Luwu Timur atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,Terdakwa telah melanggar baku mutu air limoah, baku mutu emisi atau bakumutu gangguan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa pabrik pengolahan kelapa sawit PKS Luwu Unit Burau beroperasisejak tahun 1968.

TSS, BOD, COD, minyak dan lemak yangmelebihi baku mutu tersebut, akibat atau dampak yang ditimbulkan olehlimbah cair pengolahan kelapa sawit adalah :e TSS yang melebihi standar baku mutu akan mengakibatkanberkurangnya penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga prosespotosintesis akan terlambat.

oksigen di perairan ;e Minyak dan lemak yang melebihi standar baku mutu lingkungan akanmengakibatkan terhalangnya sinar matahari masuk kedalam airsehingga proses potosintetis akan terhambat, dan oksigen (O2)berkurang yang mengakibatkan biota air (hewan dan tumbuhan air)kekurangan oksigen dan akhirnya mati;Bahwa saksi Syarifuddin Lawewang dan saksi Eka Supriadi telahmelaporkan kepada Terdakwa adanya parameter TSS, BOD, COD,minyak dan grease yang melebihi baku mutu air limbah, dan pihakPemerintah

No. 974 K/PID.SUS/2012beberapa parameter yang selalu melebihi standar baku mutuyakni TSS, BOD, COD, Grease & oil;Bahwa benar, dampak yang ditimbulkan dari adanya parameteryang melebihi standar baku mutu tersebut adalah bahwamahluk hidup dalam air tidak dapat hidup dan menimbulkan bautidak sedap di sekitar lokasi pabrik kelapa sawit ;Bahwa benar, standar baku mutu yang diperbolehkan untukparameter TSS adalah 250 mg/Itr, BOD adalah 100 mg/kr, CODadalah 350 mg/ltr, minyak dan lemak adalah 25 mg/ltr;

No. 974 K/PID.SUS/2012terhadap limbah untuk TSS dengan hasil pemeriksaan padaclass dan class Il melabihi , pada class Ill dan class WN tidakmelebihi baku mutu, amoniak untuk class masih tinggi, BODuntuk semua class masih tinggi, COD untuk class dan class Ildibawah baku mutu, sedangkan untuk class Il dan class IVmasih tinggi diatas baku mutu, minyak hasilnya diatas bakumutu;(Vide surat Tuntutan No. Reg.

IPHHK 2014 Nomor: 31/SJS-TWR/I/2015 pada tanggal 05 Januari 2015, diberi tanda T.11; Fotocopy Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bulan Desember 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Desember 2014, Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK bulan Desember 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi sampai dengan Bulan Desember

2014 nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 31 Desember 2014, di beri tanda T.11.1; Fotocopy Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bulan Nopember 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Nopember 2014, Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK bulan Nopember 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Nopember 2014 dan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi sampai dengan Bulan

UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Oktober 2014, di beri tanda T.11.3; Fotocopy Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bulan September 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 September 2014, Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK bulan September 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 September 2014 dan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi sampai dengan Bulan September 2014

2014 nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Agustus 2014, di beri tanda T.11.5; Fotocopy Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bulan Juli 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Juli 2014, Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK bulan Juli 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Juli 2014 dan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi sampai dengan Bulan Juli 2014 nama

perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Juli 2014, di beri tanda T.11.6; Fotocopy Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bulan Juni 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Juni 2014, Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK bulan Juni 2014 atas nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa pada tanggal 30 Juni 2014 dan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi sampai dengan Bulan Juni 2014 nama perusahaan

Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiapperjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudahada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaansetidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada padaPasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPk), sebagai berikut :1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian

yang letakatau bentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas,atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undang undang ini.V.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DANAKIBATNYA :1.BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran PencantumanKlausula Baku yang dilakukan oleh PT.

BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran PencantumanKlausula Baku yang dilakukan oleh PT.

Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidakmemenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebutbatal demi hukum, menurut Pasal 1320 juntis Pasal 1337 KUHPerdata, danPasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebutnamun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah.3.

Bahwa terlebin dahulu Tergugat tegaskan, terkait materi perkara ini dalamhal konteks asal muasal penyebab pendanaan pembelian bahan baku kertaskerjasama ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat secara penuh dalampendanaanya yang semula disepakati secara lisan sebesarRp.2.000.000.000, baru didanai melalui pembelian bahan baku sebesar Rp.405.000.000,.

Bahwa seperti diketahui dan dipahami bersama untuk pendanaan pembelianbahan baku kerjasama produksi Singleface Corrugater (kertas gelombang)pada UD.

Ada unsur pokok yaitu modal/uang, barang, harga, tenaga, tempat, yaitu:re2.2.Modal adalah uang untuk usaha kerjasama untuk pembelianbahan baku;Barang adalah bahan baku yang dibeli untuk produksi yangmerupakan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat sebagaiusaha kerjasama;Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 382/PDT/2021/PT.SBY2.3. Harga adalah biaya atau harga yang berupa uang sebagaipembayaran atas pembelian bahan baku dan penghasilanPenggugat dan Tergugat;2.4.

;Modal Usaha atau Pendanaan Pembelian Bahan Baku Kerjasama YangBenar Adalah Sejumlah Rp. 405.000.000, B U K AN Rp. 708.099.569,21.Bahwa modal usaha pendanaan pembelian bahan baku kerjasama olehPenggugat adalah sejumlah Rp. 405.000.000, yang diolah bahan bakunyaoleh Tergugat.

Bahwa hal mana dapat diketahui dari bahan baku Roll Langsung, yang dibelioleh Penggugat dari supplier masingmasing bernama:22.1.

Hasil Uji Laboratorium No.A.1612.11.06.11 tanggal 23 Juni 2011menunjukkan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untukparameter COD, Fenol, Sulfida telah melebihi standar baku mutu airLimbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi KegiatanIndustri di Jawa Barat (Hasil uji terlampir);b.

Hasil Uji Laboratorium Nomor 161/PP/08/14 tanggal 26 Agustus2014 menunjukkan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untukparameter COD, BOD, dan TSS telah melebihi standar baku mutu airHal. 3 dari 21 hal. Put.Nomor 1755 K/PID.SUS.LH/2016Limbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi KegiatanIndustri di Jawa Barat. (hasil uji terlampir).d.

Indo Buana Makmur tidak memenuhi baku mutu/ melebihi baku mutulimbah cair PT. IBMT telah diberikan sanksi administrasi berupa tegurantertulis oleh BPLH Kabupaten Bandung masingmasing:a. Surat teguran peringatan Nomor 660/1896/BPLH, tanggal 4 Juni2014, dengan Surat Keputusan Ka BPLH Kabupaten Bandung Nomor660.31/Kep.25BPLH/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Penerapansanksi administrasi Teguran tertulis kepada PT.

Indo Buana Makmur,agar melakukan optimalisasi IPAL sehingga air limbah yang dibuangmemenuhi baku mutu sesuai Lampiran II.9 Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair BagiKegiatan Industri di Jawa Barat namun tidak dipatuhi;b. Surat teguran peringatan Nomor 660/1896/BPLH, tanggal 4 Juni2014, dengan Surat Keputusan Ka BPLH Kabupaten Bandung Nomor660.31/Kep.25BPLH/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Penerapansanksi administrasi Teguran tertulis kepada PT.

Indo Buana makmur Textile ke Sungai Citarum melebihi baku mutulimbah cair sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Jawa Barat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah CairBagi Kegiatan Industri di Jawa Barat; Laporan Hasil Uji Nomor 205/LHU/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dariLaboratorium Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian Perindustrianmenunjukkan:Parameter Titik Outlet Baku mutuBOD 5 111 60COD 259 150Zat Tersuspensi 62 50Phenol 0,661 0,5Kromium 0,0831 1,00Hal. 6 dari

bahan baku ikan tuna/ikan segar bergantungdari supplier, sehingga karyawan bekerja setelah bahan baku ikan tuna/ikan segartersebut diterima Penggugat ; 6.

Bahwa perusahaan Penggugat sangat bergantung pada bahan baku ikan tuna/ikan segar dari supplier, maka dalam 1 (satu) tahun/12 (dua belas)Hal. 3 dari 42 hal. Put.

No. 37/G/2013/PHISby. bulan aktifitas dan kontinyifitas pekerjaan seluruh karyawan di perusahaan Penggugathanya berjalan selama 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan saja, yang meliputi mulai daripenerimaan bahan baku ikan tuna/ikan segar, kemudian diproses produksi dandilakukan pengepakan lalu diekspor, sedangkan sisanya yaitu selama 9 (Sembilan)atau 8 (delapan) bulan seluruh karyawan tersebut lebin banyak menganggur menunggubahan baku ikan tuna/ikan segar datang lagi dari supplier ; 1.

dengan akhir bulan Maret 2012,perusahaan Penggugat sama sekali tidak mendapat bahan baku ikan tuna/ikan segardari supplier, baru pada bulan April dan awal bulan Mei 2012 perusahaan Penggugatmenerima bahan baku ikan tuna/ikan segar dari supplier, namun penerimaan bahanbaku ikan tuna/ikan segar tersebut sangat sedikit dan tidak memenuhi standarpengiriman ; 4.

Bahwa akibat dari sedikitnya bahan baku ikan tuna/ikan segar yang diterima olehPenggugat dari supplier bahkan sampai Penggugat tidak mendapatkan bahan baku ikantuna/ikan segar sama sekali, namun Penggugat tetap melaksanakan kewajibannyamemberikan upah kepada seluruh karyawannya baik karyawan tetap maupun kontrak,juga TergugatHal. 4 dari 42 hal. Put.

Alasan Tidak Setuju dan Jumlah Menurut Pemohon BandingBahwa Peneliti Keberatan maupun pemeriksa sebelumnya sebagaimanadisebutkan dalam lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan danPenelitiannya, menyebutkan bahwa CPO bukan merupakan bahan baku utamapembuatan pakan Ternak, namun hanya sebagai bahan baku tambahan atauoleh peneliti keberatan disebut pelengkap (feed supplement) sehingga tidaktermasuk dalam kategori barang tertentu yang bersifat strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan

Pada ketiga peraturan tersebut IIDAK ADA SATUKATAPUN YANG MENYEBUTKAN BAHAN BAKU UTAMA ATAU BAHANBAKU PELENGKAP TETAPI KATA YANG DIGUNAKAN ADALAH KATAKATABAHAN BAKU". Inilah yang menjadi dasar hukum bagi Pemohon Bandingmemasukkan CPO yang Pemohon Banding serahkan kepada perusahaanpembuat pakan ternak yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatanmakanan ternak sebagal penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.

Menurut Pemohon Banding, pemisahan menjadi bahan bakuutama atau bahan baku pelengkap sematamata merupakan penafsiran daripemeriksa pajak yang dikuatkan oleh peneliti keberatan tanpa ada dasar hukumyang kuat.

pada formulasi pakan ternakmelainkan merupakan unsur bahan baku pembuatan pakan ternak sehinggatetap mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa penegasan CPO sebagai salah satu bahan baku pembuatanmakanan ternak juga disampaikan oleh Ahli yakni Dr.

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategisberupa makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksudHalaman 19 dari 28 halaman.

Citra Mandiri Jawa Tengah tersebut yanghilang tersebut adalah 2 (dua) buah dinamo, 3 (tiga) corong untukpenggilingan tanah, 1 (satu) saringan bahan baku pembuatan keramik,3 (tiga) spiral penggilingan bahan baku pembuatan keramik, 2 (dua) polimesin penghisap, 3 (tiga) filter, 1 (satu) plat kuningan, 1 (satu)pelampung pengontrol minyak.Bahwa Terdakwa mengambil barangbarang milik PD.

Jepara telah kehilangan barangbarangberupa 2 (dua) buah dinamo, 3 (tiga) corong untuk penggilingan tanah,1 (satu) saringan bahan baku pembuatan keramik, 3 (tiga) spiralpenggilingan bahan baku pembuatan keramik, 2 (dua) poli mesinpenghisap, 3 (tiga) filter, 1 (satu) plat kuningan, 1 (Satu) pelampungpengontrol minyak .Bahwa yang mencuri 2 (dua) buah dinamo, 3 (tiga) corong untukpenggilingan tanah, 1 (satu) saringan bahan baku pembuatan keramik,3 (tiga) spiral penggilingan bahan baku pembuatan keramik

Citra Mandiri Jawa Tengah tersebut saksi melihat kedalam pabrik keramik tersebut terdakwa sedang melakukan aktifitasmemanjat drum minyak dan melemparkan barangbarang ke luar pabrikmelalui atas pintu pabrik yang masih terkunci tersebut.Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dinamo, 3 (tiga) coronguntuk penggilingan tanah, 1 (satu) saringan bahan baku pembuatankeramik, 3 (tiga) spiral penggilingan bahan baku pembuatan keramik, 2(dua) poli mesin penghisap, 3 (tiga) filter, 1 (satu) plat kuningan, 1 (

Citra Mandiri Jawa Tengahmengalami kerugian Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa 1 (satu) unit SPM Suzuki Sogun 125 No Pol H2403QE yangdibawa terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah dinamo, 3 (tiga) coronguntuk penggilingan tanah, 1 (satu) saringan bahan baku pembuatankeramik, 3 (tiga) spiral penggilingan bahan baku pembuatan keramik, 2(dua) poli mesin penghisap, 3 (tiga) filter, 1 (satu) plat kuningan, 1 (satu)pelampung pengonirol minyak di Pabrik Keramik milik PD.

Citra Mandiri Jawa Tengahmengalami kerugian Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa 1 (satu) unit SPM Suzuki Sogun 125 No Pol H2403QE yangdibawa terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah dinamo, 3 (tiga) coronguntuk penggilingan tanah, 1 (satu) saringan bahan baku pembuatankeramik, 3 (tiga) spiral penggilingan bahan baku pembuatan keramik, 2(dua) poli mesin penghisap, 3 (tiga) filter, 1 (satu) plat kuningan, 1 (satu)pelampung pengontrol minyak di Pabrik Keramik milik PD.

Jumlah pemakaian bahan baku tahun 2009 adalah16.829.267,98 kg (Polyester 10.787.291,10 kg, Cotton 5.145.192,58 kg, danRayon 896.784,30 kg) dan menghasilkan waste sebesar 1.470.093,60 kg atau8,74% dari total pemakaian bahan baku, waste sebanyak 1.380.349,05 kg telahPemohon Banding jual dengan harga lebih rendah daripada harga benang.

atas waste pada saatproduksi;3) Wajib Pajak mengakui adanya waste untukmasingmasing bahan baku pada saat produksiHalaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1317/B/PK/PJK/2017dengan rincian: Polyester dan Rayon (1,5%)dan Raw Cotton (waste 25%);Atas keterangan mengenai waste produksimengakui adanya sebagian waste raw cottonsehingga terdapat perbedaan dalamperhitungan pemakaian bahan baku untukproduksi;Berdasarkan komposisi bahan baku yangdiperoleh dari Wajid Pajak, PemohonPeninjauan Kembali / Pemeriksa

menghitungjumlah bahan baku yang digunakan untukmemproduksi barang jadi.

Setelahdiperhitungkan dengan saldo awal dan akhirbahan baku serta saldo awal dan akhir Work InProcess maka diperoleh jumlah pembelianbahan baku yang diakui Wajib Pajak dari prosesproduksi (arus barang);Pemohon Peninjauan Kembali / Pemeriksakemudian membandingkan pembelian bahanbaku (dalam kgs) dari proses produksi tersebutdengan pembelian bahan baku (dalam kgs)yang riil.

113.391/ saldo awal bahan baku (193.538) (2.928.555) (125.205)+/+ saldo akhir WIP 342.570 170.753 15.264t saldo awal WIP (312.429) (124.957) (14.827)Pembelian bahan baku 10.457 216 2.578.690 919 943Pembelian cfm ledger:Impor = 4.176.256 Lokal, terdin dari PT Indo Bharat Rayon = = 472 446PT South Pacific Viscose = = 39?

nilai adalah bahan bakuutama atau bahan baku pelengkap karena kata yang digunakan adalah bahan baku ; bahwa terhadap Pokok Sengketa yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannyamenyimpulkan bahwa CPO merupakan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis YangDibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ; bahwa Pemohon Banding tetap mempertahankan apa yang Pemohon Banding sampaikan bahwa CPOmerupaskan bahan baku pakan ternak sehingga penyerahan CPO kepada Perusahaan pembuat

tambahan dan Ahli tidak setujujika CPO dimasukkan kedalam Feed Supplement atau Feed Additive karena terkait kebutuhan lemak danuntuk menghasilkan energy yang diperlukan ayam;bahwa karena unsurunsur pertumbuhan berupa 3 asam (asam lenoleat, asam lenolenat dan asamarahidonat) dan minyak sawit mengandung 3 unsur tersebut maka merupakan bahan baku yang wajib adadalam pakan ternak tetapi harga minyak sawit lebih mahal dari CPO, sehingga perusahaan pakan ternakmemilih CPO sebagai bahan baku dalam pakan

beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masihakan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sebagai pakan sesuai dengan jenisternaknya;Bahan baku pakan adalah bahanbahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yanglayak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah;bahwa Crude Palm Oil ( CPO ) yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah kepada perusahaanpembuat pakan ternak yaitu :1.

untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah bahan baku yangdimaksud adalah merupakan bahan baku utama atau bahan baku pelengkap ;bahwa sesuai dengan pengertian bahan baku pakan sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan MenteriPertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan yaitu bahan bakupakan adalah bahanbahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layakdipergunakan sebagai pakan baik yang telah

oleh Pemohon untuk bahan baku pakan ternak.

Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor: 81/SPPBJ/PJPA.KSATAB/2018,tanggal 15 Februari 2018, kepada PT.

Pembuat Komitmen AirTanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor: 81/SPPBJ/PJPA.KSATAB/2018, tanggal 15 Februari 2018, kepada PT.

Komitmen Air Tanahdan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor: 82/SPPBJ/PJPA.KSATAB/2018 tanggal 15 Februari 2018, kepada PT.

PenyediaPekerjaan Konstruksi Pembangunan PenyediaanSarana Air Baku Barito Kuala Tahap III di KabupatenBarito Kuala; dan 2). Pekerjaan KonstruksiPembangunan Penyediaan Sarana Air Baku AmanditTahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (Sesuaidengan asli);20. Bukti T.Il 20 : Fotofoto Dokumentasi Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Amandit(Jaringan Pipa Tranmisi) Tahap Il di Kabupaten HuluSungai Selatan. (Sesuai dengan fotokopi);21.

PekerjaanPembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan PipaHalaman 89 dari 115 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.BJMTransmisi) Tahap Ill di Kabupaten Barito Kuala Surat Pejabat PembuatKomitmen Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor:82/SPPBJ/PJPA.KSATAB/2018 tanggal 15 Februari 2018.

Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapbkan untuk mencegahtimbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumbersumber airpenerimanya;b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapbkan untuk mencegahtimbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yangmengandung B3;c.

Jombang adalah tempat pembuatan pangganganikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untukdilebur menjadi ingot/oatang alumunium, juga untuk proses penggilingan danpengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batangalumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium.Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yanglembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolenuntuk dihancurkan untuk menjadi kecilkecil selanjutnya

Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan untuk mencegahtimbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumbersumber airpenerimanya;.

Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah timbulnyadampak terhadap kualitas air pada sumbersumber air penerimanya;b. Baku mutu limbah padat ditetapbkan dan diterapbkan untuk mencegahtimbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yangmengandung B3;c.

dan 15 (Lima Belas) hari ;

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon ( YAMTO bin DJONO ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (MURSIYAH binti BAKU ) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah

Bahwa pada tanggal 4 April 2019 sudah dimulai kerjasama pendanaanpembelian bahan baku kertas kerjasama produksi Singleface Corrugater(kertas gelombang) pada UD. Berkat Anugerah.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat tegaskan, terkait materi perkara ini dalamhal konteks asal muasal penyebab pendanaan pembelian bahan baku kertaskerjasama ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat secara penuh dalampendanaanya yang semula disepakati secara lisan sebesarRp.2.000.000.000, baru didanai melalui pembelian bahan baku sebesar Rp.405.000.000,.

Ada unsur pokok yaitu modal/uang, barang, harga, tenaga, tempat, yaitu:2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.Modal adalah uang untuk usaha kerjasama untuk pembelianbahan baku;Barang adalah bahan baku yang dibeli untuk produksi yangmerupakan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat sebagaiusaha kerjasama;Harga adalah biaya atau harga yang berupa uang sebagaipembayaran atas pembelian bahan baku dan penghasilanPenggugat dan Tergugat;Tenaga adalah orang yang bekerja atas pekerjaan orang yangmelakukan kegiatan terkait pengolahan

;Modal Usaha atau Pendanaan Pembelian Bahan Baku Kerjasama YangBenar Adalah Sejumlah Rp. 405.000.000, B U K AN Rp. 708.099.569,Bahwa modal usaha pendanaan pembelian bahan baku kerjasama olehPenggugat adalah sejumlah Rp. 405.000.000, yang diolah bahan bakunyaoleh Tergugat.

Berkat Anugerah milikPenggugat Rekonvensi yang dengan tugas untuk mengawasi danmembukukan segala kegiatan operasional terkait bahan baku yang dibellTergugat Rekonvensi untuk diproduksi maupun penjualan hasil barang yangsudah diproduksi;6. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 sudah dimulai kerjasama pendanaanpembelian bahan baku kertas kerjasama produksi Singleface Corrugater(kertas gelombang) pada UD. Berkat Anugerah.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sakkiri bin Nasir) dengan Pemohon II (Sonni binti Lengkong) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Dusun Gangang Baku, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2017meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali untukmenjelaskan saldo persediaan awal, pembelian dansaldo persediaan akhir baik untuk bahan baku maupunbahan penolong.

Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2017pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk tahun2010 merupakan data yang valid karena diambil daripembukuan Termohon Peninjauan Kembali dan dariFaktur Pajak Masukan yang merupakan bukti transaksiyang sangat kuat;Bahwa dengan diperolehnya angka saldo awal dan saldoakhir serta jumlah pembelian bahan baku dan bahanpenolong untuk tahun 2010 maka dapat diketahui jumlahkoreksi pemakaian bahan baku dan bahan penolongdengan perhitungan sebagai berikut: UraianMenurut SPT

ada rincian3.338.107.288,003.338.107.288,00 Jumlah 0,00 13.587.583.506,00 13.587.583.506,00Pemakaian 53.134.766.219,00 55.198.630.024,00 (2.063.863.805,00)Bahan Baku /Penolong (HPP) 8) Bahwa dari perhitungan pemakaian bahan baku danbahan penolong tersebut maka dapat diketahui bahwaterdapat koreksi negatif atas pemakaian bahan baku danbahan penolong sebesar Rp2.063.863.805.

Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2017saldo awal dan saldo akhir bahan baku dan bahan penolongyang diambil dari /edger Termohon Peninjauan Kembalisedangkan pembelian bahan baku dan bahan penolongdiambil dari rekapitulasi Pajak Masukan tahun 2010. Dengandemikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa datadata yang digunakan Pemohon PeninjauanKembali dalam rangka menghitung peredaran usaha adalahdatadata yang tidak valid dan tidak relevan dengan koreksiDPP PPN adalah tidak benar;.

Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2017saldo akhir dan pembelian bahan baku dan bahan penolongsesuai dengan /edger dan Faktur Pajak Masukan;.

pilihan untuk menerima atau menolak perjanjiantErS@DUL ; ~ ~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nme nnn ner nn nnn nnn nnn nnn nnnPerjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangandan tuntutan dunia usaha.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yangpengungkapannya.........Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2013/PN.Sbypengungkapannya sulit dimengerti ; 220022 2ne nonoSetiap klausula baku yang telah ditetapbkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjiian yang memenuhi' ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum ; Pelaku usaha wajid menyesuaikan klausula baku yang bertentangandengan

PELANGGARAN UNDANGUNDANG YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT :1.Bahwa, Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku sebagaimana diaturdalam UndangUndang RI No. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang dilakukan dan atau dibuat oleh Tergugat, yaknipencantuman klausula baku yang tertuang pada perjanjian pembiayaanNo. 103011002988, dalam pasal 9 (sembilan) yang terurai sebagaiberikut : 2 2 ono non nnn non nn on nae nnn ne ne non nn nen nec nee nnne nen Debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberikuasa

Klausula baku perjanjian tersebut adalah melanggarpasal 18 ayat (1) huruf (h) UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganIKOISUIMIGN se2ss2esesesne neem teeter nineteen inet eeeBahwa, pencantuman klausula baku yang tertuang pada perjanjianpembiayaan No. 103011002988, dalam pasal 10 (sepuluh) ayat (8)yang terurai sebagai berikut : Memberi izin kepada Kreditor untuk setiap saat memasuki tanahpekarangan dan bangunan, dimana diperkirakan atau didugabarang ditempatkan, disimpan dan / atau dipakai, guna pemeriksaan

Klausula baku perjanjian tersebut adalahmelanggar pasal 18 ayat (1) huruf (f) UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan KOnSUMEN ; 2 222 nnn nnn noe nnn non nen nen nnn nn enn een.

Peredaran UsahaMenurut SPT Pemohon Banding Rp 11,642.136.606.Menurut Pemeriksa Rp 14.115.011.311.Koreksi Rp 2.472.854.705.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Peredaran Usaha berdasarkan pengujian pemakaian bahan baku dengan memakai formula yg diberikan wajibpajak yaitu pengujian penggunaan bahan baku Shinko Bond 100 dengankoreksi sebesar Rp 2.472.854.705;Untuk pengujian SB LATEX koreksi sebesar Rp 948.990.175.b.

dalam produksi(1 : 18,622);Bahwa Pemeriksa menggunakan jumlah bahan baku yang sama terhadapsemua produk dengan penghitungan 1 Kg Bahan Baku Shin Bond dapatmenghasilkan 18,622 Kg produk barang yang berbeda terdiri dari 7 jenis produk;.Penghitungan berdasarkan arus barang untuk 14 jenis produk :No.

Formula 1 18,622 KeteranganPerbandingan Bahan BakuSeharusnya 46,225 860.801.Barang jadi yg diproduksi 556.912.Selisih Koreksi 303.889.Harga Jual Ratarata 8.137,Koreksi cfm Pemeriksa 2.472.744.793, (Sumber: Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan).bahwa menurut Penelaah Data tsb dapat menjelaskan bahwa untukmemproduksi Barang Jadi Pl120 dibutuhkan bahan baku Shinko Bond 1000Kg, berarti dengan bahan baku 1 Kg Shinko Bond dapat menghasilkan BarangJadi sejumlah 18.622 Kg.

Danperbandingan formula penggunaan bahan baku Shinko Bond untuk setiapproduksi berbedabeda.Bahwa untuk setiap produksi menggunakan formula bahan Shinko Bond yangsama tentu tidak 10ka nada memberikan perbedan quality dan nama produk.Produksidisampaikan kepada Pemeriksa/Penelaah dengan menggunakan FormulaBahwa Penghitungan menurut Pemohon Banding yg telahbahan baku yg "benar" adalah: Penjualan Formula Shinko Jumlah Formula Shinko JumlahKwantitas Bond 100/400 Pemakaian Bond 100/400 Pemakaian 2008(Kg

, jelas kesalahan pemeriksa dalam melakukanpenghitungan Bahan Baku Sihnko Bond untuk semua produk dikalikandengan 53.7.

Karena klausula baku / standar yang dipakai dalam perjanjian kredit tersebut lebihmemberikan posisi yang menguntungkan Pembanding / Tergugat dimana Pembanding / Tergugatsewaktuwaktu dapat menentukan sendiri besar piutang Terbanding / Penggugat tanpa memberikankesempatan atau ruang bagi Terbanding / Penggugat untuk menyatakan sikapnya.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende, No. 13/Pdt.G/2011/PN.End tertanggal 24 Mei 2012, dalampertimbangan hukumnya pada halaman 49 alinea Ill sudah sangatlah tepat karena pencantumanklausula baku yang memberikan hak kepada Pembanding / Tergugat dalam menentulfaprpasgraituangTerbanding / Penggugat dan melakukan penjualan atas barang barang yang dijaminkan memberikanposisi yang kurang menguntungkan bagi Terbanding / Penggugat.

Bahwa Terbanding / Penggugat menerima Putusan Pengadilan Negeri Ende, No.13/Pdt.G/2011/PN.End tertanggal 24 Mei 2012 sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman54 alinea I, karena apa yang disampaikan oleh Munir Fuady tentang penyebab perjanjian baku menjadiberat sebelah adalah benar, dan sesuai dengan apa yang dialami Terbanding / Penggugat saat ini ; 9.

Bahwa Terbanding / Penggugat menerima Putusan Pengadilan Negeri Ende, No.13/Pdt.G/2011/PN.End tertanggal 24 Mei 2012 sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman54 alinea Il, karena pencantuman klausula baku lebih menguntungkan pihak Pembanding / Tergugatdan menyulitkan Terbanding / Penggugat dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak.Sehingga dalam keadaan yang tidak berdaya dan lemah terpaksa menerima syarat yang tercantumdalam klausula baku tersebut meskipun secara umum tidak terdapat

Terhadap hal ini Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut ; Bahwa memang benar draft perjanjian kredit antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembandingsemula Tergugat telah disiapkan secara baku oleh Pembanding semula Tergugat, yang mana hal ini lazimdalam dunia perbankan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai klausula baku sebagimana dimaksudkanoleh Terbanding semula Penggugat karena sebelum Terbanding semula Penggugat menyetujui danmenandatangani perjanjian tersebut, kepadanya telah