Ditemukan 2455 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terulangnya terhutangnya terhutanganya terbuangnya turutannya
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 11-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg
Tanggal 31 Agustus 2017 — dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto; sebagai TERDAKWA ;
114 — 30
  • beliantara Sukohandoyo sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli.Dalam proses jual beli, baik penjual maupun pembeli dibebani untukmembayar pajak, dimana pembeli dibebani untuk membayar pajak BPHTBsementara penjual dikenakan pajak Penghasilan;Menimbang, bahwa dalam PERATURAN DAERAH KABUPATENMAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal84 ayat (1) manyatakan bahwasannya Hak untuk melakukan penagihanPajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak saat terutangnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT TUN Pajak
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — IVAN NOVIAR
492 — 249
  • JaksaPenuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, lyan Noyiar telah menimbulkanmerugikan pada pendapatan negara sebesar Rp. 6. 033. 923. 246, 00 (EnamMilyar Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratusHalaman 3 dari 184Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2018/PN Jkt PstEmpat Puluh Enam Rupiah) , padahal berdasarkan pada faktafakta yangterungkap dalam persidangan hanya terdapat kurang bayar dari pajakpajakyang terutangnya adalah tersisa Rp. 1. 183. 000. 000, 00 (Satu Milyar SeratusDelapan Puluh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 02-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 279/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH.
2.SANIN, SH
3.Nopita R.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK FAHROZI, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
Ivan Noviar
242 — 201
  • JaksaPenuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, lyan Noyiar telah menimbulkanmerugikan pada pendapatan negara sebesar Rp. 6. 033. 923. 246, 00 (EnamMilyar Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratusHalaman 3 dari 178 Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2018/PN Jkt PstEmpat Puluh Enam Rupiah) , padahal berdasarkan pada faktafakta yangterungkap dalam persidangan hanya terdapat kurang bayar dari pajakpajakyang terutangnya adalah tersisa Rp. 1. 183. 000. 000, 00 (Satu Milyar SeratusDelapan Puluh
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN KENDAL Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Kdl
Tanggal 24 Juli 2012 — - IRVAN PRATAMA HADISURYA, - GUNAWAN HADISURYA.
131 — 41
  • Mitra Niaga;Bahwa benar, pada saat PT.Raberindo sebagaipenjual mengutip PPN pajaknya sebesar 10% daripenjualan;Bahwa yang merekap buku pembelian dan penjualanpada tahun 2006 dan 2007 adalah staf Terdakwa yangbernama HENI dan DINA;Bahwa benar, Terdakwa tahu transaksi pembelian danpenjualan tidak hanya operasional mesin saja, tapiyang Terdakwa tahu mengenai pembelian danpenjualan hanya di inti materi saja hanya tahugaris besarnya saja;Bahwa tahun pajak 2005 PPH terutangnya sebesarRp 7.734.800,, tahun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-10-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 789/Pid.Sus/2017/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
JOKO BUDISUSILO
246 — 106
  • yangterutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan tidakmenggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.Bahwa Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan denganpelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem se/f assessment, Sesuai denganPasal 13 ayat (4) UU KUP disebutkan bahwa besarnya pajak yang terutang yangdiberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 17 April 2017 — Pidana Korupsi - RAMAPANICKER RAJAMOHANAN NAIR
210 — 95
  • Nah untuk PT EKP saksi berpendapat dan menyampaikan kePimpinan belum seharusnya untuk ditagin atau Pajak terutang yang ditagihsebanyak Rp78 Mbelum seharusnya ditagih untuk sekarang;Bahwa sehingga saksi sampaikan bahwa dalam hal membatalkan STP inimaka bukan berarti menghapuskan potensi data atau fakta yang dijumpaiuntuk menagih pajak terutangnya tetapi tetap dapat ditindaklanjuti namunharus sesuai prosedur yang ditentukan dalam SE39 tersebut ;Halaman 82, Putusan Perkara No. :31/Pid.SUSTPK/2017/PN.JKT.PSTBahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Pst
Tanggal 27 Desember 2016 — DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI
199 — 110
  • PengukuhanPengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negaradipidana dengan pidana penjara palidan denda paling singkat 6(enam) bulan) palinglama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali pajak terutang yang tidakdibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar,Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Janthi dkk, merekamenyatakan pemah dipanggil oleh kantor pajak Pratama untuk menyelesaikanpembayaran pajak terutangnya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
131 — 26
  • Bahwa tim pemeriksa menghitung denda 2% atas kurang bayar PPN PTNetway Utama 2006 tersebut dihitung sejak terutangnya pajak (sejakpenerimaanpenerimaan pembayaran dari PLN), nilai kurang bayar PPN2006 PT netway Utama akan lebih besar dibandingkan dengan nilai yangtercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk tahun pajak 2006 an.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 05/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT. BNA
Tanggal 22 Maret 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos BIN SYAMAUN
73 — 34
  • Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulantakwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal26 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulantakwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 22 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Iqbal, SH.
Terbanding/Terdakwa : Muslem Syamaun, S.Sos Bin Syamaun
59 — 36
  • Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulantakwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal26 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulantakwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum: SUPRACOYO,SH Terdakwa: HARVEY BARKI
401 — 205
  • Trubustex.Bahwa menurut ahli untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajakberkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan system selfassessment, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) UU KUP disebutkan bahwabesarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam SPTmenjadi pasti sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakanapabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkansurat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 20-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
265 — 376
  • menjadiunderlying transaction), maka walaupun orang atau kelompok orangtersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkansebagai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajakyang bersangkutan dalam SPT Masa PPN, Faktur Pajak yangditerbitkannya adalah tidak sah, karena tidak benar secara material.Pasal 40 UndangUndang KUP mengatur : Tindak pidana di bidangperpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahunHal 283 dari 788 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.sejak saat terutangnya
    pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnyaBagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yangbersangkutan.Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KUPdi atas, maka atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telahlampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak danberakhirnya Masa Pajak tidak dapat dituntut, sehingga atas faktur pajakyang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telahmelampaui waktu sepuluh tahun tidak diperhitungkan dalam melakukanpenghitungan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
398 — 204
  • Toshida Indonesia baru diterbitkansetelah 10 tahun lamanya karena berdasarkan UndangUndang Nomor 9Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pasal 39ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan PNBP terutang diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 tahun sejak saat terutangnya PNBP, sehinggapenetapan PNBPPKH terutang PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
280 — 165
  • Toshida Indonesia baru diterbitkansetelah 10 tahun lamanya karena berdasarkan UndangUndang Nomor 9Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pasal 39ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan PNBP terutang diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 tahun sejak saat terutangnya PNBP, sehinggapenetapan PNBPPKH terutang PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
296 — 177
  • Toshida Indonesia baru diterbitkansetelah 10 tahun lamanya karena berdasarkan UndangUndang Nomor 9Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pasal 39ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan PNBP terutang diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 tahun sejak saat terutangnya PNBP, sehinggapenetapan PNBPPKH terutang PT.