Dalamjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan SKPKB. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahunpajak mengacu ke SPT. Tetapi tidak semua SPT harus diterbitkan suratketetapan pajak.

Namun dalam hal WajibBayar b) menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatansumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiridalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (se/f assessment);Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997mengatur bahwa Wajib Pajak untuk jenis PNBP self assessment wajibmengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untukmenjadi dasar

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Halaman 56 dari 98 halaman Putusan

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsetelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian TahunPajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat(1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalamjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauHalaman 77 dari 128 halaman.

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum Pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat(1) huruf a UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur JenderalPajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarapabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainpajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

LingkarSelatan Bukit Permai Blok N/03, Serang, dengan Ardi Harijanto incasuT ergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Direktur;Bahwa berdasarkan data administrasi di KPP Pratama Serang, mulai tahun2005 CV Bina Niaga tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)baik SPT Masa Maupun SPT Tahunan;Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yaituPasal 13 ayat (1) huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanyang mengatur:Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan

sengketa pajak tersebut, Tiara Dewata Group mengajukangugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP304/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Penolakan atasPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang TidakBenar atas SKPKB Nomor 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September2010.Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya

selama 5 tahun, 57 milyar itu adalah kewajiban Pph dan ppn selama5 tahun pajak jadi bukan 10 milyar seperti yang disampaikan penasehat hukum,yang menurut ahli adalah obyek Ppn;.e bahwa 57 Milyar adalah pokok pajaknya saja ahli tidak menghitung sekalian dengansanksinya, karena pasal 39 ayat (1) unsurunsur pidananya termasuk diantaranyaadalah kerugian pendapatan Negara tidak melihat pada sanksinya, selaku ahli hanyamemberikan pendapat sesungguhnya seharusnya Wajib Pajak ini berapa kewajibanpajak yang terutangnya

untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan InstansiPemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.2 Bahwa berdasarkan Pasal 9 UndangUndang Nomor 20Tahun 1997 adalah sebagai berikut:1 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara :a ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; ataub dihitung sendiri oleh Wajib Bayar;2 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara BukanPajak yang Terutangnya

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan

waktu 3 (tiga) bulan setelahmenerima surat ketetapan pajak, Surat KeputusanKeberatan, Surat Keputusan Pembetulan, PutusanBanding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengansyarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukantindakan pemeriksaan.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 9Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran pajak yang terutanguntuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masingmasing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) harisetelah saat terutangnya

bunga dan kenaikan berdasarkan hasilpemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanyaditerapkan satu jenis sanksi administrasi yangtertinggi nilai besaran sanksinya.Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukanoleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuanmenjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan apabila dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksudpada ayat (1), setelah saat terutangnya

putusan; atau3. ditemukan data atau informasiyang menunjukkan adanya imbalan bungayang seharusnya tidak diberikan kepada WajibPajak.Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang samadengan surat ketetapan pajak.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamSurat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengansanksi administratif berupa bunga sebesar tarifbunga per bulan yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan dihitung sejak saat terutangnya

dimaksud pada ayat (1) huruf d atauhuruf e masingmasing, selain wajib menyetor pajakyang terutang, dikenai sanksi administratif berupadenda sebesar 1% (satu persen) dari DasarPengenaan Pajak.Dihapus.Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yangberlaku pada tanggal dimulainya penghitungansanksi.Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya

Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan

dan atau memungut sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.3) Bahwa berdasarkan Pasal 9 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997adalah sebagai berikut:(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangditentukan dengan cara :a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; ataub. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlahPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000,harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwimberikutnya setelah Masa Pajak berakhir.(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal26 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulantakwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya

penghasilan lain sehubungandengan penggunaan harta kemudian imbalan sehubungan denganjasa tehnik, jasa menejemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasalain dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan (Pasal 23Ayat (1) huruf c) dan atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajibpajak luar negeri dipotong pajak tarif 20 % dari jumlah bruto oleh pihakyang wajid membayarkan (Pasal 26 Ayat (1), harus disetor palinglambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim (kalender) berikutnyasetelah bulan saat terutangnya