Kailolayang adalahpenjabat dan lebih parah lagi mengambil posisi sebagaiWakil KetuaSaniri Negeri Lengkap yang memimpin panitia dan bukan keseluruhanbadan saniri negeri lengkap serta tidak dilakukannya pelantikan panitia,sehingga dapat dikatakan bahwa panitia tersebut tidak sah. ;10.Bahwa masa pendaftaran Raja Negeri Seilale dari tanggal 10 sampai15 Desember 2012 yang diterima oleh panitia pencalonan Raja adalah duabakal calon Raja Seilale yaitu : Hal. 7 dari 45 halaman Putusan Perkara No.12/G/2013

Bahwa kemudian TergugatWalikota Ambon mengeluarkan Pernyataan Sikap yang disampaikan padaSaniri melalui Surat Nomor 140/931/Setkot bahwa Keluarga Loppies danKeluarga Kailola merupakan Matarumah Parenta sehingga perlu dilakukanpemilinan sesuai Perda Nomor 13 tahun 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan SertaPemberhentian Raja.

Dalamkesempatan tersebutkami mohon agar pelantikan Raja Negeri Seilale yangakan berlangsung keesokan harinya ditangguhkan tetapi oleh WalikotaAmbon (Tergugat) tidak ditanggapi ; 16.Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Tergugat Walikota Ambon telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 420 Tahun 2011 TentangPemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Raja Negeri SeilaleDan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan NusaniweKota Ambon Periode 2013 2019 atas nama Sdr. George R.

Tergugat juga AsasAsas umum pemerintahan yang baik,terutama asas kecermatan, asas profesionalisme, asas kejujuran, kehatihatian karena dalam setiap proses pemilihan hingga pelantikan Tergugattidak cermat, tidak profesionalisme, tidak hatihati dan tidak jujur. Hal initerbukti pada obyek gugatan Surat Keputusan Nomor 420 Tahun 2011Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat RajaNegeri Seilale Dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri SeilaleKecamatan Nusaniwe Kota Ambon atas nama Sdr.

Tindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran StafPemerintahan Dengan Komisi DPRD Kota Ambon dan MohonPengesahan, Penetapan dan Pelantikan Bakal Calon Raja UsulanKami Matarumah Parenta, tanggal 29 Januari 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris GarisKeturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale KecamatanNusaniwe Kota Ambon, Nomor : 12/MRPLSP/2013, PerihalPeninjauan Kembali Berkas Bakal Calon Raja Rekomendasi Bpk.Gustaf R.

Tim Sukses AJB danZulhelmi bertempat di Desa Permai Indah Kecamatan Koto Baru,sesampainya disimpang empat koto baru warga sekitar telah ramai dan adasebuah mobil Pickup L300 yang bertuliskan FESBUKER melintang dijalansehingga mobil saksi Fajran dan saksi Hafiz Akbar tidak dapat memasukilokasi pelantikan Tim Sukses AJB dan Zulhelmi, selanjutnya saksi Fajranmemarkirkan mobil miliknya di depan Pos Ojek POKB.wacenonane Bahwa selanjutnya saksi Fajran turun dari mobil miliknya danmenemui warga sekitar

EDWAR telah memukul kakak iparsaksi dan tidak lama kemudian saksi dan Pajri keluar Dari rumah dansaksi berjalan kaki ke rumah Pak William sesampai saksi didepan PosOjek POKB saksi berhenti menemui masyarakat dan saksi berkatatidak usah kita terlalu nian ini hanya acara pelantikan Tim, kemudiansaksi bertemu dengan terdakwa 1,.EDWAR dan saksi bertanyamengapa kamu memukul kakak ipar saya ?

ZAITUN memukul FAJRAN padawaktu itu di bagian kepala belakang FAJRAN;bahwa jauh jarak saksi dengan tempat kejadian pada waktu itu Lebihkurang empat dan lima meter;bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu itu1( satu ) kali menggunakan tangan kanan;bahwa Pada waktu itu ada pelantikan Tim sukses AJB;bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;bahwa Pertama memukul Fajran adalah terdakwa 2.

ZAITUN diBagian kepala belakang FAJRAN;Bahwa jauh jarak saudara dengan tempat kejadian pada waktu ituLebih kurang empat dan lima meter;Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul FAJRAN pada waktu 1(satu ) kali menggunakan tangan kanan;Bahwa Pada waktu ituada masalah pelantikan Tim sukses AJB;Bahwa Para terdakwa adalah tim sukses dari Feri Satria;Bahwa pertama memukul terdakwa 2.ZAITUN memukul samping kirikepala FAJRAN dengan tangan kanannya sebanyak 1( satu ) kalikemudian disusul terdakwa 1.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acara TabligAkbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke93dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (lIkatanPelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.

Demikian juga acaraselanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU tidak dapatdilaksanakan;Bahwa akibat dorongandorongan terdakwa dan temantemannyamenyebabkan salah satu Personil yang melaksanakan pengamanan TablikAkbar an.

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (lIkatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wibdi Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temantemannyaacara selanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU padaacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir NahdatulUlama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar NadhatulUlama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) tidak dapatdilaksanakan.4.

. ; 202 2nn nnn nnn nn nce nc en enn nncnesSurat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor: 141/67/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019, atas nama HENDRI,B.

AMIN, yaitu 1 (satu) hari kerja setelah terbitnya SuratPernyataan Pelantikan Bupati Sumenep ; Bahwa Upaya Keberatan Administratif terhadap Objek Sengketatersebut hingga tanggal 23 Desember 2019 ternyata tidak diselesaikanoleh Tergugat dan/atau telah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja,sehingga telah bermakna telah memperoleh keputusan terhitung sejaktanggal 14 Januari 2020 ; .

sebanyak 343 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga)suara, padahal nyata sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) surat suaradidalamnya seharusnya dinyatakan tidak sah yaitu karena terdapat tandatanda yang dapat diartikan telah menunjukkan adanya identitas pemilih(Pengguna Hak Suara) ; 2 222 nnn nnnBahwa dan/atau, seandainya surat suara Calon bernama Hendritersebut dinyatakan tidak sah sebagaiana diatur dalam ketentuan pasal 60huruf c Peraturan Bupati Sumenep No. 54/2019 Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa untuk Objek Sengketall, Penggugat baru mengetahi pastipada tanggal 30Desember 2019, yaitu informasi yang diberitahukanoleh beberapa teman yang kebetulan terpilin menjadi Kepala Desa diDesa tetangga, yang pada pokoknya menceritakan kalau pada tanggal30 Desember tersebut semua desa yang menyelenggarakan Pilkades,termasuk Desa Lombang a quo, kades Terpilin telah dilantik olehBupati Sumenepdengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati SumenepNomor : 141/..../435.118.5/2019 ; 5.

Bahwa oleh karena adanya informasi tersebut, Penggugat telahmenempuh Upaya Keberatan Administasi yaitu : Surat Nomor:147/YLBHM/31/X1I/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal:Keberatan atas Keputusan Bupati Sumenep WNomorHalaman 10 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2020/PTUN.SBY.8.188/485/KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019Dikabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019, yang disahkandengan Surat Pernyataan Pelantikan

Bahwa setelah itu Panitia melaksanakan tugas dan keweajibannyaberdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa. (PERBUP yang Terbaru) ;.

Bahwa Penggugat telah melakukan Tugas dan kewajiban melalui beberapatahapan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala DeSa;2nnnnnnn nnn nenHal. 7 dari 52 hal. Putusan No. 144/G/2019/PTUN.SBY.6. Bahwa Kemudian dalam jangka 20 hari Panitia melakukan Penyaringan,dengan penelitian kelengkapan persyaratan terhadap Bakal calon ; Pasal7.

Berdasarkan Nomor:188/02/KEP/435.308.118/BPD/2019, Tertanggal 02 Juni 2019; telahsesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa 5Bahwa Karena Penggugat telah melakukan semua tugas dan kewajibanyang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun2019 tentang Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sebagaimana diurai diatas, maka Penggugattidak termasuk

Putusan No. 144/G/2019/PTUN.SBY.Kabupaten Sumenep, sebagaimana uraian tersebut diatas, dan telahberdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa. (PERBUP yang Terbaru), yang merupakan Pedomandalam pelaksanaan pemilihan Kades ini;.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganPeraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Hal. 17 dari 52 hal. Putusan No. 144/G/2019/PTUN.SBY.(PERBUP yang Terbaru), yang merupakan Pedoman dalam pelaksanaanpemilihan Kade@s ini ; nnn nn nn nnn nn nme nnn nn nn nnnnec.

pengesahan.Paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerrma usulan pengesahansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusantentang pengesahan calon terpilin menjadi Kepala Desa.Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati pada hari kerja paling lambat15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati.Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadapcalon Kepala Desa terpilih dilakukan pengambilan sumpah/janji oleh Bupaiti.Dalam hal calon terpilin

meninggal dunia sebelum pelantikan, prosespemilinan Kepala desa harus dilaksanakan kembali paling lama 6(enam) bulan.6)Dalam hal tertentu, pelantikan dan pengambilan sumpah/janjidapat dilaksanakan oleh Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dariBupati.10.Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang11.berlaku, obyek sengketa juga bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikansengketa

Bahwa obyek sengketa secara jelas melanggar Pasal 66 Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Bogor No.9 Tahun 2006 Tentang Desa, danPasal 28 Peraturan Bupati Bogor No. 30 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, yang mengaturbahwa Kepala Desa terpilin ditetapkan/diangkat berdasarkan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) j+assssessneencsesneseeenrnscnmnncenneecisensee.

Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkatpenjabat Kepala Desa;220bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2006 tersebut diatas maka selama belum ada putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait dengankecurangan kecurangan, pemalsuan ijazah dan dokumen lainnya, makapengangkatan dan pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan, yangartinya tidak ada pembatalan hasil pilkades dan melaksanakanpemilinan ulang kepala desa apalagi pembatalan

Bukti P2 : Undangan Pelantikan Kepala Desa Nornor :147/491 Pern,tertanggal 28 April 2014 (foto copysesuai denganEAS IITYE,)) Jenmm nnn mmm nnn nner ncn Bukti P3Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9Tahun 2006 Tentang Desa (foto copydari foto copy) ; Bukti P4Pasal 28 Peraturan Bupati Bogor Nomor : 30 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Desa(foto copy dari foto Bukti P5: Surat Laporan Hasil Pilkades Bojonggede kepada CamatBojonggede No.11/BPD/I/2014,

Tipik or/2014/PT.AMB. 2.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (3) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah(KegiatanRapat rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah)Rp. 138.440.000. (4) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan rapatrapat kelengkapan Dewan)Rp.13.600.000. (5) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD) Rp. 306.200.000. 3.Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan danPelantikan Anggota

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarAp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeN.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000.

Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesaruntukRp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporanpertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal daribelanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesarRp. 250.000.000.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventie N.

Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatitu. bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangDOPlAKU j nne nnn nn nnn nn nnn neem enna nn nn enna nn enna nn nena nn nencennanenenansHalaman 3 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.3:Bahwa SKTUN objek gugatan bertentangan Peraturan BupatiPasuruan Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Namun sebaliknya, Camat baru menyampaikan kepadaBupati Pasuruan yaitu melalui surat Nomor : 145/253/424.303/2018,tanggal 27 April 2018, Perihal : Pengangkatan Perangkat DesaBulusari yang ditujukan kepada Bupati Pasuruan, yaitu setelahadanya protes penolakan oleh warga masyarakat serta setelahdilakukannya pelantikan perangkat desa dengan dipaksakan;18.

Selain itu, tindakanTergugat dapat dikualifikasi adanya konflik kepentingan sehinggamelakukan intervensi kepada Camat Gempol dengan mengajukansurat rekomendasi yang menunjuk satu nama atas nama Arif TeguhRiwayanto dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai denganketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 27 Tahun 2017 tentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa.

Desa Bulusari No. 01 Tahun 2018 tentangHalaman 19 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :1)10)Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri dari : c.

Arif TeQuh; 20222 n nono nnn n nnn nen nn nnn nnnnne naeBahwa sebelum Pelantikan, Saksi ditelpon oleh Ketua Panitia, untukHalaman 31 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.mengedarkan undangan Pelantikan Kepala Dusun ;Bahwa dari dusun Buluhsari yang mengikuti tes ada 5 orang yangmendapat nilai tertinggi; Slamet dan Imam Bukhori dan yang dilantikadalah Slamet nilai yang tertinggi sedangkan yang di dusun JatiPentongan yang dilantik adalah No. 2 ;Bahwa secara pribadi, saksi mendukung

Penggugat menghadiri acara Deklarasi/Pelantikan DPC Indonesia BisaKabupaten Banyuwangi di Agro Wisata Alam Indah Lestari (AIL) Rogojampi.

Saksi hadirhanya karena diundang (kolektif).Bahwa saksi tahu pada saat itu melihat Penggugat hadir dalam acara tersebut tetapisaksi tidak tahu apakah Penggugat menjadi anggota pengurus INDONESIABISA.Bahwa saksi tidak mendengar nama Penggugat disebut dalam pelantikan pengurusINDONESIA BISA. Pelantikan tersebut dilakukan di aula AIL sedangkan saksiada di belakang tetapi saksi tahu Penggugat hadir dalam acara tersebut.

Jonidan Edy Utomo yang menerangkan bahwa Penggugat hadir pada waktu pendeklarasiandan pelantikan tersebut.

Disampig itu tidak ada bukti lain yang diajukan olehpara tergugat misalnya daftar hadir atau dokumen kegiatan yang menunjukkan kehadiranpenggugat dalam pendeklarasian dan pelantikan di AIL tersebut.

Dengan kata lainkehadiran Penggugat pada pendeklarasian dan pelantikan Pengurus Indonesia Bisa di AILRogojampi tidak didukung oleh alat bukti baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksiDengan demikian Majelis berpendapat penggugat tidak pernah hadir pada acarapendeklarasian dan pelantikan penguruus Indonesia Bisa Kabupaten Banyuwangi di AILRogojampi.Menimbang, bahwa dari petimbangan tersebut diatas, pencantuman namaPenggugat ( Yusuf Widiatmoko ) sebagai Dewan Pembina ( angka 1 ) dalam SuratKeputusan

mempertimbangkan syarat formilgugatan, yaitu mengenai identitas Para Penggugat yang tidaklengkap dan tidak jelas, yakni permasalahan tempat tinggal ParaPenggugat ;2 Bahwa Putusan a quo keliru mempertimbangkan eksepsi identitasPara Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diamanatkanPasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa jo Pasal 10 huruf (e) dan Pasal 11 huruf (f) dan (m)Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa verifikasi hanyadapat dilakukan terhadap berkas yang diperbolehkan olehketentuan perundangundangan, sehingga berkas Para Penggugatyang sudah dibatasi oleh ketentuan perundangundangan tidakdapat dilakukan verifikasi.;3 Bahwa Majelis Hakim tidak membaca dan mengkaji secaracermat Pasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Pasal 10 huruf ( e ) dan Pasal 11 huruf ( f ) dan (m) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa MAJELIS tidak sependapat dengan keberatandari Tergugat/Pembanding tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaiberikut :1 Bahwa berdasar bukti P 11 dan P 12 telah cukup membuktikanbahwa Para Penggugat adalah penduduk Desa Tayando Yamtel,sehingga hal itu sudah dapat menjadi dasar bagi Penggugat/

yangbersifat prosedur dan substansial serta AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik ;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tersebut pada pokoknya didasarkan pada fakta hukum sebagaiberikut :1 Bahwa dari bukti T6 dapat disimpulkan bahwa Panitia PemilihanKepala Desa dalam melakukan pengumuman pembukaanpendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak mengacu padaketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan

segera disampaikanselambatnyalambatnya hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011(vide bukti P8 = T24) dan hal itu diulangi lagi agar berkas BakalCalon Kepala Desa atas nama Abdullah Renhoat dan WahabRenhoat disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2012 ( videbukti P9 );Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalampoin 3 dan 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuaiketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung Mersada, Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat yang bertempat di halaman rumah terdakwa SABAR JUITAHalaman 6 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

Sdklakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan tidak ikut memukul, ABDULRAHIM KABEAKAN dan kawankawannya

kapasitas saksi dalam acara pelantikan tersebut hanya sebagaianggota ;Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh SABAR JUITAKABEAKAN terhadap ABDUL RAHIM KABEAKAN karena saat itu saksiberusaha menyelamatkan anakanak saksi ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat pesta adat sedang berlangsung,rencananya untuk melantik pengurus Sulang Silima marga Kabeakan ;Halaman 29 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

SdkBAHAGIA KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKAN mendatangi pestaadat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan di tempat berlangsungnyapesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang menjadi korban dalam keributan dan pemukulan tersebut yaitusaksi ABDUL RAHIM KABEAKAN, saksi BAHUNO KABEAKAN, saksiSUNARYO KABEAKAN, saksi RAHMUDIN KABEAKAN dan saksi KASIMKABEAKAN ; Bahwa Terdakwa memukul saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN sebanyak

;Bahwa atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab bahwaPenggugat tidak tahu, tetapi Penggugat mengakui bahwa Penggugatbaru menerima informasi bahwa ada undangan kepada Penggugat untukmenghadiri pelantikan kepala sekolah ;Bahwa pada waktu itu yang ada dalam pikiran Penggugat adalah bahwaPenggugat hanya diundang untuk menghadiri pelantikan kepala sekolahdari sekolah dasar yang lain karena informasi yang Penggugat terimaSurat udangan tersebut tidak ada menyebutkan dan atau menjelaskauntuk menghadiri

pelantikan terhadap diri Penggugat sebagai Kepala SDNegeri lain atau Pemberhentian dan atau Pengangkatan Penggugat diposisi atau jabatan lainnya ;Bahwa yang bersangkutan (sdr.

yang kemudian Penggugat jawab dengan jawaban iya ;Bahwa Penggugat dan temannya kemudian disuruh untuk mengikutibarisan yang sudah ada, yang mana pada saat itu Penggugat benarbenar melihat, mendengar dan merasakan bahwa pada saat gladi bersihSampai prosesi acara resmi nama Penggugat tidak ada disebut danPenggugat tidak ada diberikan surat tanda pelantikan sebagai peserta,kecuali pelantikan tersebut hanya diberikan kepada 2 orang yaitu untukHalaman 8 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn20.21.22.23.Kepala

maksud dari undangan pelantikan itu belumjuga didapat oleh Penggugat, sehingga Penggugat pun berinisiatif danmemberanikan diri untuk menanyakannya kepada Kepala BagianKepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu Drs.

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah MendudukiJabatan Nomor : 821.2/1279 tertanggal 15 Januari 2019 yangditandatangani oleh Plt.

pada 4 TPS tersebut;Bahwa Saksi tahu adanya perintah Bupati untuk melakukan pemilihansuara ulang pada 4 TPS tersebut karena saksi dan beberapa tokohmasayarakat bertemu Bupati untuk minta klarifikasi mengapa tidakdilakukan pelantikan calon terpilih;Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.

pemenang tidak dilaksanakan karena adanyakecurangan pada 4 TPS yang diperintahkan untuk pemilihan suara ulangoleh Bupati namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya sweri olehmassa pemenang Pilkades Pancratius Battfutu;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan tidak ada Pelantikan, pada tahun 2018kembali diadakan Pilkades;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan sebelum pilkades 2018 ada pejabat yangditunjuk oleh Bupati tepatnya kapan saksi lupa namun pada tahun 2016yang menjabat adalah Bapak Kornelis Fanumby yang

tidak ada masyarakat yang komplain;Bahwa pada saat pelantikan Kades olilit, saksi tidak hadir;Bahwa perintah Dirjen Bina Pemerintahan Desa agar Desa Oliilitdiikutsertakan dalam Pilkades terdekat saksi tidak linat bukti fisik;Bahwa isi lengkap perintah dirjen tersebut saksi tidak tahu namun pointerakhirnya saksi tahu yang menyatakan bahwa Pilkades Olilitdiikutsertakan dengan Pilkades terdekat;Bahwa Saksi tahu Pilkades Olilit tahun 2015 namun saksi tidak tahu siapaketua panitianya;Bahwa tidak adanya

Bahwa karena tidakdilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun 2015tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara Barat/KabupatenKepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selaku Kepala Desa OlilitRaya pada waktu itu.

Bahwa karenatidak dilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun2015 tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku TenggaraHalaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.Barat/Kabupaten Kepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selakuKepala Desa Olilit Raya pada waktu itu.

Terdakwa ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa datang lagi ke Toko ADA JADI, saat bertemu dengan Saksi korban ALMANMAULANA, terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) pasang sandal dan (satu) pasangsepatu seharga Rp. 590.000, (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saatsaksi korban ALMAN MAULANA menagih pembayaran, termasuk sisa uang pembayaransepatu dan sandal yang diambil terdakwa sebelumnya, dijawab oleh terdakwa Pokoknyananti dilunasi setelah acara pelantikan

, Pelantikan Anggota DPRD Kota Prabumulihtanggal 27 September 2014, sehingga saksi korban ALMAN MAULANA percaya lalumenyerahkan sepatu dan sandal kepada terdakwa ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa kembali datang ke Toko ADA JADI, bertemu dengan saksi korban ALMANMAULANA, saat itu terdakwa mengatakan Ayuk ni nak ngambek barang 20 pasangsandal, 10 untuk cowok dan 10 untuk cewek , untuk karyawan aku di pelaminan nakdipakeknyo kage pas acara syukuran Anggota

, ayuk ngambek sepatu empat pasanguntuk kawankawan ditempat senam alu saksi korban ALMAN MAULANA mengenaipembayarannya, dijawab terdakwa Kau tenang bae, setelah selesai acara pelantikan iniseluruh bon aku ditoko kau kulunasi galo, kasihlah Nomor Rekening kau, kalu ayuk daksempat ke Toko gek ayuk transfer bae, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksikorban ALMAN MAULANA merasa yakin lalu menyerahkan 20 (duapuluh) pasang sandaldan 4 (empat) pasang sepatu dengan nilai harga Rp. 3.325.000, (tiga

Dengan Nomor Imei I : 365755066721670;

Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

Demikianjuga acara selanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU tidakdapat dilaksanakan; Bahwa akibat dorongandorongan terdakwa dan temantemannyamenyebabkan salah satu Personil yang melaksanakan pengamanan TablikAkbar an.

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

ADRA dilantik menjadi Kepala Desa Pinggir, sekitar tanggal 21 Juli 2015adapun pelantikan Sdr.

BKS Tergugat tetap sajamelakukan Pelantikan atas Kepala Desa Terpilih ADRA sebagaimanaditerbitkannya Surat Keputusan Nomor 317 /KPTS/ VII/2015, tanggal 14Juli 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pinggir,Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir,Kabupaten Bengkalis ;Bahwa disamping itu Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18Peraturan Daerah Kab.

Bengkalis Nomor: 05 Tahun 2008 Tentang Tata CataPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa karenajelas jelas terbukti secara hukum atas pertimbangan majelis hakimPengadilan Negeri Bengkalis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pinggirtidak jujur, sebab adanya unsur politik uang dan pencoblosan yang tidak12.13.14.benar lalu disahkan oleh Panitia Pemilihan untuk kepentingan calon KepalaDesa ADRA ;Bahwa dalam gugatan ini perlu dijelaskan mengenai proses persidanggugatan pemilihan Kepala

Bukti T6 : Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan initidak mengajukan saksi cukup dengan bukti surat yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmenyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 10 Desember 2015yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang18merupakan

dengan mengacu pada ketentuan sebagaimanadisebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai mengesahkan,pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa kewenangan atributifnya dimilikioleh Bupati Bengkalis untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah prosuder dan subtansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai

Oktober 2013 atau setidaktidaknya pada akan dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor CamatTambang S2 Sungai Pinang Kecamatan Tambang KabupatenKampa SW edatcidatoe pada suatu tempat yang masih termasukdal yr hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dengan terangn dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanwe adap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara antara lain, sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan

IZUL BALANG (masingmasing termasuk dalamdaftar pencarian orang/DPO) dan kurang lebih 100 (seratus) orangwarga masyarakat dari Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai dan Desa Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadiPenjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Qo0.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan Sadr. RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa A i oleh saksiRAKHMAT selaku Camat Tambang yang mewakilf Bupati Kampar.Disebabkan adanya pihakpihak are tidak menginginkanpelantikan tersebut, lalu san sap SOPIAN Als ANDI BinZAILIS bersamasama dengan s ners YANI Als RAHMAT BinAMIR HUSIN dan saksi ARDI UTRA Als IPUT Bin MAIULIS(masingmasing dilaku Ae om secara terpisah) serta Sdr.NAZRI dan Sar.

IZ (masingmasing termasuk dalamua dan kurang lebih 100 (seratus) orang daftar pencarianwarga masyara ri Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai a Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk han pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadija Sementara Kepala Desa Aur Sati. Setelah wargarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya saksi AHMAT YANI Als RAHMAT dengan menggunakan menggunakanQ pengeras suara/TOA (termasuk dalam daftar pencarian barang)langsung menyampaikan orasinya.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Kota Maba dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPD Pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec. Kota Maba;26).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Mabab pemilukada tahun 2010, tanggal 11 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28).Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikantersebut diatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enam jutarupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatihan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,sebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikan tersebutdiatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar Rp. 1.419.000.000,(satu miliar empatratus sembilan belas

Halmahera Timur tahun2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.Maba Utara;30).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile tanggal 9Halaman 97 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknisPPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Bahwa Penggugat merupakan peserta Bakal Calon Kepala DesaBawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang telahmendaftarkan didri kepada Tergugat dan telah memenuhi dan menyerahkankepada Tergugat semua berkas dan persyaratan yang ditentukan dalamPeraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bahwa penjaringan Kepala Desa dibuka mulai tanggal 5 s/d 16 Agustus2019

Bahwa Penggugat melakukan pendaftara dan penyerahan berkas kepadaTergugat pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana Peraturan DaerahBupati Nias Selatan Nomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk TeknisTentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan;.

Asas Kepastian Hukum, Tergugat telah mengabaikan apa yang menjadi dasarhokum penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam pasal 22Peraturan Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Jo Pasal 18 Perda BupatiNias Selatan Nomor; 04.1216 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;* Asas Ketidak berpihakan, akibat ketidak telitian Tergugat terhadap berkascalon Kepala Desa atas nama Miliwati Zebua dan

Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 tahun 2019Halaman 8 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PT'UNMDNtentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukumdan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadiobjek dalam perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1.

dan PemberhentianKepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, disebutkan Panitia Pemilihansebagaimana di maksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menetapkan calonyang memenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DiKabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 25Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf

TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada

yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY

KeputusanTergugat, Bertentangan dengan Peraturan Daerah(PERDA).Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Maluku TengahNomor : 3 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegariCitegaskan : 222922 eo eon nnn nnn nnn non non nnn nn nne cee cee nnn ceeAyat (1 ) teJabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak darimatarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkanmusyawarah matarumah/keturunan .PAYEIL (2) Senmmn

Surat Mandat Matarumah Parentah Negeri Leinitu tanggal 02 DesemberBertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Negeri (PERNIK) LeinituNomor : 01 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa : Musyawarah Matarumah Parentah dinyatakan sah untuk mengambilKeputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota Matarumah Parentah Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak akanmembuat dan menerbitkan Objek Sengketa dan melanjutkan denganpengesahan / Pelantikan DECKY TANASALE sebagai Kepala Pemerintah

Hukumadat di masingmasing Negeri tergantung pada budaya dan adat istiadatyang berlaku, berkaitan dengan Kepala Pemerintah Negeri atau yang disebutdengan Raja atau sebutan lain, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan Kepala PemerintahNegeri maka untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri atau Raja dikembalikanmenjadi hak Matarumah/Keturunan Tertentu yang berlaku di Negeri.