MENGADILI

• Menerima permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon keberatan PT SUMMIT OTO FINANCE;
• Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tanggal 26 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
• Menghukum Tergugat/Termohon

8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1517/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pihak Pemohon Keberatan tidak pernah mendapat Surat Panggilanuntuk menghadiri sidang yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu bara.6.

Menyatakan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor: 1517/PTS.ARB/BPSKBB/X/2016, tanggal 22 November 2016batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;c.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 1517/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016;3.

dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menurutKeputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2) menyatakanSetiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat PelakuUsaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau BPSK yangterdekat, menurut Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, Keputusan mencantumkan irahirah Demi keadilan berdasarkanketuhanan yang maha Esa, sehingga Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;Menimbang

506/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang Syarat Formal Permohonan Penyelesaian Melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)1.

Nomor 105 K/Padt.SusBPSK/2016Dengan demikian Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151dengan pertimbangan yang demikian adalah keputusan yang tidak sahatau dinyatakan batal;Ill. Tentang Amar Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151;1.

Bahwa karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terikat padaUndang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah danPenggugat tidak pernah menyepakati/menyetujui penyelesaian konsumenmelalui BPSK, sehingga beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk tidakbersedia menghadiri Penyelesaian melalui BPSK Pemkab Batu Bara;Dan terbukti BPSK Pemkab Batu Bara dalam membuat Keputusan BPSKPemkab Batu Bara Nomor 151 ternyata tidak memenuhi syarat formaltentang adanya pilihan secara sukarela dan persetujuan

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kesalahan dalampenerapan hukum dari BPSK Pemkab Batu Bara:Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Padt.SusBPSK/20161. Bahwa pertimbangan BPSK Pemkab Batu Bara pada point enam barislima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan,"Pelaku Usaha telah sangat jelas melanggar Pasal 7 huruf a UndangUndang Perlindungan Konsumen Tahun 1999";2.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagai pihak tetapiberisi norma bahwa jika BPSK tidak ditarik sebagai pihak maka permohonankeberatan secara formal adalah sah, karena itu pertimbangan Judex Factibahwa ditariknya BPSK dalam perkara ini menyebabkan permohonankeberatan menjadi salah pihak adalah pertimbangan yang salah;b.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor : 810/Pts/Js III/Arbiterasi/BPSK-BB/V/2016 Tanggal 02 September 2016; 3. Menghukum Termohon Keberatanuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Batu Bara pada poin 5 setelahputusan BPSK telah berkekuatan hukum tetap (inkraht).ALASAN KEBERATAN PEMOHONBahwa keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubaratanggaltanggal 02 September 2016 No. 810/Pts/Js.

Batu Bara bahkan Pemohon Keberatan pada saat hadirmemenuhi pemanggilan BPSK Batubara telah menolak penyelesaiansengketa secara arbitrase di BPSK Batubara.

Hal tersebut dapat dilihatdalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag No.350Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

puluh satu) hari kerja, terhitungsejak permohonan diterima oleh BPSK.

BPSK di BPSK Kabupaten Batubara telah memnuhi hukumacara sebagaimana diatur dalam Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1195/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 04 Oktober 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);5.

Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo.972/ Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 25 Nopember 2016, pada tanggal28 Nopember 2016 ;Halaman 5 Putusan Nomor 181/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2.

Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak dan keberatan ataskeputusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.972/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016tanggal 25 Nopember 2016, hal mana seharusnya BPSK Kabupaten Batu Baramenolak Gugatan Permohonan Termohon Keberatan dengan alasan, sebagaiberikut :a) Bahwa BPSK Kabupaten Baru Bara telah memutus dengan melebihikewenangan yang dimiliki (U/tra Petita), sebagaimana petitum pada point 5(lima) karena telah menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang dibuatdan ditandatangani

Bahwa pertimbangan Hukum BPSK Kabupatan Batu Bara halaman 15 hanyamerupakan pengertian atau defenisi Konsumen dan Pelaku Usaha, sedangkanyang terjadi dalam perkara ini yang diajukan oleh Termohon Keberatan dalamperkara yang diperiksa BPSK Kabupaten Batu Bara adalah tentang PerjanjianKredit, dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Barat yang mengadiliperkara ini telah salah dan keliru, sehingga putusan tersebut harus dibatalkanuntuk seluruhnya ;.

dengan Termohon Keberatan yang menyatakan Apabilaterjadi perselisihan hukum menyangkut Perjanjian Kredit keduaa belah pihakmenyepakati memilih domisili Hukum di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat, sehingga Termohon Keberatan yang mengajukan di BPSKKabupaten Batu Bara adalah melanggar isi Perjanjian Kredit, dan seharusnyaMajelis BPSK Kabupaten Batu Bara menolak Gugatan Pengaduan TermohonKeberatan di BPSK Kabupaten Batu Bara, namun hal ini tidak di indahkan,bahkan BPSK Kabupaten Batu Bara

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;.

Membatalkan seluruh putusan BPSK Kota Bogor Nomor : 19/Pts.Arb/BPSK/XI/2017 tanggal 24 November 2017;

3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

329/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Cbi

83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms

877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen;Di samping itu, Dr.

Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK halaman 11 sampaidengan halaman 12 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Baraberwenang menyelesaikan perkara a quo;Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo;Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon danmemutuskan perkara a quo, Majelis BPSK telah melakukan tindakanyang sewenangwenang dan melebihi kewenangannya sebagaimanaditentukan oleh Undang Undang Nomor

BPSK Kabupaten Batu Bara a quo harusdibatalkan;4.

Bahwa pengajuan keberatan para pihak ke Pengadilan Negeri setempat hanyaatas dasar Putusan BPSK, dan bukan antara Para Penggugat dan Tergugat,Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.SusBPSK/2017melainkan Putusan BPSK yang diperiksa Pengadilan (PERMA Nomor 01Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan atas putusan BPSk);C.

Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanyaPemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 tentangpembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahuluHalaman 33 dari 37 hal.

648/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

atau menyurati penggugat untukHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 648/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN Mdnmelakukan mediasi, sehingga sampai putusan bpsk kota medan dikeluarkan mediasi tidak terlaksana.e Dengan demikian majelis hakim BPSK kota Medan telah memutuskansengketa tersebut sebaimana Nomor 093/Mediasi/2018/Bpsk.Mdndengan putusan sebagai berikut (terlampir).e Maka, sejak pada saat itu Sampai dengan hari dimasukkangugatan ini, mobil penggugatmasih dalam penguasaan tergugat;e Bahwa berdasarkan uraian kejadian

putusan Arbitrase, hal mana yangdapat dilihat secara jelas dan terang pada paragraf ke4(empat) Putusan BPSK Medan Nomor093/MEDIASI/2018/BPSK.MDN yang menyebutkan bahwa:Menimbang bahwa oleh karena pihak dalampenyelesaian Mediasi ini tidak sepakat maka MajelisBPSK Kota Medan berpendapat sengketa ini diakhiridengan ketidaksepakatan oleh para pihak sebagaipenentu di dalam Mediasi oleh Majelis BPSK KotaMedan.Bahwa dikarenakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor093/MEDIASI/2018/BPSK.MDN merupakan putusan daripenyelesaian

Bahwadalam hal Penggugat hendak mengajukan gugatanperdata biasa, maka sudah sepatutnya diregistrasidengan kode Perdata Gugatan/Pdt.G dan bukan"Perdata Khusus BPSK/Pdt.Sus.BPSK.

U1/23.790/HK. 02/X/2018 tanggal 31 oktober 2018yang ditujukan Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan tentang Putusan Bpsk Kota Medan No.0393/Mediasi/2018/BpskMdn untuk digunakan sebagai sarana pemeriksaan di Pengadilan NegeriMedan, dikarenakan adanya keberatan dari konsumen terhadap putusanBPSK dimaksud, oleh Ketua BPSK Kota Medan dengan suratnya Nomor065/2018/Bpsk Mdn tanggal 15 Nopember 2018 perihal penyampaianberkas dan Putusan NO. 0393/MEDIASI/2018/BPSK Mdn, yang telahditerima

PutusanMenimbang, bahwa dari berkas yang dikirimkan oleh BPSK Kota MedanKe Pengadilan Negeri Medan tersebut terdapat Putusan No.0393/MEDIASI/2018/BPSK Mdn tanggal 13 September 2018 dalam sengketakonsumen antara Chandra Daulat, SH.

1. Menerima Perkara Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor: 008/A/BPSK-Kota.Tsm/VII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA, MENGABAIKANPEDOMAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AQUO.1) Bahwaterbitnya Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen a quo berawal dari PengaduanTERMOHON/PENGADU/KONSUMENSebagaimana FormulirPengaduan Konsumen Nomor : 025/PK2.01/BPSK/VII/2020tanggal 30 Juni 2020 (Bukti P3).2) Bahwa Majelis BPSK melalui suratnya Nomor 180/PS065/BPSK.Kota.Tsm/VII/2020 tentang Surat Panggilan Ke1memanggil Jasa Pelayanan Listrik (Pelanggan) UP3/PelayananHalaman 3 dari 38 Putusan Nomor

Namun dalam perkara aquo Majelis Hakim BPSKTasikmalaya telah bertindak melebihi kewenangannya denganmemutuskan secara sepihak dan melanjutkan proses Arbitrasetanpa adanya kesepakatan dari pihakPEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA.13) Bahwa berdasarkan hal tersebutPEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA mengirimkan suratKeberatan atas pemilinan metode penyelesaian yang diambilsecara sepihak oleh Majelis BPSK, kepada BPSK KotaTasikmalaya Nomor : 0262/HKM.04.01/B02150400/2020 tanggal 7Agustus 2020 Perihal Keberatan terhadap

memerintahkan kepadapemohon untuk segara menyerahkan jawaban sebelumpembacaan putusan pada tanggal 10 Agustus 2010, tanpa melaluipemilinan Arbiter, rangkaian persidangan serta pembuktian.Bahwa sebelum pemilihan metode penyelesaian sengketa,Majelis Hakim BPSK Tasikmalaya telah memanggil pelaku usahasebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 20 Juli 2020,27 Juli 2020,3Agustus 2020, serta4 Agustus 2020, atas panggilan tersebutPEMOHON/TERADU/PELAKU USAHAtelah memenuhi panggilanMajelis BPSK.

MAJELIS BPSK TELAH BERTINDAK MELAMPAUI BATASKEWENANGANNYA.1) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan a quo adalah lonjakanatas tagihan pemakaian tenaga listrik bulan Juni dan bulan Julitahun 2020, sebagaimana tuntutan yang di sampaikan olehTERMOHON/PENGADU/KONSUMEN dalam Formulir PengaduanNomor : 025/PK2.01/BPSK/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020sebagaimana poin V, sebagai berikut : Perhitungan kembali pembayaran tagihan PLN bulan Juni danbulan Juli tahun 2020 secara Transparan.

Tsm/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 ;: Fotocopy sesuai asli Perintah Panggilan sidangpenyelesaian sengketa konsumen Nomor 180/PS065/BPSK Kota. Tsm/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 ;: Fotocopy sesuai asli Perintah Panggilan sidangpenyelesaian sengketa konsumen Nomor 180/PS065/BPSK Kota.

78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa eksepsi yang disampaikan Pemohon/semula Tergugat Il dalamperkara konsumen di BPSK Kota Padang merupakan sanggahan/sangkalan yang bukan merupakan dalam pokok perkara dan merupakan halyang dapat dibenarkan bagi pihak yang berperkara di LembagaPenyelesaian Sengketa manapun termasuk BPSK Kota Padang;3.

Hal tersebut terbukti berdasarkan Surat GugatanTermohon Kasasi tertanggal 4 Mei 2016 ke Sekretariat BPSK Kota Padangdengan Register Nomor 034/P3K/V/2016 yang pada pokoknyamempermasalahkan pembayaran sisa kredit masih ditagihkan dari TurutTermohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 78 K/Pdt.SusBPSkK/20172.

Bahwa terbukti secara hukum dengan melihat bukti P1 halaman 2 Nomor 1dan 2 (Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 atas Perkara Konsumen Nomor 034/P3K/V/2016 tanggal 22 Juli2016) jelas dinyatakan dasar hukum gugatan Termohon adalah SuratPerjanjian Kredit (GPK) TDC/SKC/012/2014 dan masalah adanya tagihandari Turut Termohon kepada Termohon, sehingga tidak bisa dipungkirigugatan di BPSK merupakan mengenai hubungan perjanjian kredit;3.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga sangatmerugikan Pemohon Kasasi, dimana di dalam pertimbangan hukumnyapada halaman 23 alinea pertama menyatakan:Menimbang, bahwa ke tiga alasan dalam Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 tahun 2006 tersebut di atas bersifat limitatif, sehingga persoalanyang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan tentang Putusan BPSK KotaPadang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 melebihi jangka waktupemeriksaan perkara tidak dapat dijadikan dasar BPSK Kota Padang lalaimemenuhi

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 137/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Pdg. tanggal 27 September 2016 yang menguatkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 tanggal 22 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;3.

Menyatakan BPSK Kota Bukittinggi telah melampui batas kewenangannya dalam memerika dan mengadili perkara aquo;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 11/PTS-BPSK/BKT/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015 batal demi hukum;4.

a quo .Bahwa dalam pemeriksaan saksi pemohon/tergugat diperiksa oleh majelisBPSK secara tertutup dan pemohon (tergugat di BPSK) disuruh keluar olehmajelis BPSK , sementara tiba giliran saksi termohon /penggugat di bpskdiperiksa termohon /penggugat dibolehkan berada dalam ruang sidangBPSK, ini artinya Majelis BPSK perkara a quo telah bertindak sewenangwenang diluar ketentuan undangundang.Bahwa dalam pertimbangan Hukum majelis dalam perkara a quo sangatdangkal dan dalam pertimbangan hukumnya hanya

Menyatakan BPSK kota Bukitinggi telan melampaui batas kewenangandalam memeriksa dan mengadili Pekara a quo;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bukittinggi No.11/PTSBPSK/BKT/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;4.

Gajah Motor .11.Bahwa pemohon keberatan sangat tidak memahami isi ketentuan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut KEPMENPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.350/MPP/KEP/12/2001 hanyamengutip pasal 4 ayat 2, sementara :penyelesaian sengketa BPSK yang melalui cara konsiliasi atau mediasi atauarbitrase. Menurutpasal 52 huruf (a) UUPK, BPSK berwenanguntuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumenmelalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Saksi Ihsan; Bahwa Saksi pernah diperiksa di BPSK sebagai Saksi dalam sidangtertutup, saat itu Pemohon dan Termohon hadir, namun ketika Saksiakan memberikan keterangan, lalu pihak Pemohon dan Termohondisuruh keluar, jadi di ruang sidang hanya ada 5 (lima) orang termasukMajelis BPSK dan pertanyaan Majelis BPSK menyudutkan Saksi danketerangan Saksi diabaikan;e Bahwa permasalahan perkara ini, awalnya Sdr.

Putusan BPSK cacat hukum acara atau melanggar peraturanyang berlaku;2.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan /Semula Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 008/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2021 tertanggal 9 November 2021;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor : 008/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2021 tertanggal 9 November 2021;

   64/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm

MENGADILI :

1. Menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon ;
2. Menguatkan Putusan BPSK Kota Palembang Nomor 57/ BPSK/ PTS/ XI/ 2921, tanggal 30 November 2021;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara ini sebesar Rp305.000.00,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

297/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg

69/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Srh

315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

pengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/BadanHalaman 5 dari 23 hal Put.

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen;Bahwa di samping itu, Dr.

Dengan demikian, dalil gugatan yangdiajukan oleh Termohon Keberatan melalui BPSK haruslah ditolakseluruhnya;g.

Nomor 315 K/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalammemberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Halaman 11 dari 23 hal Put.

815 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;2.

arbitraseoleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara adalah cacat hukum dan harusdibatalkan;Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriKisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batubaradan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor1595/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal 18 November 2016;.

BPSK/BB/XI/2016 tanggal 18 November 2016;B.

Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batubara dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1595/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016tanggal 18 November 2016 tidak cermat, keliru, bertentangan dengan prinsipkeadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum;1.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batubara dalamPutusan Arbitrase BPSK Nomor 1595/Arbitrase/BPSK/BB/X1I/2016tanggal 18 November 2016, mengenai:a) Majelis BPSK Kabupaten

sidang arbitrase dari BPSK KabupatenBatu Bara.