal kepada terdakwa ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa kembali datang ke Toko ADA JADI, bertemu dengan saksi korban ALMANMAULANA, saat itu terdakwa mengatakan Ayuk ni nak ngambek barang 20 pasangsandal, 10 untuk cowok dan 10 untuk cewek , untuk karyawan aku di pelaminan nakdipakeknyo kage pas acara syukuran Anggota

, ayuk ngambek sepatu empat pasanguntuk kawankawan ditempat senam alu saksi korban ALMAN MAULANA mengenaipembayarannya, dijawab terdakwa Kau tenang bae, setelah selesai acara pelantikan iniseluruh bon aku ditoko kau kulunasi galo, kasihlah Nomor Rekening kau, kalu ayuk daksempat ke Toko gek ayuk transfer bae, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksikorban ALMAN MAULANA merasa yakin lalu menyerahkan 20 (duapuluh) pasang sandaldan 4 (empat) pasang sepatu dengan nilai harga Rp. 3.325.000, (tiga

4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN Mjnmenikah dengan DAETTA PAREPARE dan PUANNA LEWA (anakkedua) kawin ke gunung dan anak cucunya menjadi Papuangan danPabicara; Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama bapaknya HADAMINGdan nama lbunya MANDA, dengan Pemohon merupakan anak ke3(ketiga) dari enam bersaudara; Bahwa Pemohon telah dilantik sebagai Maradia Timbogading yang adadiatas gunung pada tahun 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dengan Saksijuga ikut hadir dilantik sebagai pemangku adat dalam pelantikan

tersebut,dengan yang hadir dalam pelantikan itu antara lain Tomakaka, Pabicara,Puang kali, Tomatoa, Sando dan Sariang serta pemangku adat dariPinrang dari luar Mandar termasuk juga Kasatpol Pamong Praja dalamrangka pengamanan bersama Polisi; Bahwa tugas Pemohon sebagai pemangku adat untuk melestarikanbudaya; Bahwa Pemohon tidak menambah namanya dengan ANDI padahalsudah dilantik jadi Maradia karena pelantikan hanya simbol budaya danhanya dipanggil dengan panggilan Puang untuk menghormati yang lebihtua

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;2.

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN MijnMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian

pengumuman tersebutditandatangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Tergugat II, sehinggadisini dengan jelaslah Tergugat dan Tergugat II tidak menjalankansesuai dengan tugasnya yang ditunjuk sebagai panitia maupun sebagaiBPD;. bahwa seleksi pencalonan Kepala Desa Meskom Kecamatan BengkalisKabupaten Bengkalis periode 2009 yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat II tidak berdasarkan atau menyimpang dari Peraturan Daerah(Perda) kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pelantikan

Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam kasasi, maka PengadilanTinggi Riau di Pekanbaru yang telah menguatkan putusan HakimPengadilan Negeri yang menangani perkara ini telan melanggar peraturanperundangundangan dalam hal ini Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Hierarki PeraturanPerundanganundangan sebagai hukum positif di Negara RepublikIndonesia).

Dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa MeskomKecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 saatmelakukan seleksi pencalonan Kepala Desa Meskom KecamatanBengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 pada tanggal 06Maret 2009 dari awal dan atau tahap pertama tidak melaksanakan seleksitersebut sesuai hukum positif yang berlaku dalam hal ini acuan tersebutadalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 tahun 2008tentang tata cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala

Aslah) yang harus dianggap gugur dalampenyeleksian awal oleh panitia pemilihan Kepala Desa MeskomKecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 dilakukanhanya berdasarkan perkiraan ketua panitia tanpa pernah mengacu adaPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2003 tentangTata Cara pencalonan, pemilinan, pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa dan selain itu tidak pernah membuat aturan untuk tertionya seleksipemilinan dan hal tersebut dapat dilihat pula dalam putusan bakal calonKepala

ASLAH tidak terdapat kekurangan berkas seleksi administrasi dandinyatakan lulus.Selanjutnya terhadap penentuan kriteria bakal calon yang harus dianggapgugur dalam penyeleksian awal oleh Panitia Pemilihan Kepala DesaMeskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015juga dilakukan hanya berdasarkan perkiraan ketua panitia tanpa pernahmengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentianKepala Desa dan selain

atas dirinya (sebagai Kepala DesaTerpilih dan penjelasan yang diterima dari Kepala Kecamatan Klampis, KabupatenBangkalan adalah menunggu petunjuk dari Tergugat ;Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007 juga, Penggugat bersama para TokohMasyarakat dan Agama Desa Bragang menghadap secara resmi kepada Tergugat untukmendapat penjelasan tentang pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih danpenjelasan Tergugat menyanggupi pelantikan Penggugat ;Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat seperti pada

