Ditemukan 352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : undang undng undaan unding undangã uniang uncang undian
Pengadilan PA ANDOOLO Perdata Agama
Register : 05-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA ANDOOLO Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Adl
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 13
  • Tetondoano dan SAKSI 2 Atas buktibukti tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P), bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (8) UndangUndang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah Undang Undnag
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
151 — 40
  • DIPERTEGAS DALAM UNDANG UNDNAG POKOKAGRARIA (UUPA)Peraturan Pemerintahn No. 24 / 1997. PP. No. 128 / 2015.Peraturan Mentri No. 3/9/1999. Surat Keputusan MentriNo. 1/2010 Jo Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNo. 600 2003.Pasal 19 (2) Hak milik atas tanah dapat di buktikan dengansertifikat.Halaman 9 dari 86 Putusan Sela No.56/Pdt.G/2018/PN PKI.Pasal 20 Hak Milik adalah Hak yang paling terkuat secara turun menurunyang dapat dipindah tangankan kepada orang lain.Pasal 23.
    itu. karena kesalahannya untukmenggantikan kerugian tersebutInmaterial menurut terminology hukum (P.PM.RanuhandokaB.A) diartikan tidak bisa dibuktikan sehingga kerugian immaterialmerupakan kerugiaan yang diderita akibat perbuatan melawanhukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulinkan kembali danatau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidupsementara, ketakutan, sakit, dan terkejutMAKA DARI ITU KIRANYA MAJELIS HAKIM PENGADILANNEGERI PEKALONGAN YANG MEMERIKSA / MENGADILI /BERDASARKAN UNDANG UNDNAG
    NO. 48 / 2009MENGGANTI UNDANG UNDNAG NO. 4/ 2004 MENGGANTIUNDANG UNDANG NO. 14 / 1970 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMANPasal 1 Ayat 1 Bahwa Undang undang yang dimaksud :Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum danKeadilan berdasarkan Pancasila dan.
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bms
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SUPRIHARTINI, SH
Terdakwa:
DIKA FEBRIAN WIDJAYA als IDUNG Bin IAN WIDJAYA
61 — 5
  • positif mengandung zat metamfetamina; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kaitan dengan sabu sabutersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) Undnag
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 2117/Pid.B/2015/PN.SBY
Tanggal 13 April 2016 — KASMU
106 — 55
  • karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang didakwakankepadanya, maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada Negara;Mengingat,1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 198 1 2 Pasal 81 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.3 Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.4 Pasalpasal dalam Undang Undnag
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — MEI IJIZAH SIMANGUNGSONG VS PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG PEMATANG
84 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam penjelasan Pasal 18 UUPK Tahun 1999menyebutkan bahwa larangan pencantuman klausula bakuyang isinya merugikan konsumen bertujuan untukmenempatkan kedudukan Konsumen secatara dengan PelakuUsaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumendengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaianbarang dan/atau jasa termasuk penerapan daftar negatifklausula baku;Menimbang bahwa Pasal 17 huruf (a) Undnag
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 30-06-2005 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 11/Pdt/PLW/2005/PN.Dum
Tanggal 30 Juni 2005 — PELAWAN : M. Suri VS TERLAWAN PENYITA : 1. Tuan Iwan Chk Bin Che Yam; TERLAWAN TERSITA : 2. Tuan To Ationg Alias Abeng.
60 — 31
  • Artinya gugatan/perlawanan tersebut dianggap tidakmemenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukian oleh undang undnag. Jikadalam suatu gugatan/perlawanan terabaikan salah satu syarat formil gugat,mengakibatkan gugat tidak sah. Gugat yang seperti ini harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk) ;Jurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 01-05-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 393/PID.B/2012/PN.GS
Tanggal 3 April 2013 — OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN
26 — 15
  • Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa OKA RENALDO HARIANZAH BIN HARIPIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut ;2.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-01-2014 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 373/PID.B/2013/PN.GS
Tanggal 12 Desember 2013 — RIO ADHASSA BIN HESTI PRONO
36 — 15
  • Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa RIO ADHASSA BIN HESTI PRONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;2.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Kdr
Tanggal 6 April 2016 — AGUS YUDIANTO Bin SARMINANTO
85 — 22
  • Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa Agus Yudianto Bin Sarmin terbukti bersalah melakukantindak idana Yang Tanpa Hak Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1)Undang Undnag
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 75/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
20 — 10
  • (ex aquo et bono)Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memoribanding dengan alasanalasan sebagai berikut:1Dalam memori banding Terdakwa pada halaman 4 s/d halaman 6pada poin 1 dan poin 2 yang pada intinya menyatakan bahwahakim dalam putusannya pada pengadilan negeri simalungunkeliru. mempertimbangkan dan menerapkan dakwaan penuntutumum yang berbentuk alternatif, sehingga menurut Penasehathukum lebih tepat apabila terdakwa dipersalahkan melanggarpasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undnag
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1170/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 11
  • Jadi oleh karena penggugat berdomisili di KabupatenLombok Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Selongmaka menurut hukum perkara a quo harus disidangkan dan diadili olehPengadilan Agama Selong, sesuai dengan Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan Undnag undang Nomor 3 Tahun 2006, danterakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama serta ketentuanketentuan dalam Kompilasi Hukum Islamdimana menurut ketentuan Undangundang tersebut, gugatan
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 08-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2620/Pdt.G/2019/PA.Bwi
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
  • Bahwa kalau mengingat Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, demikian apa yang termuat dalam pasal Undnag Undang No.1 Tahun 1974, tentang pokok pokok perkawinan. Maka kamisebagai Tergugat saat ini berpendapat, maka mubadierlah apabilaHlm.8 dari 25 hlm. Put.No.2620/Pdt.G/2019/PA. Bwiperkawinan kami, kami pertahankan.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-07-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan PN MAMUJU Nomor 176/Pid.B/2011/PN.Mu
Tanggal 16 Agustus 2011 — - SYAHRANI Bin SANI, - FIRMANSAH Alias FIRMAN, - MAN Alias BUTON
371 — 27
  • Pasal 78 ayat(7) Undnag undang No.19 Tahun 2004 tentangPerubahan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.41 Tahun1999 tentang Kehutanan jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 75/PID.SUS/2019/PT MEDAN
Tanggal 11 Februari 2019 — SARWO EDI ALIAS WEDI
19 — 9
  • (ex aquo et bono)Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memoribanding dengan alasanalasan sebagai berikut:1,Dalam memori banding Terdakwa pada halaman 4 s/d halaman 6pada poin 1 dan poin 2 yang pada intinya menyatakan bahwahakim dalam putusannya pada pengadilan negeri simalungunkeliru mempertimbangkan dan menerapkan dakwaan penuntutumum yang berbentuk alternatif, sehingga menurut Penasehathukum lebih tepat apabila terdakwa dipersalahkan melanggarpasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undnag
Pengadilan PN BANTUL
Register : 16-06-2010 — Putus : 06-04-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan PN BANTUL Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.Btl.
Tanggal 6 April 2011 —
75 — 27
  • Bahwa perjanjian tersebut telah sesuai pula dengan Pasal1338 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang telahdibuat secara sah berlaku sebagai undang undnag bagimereka yang membuatnya, kata semua merupakan suatupernyataan adanya kebebasan untuk mengadakan suatuperjanjian, kebebasan disini meliputi membuat isi danbentuk, menentukan para pihak, jenis hukum yang berlakusebatas tidak melanggar pasal 1317 KUH Perdata(bertentangan dengan undang undang, kesusilaan danketertiban umum), jadi terhadap' perjanjian
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 829/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
Jerry
Tergugat:
Pt. Bank tabungan negara (persero) cq kantor cabang syariah medan
106 — 34
  • Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor94, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum MahkamahKonstitusi a quo, menghendaki proses penyelesaian sengketa dalamperbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) Undang Undnag Perbankan Syariah telah memberikan tugasdan kewenangan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN MAMUJU Nomor 206/Pid.B/2011/PN.Mu
Tanggal 14 Nopember 2011 — - KADIR BIN HADI - MAHYUDDIN BIN SADA - RUSMAN BIN SANU
366 — 29
  • Pasal 78 ayat (7) Undnag undangNo.19 Tahun 2004 tentang Perubahan Penetapan PemerintahPengganti Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;2. Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa I. KADIR BIN HADI,terdakwa II. MAHYUDDIN BIN SADA, dan terdakwa III.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-04-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG.
Tanggal 26 Juli 2017 — TAUFIK HIDAYAT, LAWAN PT. PILOT PEN INDONESIA
56 — 13
  • oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.902.375, (tiga jutaSembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk setiapbulannya, dari bulan November 2016 samapi dengan bulan April 2017 atauselama 6 (enam) bulan dan menetapkan gaji/upah selama proses ini harus tetapdibayar kepada Penggugat untuk setiap bulan nya sampai dengan putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa atas permohonan Privisi yang diajukan Penggugatyang didasarkan pada ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undnag
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-03-2012 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 29-03-2012
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 18/PID.B/2012/PN.GS
Tanggal 21 Maret 2012 — NGABADI Als PAK KUMIS Bin SUMARJO
26 — 13
  • yangdijatuhkan ;27Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umumtidak mengajukanbarang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakimtidak perlu dipertimbangkan dalam putusan iniMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana danterdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasandari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPkepada Terdakwa dibebankan untuk membayar' biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini =;Mengingat, Pasal 81 ayat = (2) Undang Undnag
Pengadilan PN PARE PARE
Register : 02-12-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 202/Pid.Sus/2014/PN.Parepare
Tanggal 15 Januari 2015 —
29 — 12
  • No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Atau(15JKetiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag Undang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Nakotika;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling memenuhi dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan makaperbuatan terdakwa paling memenuhi unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis