WIB bertempat di pinggir arealpersawahan di Dusun Krajan Desa Kraton Kecamatan Kencong KabupatenJember;Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Dextro dan obat jenis Trex warnaputih berlogo "Y" tergolong obat keras dan dilarang peredarannya ataudilarang dijual secara babas;Bahwa unsur yang sesuai dengan fakta di dipersidangan adalah unsurmengedarkan sediaan farmasi berupa obat.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan tedakwa;ad.4. unsur tidak memiliki izin edar sebagaimana sebagaimana

atau Kendaraanpengangkutan barang;Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraanbermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraanpengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atasimpor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yangmelakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraanbermotor tersebut wajib memiliki S tterangan Babas

atau Kendaraan pengangkutanbarang;Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadiatau Badan yang melakukan impor atau yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor tersebutwajid memiliki S Keterangan Babas

IV, mengandungcacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karenanyaadalah batal demi hukum;Oleh karenanya beralasan pula, menghukum Tergugat dan Tergugat Il,untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalamkeadaan bersih, tidak ada bangunan di atasnya serta babas daripenguasaan orang lain;Bahwa untuk menghindari terjadinya jual beli kepada orang lain, makaberalasan hukum pula untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atastanah objek sengketa tersebut;Bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 1619/B/PK/PJK/20172. 4.Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atasimpor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yangmelakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraanbermotor tersebut wajib memiliki S tterangan Babas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Pasal 91.

atau Kendaraan pengangkutanbarang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadiatau Badan yang melakukan impor atau yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor tersebutwajib memiliki S Keterangan Babas

Kendaraanpengangkutan barang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraanbermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraanpengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atasimpor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yangmelakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraanbermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Babas

Putusan Nomor 1558/B/PK/PJK/2017(3)penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memilikiS Keterangan Babas (SKB) PPn BM yang diterbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak.Pasal 91. Orang Pribadi atau Badan yang telah memperolehSKB PPn BM harus menyerahkan SKB PPn BMpada saat menerima penyerahan KendaraanBermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.2.

Kendaraan pengangkutanbarang;Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorberupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadamkebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas imporatau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memilikiSurat Keterangan Babas

atauKendaraan pengangkutan barang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadamkebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BMatas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atauBadan yang melakukan impor atau yang menerimapenyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki SKeterangan Babas

Kendaraanpengangkutan barang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraanbermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraanpengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atasimpor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yangmelakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraanbermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Babas

atau Kendaraan pengangkutanbarang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadiatau Badan yang melakukan impor atau yang menerimapenyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memilikiS Keterangan Babas

atau Kendaraanpengangkutan barang;Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraanbermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraanpengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atasimpor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yangmelakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraanbermotor tersebut wajib memiliki S tterangan Babas

atau Kendaraan pengangkutanbarang;Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadiatau Badan yang melakukan impor atau yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor tersebutwajid memiliki S Keterangan Babas

sarana kesehatan termasuk toko obat wajib memilki ijin dari pihakyang berwenang dan dalam pengedarannya toko obat hanya mengedarkan obatjenis bebas dan bebas terbatas yang menggunakan logo hijau bulat denganlingkaran hitam dan biru bulat dengan lingkaran hitam pada kemasan obatsebagaimana diatur pada Pasal 106 UU No.36 Tahun 2009;e Bahwa sediaan farmasi berupa obat memang ada penggolongannya yaitu :Obat bebas yang dimaksud adalah obat yang berlogo hijau dengan lingkaranhitam dan dapat dibeli secara babas

Kecamatan Sape dan sekarang sudah di alihkanlahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaituletak beradanya Tanah Perkebunan milk MA BIN MARIAMA ; ALASANALASAN PARA PENGGUGAT :: VERSI PENGGUGAT ; Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.RbiBahwa tanah obyek sengketa adalah :milik para PENGGUGAT sebagai paraahliwarls yang diperoleh dari harta peninggalan kakek para PENGGUGATyang bernama : YUSUF Ama HAMINA, telah meninggal dunia, tanah obyeksengketa berasal tanah Negara babas

Saksi Wahyudin als Unjung Bin Utuh Babas (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan telah membeli barangCurian; Bahwa saksi telah membeli barang berupa pipa paralon sebanyak 70(tujuh puluh) batang pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul21.00 Wita di Salat Desa Pramasan 2x9 RT.02 Kecamatan HampangKabupaten Kotabaru; Bahwa yang menjual pipa paralon tersebut kepada Saksi yaitu saudaraMilayip als Toyip, Saudara Mahrum dan saudara

atau Kendaraan pengangkutanbarang;Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorberupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadamkebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas imporatau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Stterangan Babas

2017Kendaraan pengangkutan barang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BMatas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atauBadan yang melakukan impor atau yang menerimapenyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki SKeterangan Babas

AMRULAH BIN J AMARI, bertempat tinggal di Pagar Bumi Rt.005Rw.002 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara,selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula PenggugatIX;10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN, bertempat tinggal di Pagar AlamRt.005 Rw.002 Kelurahan Curup J are Kecamatan Pagar AlamUtara , selanjutnya disebut sebagai Pembanding xXsemulaP eng gugat X;PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT X dalam hal inimemberikan kuasa kepada WIDERIAH, SH.

Dada : Dalam babas normal.8. Perut : Dalam batas normal.9. Anggota gerak atas Terpasang infus.e Tampak luka tutup yang tersebar pada punggungtangan kanan. Panjang tujuh sentimeter dan Jlebar duasentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas dan permukaanberwarna kecoklatan.10. Anggota gerak bawahe Tampak luka terbuka berbentuk lingkaran pada lututkanan. Gans tengah dua setengah sentimeter.

Putusan Nomor 1562/B/PK/PJK/20172. 4.Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atasimpor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yangmelakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraanbermotor tersebut wajib memiliki S tterangan Babas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Pasal 91.

atau Kendaraan pengangkutanbarang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadiatau Badan yang melakukan impor atau yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor tersebutwajib memiliki S Keterangan Babas

pembebasan yangmurni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Putusan Mahkamah Agung Register 892/K/Pid/83 tanggal 4 Desember 1984menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yangmengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannyayang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkahputusan Pengadilan bawahannya itu ;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 532/K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985 menyatakan bahwa putusan babas

atau Kendaraan pengangkutanbarang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotorberupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadamkebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas imporatau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yangmenerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Stterangan Babas

atauKendaraan pengangkutan barang.Pasal 4 ayat (1):PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahankendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan,kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran,kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;Pasal 7:Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BMatas impor atau penyerahan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atauBadan yang melakukan impor atau. yang menerimapenyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki SKeterangan Babas

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Aro RT.01/RW.04 KeluirahanKuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara,Kota Pagar Alam.7. Agama : Islam.8.

No. 5/Pid.SusTPK/2016/PT.PLGBahwa selanjutnya tersangka Rusmala Dewi BintiH.Napsinmengumpulkan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer Atasnama Wiwin Widya Astuti dan kawankawan tersebut dirumahnyayang beralamat di Dusun Tanjung Aro RT.01, RW.04, KelurahanKuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, laluia meminta kepada ke sepuluh tenaga honorer tersebut untukmengumpulkan uang masingmasing sebesar Rp.6.000.000, (enamjuta rupiah) sebagai biaya pengurusan NIP agar dapat diangkatmenjadi CPNS

Napsin mengumpulkan 10 (sepuluh) orangtenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawankawantersebut dirumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Aro RT.01,RW.04, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, KotaPagar Alam, lalu Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.

Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mendapat tugas secaralisan Drs.H.Sukaimi,BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian DaerahKota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga honorer atasnama Wiwin Widya Astuti dan kawankawan tersebut agar dapatdiangkat menjadi CPNS; Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsinmengumpulkan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama WiwinWidya Astuti dan kawankawan tersebut dirumahnya yang beralamat diDusun Tanjung Aro RT.01, RW.04, Kelurahan Kuripan Babas

Nyatanya kemarin waktu saya babas itu suami jugamengakui isi jawaban dan unekunek saya yang mungkin baru suami sadari. Sedang isisurat yang dibuat pengacaranya suami malah bilang tidak tahu dan menanyakanya padasaya, bahkan menyuruh saya untuk membakarnya dan meminta saya untuk tidakmenang gap1;. Rasanya memang sudah tidak: ada gunanya lagi hidup bersama dan memang tidak adamanfaatnya bila sikap suami saya masih seperti itu dan tidak berubah.

ESAPengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Para Terdakwa :Terdakwa ooNama LengkapTempat/ lahirUmur / Tgl.LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwa Il1.oa fo DNooNama LengkapTempat/ lahirUmur / Tgl.LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: RUSTAM EFFENDIAlias BOBI Bin PLAN;: Pagar Alam;: 27 Tahun / 02 September 1989;: Lakilaki;: Indonesia;Desa Kuripan Babas