Kepala Desa Bagian Pertama Batas Waktu dan TempatPelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 29 :(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hariterhitung tanggal penerbitan Keputusan Kepala Daerah ;(2) Pelantikan Kepala Desa dapat diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalamsatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakatsetempat ; (3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakanpengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa ditempat

lain, yaitu di12pusat Pemerintahan Kecamatan atau di pusat Pemerintahane Bab V tentang Pelantikan Kepala Desa Bagian Pertama Batas Waktu dan TempatPelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 30 :(1) Apabila.......(1) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 pada ayat (1),jatuh pada hari libur, maka pelantikan dapat dilaksanakan pada hari kerjaberikutnya atau sebelum hari libur :(2) Dalam Hal pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktudengan pertimbangan yang

Busiri) menyatakan keberatan dan sampai saat ini Tergugat tidak menerbitkankeputusan tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala DesaBragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan :2.

, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2006 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati45Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa dan

AHMAD RIZAL AM
Tergugat:
1.PANITIA PELANTIKAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT SE-PROVINSI JAWA BARAT Cq MOHAMAD HANDARUJATI KALAMULLAH
2.ANTON SUKARTONO SURATTO
3.AGUS HARIMUTRI YUDHOYONO
Turut Tergugat:
DADAN YUDASWARA

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilin dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Maba Utara;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS danPPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

pada 4 TPS tersebut;Bahwa Saksi tahu adanya perintah Bupati untuk melakukan pemilihansuara ulang pada 4 TPS tersebut karena saksi dan beberapa tokohmasayarakat bertemu Bupati untuk minta klarifikasi mengapa tidakdilakukan pelantikan calon terpilih;Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.

pemenang tidak dilaksanakan karena adanyakecurangan pada 4 TPS yang diperintahkan untuk pemilihan suara ulangoleh Bupati namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya sweri olehmassa pemenang Pilkades Pancratius Battfutu;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan tidak ada Pelantikan, pada tahun 2018kembali diadakan Pilkades;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan sebelum pilkades 2018 ada pejabat yangditunjuk oleh Bupati tepatnya kapan saksi lupa namun pada tahun 2016yang menjabat adalah Bapak Kornelis Fanumby yang

tidak ada masyarakat yang komplain;Bahwa pada saat pelantikan Kades olilit, saksi tidak hadir;Bahwa perintah Dirjen Bina Pemerintahan Desa agar Desa Oliilitdiikutsertakan dalam Pilkades terdekat saksi tidak linat bukti fisik;Bahwa isi lengkap perintah dirjen tersebut saksi tidak tahu namun pointerakhirnya saksi tahu yang menyatakan bahwa Pilkades Olilitdiikutsertakan dengan Pilkades terdekat;Bahwa Saksi tahu Pilkades Olilit tahun 2015 namun saksi tidak tahu siapaketua panitianya;Bahwa tidak adanya

Bahwa karena tidakdilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun 2015tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara Barat/KabupatenKepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selaku Kepala Desa OlilitRaya pada waktu itu.

Bahwa karenatidak dilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun2015 tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku TenggaraHalaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.Barat/Kabupaten Kepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selakuKepala Desa Olilit Raya pada waktu itu.

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Ulo dimana Panitia pemilihan KepalaDesa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sejak awalpelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, dimana Panitia melakukanpelanggaran yang mendasar, bertentangan dari ketentuan yang ada yaituPutusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.Hal. 5 dari 83 Hal.sebagaimana yang diatur dalam PERDA KABUPATEN BONE Nomor : Tahun 2015, Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa.

Bahwa pembatasan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desahingga PkI.13.00 Wita yaitu secara jelas dan tegas diatur dalam pasal 34 ayat(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 TentangPemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal tersebut diaturpula pada Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ulo, yang dikeluarkan olehPanitia Pemilinan Kepala Desa.

Menyatakan bahwa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa UloKecamatan Tellu Siattinge adalah sah menurut Peraturan DaerahKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilinan Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;2. Menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;.

Bone No. 1 tahun 2015 tentang Pemilinan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa ;Bahwa dalil posita gugatan para penggugat tersebut diatas adalah bentukpengakuan keabsahan proses penerbitan obyek sengketa yakni KeputusanBupati Bone Nomor 730 tahun 2015 ;Kenapa?Karena Tergugat/Bupati sebelum menerbitkan obyek sengketa, telah melaluitahapantahapan masalah PILKADES sesuai apa yang diamanatkan PERDAnomor 1 tahun 2015 5 2222222 nn nen nnn nen nn nen cence nese en nee7.

Bone Nomor 1 tahun2015 menegaskan bahwa : 22022 nn none en ne nnn nn nn none Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapanatau pengesahan calon Terpilih, maka pelantikan calon terpilih tetapGIlaAKSAINAKAN Faa= ease ee er ite teeeneeerm9.

Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap dan pasti yang menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1)Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007,tentang Tata Cara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;c.

dan Pemberhentian Kepala Desa:Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni:Halaman 15 dari 57 halaman.

Pasal 38 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa;c. Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antarapara pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum;d.

Pasal 38(1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;*18.2.

Pasal 38 (1)Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;20.2.

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubermmur, Bupati Dan WakilBupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri DalamHal. 15 dari 61 hal.

Ahmad Bagus Kurniawan adalah dalam ranahhukum perdata, selanjutnya tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelantikan calonperangkat desa terpilih adalah tidak dapat dibenarkan karena tidaklah mempunyai alasanhukum karena tuntutan perdata pada prinsipnya tidak dapat menghentikan perbuatanhukum administratif karena pelantikan perangkat desa merupakan bagian dari prosespenyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan yangberkaitan dengan tata usaha negara yang secara khusus

Khamim, MM, selaku Ketua Koordinator Tim Pengisian Perangkat DesaKabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri semarang ke Pengadilan NegeriBojonegoro dengan register perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn, dengan adanyagugatan tersebut Penggugat memutuskan untuk menunda pelantikan perangkat desaterpilih di desa Penggugat hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukumtetap; 4.

Seharusnya Penggugat melakukan pelantikan karena apa yang merupakan dasarpenundaan Penggugat untuk melantik perangkat desa terpilih tidaklah mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan;6.

berkekuatan hukum tetap.Sebab jika tidak, dan apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, akanmenjadikan pelantikan yang dilakukan oleh semua Kepala Desa se kabupaten Bojonegoro(termasuk Penggugat) cacat hukum, karena yang dipermasalahkan dalam gugatan AhmadBagus Kumiawan adalah perjanjian kerjasama antara Drs.

Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile tanggal 9 Maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadirPPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 Maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 Maret2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec. Maba Selatan;Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 Maret 2010, 4Hal. 94 dari 105 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/201529.30.31.32.33.34.35.36.(empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 57 Peraturan BupatiPadang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilinan Kepala Desa, menyebutkan: Pelantikan Kepala Desa terpilihdapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakansecara serentak dihadapan masyarakat;ts Bahwa selanjutnya menurut Pasal 58 Peraturan Bupati PadangLawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilinan Kepala Desa, menyebutkan:1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling

lambat 30 (tigaPuluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenaiPengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.8.

Bahwa Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.141/346/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai KepalaDesa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten PadangLawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 19 Desember2019 dan pelantikan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusansesuai pasal 58 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 tahun2019 dan pelantikan dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atausecara serentak dihadapan masyarakat sesuai Pasal

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat dipastikanPenggugat telah mengetahui Petikan Keputusan Bupati Padang LawasUtara No. 141/347/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregarsebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, sejak tanggal 19 Desember 2019ataupun sejak dilaksanakan pelantikan paling lambat 30 hari sejakditerbitkannya Keputusan Bupati, karena Pelantikan dapat dilaksanakanDesa bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapanmasyarakat , apalagi Penggugat adalah lahir dan

Kepala DesaBargottopong Jae tanggal 20 Desember 2019 yang dihadiri oleh BPD (BadanPermusyawaratan Desa) Bargottopong Jae yang merupakan wakilwakilmasyarakat Desa tersebut, dan selain itu sebelum keluarnya Objek sengketa dandiadakan Pelantikan terlebin dahulu telah dilakukan pengumuman oleh PanitiaPemilihan Desa Bargotttopong Jae siapa Calon Kepala Desa Terpilih danPemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan kepada BPD Desa Bargottopong Jae;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaobjek