Indonesia, yang dalam hal ini dapat dijadikansebagai salah satu alasan dalam pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali atasputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Kekhilafan dan/atau kelalaian yang nyata dan Judex Juris/Mahkamah Agung dalammemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, didasarkan pada alasanalasansebagai berikut;1.Pertimbangan hukum tidak Lengkap;Dalam pertimbangan hukum Judex Juris tidak memuat secara konprehensip faktafakta dan alasanalasan hukum (regel

,~maka bukan merupakan juridisch regel dan tidak mengikat warga(burger) dan karenanya Majelis tidak mempertimbangkan sebagaidasar hukum;?

Surat edaran tidakmemiliki kKekuatan mengikat, dan tidak memiliki sanksi jika tidakdiikuti, jika dibandingkan dengan surat biasa kedudukannya lebihtinggi, namun tidak bisa dibandingkan dengan peraturan, karenasurat edaran bukan peraturan ;e Bahwa surat edaran dapat diberlakukan dalam aspek hukumadministrasi Negara, pertama, jika peraturan tidak jelas dan adamulti interpretasi terhadap ketentuanketentuan dalam peraturan,kedua, ada kebutuhan yang mendesak, selanjutnya surat edaranatau beleids regel

Direksi yangmemenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik harusmengikuti mekanisme aturan yang telah ditetapkan ;Bahwa yang berwenang mengatur assetaset BUMN pada tatarantingkat pemerintahan, sebuah regulasi harus dibaca dalam konteksriwayat perusahaan dahulu, apabila terjadi peralinan dari perummenjadi persero, keputusan yang diambil tetap harus mengikutiketentuan mekanisme yang ada dalam perum atau perjan,meskipun telah terjadi peralihan menjadi persero ;Bahwa berkaitan dengan surat edaran (beleids regel

Berkekuatan Hukum Tetap karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan (vide Bukti T2), Majelis Hakimberpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objeksengketa a quo terbit berdasarkan perintah peraturan perundangundangan khususnya Pasal 250 dan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11Hal 68 Putusan Nomor Perkara 219/G/2019/PTUNMDNTahun 2017, serta didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkandalam peraturan kebijakan (beleids Regel

tersebut dalam UU KUP; "Cacat hukum pada waktu melakukan penelitian keberatan karenaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahmenggunakan "asumsi; "Cacat hukum pada waktu melakukan penelitian keberatankarenaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)*melakukan kompensasi kerugian PPh Badan tahun pajaksebelumnya, yang tidak seharusnya dilakukan;Bahwa dengan demikian Keputusan Keberatan Nomor KEP243/PJ.07/2009 tanggal 20 April 2009 a quo telah melanggar baik ketentuanprosedural (spee/l regel

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2002, mengatur bahwa : Ketentuan pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002 beserta lampirannya;Menimbang, bahwa selain peraturan perundanganundangan yang mengaturprosedur pengangkatan dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut diatas,Tergugat juga telah mengeluarkan suatu peraturan kebijakan (beleids regel

Bahwa siswa baru sebagai anakanak murid STM FLOBAMORA angkatan1 (pertama), sambil belajar mereka turut berpraktek membangun gedungSTM FLOBAMOR berupa regel kayu, lantai semen, dinding bebak danberatap seng tersebut.Halaman 8 dari 58, Putusan Nomor 107/PDT/2020/PT KPG.5. Bahwa dalam perjalanan waktu, setelah Benediktus J.Lay Dewa,SmHK(alm) meninggal dunia, maka Direktur persekolahan STM FLOBAMORatas musyawarah disepakati sdr.

Borie Accum Keocpuuilan pads Regel/MusoneralDewan Pengupehar Kein Maton Tonggal 21 Noxekrxi+. Berita Acara hesepizoten.Uornome Toning ibstasanUgets Meritum KebepacessKota (UMIQ dg. Proves:Krpuluwn Hew Tahun 2009 abc Down JorgenPowis Kiet Leese Rial? Tarsgye!

182/6597/SJ tanggal13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan (vide bukti: P13, T1, T3), Majelis Hakim berpendapat bahwa faktahukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkanpada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan(beleids Regel

Pekerjaan Regel dan Skur kayu kls II 018.000 Bh 135,0004. uk.5/7 23,668.50Pekerjaan Dinding Bebak 7,500.00Pas. Angker tiang besi dia 12 mm(tiap tiang 2 bh)Sub/4,193,353.0Jumlah IVV PEKERJAAN ATAP 58.500 M2 49,362.00 2,887,6771.

Pekerjaan Regel dan Skur kayu kls II18.000 Bh 135,0004. uk.5/7 23,668.50Pekerjaan Dinding Bebak 7,500.00Pas. Angker tiang besi dia 12 mm(tiap tiang 2 bh)Sub4,193,353.0Jumlah IV 58 V PEKERJAAN ATAP 58.500 M2 49,362.00 2,887,6771.

; Bahwa pekerjaannya sudah dibayar lunas oleh PENGGUGAT; Bahwa saksi hanya mengerjakan pekerjaannya untuk memasang baja, namunsaksi tidak ikut membeli matersaksil tersebut, jadi begitu matersaksil datangsaksi langsung mengerjakan pekerjaan konstruksi baja tersebut; Bahwa matersaksil yang digunakan yaitu berupa;e Untuk Kolom yang terdiri dari besi berat dengan jenis IWF 248;e Untuk Kudakuda yang terdiri dari baja berat dengan jenis IWF 248;e Untuk bording menggunakan CNP dengan jenis 125;e Untuk regel

Sebagai pejabatumum, notaris memiliki Kewenangan yang bersifat umum (regel), sedangkanpejabat lain yang dimaksud oleh undangundang bersifat pengecualian. Notarishanya berwenang membuat aktaakta yang telah ditugaskan atau dikhususkanberdasarkan peraturan perundangundangan.b.

Penerbit De Erven F.Bohn N.V, Haarlem, halaman 114antara lain menulis : Als bijzonder vereiste voor ontvankelijkeheid derrechvodering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daabij een genoegzaambelang moet hebben: point dinterest, point d action (sebagai syarat khususuntuk dapat diterimanya suatu gugatan adalah bahwa Penggugat harusmempunyai kepentingan cukup berdasar :point dinterest,point d action).Dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut diatas beliau menulissebagai berikut: deze regel

keputusan tersebut harusberdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku, sedangkan sumber kewenangan perundangundangan terdiri darikewenangan atributif dan kewenangan delegasi, berbeda dengan kewenanganmandat yang tidak bersumber pada peraturan perundangundangan akan tetapibentuk dari pelimpahan kewenangan yang dibuat dan dikehendaki oleh badanatau pejabat tata usaha negara yang menerima kewenangan dari atributif dandelegasi dapat secara lisan maupun tertulis/beleed regel

Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangattidak adil (onrechtwardig) dan telah salan dalam menentukan hukumnya, yaknidengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan(Vernietigbaar);Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio adalahkaidah hukum kanun (regel

Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang relevandan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, adalah kaidahhukum kanun (regel ven het objectieve recht). Apabila penggugat tidak menyebut dasargugatan atau keliru menggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat pertimbanganyang cukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas.

AlasanAlasan Hukum (Regel van Het)(Alasan Yuridis Formal);Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil (judicial review) padaPermohonan a quo adalah pihak yang berkepentingan langsung dansangat dirugikan atas ditetapkan dan/ atau diberlakukannya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Batas DaerahKabupaten Tanah Laut Dengan Kabupaten Tanah Bumbu ProvinsiHalaman 22 dari 72 halaman.

Pekerjaan Regel dan Skur kayu 4kls Il uk.5/7 135,000.00Pekerjaan Dinding BebakPas. Angker tiang besi dia 12mm (tiap tiang 2 bh)Sub Jumlah 4,193,353.0IV 0V PEKERJAAN ATAP 58.500 M2 49,362.00 2,887,677.01. Pekerjaan Atap Seng 7.500 Ml 23,698.00 02. gelombang BJLS 0,20 177,735.003. Pekerjaan Bubungan Seng licin 0.400 M3 2,389,600.00BJLS 0,20 0.430 M3 2,389,600.00) 955,840.004.

Plat StripSub Jumlah 585,734.00VIIVIL PEKERJAAN FINISHING 45.75 M2 10,647.50) 487,123.131 Pekerjaan Meni Kusen dan Regel Sub JumlahVII487,123.13 Dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE)tertanggal 23 Agustus 2008 sebagai berikut : NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA1 2 31. Pekerjaan Persiapan 155.000.00.Zu Pekerjaan tanah dan urugan 397.874,40.3. Pekerjaan pasangan 2.409.519.00.4. Pekerjaan kayu dan dinding bebak 4.193.353.00.5. Pekerjaan atap 5.048.780.00.6.

Pekerjaan Regel dan Skur kayu kis 4I uk.5/7 135,000.00Pekerjaan Dinding BebakPas. Angker tiang besi dia 12 mm(tiap tiang 2 bh)Sub Jumlah IV 4,193,353.00V PEKERJAAN ATAP 58.500 M2 49,362.002,887,677.01. /Pekerjaan Atap Seng gelombang 7.500) M1 23,698.00 02. BJLS 0,20 177,735.003. Pekerjaan Bubungan Seng licin 0.400; M3 2,389,600.00BJLS 0,20 0.430 M3 2,389,600.00) 955,840.004.

Negeri Kefamenanu danKlarifikasi dari Tim Audit, sertaPutusan No. 36/PID.SUS/2014/PN.KPG Hal. 391392Hasil Pemeriksaan Fisik terhadapPekerjaan MRehabilitasi RumahSederhana Korban Bencana AlamType 5x6m sebanyak 333 unitrumah;Bahwa atas PekerjaanPembangunan/Rehabilitasi RumahSederhana Korban Bencana AlamType 5x6m sebanyak 333 (tigaratus tiga puluh tiga) unit rumahterdapat item pekerjaan yangdilaksanakan tidak sesuai kontrak,yaitu: Pekerjaan Kusen dan TiangKolom (RAB item Pekerjaan IV.1);Pekerjaan Regel

Bahwa selain itu) objek sengketa merupakan instrumenpemerintahan, berupa peraturan kebijakan (beleids regel ataupseudo wetgeving), yang didasari atas konsep freies ermessen,di mana pembentukan peraturan kebijakan dalam praktikpenyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yangIUmrah terjadi. Menurut Philipus M.

sengketa yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuanHalaman 127 dari 144 halaman, Putusan Nomor : 175/G/2019/PTUNJKT.tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolutTergugat yang pada pokoknya mendalilkan pada halaman 15 JawabanTergugat terhadap Gugatan Penggugat dan halaman 12 Jawaban Tergugatterhadap Gugatan Para Penggugat II Intervensi, sebagai berikut:Bahwa surat keputusan objek sengketa merupakan peraturankebijakan berupa keputusan yang memiliki sifat mengatur (beleids regel

Suatu perbuatanyang digunakan tidak sesuai dengan diberikannya kewenangan, tidak sesuai ini bisa dikatakandengan digunakan untuk tujuan pribadi, juga orang lain dan kepentingan politk;Bahwa yang dijadikan parameter untuk mengukur Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang adalahPada Peraturan PerudanganUndangan baik secara materil maupun formil, kemudian AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik.Bahwa suatu Peraturan Menten tersebut bisa diklasifikasikan masuk ke Peraturan PerundangUndangan yang bersifat Bleid Regel

;109Bahwa Peraturan Menteri yang masuk kedalam Peraturan PerundangUndangan adalah bilamanaperaturan tersebut diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi:Bahwa Beleid Regel adalah suatu peraturan yang masuk keranah kebijakan;Bahwa kedudukan PI.

PLN (Persero);Bahwa didalam KEPMENTAMBEN NO. 975 Tahun 1999 memang tidak diatur secara kongkrit apayang menjadi klasifikasi tanaman, apakah tanaman tersebut tanaman keras, tanaman produktif danlainlain;Bahwa yang dimaksud dengan Kebijakan adalah Suatu Program atau Policy yaitu suatu rencanakegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah,Bahwa Peraturan Kebijakan itu berada diranah diskresi atau yang disebut dengan Beleid Regel atauyang akrab disebut Freies Ermessen;Bahwa Peraturan Kebijakan dibuat dalam

Maka yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Semarang tersebut merupakan cacatsubstansi sehingga apabila putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tipikor Semarang terhadapperkara Tata Usaha Negara, Putusan tersebut menjadi cacat yuridis;Bahwa cacat kewenangan bisajuga karena tempat dan waktu;Bahwa cacat prosedur adalah cacat yang tidak sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang Undangan;Bahwa bleid regel merupakan peraturan yang mengikat pemerintah tetapi tidak bisa dipaksakankemasyarakat Masyarakat